Utama

Sidoarjo, Teropong – Punguan Raja Sitorus Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) masa bakti 2026 – 2030 mengadakan Rapat Paripurna di Sidoarjo, Senin siang 1 Juni 2026, dimulai pukul 10.00 WIB (Pagi) sampai selesai.

Pelaksanaan rapat paripurna ini bertempat di rumah St. A.N. Manurung br. Sitorus (Bendahara Punguan Pusat) dengan dihadiri Pengurus Pusat, Penasehat (Bakhtiar Sitorus—salah satu Penasehat) dan Pengurus-pengurus wilayah (Timur, Barat, Utara, Tandes, Selatan, Sidoarjo, Gresik).

Rapat paripurna ini membahas dan menyempurnakan program Punguan Raja Sitorus se Surabaya Raya, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dan para pengurus wilayah pun memberikan masukan-masukan positip.

Rapat Parpurna ini di pimpin oleh St. B. Sitorus br. Sagala selaku Ketua Umum Punguan Raja Sitorus Surabaya Raya membahas antara lain: Pembahasan Perubahan AD/ART; Pembahasan Struktur Organisasi; Pembahasan Pemekaran Wilayah; Pembahasan Dana Organisasi dan Dana Sosial; Keterlibatan Naposo dalam kegiatan punguan; dan juga menetapkan jadwal pesta bona taon.

Adapun Rapat Paripurna ini menghasil beberapa keputusan:

1). Perubahan AD/ART. Adanya logo gambar Tugu Sibisa pada buku AD/ART sebagai bagian dari identitas organisasi. Begitu juga masa bakti pengurus yang semula 3 (tiga) tahun berubah menjadi 4 (empat) tahun. Dan Pengurus tidak boleh rangkap jabatan.

2). Perubahan Jumlah Penasehat. Semula Penasehat berjumlah 6 (enam) orang, kini di rampingkan menjadi 3 (tiga) orang.

3). Dana untuk masing-masing wilayah disepakati di drop sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap wilayah.

4). Pemekaran wilayah Barat, disepakati akan pembentukan wilayah barat yang meliputi: Wiyung, Pondok Maritim, Wisata Bukit Emas, Driyorejo dan Kedurus.

5). Dana Sosial dan Rapat. Dana Anak Mangoli; uang Duka; Penghiburan, dan juga dana untuk rapat. Untuk dana Duka, disepakati bahwa setiap anggota wajib memberikan taken list sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila anggota tidak memberikan taken list sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka anggota tersebut tidak berhak menerima manfaat taken list dari organisasi. Ketentuan mengenai besaran iuran dan tata cara pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai keputusan organisasi.

6). Keterlibatan Naposo. Disepakati bahwa Naposo dilibatkan dalam setiap kegiatan Punguan Pusat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun kegiatan pendukung lainnya, sebagai bagian dari pembinaan dan regenerasi organisasi. Dan juga pembuatan website punguan.

7). Penetapan Bonataon. Disepakati bahwa kegiatan Bonataon akan dilaksanakan pada 6 Februari 2027.

Seluruh keputusan yang dihasilkan dalam rapat ini telah disetujui oleh peserta rapat dan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Perubahan AD/ART yang telah disepakati akan dituangkan dalam dokumen perubahan AD/ART dan berlaku sesuai mekanisme organisasi.

Pelaksanaan Rapat Paripurna berjalan dengan baik. Dan Rapat berakhir dan ditutup pada pukul 17.40 WIB. (taropongsada)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (1/6).

Di hadapan peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI/Polri, ASN, serta ratusan tamu undangan, Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia sekaligus fondasi arah pembangunan Jawa Timur.

Dengan mengusung tema besar, “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, Gubernur Khofifah menyampaikan tema ini sangat relevan di tengah dinamika global yang penuh tantangan. “Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum merefleksikan kembali jati diri bangsa yang harus terus hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Api Pancasila harus tetap menyala dan hidup dalam jiwa setiap insan Indonesia,” kata Gubernur Khofifah.

“Pancasila telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah menuturkan, Pancasila adalah jangkar moral bangsa Indonesia dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.

Maka, lanjutnya, nilai inilah yang terus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia, khususnya Jawa Timur yang dikenal sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan secara rukun, harmonis, menghormati. “Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang hidup, living ideology yang hadir dalam cara berpikir, bekerja, dan melayani masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengungkapkan, Jawa Timur merupakan rumah besar bagi lebih dari empat puluh dua juta penduduk dengan beragam suku, agama, budaya, bahasa, profesi, serta latar belakang sosial yang hidup berdampingan secara harmonis.

Dirinya meyakini, seluruh keragaman elemen tersebut bergerak dan berjalan dalam satu ruang kebangsaan yang sama di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Di sinilah Pancasila bekerja. Pancasila mempertemukan perbedaan, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keadilan,“ ungkapnya.

“Oleh karenanya, Pemprov Jawa Timur terus menempatkan nilai Pancasila sebagai dasar dalam setiap arah pembangunan daerah. Dalam kerangka Nawa Bhakti Satya dan sinergi dengan agenda pembangunan nasional, maka pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, berdaya saing, berakhlak, dan berkeadilan,” terangnya.

Gubernur Khofifah melanjutkan, dari sisi ekonomi, Jawa Timur mencatat pertumbuhan positif dan menunjukkan ketahanan dan kemajuan. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,96 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. “Pertumbuhan ekonomi harus menjadi sarana memperluas keadilan, manfaat pembangunan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” terangnya.

“Pembangunan tidak boleh hanya kuat pada angka-angka statistik, tetapi juga harus kuat dalam rasa keadilan. Kemajuan harus dirasakan seluruh warga Jawa Timur,” jelasnya.

Disisi lain, kontribusi Jawa Timur terhadap perdamaian dunia, salah satunya, kontribusi nyata Jawa Timur dalam menjaga kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2025 tercatat 78,31, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 77,89, yang menunjukkan kuatnya harmoni sosial di tengah keberagaman. “Ini bukti bahwa sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam merawat harmoni berjalan di jalur yang tepat,” tuturnya.

Diakhir amanatnya, Gubernur Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menyalakan nilai-nilai Pancasila sebagai energi pembangunan dan perekat bangsa, mengabdi kepada masyarakat, serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Melalui momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila ini, Gubernur Khofifah berpesan dari Jawa Timur kepada Indonesia dan dunia bahwa persatuan adalah syarat kemajuan. Keadilan adalah dasar perdamaian. Menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan adalah sebuah keniscayaan universal. Dan Pancasila adalah fondasi yang membuat bangsa Indonesia tetap berdiri tegak di tengah perubahan zaman.

“Dari Jawa Timur, kita terus menyalakan semangat Pancasila sebagai energi pembangunan menuju Indonesia yang maju, berdaya saing, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

“Dari Jawa Timur untuk Indonesia, dari Indonesia untuk perdamaian dunia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, Forkopimda serta Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim. (hum/red)

Surabaya, Teropong – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berlanjut pada Juni 2026.

Jika sebelumnya WFH dilaksanakan setiap Rabu, mulai Juni 2026 pelaksanaannya akan dialihkan menjadi setiap Jumat. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan WFH yang telah berjalan sejak awal April lalu.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara secara terbatas dan terukur dari jumlah pegawai setiap hari Jum’at. Hal ini untuk menyinkronkan dengan arahan Mendagri bahwa WFH diarahkan secara nasional dilaksanakan pada hari Jum’at,” kata Khofifah usai rapat evaluasi pelaksanaan WFH di Surabaya, Sabtu (30/5).

Turut menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan WFH yaitu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Prov. Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Indah Wahyuni, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim Mohammad Yasin, Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim Aftabuddin Rijaluzzaman, Kepala Biro Organisasi Setda. Prov. Jatim Adina Fibriani, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda. Prov. Jatim Lilik Pudjiastuti.

Menurut Khofifah, perubahan hari pelaksanaan WFH dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih sinkron. “Ya, harinya disinkronkan dengan pusat, WFH hari Jumat,” ujarnya.

Mantan Menteri Sosial itu menegaskan, perubahan jadwal tersebut mulai berlaku pada Juni 2026 dan akan diterapkan bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim sesuai ketentuan yang berlaku. “Mulai Juni,” katanya.

Kebijakan WFH di lingkungan Pemprov Jatim diketahui telah diterapkan sejak 1 April 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menerapkan pola kerja yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, meskipun WFH diberlakukan Gubernur Khofifah memberikan pengecualian untuk dinas-dinas yang memberikan pelayanan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. Pada dinas-dinas tersebut diinstruksikan agar tetap melaksanakan tugas kedinasan secara work from office (WFO).

“Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Bakesbangpol, Dinas Pendidikan UPT SMA/SMK/SLB, semuanya yang melakukan pelayanan publik tetap bekerja secara WFO,” tegasnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Khofifah menjelaskan, Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan berdampak langsung pada masyarakat agar tetap melaksanakan tugas kedinasan maksimal 100% Work From Office (WFO) dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses.

“Termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah anak bagi kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” jelasnya.

Selama pelaksanaannya, Pemprov Jatim terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan produktivitas ASN tetap terjaga serta pelayanan publik berjalan optimal. Evaluasi juga dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan dalam mendukung kinerja birokrasi di tengah perkembangan sistem kerja yang semakin adaptif terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

Gubernur Khofifah mengingatkan beberapa kewajiban yang perlu ASN perhatikan dalam pelaksanaan WFH sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jatim tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Diantaranya, dilarang meninggalkan tempat kediaman serta wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan responsif dalam menindaklanjuti arahan dari pimpinan terkait penugasan yang diberikan dan siap hadir di kantor apabila dibutuhkan.

Pelaksanaan WFH tidak mengurangi kewajiban ASN dalam memenuhi target kinerja, menjaga disiplin, serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga wajib melakukan pencatatan kehadiran melalui JATIM PRESENSI dengan memilih mekanisme Work From Home (WFH).

Wajib melaporkan aktivitas harian dengan disertai bukti dukung/output kinerja kepada Kepala Perangkat Daerah melalui atasan langsung dan atasan langsung wajib memastikan kebenaran isian aktivitas harian pegawai dan bukti dukung yang disampaikan.

Pada saat pelaksanaan WFH, ASN wajib memastikan kondisi ruangan kantor dalam keadaan aman dan telah mematikan perangkat elektronik, pendingin ruangan (AC), lampu, serta mencabut kabel dari stop kontak listrik dan peralatan listrik lainnya di ruang kerja dan kantor masing-masing.

Pemprov Jatim menilai pola kerja fleksibel dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan ruang bagi ASN untuk bekerja secara lebih efektif dengan tetap mengedepankan target kinerja dan pelayanan publik.

WFH tidak berlaku bagi sektor yang memiliki tugas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perhubungan dan kesbangpol. Sehingga semua dimensi layanan publik tidak boleh berkurang kualitas dan kuantitasnya.

Dengan adanya penyesuaian jadwal tersebut, ASN Pemprov Jatim diharapkan dapat segera menyesuaikan pola kerja baru yang mulai diberlakukan pada Juni 2026, sementara pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. (hum/red)

Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT

Sidoarjo, Teropong – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo dalam lima tahun terakhir ini kinerjanya menunjukkan tren yang terus menanjak.
Perumda sebagai penyedia layanan air bersih itu berhasil mencatat pertumbuhan laba signifikan, memperluas cakupan layanan air minum, sekaligus menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.
Berdasarkan data, capaian perusahaan periode 2021-2025, laba Perumda Delta Tirta meningkat tajam dari Rp 15,19 miliar pada 2021 menjadi Rp 28,05 miliar pada 2022. Tren positif itu berlanjut pada 2023 dengan laba mencapai Rp 43,27 miliar dan kembali naik menjadi Rp 46,64 miliar pada 2024.
Meski pada 2025 laba tercatat turun menjadi Rp 35,72 miliar, angka tersebut masih melampaui target awal dalam rencana bisnis perusahaan. Penurunan laba itu dipengaruhi batalnya program hibah pemerintah pusat berupa Inpres 10 ribu Sambungan Rumah (SR) akibat keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.
Namun di tengah tantangan tersebut, kontribusi perusahaan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo justru mencetak rekor baru. Pada 2025, setoran PAD dari Perumda Delta Tirta mencapai Rp 18,74 miliar.
Nilai tersebut menjadi kontribusi PAD tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
Direktur Utama (Dirut) Perumda Delta Tirta, Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT mengatakan, capaian itu merupakan hasil dari transformasi pelayanan, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan infrastruktur distribusi air bersih yang dilakukan perusahaan secara bertahap dalam lima tahun terakhir.
“Selama lima tahun terakhir, Perumda Delta Tirta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah,” ujarnya, Jumat (22/5) kemarin.
Di sektor operasional, pemanfaatan air dari SPAM Umbulan juga menunjukkan hasil positif. Pada 2025, realisasi serapan air Umbulan mencapai 1.108 liter per detik atau melampaui target sebesar 1.080 liter per detik.
Peningkatan pasokan air berkualitas tersebut dinilai turut meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan air bersih yang diterima masyarakat.
Tak hanya itu, jumlah pelanggan air bersih juga terus bertambah. Pada 2021 jumlah pelanggan tercatat sekitar 191 ribu sambungan rumah, kemudian meningkat menjadi lebih dari 228 ribu pelanggan pada 2025.
Kenaikan jumlah pelanggan tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya cakupan layanan air bersih di Kabupaten Sidoarjo. Jika pada 2021 cakupan layanan berada di angka 25,33 persen, maka pada 2025 meningkat menjadi 33,46 persen.
Untuk memperluas akses layanan air minum perpipaan, Perumda Delta Tirta telah menyiapkan peta jalan menuju cakupan layanan 100 persen. Sejumlah proyek strategis disiapkan, mulai pengembangan kapasitas produksi di wilayah Krian, Waru, Lengkong, Kalimati hingga Tawangsari.
Melalui pengembangan tersebut, jumlah pelanggan Perumda Delta Tirta diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 790 ribu sambungan rumah pada 2042.
Tingkat pelayanan air bersih di Kabupaten Sidoarjo juga ditargetkan mendekati 100 persen secara bertahap.
Perumda Delta Tirta Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan air bersih, memperluas jaringan distribusi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum yang aman dan berkelanjutan. (red/v*)

Jakarta, Teropong.Com- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan “Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027” di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (21/5).

Kegiatan ini menjadi momentum nasional untuk memperkuat tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar berjalan lebih transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi.

SPMB Ramah diangkat sebagai semangat bersama bahwa penerimaan murid baru bukan sekadar proses administratif tahunan, melainkan bagian dari layanan publik pendidikan. Melalui SPMB Ramah, pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu, termasuk anak dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, anak terdampak bencana, serta kelompok rentan lainnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa SPMB harus menjadi pintu masuk pendidikan yang adil, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. SPMB bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen pelayanan publik yang krusial dalam menjamin akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi.

SPMB Ramah dirancang untuk memastikan bahwa hambatan ekonomi, kondisi disabilitas, domisili, maupun latar belakang sosial tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh hak dasar pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan SPMB bukan hanya tentang proses penerimaan murid baru, tetapi tentang upaya negara memastikan masa depan anak-anak Indonesia yang dimulai dari akses pendidikan.

Mendikdasmen menambahkan, bahwa penyelenggaraan acara ini ditujukan guna memastikan SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan sebaik mungkin. “Mari kita laksanakan (SPMB Ramah) bersama-sama,” tambahnya.

Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat pengawas, aparat penegak hukum, lembaga pengawas pelayanan publik, lembaga perlindungan anak dan disabilitas, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan pendidikan.

Sinergi lintas sektor ini menjadi bentuk komitmen konkret untuk mengawal pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih. Dengan dukungan DPR RI, DPD RI, Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK, Kemendagri, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Ombudsman RI, KPAI, KND, Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Badan Komunikasi Pemerintah, serta jajaran Kemendikdasmen, negara hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB sebelumnya telah menunjukkan perkembangan positif. Survei Katadata Insight Center Tahun 2025 menunjukkan bahwa 64 persen responden menilai SPMB memberi manfaat dalam pemerataan akses pendidikan, 51 persen menilai SPMB meningkatkan transparansi, dan 50 persen menilai SPMB mengurangi dominasi sekolah favorit.

Hingga saat ini pemda yang sudah menetapkan juknis SPMB sebanyak 476 Pemda, terdiri dari 451 kabupaten/kota dan 25 provinsi. Sejumlah daerah juga telah mulai melaksanakan tahapan pendaftaran, antara lain Provinsi Sumatera Utara, Kota Palembang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Solok.

Dalam mendukung perluasan akses pendidikan, 135 daerah telah melibatkan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB. Dari jumlah tersebut, 92 daerah memberikan bantuan operasional kepada sekolah swasta, sedangkan 43 daerah memberikan bantuan langsung kepada murid, antara lain melalui beasiswa atau sekolah gratis bagi murid yang tidak tertampung di sekolah negeri dan berasal dari keluarga kurang mampu.(*/red)

Kolaka Timur, Teropong.com – Bumi Kolaka Timur Sulawesi Tenggara bergetar. Sekali lagi PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) menambah catatan perjalanan panjang Pers yang bermartabat. Ketua Umum PJI meresmikan Perwakilan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PJI Kabupaten Kolaka Timur periode 20 Mei – 20 Oktober 2026. Acara pengukuhan berlangsung di Aula Rapat Rumah Jabatan Bupati Kolaka Timur, Desa Matabondu, Kecamatan Tirawuta, Rabu 20/5/2026.

Pada hari bersejarah itu, di hadapan para Pemangku Jabatan Daerah yang hadir, Ketua DPD PJI Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapat penugasan Ketua Umum PJI, membacakan “Kata Sambutan Pengesahan” Ketua Umum PJI, sekaligus mewakili menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan Perwakilan DPP PJI Kabupaten Kolaka Timur masa bakti 20 Mei–20 Oktober 2026.
“Bismillahirrahmanirrahim…, kepengurusan Perwakilan DPP PJI (Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia) di Kabupaten Kolaka Timur, periode 20 Mei 2026 sampai 20 Oktober 2026, SAYA NYATAKAN SAH, dengan kewajiban, memenuhi serta menjalankan, semua ketentuan mengikat tercantum dalam Surat Keputusan”.

Dengan demikian, Jusran, Pemimpin Redaksi Tagsultra.com, resmi ditunjuk Ketua Umum PJI memimpin PJI Kabupaten Kolaka Timur periode 20/5-20/10 2026, dibantu Karnito sebagai Wakil Ketua, Iswan Hasbul Sekretaris, Jumran Djumadi Bendahara, bersama jajaran seksi-seksi yang melengkapi struktur organisasi. Disampaikan, Oktober 2026, Ketua Umum PJI akan hadir langsung di Kolaka Timur untuk mengukuhkan kepengurusan definitif menjadi DPC PJI Kolaka Timur periode 2026–2029.

Momentum bersejarah itu disaksikan langsung para pemangku jabatan utama daerah; Plt. Bupati Koltim H. Yosep Sahaka, Ketua DPRD Koltim Hj. Jumhani, S.Pd., M.Pd., Kapolres Kolaka Timur AKBP Tinton Yudha Riambodo, S.H., S.I.K., M.H., Ketua Komisi II DPRD Suprianto, ST., MT., Ketua KPU Kolaka Timur, Ketua dan Anggota Bawaslu, Asisten, OPD dan Kabag, Ketua Kwarcab Pramuka Koltim Kak Ramli Madjid, Tokoh Pemekaran Koltim Arisman, SE., para Camat se-Koltim, hingga Kepala Desa se-Kolaka Timur.

Kehadiran para Pejabat Utama Kolaka Timur itu menegaskan mereka memahami, Pers yang sehat adalah mitra pemerintahan yang jujur. Bukan musuh yang harus dijinakkan. Dan itu penghormatan nyata bagi jurnalisme yang profesional.

H. Yosep Sahaka dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kepengurusan PJI Koltim mampu membangun sinergi yang baik dengan pemerintah daerah dan menjalankan amanah organisasi secara profesional.

PJI diharapkan menjadi wadah melahirkan jurnalis berkualitas dan berintegritas, serta mengimplementasikan Pers sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki fungsi kontrol sosial, edukasi publik, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memiliki peran besar dalam pembangunan daerah.

Kepada wartawan, Jusran menyampaikan secara khusus terima kasih kepada Ketua Umum PJI serta Ketua dan Sekretaris DPD PJI Sulawesi Tenggara yang telah memberi kepercayaan kepadanya untuk mengembangkan serta menjunjung tinggi marwah PJI, khususnya di Kolaka Timur.

Disampaikan juga, penghormatan dan terima kasih tak terhingga kepada Bupati Kolaka Timur H. Yosep Sahaka, Ketua DPRD Hj. Jumhani, S.Pd., M.Pd., Forkopimda, serta seluruh jajaran Pemkab Kolaka Timur yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh peresmian PJI Kolaka Timur.

Ketua Umum PJI memang tidak dapat hadir langsung secara fisik karena tugas-tugas penting yang tidak dapat didelegasikan. Namun ruh kehadiran Hartanto Boechori terasa jelas dalam setiap “Sambutan Resmi Pengesahan” yang dibacakan. Disampaikan, Oktober 2026, dirinya akan hadir langsung di Kolaka Timur untuk mengukuhkan menjadi kepengurusan definitif DPC PJI Kolaka Timur periode 2026–2029.

Pesan langsung Ketua Umum PJI:
“Kompetensi adalah investasi terbaik seorang jurnalis. Tameng profesionalisme kita di lapangan. Saya mendorong dan meminta agar kawan-kawan PJI Kolaka Timur terus meningkatkan kemampuan jurnalistik dan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan,” demikian dipesankan tokoh Pers itu.

Pimpinan tertinggi PJI itu juga menyampaikan harapan besar kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur agar mendukung pelaksanaan UKW PJI ke-11 di bumi Kolaka Timur, berdampingan dengan pengukuhan DPC PJI Kolaka Timur secara definitif Oktober 2026.

Kepada Penegak Hukum, diingatkannya pula agar setiap sengketa Pers diselesaikan melalui mekanisme Pers, melalui hak jawab, hak koreksi, dan mediasi Dewan Pers sebagaimana amanat Undang-Undang Pers dan diperkuat Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kapolri serta Perjanjian Dewan Pers-Polri.

Diverifikasi melalui chat WA, Boechori menegaskan:
“Kemerdekaan Pers bukan berarti Pers tanpa tanggung jawab. Justru sebaliknya, Pers yang merdeka adalah Pers yang paling bertanggung jawab.”
“Di era banjir informasi saat ini, setiap klaim bisa beredar tanpa verifikasi. Setiap opini bisa berpakaian fakta. Di sinilah jurnalis yang kompeten menjadi benteng terakhir kebenaran,” pesan Boechori.

Dalam Sambutan Pengesahan, Ketua Umum PJI juga menjelaskan rekam jejak panjang organisasi yang didirikan di Kota Pahlawan Surabaya pada era reformasi 1998 itu. PJI bukan organisasi yang lahir kemarin sore. PJI ikut mencatat sejarah penting perjalanan Pers Indonesia modern, mengawal lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999, ikut membahas dan menandatangani Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) tahun 1999, serta ikut mengawal terbentuknya Dewan Pers independen. Hingga kini PJI terus konsisten menjaga marwah Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kemerdekaan Pers.

Pengakuan Dewan Pers terhadap PJI bukan sekadar klaim. Dewan Pers secara resmi mengakui PJI melalui surat yang ditandatangani Ketua Dewan Pers, dan kehadiran langsung Ketua serta Wakil Ketua Dewan Pers dalam berbagai kegiatan PJI, menjadi bukti konkret yang tidak bisa dipungkiri.

Dengan anggota sekitar 1.500 wartawan dari berbagai media di Indonesia dan luar negeri, PJI terus tumbuh, terus bergerak, terus melahirkan wartawan kompeten melalui UKW, pendidikan jurnalistik, penguatan organisasi, hingga kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak. Dan kini, semangat itu resmi menapakkan kakinya di bumi Kolaka Timur, membawa amanah yang besar dan harapan yang lebih besar lagi bagi Pers Kolaka Timur. (*/red)

JAKARTA, TEROPONG – Pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pidato tersebut sebagai upaya konkret negara dalam membumikan Pasal 33 secara nyata, terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Menurut LaNyalla, selama ini Pasal 33 kerap dipahami sebagai wacana konstitusional tanpa eksekusi konkret. Itulah mengapa dirinya, semasa menjabat sebagai Ketua DPD RI masa bakti 2019-2024 hingga saat ini, terus mendorong agar negara ini kembali ke semangat Pasal 33, yang merupakah ruh perekonomian nasional.

“Dan kemarin, Presiden Prabowo telah mewujudkan sekaligus menunjukkan keberanian politik untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat,” tandas LaNyalla yang juga penggagas Presidium Konstitusi, bersama almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, untuk memperjuangkan agenda kembali ke sistem bernegara sesuai amanat para pendiri bangsa.

Presiden, lanjut LaNyalla, tegas menyatakan bahwa tambang, migas, hasil laut, hingga hutan harus dikelola negara melalui BUMN yang profesional. Ini bukan sekadar wacana, tapi perintah strategis. Pasal 33 UUD 1945 selama ini seperti pajangan, kini mulai dibumikan.

“Jelas Presiden sama sekali tidak anti-investasi asing, tetapi ingin aturan main yang adil. Negara harus jadi subjek, bukan objek. Ini interpretasi modern Pasal 33. Kolaborasi dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat,” tambahnya, Selasa (21/5/2026).

Lebih lanjut, LaNyalla optimistis langkah Presiden Prabowo akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Dengan penguasaan negara yang efektif, hasil SDA bisa dialokasikan untuk subsidi energi, dana abadi desa, hingga layanan publik gratis.

Meski begitu, LaNyalla mengingatkan bahwa implementasi harus diiringi tata kelola yang transparan dan bebas korupsi. Ia mendorong semua pihak, lembaga negara yang ada dan civil society untuk mengawal kebijakan ini agar tidak disimpangkan di lapangan. (*/red)

JAKARTA, TEROPONG – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Delegasi SMSI dipimpin langsung Ketua Umum Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, serta Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.

Dalam suasana penuh keakraban, Ketua Umum SMSI Firdaus memaparkan perkembangan organisasi SMSI yang berdiri pada 7 Maret 2017 dan kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Saat ini, SMSI memiliki 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi serta berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurut Firdaus, SMSI juga tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Kementerian Pariwisata RI. Karena itu, SMSI siap mengambil peran dalam mendukung penguatan komunikasi publik dan penyebarluasan informasi strategis nasional, termasuk terkait pembangunan desa.

“Kami beraudiensi dengan DPP ABPEDNAS untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung program-program penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan, jaringan kepengurusan SMSI yang tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia menjadi modal penting dalam mendukung publikasi berbagai program ABPEDNAS. Dukungan tersebut, kata dia, akan dijalankan sesuai fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik melalui penyampaian informasi yang objektif, edukasi publik, maupun fungsi kontrol sosial.

“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi pembangunan desa melalui media-media anggota SMSI di daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) menyambut positif kunjungan pengurus pusat SMSI. Menurutnya, ABPEDNAS merupakan organisasi profesi tingkat nasional yang mewadahi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, ABPEDNAS memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain sebagai media komunikasi dan koordinasi antaranggota BPD, penyalur aspirasi masyarakat desa, serta penguatan kapasitas pengawasan terhadap kinerja kepala desa sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“ABPEDNAS hadir untuk penguatan desa. Penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Prof. Reda.

Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung ABPEDNAS menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan secara profesional dan berintegritas.
“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyatakan pihaknya siap menjalin kerja sama dengan SMSI dalam mendukung berbagai program organisasi, termasuk membangun opini publik yang positif terkait pembangunan desa.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga merupakan implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS, khususnya dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas BPD, serta memperkuat sinergi nasional bersama lembaga pemerintah dan organisasi pers.
“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ABPEDNAS telah melaksanakan program kreatif pengawasan desa melalui lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret dengan melibatkan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia. (***/red)

Cek Lapangan

SURABAYA, TEROPONG – Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (Kasatker PJSA) Brantas, Haryo Primabodo, Plt. Kepala Bidang PJSA BBWS Brantas, Ariesto Krestiadi, S.T., M.Eng, PPK Sungai dan Pantai (Supan) I, Ima Solikhati, bersama jajarannya, dan Kontraktor Pelaksana: Nindya – Indoteknik, KSO; Konsultan Supervisi: PT. Brahma Seta Indonesia- PT. Inakko Internasional Konsulindo – PT. Ika Adya Perkasa (KSO) melakukan cek lapangan sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan di salah satu zona, Senin siang (18/5) kemarin.

Dilokasi ini, pihak Kontraktor Pelaksana memberikan penjelasan kepada Kasatker PJSA, Kabid PJSA dan PPK Sungai dan Pantai I terkait akan dilaksanakan pekerjaan. Begitu juga sebaliknya, pihak Pengguna Jasa pun memberikan penjelasan kepada kontraktor pelaksana dan supervisi tentang apa yang harus dilaksanakan lebih dulu.

cek Lokasi Direksi Kitt

Di zona ini pun, pihak kontraktor pelaksana pun mengajak pihak pengguna jasa untuk melihat lokasi pendirian direksi kitt. “Nanti disini lokasinya kita akan mendirikan direksi kitt,” ujar pihak Kontraktor Pelaksana sembari menambahkan bahwa Kantor direksi kitt nantinya menggunakan modular yang akan kita datangkan dari Jakarta.

Menanggapi masalah ini, Kasatker PJSA Haryo Primabodo dengan tegas mengatakan, agar segera dilakukan pemasangan direksi kitt. Dan begitu juga masalah CCSP dari Vendor harus di cek dengan teliti baik dari pabrik maupun ketika tiba dilokasi, apakah sudah sesuai dengan spek dalam dokumen kontrak, tegas Haryo.

Selanjutnya, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (Kasatker PJSA) Brantas, Haryo Primabodo, Plt. Kepala Bidang PJSA BBWS Brantas, Ariesto Krestiadi, S.T., M.Eng, PPK Sungai dan Pantai I, Ima Solikhati, bersama jajarannya, dan Kontraktor Pelaksana: Nindya – Indoteknik, KSO; Konsultan Supervisi: PT. Brahma Seta Indonesia- PT. Inakko Internasional Konsulindo – PT. Ika Adya Perkasa (KSO) melakukan cek lapangan ke zona selanjutnya.

BBWS Brantas – Pemkot Surabaya Bersinergi Antisipasi Banjir di Kali Kedurus

BBWs brantas dan Pemkot Surabaya Bersinergi Antisipasi Banjir di Kali Kedurus

Permasalahan banjir perkotaan masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Surabaya, termasuk pada kawasan Kali Kedurus dan Bozem Kedurus. Optimalisasi fungsi sungai dan bozem menjadi langkah penting dalam mendukung ketahanan Kota Surabaya terhadap risiko banjir. Oleh karena itu, diperlukan penataan kawasan secara terpadu agar aliran air tetap lancar dan risiko genangan dapat diminimalkan.

Sebagai langkah antisipasi, BBWS Brantas bersama Pemerintah Kota Surabaya menggelar pertemuan di Ruang Kerja Walikota Surabaya guna membahas rencana penanganan di Bozem Kedurus serta normalisasi sungai.

Dalam pertemuan tersebut, BBWS Brantas yang diwakili oleh Plt. Kepala Bidang PJSA menyampaikan pentingnya penanganan kawasan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko banjir dan optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penertiban apabila masih ditemukan bangunan liar di sempadan sungai-sungai di Kota Surabaya. Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjaga fungsi sungai dan infrastruktur pengendali banjir demi keselamatan masyarakat. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas SDA-BM Kota Surabaya untuk memperkuat koordinasi lintas instansi.

Sebagai tindak lanjut, BBWS Brantas akan menyiapkan data dukung guna memperkuat dasar pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Kolaborasi dan dukungan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga sungai tetap berfungsi optimal. Mari bersama menjaga kawasan sungai dan bozem agar tetap bersih, aman, dan bebas dari bangunan yang mengganggu aliran air demi mewujudkan Surabaya yang lebih tangguh terhadap banjir.

Banjir perkotaan masih menjadi tantangan di Surabaya, khususnya di Kawasan Kali Kedurus dan Bozem Kedurus. Penataan sungai dan bozem diperlukan agar alirab air lancar dan risiko genangan dapat diminimalkan.

Sebagaimana diketahui, Proyek Pengendali Banjir Kali Kedurus di Kota Surabaya ini, dengan Nomor Kontrak; PB.02.01/BBWS10.7.1/433/2026/Kedurus; Waku Pelaksanaan 540 Hari kalender; Sumber Dana” Loan IBRD 9459 OID; Nilai Anggaran Rp.314.723.221.000,-; Tahun Anggaran: 2026 – 2027; Kontraktor Pelaksana: Nindya – Indoteknik, KSO; Konsultan Supervisi: PT. Brahma Seta Indonesia- PT. Inakko Internasional Konsulindo – PT. Ika Adya Perkasa (KSO). (bachtiar/ig)

YOGYAKARTA, TEROPONG – Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) masa bakti 2026-2030 AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Yudisial di PBMI untuk mengambil langkah hukum terhadap sekelompok orang yang tanpa hak menggunakan lambang, atribut dan identitas PBMI. Karena hal itu telah masuk dalam ketegori pelanggaran hukum pidana yang diatur dalam KUHP.

Hal itu ditegaskan LaNyalla saat membuka secara resmi Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Muaythai Indonesia DIY di Yogyakarta, Senin (18/5/2026) malam. Di hari yang sama, pada Senin pagi LaNyalla telah membuka Musprovlub Muaythai Indonesia Jawa Tengah di Solo.

“Saya sudah minta Ketua Bidang Hukum, Pak Alirman Sori dan Ketua Yudisial, Pak Firdaus Dewilmar, yang membawahi Komite Disiplin, Komite Banding, dan Komite Etik untuk rapat dan melakukan kajian untuk mengambil langkah hukum terhadap sekelompok orang yang mengaku-ngaku dan menggunakan lambang serta identitas PBMI. Kita tunggu saja,” tandas Anggota DPD RI itu, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, upaya hukum bisa ditempuh karena sampai saat ini sekelompok orang yang mengaku-ngaku PBMI masih membangun narasi-narasi yang berisi fitnah dan tuduhan yang justru mengganggu pembinaan cabang olahraga beladiri prestasi Muaythai di Indonesia. Apalagi diduga mereka juga menghasut para Atlet untuk ikut terlibat.

“Karena itu saya himbau para Atlet, atau insan Muaythai lainnya, seperti Wasit dan Pelatih, bahwa PBMI di Indonesia hanya satu. Dan PBMI ini yang diakui KONI, KOI dan IFMA. Tidak ada PBMI lain. Jadi kalau kalian ikut ke kelompok yang mengaku PBMI, kalian tidak akan dapat mengikuti pertandingan official. Termasuk PON dan SEA Games serta event resmi internasional dalam payung IFMA. Dan kalian bisa dijatuhi sanksi oleh Yudisial PBMI,” tukasnya.

Masih menurut LaNyalla, kebijakan PBMI untuk memberhentikan dan membekukan beberapa Pengurus Provinsi MI dan mengganti dengan Pelaksana Tugas (Plt) dilakukan karena pengurus lama telah terbukti melakukan fitnah dan tuduhan di dalam Mosi Tidak Percaya yang dikirimkan ke PBMI. Sehingga menciderai marwah organisasi.

“Saya selaku Ketua Umum PBMI, saat itu masa bakti 2022-2026 dituduh tidak menjalankan organisasi dan membuat PBMI vakum. Jelas tuduhan itu fitnah dan menciderai marwah organisasi. Padahal bukti-bukti kegiatan ada, mulai dari Kejurnas, Pelatihan Wasit, Juri, Rakernas, PON, Pemusatan Latihan dan Pengiriman Atlet ke SEA Games di Thailand,” urai mantan Ketua Umum PSSI itu.

Oleh karena itu, lanjut LaNyalla, atas wewenang yang diberikan dalam AD/ART saat itu, AD/ART Tahun 2015, sebelum diubah menjadi AD/ART Tahun 2026 saat Munaslub PBMI 10 April 2026 lalu, diambillah keputusan sanksi atas tuduhan tersebut.

“Di dalam AD/ART yang lama, ada pasal-pasal tentang sanksi anggota, hak dan kewajiban anggota, keputusan ketua umum, tugas dan kewajiban ketua umum, juga tentang rapat pengurus inti, dari situ, keputusan untuk membekukan kepengurusan Pengprov yang telah melakukan tuduhan tidak mendasar dan menciderai marwah organisasi tersebut diputuskan. Kemudian kita laporkan ke KONI Pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Musprovlub Muaythai Indonesia Jawa Tengah memilih Yohan Mulia sebagai Ketua Pengprov Muaythai Indonesia Jawa Tengah masa bakti 2026-2030. Mantan fighter internasional kebanggaan Tanah Air itu menjadi calon tunggal dan terpilih secara aklamasi dalam Musprovlub tersebut. Sedangkan dari Yogyakarta, peserta Musprovlub memberikan amanah kepada Surya Wijaya untuk memimpin Pengprov Muaythai Indonesia DIY masa bakti 2026-2030. (*/red)