Home / Hukum & Kriminal / Jaksa Tuntut Terdakwa Eduard Rudy 5 Bulan Penjara
Dok: saat persidangan

Jaksa Tuntut Terdakwa Eduard Rudy 5 Bulan Penjara

SURABAYA-Setelah tertunda selama 3 minggu lebih, sidang lanjutan dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan pengacara Ir Eduard Rudy Suharto SH sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11 Desember).

Sidang digelar dengan agenda pembacaan berkas tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurahman dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Oleh jaksa, pria yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Surabaya ini dituntut ringan. Hanya lima bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai pasal 372 dan 378 KUHP. Memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman lima bulan penjara,” ujar jaksa membacakan berkas tuntutan.

Menanggapi tuntutan jaksa, terdakwa didampingi tim penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) pada agenda sidang selanjutnya.

Usai sidang, jaksa mengatakan bahwa vonis yang dijatuhkan nanti dipotong masa penahanan yang dijalani terdakwa. “Terhitung sudah 15 hari (equivalen 3 bulan tahanan kota) masa penahanan terdakwa sejak dikeluarkannya penetapan (penahanan, red). Memang, terdakwa tidak ditahan didalam sel, karena statusnya sebagai tahanan kota,” terang  jaksa.

Terkait ringganya tuntutan yang dijatuhkan, jaksa berdalih bahwa terdakwa menyatakan sanggup untuk membayar kerugian yang diderita korban. Menjadi pertanyaan karena molornya sidang tuntutan selama 3 kali sidang, apakah berkaitan dengan upaya pembayaran ini?

Apalagi sebagai pengacara yang selama ini menjadi bagian dari tegaknya dunia hukum, semestinya bisa menjadi bagian yang memberatkan untuk tuntutan dan putusan kepada Eduard Rudy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Eduard Rudy dituding melakukan penggelapan uang yg seharusnya digunakan untuk membeli rumah. Sebagai pelapor adalah Dian Sanjaya, pengusaha yg menyerahkan uang ke Eduard Rudy senilai Rp3,9 miliar untuk mengikuti lelang rumah di Pakuwon.

Sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata rumah tidak terbeli. Proses mediasi dan perdamaian dilakukan sampai Eduard Rudi berkewajiban mengembalikan Rp3,59 miliar. Kekurangan Rp310 juta tidak dibayarkan, sehingga penyidik Polda dan Kejati Jatim menetapkan kasus ini sudah P-21 untuk dikirim ke Pengadilan. Surat pencabutan laporan dianggap korban tidak berlaku karena ada syarat yang tidak dipenuhi Eduard.

Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan oleh pihak terdakwa. (Tim)

Beri Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Baca Juga

Perkara Gugatan Sengketa Tanah, BPN Akui Tumpang Tindih Sertipikat Akibat Ada Sertipikat PT SAS Putusan PTUN Ngambang

SURABAYA, TEROPONG – Perkara sengketa tanah antara PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS) (Selaku Penggugat) dengan ...