Home / Pengadilan/Tipikor / Sidang Limbah B3 RSUD Salatiga, Kuas Hukum Terdakwa Memberi Tanggapan

Sidang Limbah B3 RSUD Salatiga, Kuas Hukum Terdakwa Memberi Tanggapan

SALATIGA, TEROPONG – Senin (25/11) siang,  sidang limbah B3 RSUD Salatiga dengan agenda tanggapan advokad terdakwa, Lodewyk Rumangun, SH, terhadap jawaban JPU Aulia Hafidz, SH, dalam perkara pidana No.115/PID.B/2010/PN.SLTG.

Dihadapan Ketua Majelis Hakim, Yesi Akhista, SH, didampingi anggota, Hj. Widarti, SH., MH, dan Menkek Emelinna Latuputty, SH., MH, kuasa hutkum terdakwa, Lodewyk Rumangun, SH mengatakan, kedudukan hukum Muh Acmad Dardiri dalam peristiwa hukum ini bukan sebagai orang yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab adalah pihak penghasil limbah B3, oleh karena kelalaian mengabaikan proses hukum yang harus dilakukan untuk pengelolaan limbah B3 dari kelalaian tersebut dapat menimbulkan korban pada orang lain termasuk Muh Acmad Dardiri yang dalam perkara ini tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah barang kategori berbahaya B3, sedangkan penjual sebelumnya dijual telah mengetahui bahwa barang yang dijual adalah barang limbah B3.

Kuas Hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim dapat mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan JPU dengan melihat fakta persidangan dan aturan hukum yang berlaku penuh dengan rasa keadilan putusan MA RI No. 2097 K/PID.SUS-LH/2016 mengadili perkara pidana khusus lingkungan hidup, Terdakwa tidak ditahan; Terdakwa Wuri Dian Handayani, S.T., (RSUD) Kabupaten Sidoarjo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, menghasilkan  limbah  B3  tidak  melakukan  pengolahan dimaksud dalam Pasal 59, berdasarkan uraian yakni tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 103 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mahkamah Agung berpendapat: Terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum; Putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana “tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan” didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan; Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan, Mahkamah Agung berpendapat perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa masa percobaan harus lebih lama dari pidana yang dijatuhkan; Terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum; Bahwa benar Terdakwa selaku pengelola limbah RSUD Sidoarjo belum memiliki izin untuk pengelolaan limbah cair serta belum memiliki izin tempat penyimpanan limbah B3; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 103 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/Pid.Sus/2015/PT.Sby tanggal 16 Desember 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY tanggal 13 Mei 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Wuri Diah Handayani, ST tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan”. (sasmito)

Beri Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Baca Juga

Kuasa Hukum PT Kasih Jatim, Sudiman Sidabukke SH: “Tanah Itu Sudah Menjadi Hak Milik Klien Saya dan Terbit Sertifikat Tahun 1997”

Sidoarjo, Teropong – Pasca pemasangan spanduk dan banner di areal tanah seluas sekitar 29 hektare ...