Home / Utama / PTUN Menangkan Fery Setiawan Hutomo, Selanjutnya Digugat PT Sanggar Asri
Sidang gugatan berlangsung pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi.

PTUN Menangkan Fery Setiawan Hutomo, Selanjutnya Digugat PT Sanggar Asri

SURABAYA, TEROPONG – Sidang gugatan PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS), terhadap ahlli waris Gunardi Hutomo yakni Ferry Setiawan Hutomo bersaudara berlanjut, Pada agenda mendengarkan keterangan dua orang saksi dari pihak tergugat, yakni Klemen dan Aslikan. di ruang sari 2 Pengadilan Negeri Surabaya Selasa,(11/2).

Dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini, Klemens sebagai saksi yang juga kerabat Gunardi Hutomo menjelaskan kronologis singkat yang dialaminya didepan majelis hakim, ketika pada tahun 2014 klemens pernah disuruh oleh Gunardi Hutomo untuk merawat pemotongan rumput dan menjual tanah, Sementara saksi Aslikan sebagai biro jasa yang mengurusi proses pembuatan serifikat hak milik atas nama Gunardi Hutomo No. 1153/KPL Babatan seluas 4.463 meter persegi.

Saksi ketika ditanya pihak pengacara tergugat Tody dan tim, Salah satu saksi menjelaskan soal hilangnya sertipikat milik gunardi hutomo.

“Saksi apa langkah gunardi ketika sertpikat itu hilang?.”tanya kuasa hukum tergugat kepada aslikan.

“Saat itu lapor polisi dan dengan surat tanda terima laporan di kantor polisi lalu serahkan ke bpn, Pak gunardi sempat disumpah di kantor bpn.”jawab saksi biro jasa pengurus sertipikat orang tua tergugat.

“Apakah bapak tahu jika pak gunardi ada permohonan di pengadilan TUN terkait sertpikat hilang?.”tanya tim pengacara tergugat kembali pada saksi.

“Pernah? Dan ada suratnya koq, Berdasarkan putusan TUN bpn belum melakukan penerbitan sertipikat duplikat.”.ujar saksi.

Terpisah selsainya sidang, Pengacara todi ketika dimintai komentarnya didepan sejumlah wartawan, selaku kuasa hukum tergugat mengatakan tidak terima atas tuduhan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.

“Saya keberatan kalau Klien saya dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, sebab dia bersama BPN melakukan pengukuran ulang atas SHM No. 1153/KPL Babatan berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 16/P/FP/2017/PTUN/Sby 21 Pebruari 2017. Dia hanya melaksanakan perintah undang-undang,” ujar Todi usai sidang.

Sementara tody menambahkan, dalam pengukuran ulang tersebut, Kliennya juga mengajak perwakilan dari PT. SAS, PT. Graha Family serta aparat keamanan sebagai saksi,

“Kenapa pada saat itu tidak dicegah atau dihalangi. Yang melakukan pengukuran ulang itu pihak BPN Satu, ini aneh,” lanjut Todi.

Diketahui, pada 10 Nopember 1988, Gunardi Hutomo melalui notaris Zuraidah Zain membeli tanah SHM No. 1153/KPL Babatan seluas 4.463 meter persegi, milik Bunidin Ponadi.

Namun, pada 7 Januari 2015, Gunardi Hutomo kehilangan SHMnya No 1153/KPL Babatan tersebut dan melaporkan kehilangan tersebut ke Polrestabes Surabaya dengan LP : SKTLK/1041/2015/SPKT.

Pada 28 April 2015, Gunardi Hutomo juga mengajukan bantuan penyelesaian hak tanah kepada Lurah Babatan, Kecamatan Karang Pilang untuk mediasi karena ada tumpang tindih antara SHM 1153/KPL Babatan dengan Surat Keterangan No 13/TU/AJB/IX/1997 yang diterbitkan Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor BPN kota Surabaya tertanggal 8 September 1997.

Setelah mediasi berakhir damai, lantas pada 12 Juni 2015 Gunardi Hutomo mengajukan permohonan pengembalian batas-batas tanah.

Pada 8 Juli 2015 diadakan pengukuran pengembalian batas-batas tanah oleh petugas ukur BPN Surabaya. Disitu PT. SAS merasa keberatan.

Atas keberatan dari PT. SAS tersebut, lalu, pada 16 Nopember 2016, Ferry Setiawan Hutomo selaku ahli waris dari Gunardi Hutomo mengajukan gugatan ke PTUN.

Pada 21 Pebruari 2017, PTUN Surabaya dalam putusan No. 16/P/FP/2017/PTUN/Sby mengabulkan gugatan Ferry Setiawan Hutomo, namun meski putusan PTUN tersebut sudah terbit, ternyata BPN Surabaya belum menerbitkan duplikat SHM No. 1153/KPL Babatan yang pernah diajukan oleh Ferry Setiawan Hutomo tersebut.(Saragih)

Beri Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Baca Juga

Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah

JAKARTA, TEROPONG – Ketua DPD-RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam sambutannya pada pembukaan Seminar Nasional ...