Home / Pengadilan/Tipikor / JPU Ajukan Tanggapan Pledoi
JPU Aulia Hafidz, SH saat membacakan tanggapan pledoi terhadap penasehat hukum terdakwa, Senin 18 November 2019, jam 11.05 WIB di ruang sidang Pengadilan Negeri Salatiga

JPU Ajukan Tanggapan Pledoi

Ketua Majelis Hakim Yesi Akhista, SH, Hakim Anggota Hj.Widarti, SH., MH dan Menik Emelinna Latuputty, SH, MH saat mendengarkan tanggapan terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa, hadir advokat terdakwa Lodewig, SH di dalam persidangan

SALATIGA, TEROPONG – Menanggapi Pledoi yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa Muh Achmad Darrdiri No Reg Perkara: 115/Pid.B/LH/2019/PN.Sltg, Senin 11 November 2019, memeriksa mengadili tindak pidana Muh Achmad Dardiri Pledoi tuntutan pidana (Requisitoir) Penasihat Hukum terdakwa mengkomodir hak dari terdakwa sesuai pasal 182 (1)b Kitab Undang-Undang (KUHP) Pledoi Penasihat Hukum, intinya unsur Pasal dakwaan tidak terpenuhi kecuali mengenai unsur Tanpa izin (Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati Walikota sesuai dengan kewenangannya. Bahwa keterangan saksi yang kami uraikan di atas (saksi-saksi dari karyawan RSUD Salatiga) telah membuktikan yang mencuci, memotong botol bekas infus dan jerigen dan mengelola menjadi barang lain adalah mereka bukan terdakwa.argumentasi Penasihat Hukum tidak terkolerasi dengan tidak terbuktinya unsur “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin”.

Unsur pebuatan berlanjut menurut Lamintang dalam hukum Pidana Indonesia (1990:67) menyebutkan hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu.

Merujuk doktrin 2016 Desember 2018, pembelian limbah tiap 3 minggu sampai dengan 1 bulan sekali secara rutin, dari tempat pembelian yang sama dan tempat pengolahannya pun sama di rumah ke 2 (dua) saksi yakni Somiyah, Suprihatin di Cabena Salatiga penjual siapa yang saat ini menderita kerugian dan siapa yang mendapat keuntungan dalam proses jual beli yang mengakibatkan timbulnya masalah. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa saudara jaksa penuntut umum lebih membuktikan adanya suatu tindak pidana penggelapan barang milik negara.

Pembuktian yuridis kami terkait Yang melakukan pengelolaan limbah B3 sebagai perbandingan terhadap perkara yang terdapat perbedaan persepsi antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perlu tidaknya pengujian laborat barang bukti terkait B3 terdapat kaidah hukum pada putusan kasasi Nomor 2097 K/PID.SUS-LH/2016 limbah medis yang berasal dari RSUD tersebut berdasarkan PPRI Nomor 18 juncto 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa limbah tersebut masuk dalam kategori limbah B3 spesifikasi dengan kode limbah D227 dengan asal limbah dari : limbah klinis, prosuk farmasi kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi, kemasan produk farmasi, limbah laboratorium dan residu dari proses insinerasi, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian secara laboratoris sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Perihal pengelolaan limbah B3 secara termal dilakukan dengan cara dan peralatan sbb : Autoklaf, gelombang mikro, iradiasi frekuendi radio, Insenerator kode ilmiah b337-1 dengan uraian merupakan Kemasan Produk Farmasi oleh karenanya adalah limbah B3 yang melakukan pengelolaan “pengelolaan” didalamnya tercakup sub unsur yang bersifat alternative diantaranya adalah “pengelolaan” “Pengelolaan Limbah B3” dalam Pasal 1 Angka 23 PP 101 tahun 2014 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Sabun colek diperlukan kedua saksi disediakan terdakwa, dengan maksud mengurangi menghilangkan sifat bahaya sifat racun dari barang bukti jerigen bekas plabot bekas infus sebagaimana dimaksud kaidah hukum “pengelolaan limbah B3” di atas dipersyaratkan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP terdakwa melakukan pengelolaan limbah sehingga tidak lah benar pendapat penasihat hukum tidak ada satu menurut Lamintang dalam Hukum Pidana Indonesia (199:68) menyebutkan perbuatab pembebasan dari tuntutan dalam jalannya persidangan kami menghadirkan keseluruhan saksi-saksi dan ahli Jaksa Penuntut Umum lebih membuktikan adanya suatu tindak pidana penggelapan barang milik negara bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kami berpendapat jika Nota Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar dan sudah seharusnya untuk ditolak.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana Terdakwa Muh Achmad Dardiri memohon agar Majelis Pengadilan Negeri Salatiga seandainya berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. (sasmito)

Beri Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Baca Juga

Kuasa Hukum PT Kasih Jatim, Sudiman Sidabukke SH: “Tanah Itu Sudah Menjadi Hak Milik Klien Saya dan Terbit Sertifikat Tahun 1997”

Sidoarjo, Teropong – Pasca pemasangan spanduk dan banner di areal tanah seluas sekitar 29 hektare ...