Home / Hukum & Kriminal / Panitera dan Ketua PN Surabaya Digugat?, Ini Ceritanya!

Panitera dan Ketua PN Surabaya Digugat?, Ini Ceritanya!

SURABAYA, TEROPONG-Warga Surabaya yang merasa kecewa dengan ketidakadilan diterimanya, Kali ini Jeki Messakh beserta Suhartati Messakh (Suami Isteri), Akhirnya pun menggugat Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Suhartati dan suami menginformasikan pada sknteropong.com, jika dia dan suaminya menggugat Ketua PN (Tergugat 1) dan Panitera PN Surabaya (Tergugat 2) termasuk pegawai juru sita bernama Joko Subagyo (Tergugat 3), serta turut tergugat PT Ciputra Surya Tbk, yang baru saja di daftarkan di loket lantai 2 PN Surabaya, Dengan nomor perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) :316/Pdt.G/2020/PN Sby Tanggal 19 – Maret – 2020 yang isinya sebagai berikut.

“Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dengan Hormat, Bersama ini perkenankan kami Jeki Messakh dan Suhartati, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya antara Jeki dan Suhartati Melawan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (Tergugat 1),Panitera (Tergugat 2),Juru Sita (Tergugat 3) dan PT Ciputra Surya Tbk (Turut tergugat), Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan ini mengajukan GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ( Kuhperdata / bw 1365 jo 1366 ) di Pengadilan Negeri Surabaya,”sesuai isi petitum gugatan jeki yang diajukan Kamis (19/3).

Alasan Suhartati dan suaminya yang mengajukan gugatan tersebut, Akibat tak terimanya atas tindakan Eksekusi terhadap rumahnya jalan Bukit Telaga Golf kav no 27 cluster Newton Hill – Citraland Surabaya.

Dengan hasil putusan perkara perdata nomor 987/Pdt G/2014 PN Surabaya jo putusan pengadilan tinggi 298/Pdt/PT/2016 Jo putusan kasasi 2202/K/Pdt/2017, dengan Surat pemberitahuan Eksekusi Pengosongan Nomor Wa 14.UI/19712/HK.02/12/2019 nomor 77/Eks/2018.

“Perkara saya : Eksekusi pengosongan di tolak, Tidak pernah di letakkan Sita, Tidak ada Pihak penerima, Diktum putusan di Rubah, Subrogasi yg di sah kan tidak pernah lahir, Pjb bkn antara Citraland, tdk ada obyek sengketa, putusan cacat hukum, tidak ada penetapan Eksekusi hanya pemberitahuan, tidak ada Aanmaning,, lengkap tp bisa di Eksekusi ada apa??,”ungkap jeki dan suhartati menjelaskan isi putusan majelis hakim sebelumnya melalui pesan whatsappnya.

“Point 8 yang menyatakan Perjanjian Jual beli antara Penggugat dan Tergugat ( tidak pernah ada ) yang ada adalah antara PT Perum Perumnas dan PT Bumi Indah Permai Terang dan Jekk Messakh ( Tergugat )Bahwa Petitum no 12 tentang Eksekusi Pengosongan tidak di kabulkan dan di tolak dan tidak termuat dalam amar putusan,”beber jeki.

“Point 10 tidak ada Penerima juga tidak ada Obyek yang di Eksekusi sedangakan tidak pernah di nyatakan bahwa tanah dan Rumah saya adlah obyek sengketa, Point 11 menyatakan sah dan berharga terhadap Sita yang telah di letakkan padahal Tidak pernah ada dan tidak pernah lahir sidang PS / Sidang Sita dan tidak pernah ada berita acara Pelaksanaan Sitanya, Tidak ada Putusan Sela nya, Point 10 juga hakim melampaui Kewenangan menambah‘ secara Paksa dengan Bantuan Kepolisian“ yg tdk di minta dalam Petitum pokoknya Amburadul,”lanjutnya menjelaskan kronologis perkara.

Terkait perkara keluarga Jeki Messakh dan istrinya yang mengaku sudah mengadukan persoalannya keberbagai lembaga negara seperti Bawas MA, KY, Ombusdman, Dalam hal ini sknteropong.com pun mencoba konfirmasi sebelumnya ke Ketua PN Nursyam dan mengatakan dimana ada eksekusi tidak perintah penetapan.

“Dimana ada eksekusi tdk ada perintah/penetapan eksekusi?, Baiknya ybs minta pendapat dgn akademisi dan praktisi yg paham hukum, baru bicara hukum agar benar dan objektif…,”kata ketua pengadilan Selasa,(17/3).

Diketahui, Pada perkara perdata nomor 987/Pdt G/2014 PN Surabaya yang menyebabkan terjadinya eksekusi terhadap rumah Jeki Messakh daerah citra land, Kendati Jeki dan Suhartati masih melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI, Meski belum adanya putusan PK eksekusi telah dilakukan.

Hal tersebut, Sesuai alasan yang disampaikan Nursyam selaku Ketua PN Surabaya kepada wartawan pada pemberitaan sknteropong.com sebelumnya, Ketika diperiksa ketua Komisi Yudisial di Pengadilan Tinggi Jatim, akibat pengaduan Jeki dan Istri.

“Kami laksanakan seusai putusan PN Surabaya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Kasasi. Dan ini sudah inkracht. Kalau belum inkracht mana mungkin kita berani mengeluarkan penetapan,” kata Ketua PN kendati maksudnya meski tergugat (Jeki) lakukan upaya hukum PK.

Ironisnya, Pernyataan ketua pengadilan negeri surabaya bertolak belakang dengan perkara perdata pihak lainnya, yang mengaku kecewa atas pelayanan Jamaludin panitera PN Surabaya, Dimana Hendrik Assa selaku kuasa hukum pemohon eksekusi sebelumnya mengungkapkan kepada sknteropong.com, jika kliennya telah membayar biaya eksekusi senilai Rp 80 Juta, Pasca putusan sejak PN PT dan Kasasi telah inkracht namun belum dilaksanakan eksekusinya sejak lama, Lanjut Hendrik mengatakan jika alasan ketua karena pihak tergugat lagi ajukan PK. (Jhon)

Beri Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Baca Juga

Perumahan ‘Royal City’ Bermasalah?, ‘PT Berkat Jaya Land’ Di Pailitkan Konsumen

SURABAYA, TEROPONG-PT Berkat Jaya Land (PT.BJL) (Perusahaan Developer) Perumahan Royal City (RC) Menganti Gresik (Sebagai ...