Utama

Sidoarjo, Teropong. Com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2025 lalu telah mengalokasikan anggaran ABPD-P (Perubahan,red) dengan nilai Pagu Rp.133.500.000,-/HPS Rp.133.493.467,55 untuk paket pekerjaan konstruksi Peninggian dan Pemavingan halaman SDN Tropodo 2, Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Paket pekerjaan yang dibiayai dari uang rakyat kabupaten Sidoarjo ini, dimana Metode Pengadaannya dilakukan dengan Pengadaan Langsung alias PL. Dan dalam laman LPSE masuk dalam “NON TENDER”.

Merujuk dari laman Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), paket dengan Metode Pengadaan Langsung ini dimana pada tahap daftar sebagai peserta tender hanya 1 (satu) perusahaan Jasa Konstruksi yang mendaftar, yaitu CV. MITRA BINA MANDIRI, begitu pada tahap evaluasi hanya CV. MITRA BINA MANDIRI dengan harga penawaran/penawaran terkoreksi/hasil negosiasi Rp.131.809.828,84. Sedangkan jadwal penandatanganan kontrak disebutkan tanggal 11 Desember – 20 Desember 2025.

Pekerjaan peninggian dan pemavingan halaman SDN Tropodo 2 Waru

Kalau melihat dari sumber data yang berhasil dihimpun oleh Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG, diduga jadwal penandatanganan kontrak bersamaan dengan Surat Perintah Kerja (SPK), dengan SPK Nomor: 000.3/PPK/SD/12.12.05/438.5.1/2025 tanggal 12 Desember 2025. Begitu juga Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 003/Lap-Prog/SDN Tropodo-2/ICON/XII/2025-Sda tanggal 28 Desember 2025. Dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 000.3/PPK/SD/12.29.21/438.5.1/2025, Tanggal 29 Desember 2025. Diduga masa pelaksanaan 18 hari kalender.

Terkait paket pekerjaan konstruksi Peninggian dan Pemavingan Halaman SDN Tropodo 2 Kecamatan Waru Sidoarjo ini, Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG pada hari Rabu siang 15 Juli 29026 mencoba melakukan investigasi atau penelusuran di lapangan, yakni di halamn Sekolah SDN Tropodo 2 ini.

Dilokasi tampak terlihat ada peninggian paving. Namun berapa peninggian pavingnya?. Dan apakah menggunakan paving yang lama?. Karena melihat dari paving eksisting kelihatannya warnanya sama. Dan tampak hanya ada perbedaan warna paving pada perbatasan antara paving eksisting dengan paving pekerjaan baru. (lihat gambar, red). Dan pada pemavingan yang baru nampaknya sudah ada cekungan sedikit, diduga quarinya kurang pemadatan. Memang kalau dilihat tidak katara adanya cekungan?.

BAST Tahap Pertama

Terkait paket pekerjaan konstruksi Peninggian dan Pemavingan SDN Tropodo 2 Waru ini, Wartawan Median Cetak & Online TEROPONG, Rabu siang (15/7/2026) mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan whatssApp (WA). “Selamat siang bapak PPK M. Bayu Setokharisma W. ST., MT. Mohon ijin mau konfirmasi terkait paket pekerjaan Peninggian dan Pemavingan halaman SDN Tropodo 2 Kecamatam Waru, TA 2025. Pekerjaan ini sudah dilakukan Berita Acara Serah Terima Kesatu Pekerjaan Pelaksanaan dengan Nomor: 000.3/PPK/SD/12.29.22/438.5.1/2025, tanggal 29 Desember 2025. BAST Kesatu ini ditandatangani oleh Pihak Pertama: PPK M. Bayu Setokharisma W. ST., MT, dengan Pihak Kedua: Agie Ahmad Reyhandy, ST Direktur CV. Mitra Bina Mandiri.

Penandatanganan BAST Tahap Kesatu ini berdasarkan: 1). SPK No: 000.3/PPK/SD/12.12.05/438.5.1/2025 tanggal 12 Desember 2025. 2). Laporan Kemajuan Pekerjaan No: 003/Lap-Prog/SDN Tropodo-2/ICON/XII/2025-Sda tanggal 28 Desember 2025. 3). Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama No: 000.3/PPK/SD/12.29.21/438.5.1/2025, Tanggal 29 Desember 2025.

Pekerjaan Pelaksanaan: Peninggian dan Pemavingan halaman SDN Tropodo 2.

Surat Perjanjian Kerja (SPK) No: 000.3/PPK/SD/12.12.05/438.5.1/2025. Tanggal 12 Desember 2025. Nilai Kontrak Rp.128.909.842,84.

Yang mau kami konfirmasikan: 1). Berapa Cm peninggiannya?: 2). Berapa volume pekerjaan peninggian/urugan, dan berapa K untuk paving yang digunakan?; 3). Berapa hari kalender masa pemeliharaannya?; 4). Kapan dilakukan BAST tahap Dua. Demikian, dan mohon klarifikasi dari bapak selaku PPK nya. Terimakasih.

Dan begitu juga masalah material paving yang digunakan untuk pekerjaan Pemavingan tahun 2025, apakah menggunakan meterial paving yang baru?. Hal ini juga dikonfirmasi TEROPONG kepada PPK M. Bayu Setokharisma W., ST., MT, melalui pesan WA, Kamis siang (16/7/26).

Namun, kedua konfirmasi Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG tersebut diatas hingga dibuatkan/dipublish berita ini dibuat, tidak/belum ada balasan sama sekali dari PPK M. Bayu Setokharisma W., ST., MT. (bas)   

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7). Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/2346/204/2026 tanggal 13 Juli 2026.

Enam pejabat yang dilantik yakni, R. Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Iwan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Budi Raharjo sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember, I Nyoman Gunadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jatim, Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Provinsi Jatim, serta Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan penataan organisasi untuk meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Yang kita bangun adalah akuntabilitas dan percepatan layanan di semua lini agar pelayanan kepada masyarakat semakin akuntabel, efektif, transparan, dan profesional,” ujarnya.

Khofifah secara khusus meminta untuk mempercepat implementasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Percepatan transformasi digital sebagai strategi utama mewujudkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, efektif, transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pola pelayanan yang masih bergantung pada interaksi langsung (face to face) harus terus dikurangi melalui penguatan layanan berbasis sistem digital yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan.

Langkah tersebut, menurut Khofifah, tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses pelayanan publik.

“Saya berharap percepatan di sektor layanan publik terus dilakukan. Pertemuan face to face diminimalkan melalui transformasi layanan berbasis sistem. Dengan begitu, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” harapnya.

Selain transformasi digital, Khofifah juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh seluruh pejabat,” ungkapnya.

Khofifah juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, maupun mitra internasional.

Khofifah menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Bangun jaringan, perkuat sinergi, dan ciptakan kolaborasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, Gubernur Khofifah juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tetap menjaga kualitas kinerja. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi target output, outcome, maupun manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.

Khofifah pun mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus mengembangkan berbagai skema creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

“Kita harus semakin kreatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Penyesuaian anggaran tidak boleh mengurangi hasil yang dirasakan masyarakat. Justru inovasi dan kreativitas harus semakin diperkuat,” jelasnya.

Khofifah juga menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik merupakan hasil penataan organisasi sesuai kebutuhan birokrasi. Sementara jabatan yang ditinggalkan akan diisi sementara oleh Pelaksana Tugas (Plt.) hingga proses seleksi dan pengisian jabatan selesai.

“Seluruh penugasan ini merupakan rotasi sesuai kebutuhan organisasi. Tidak ada yang bersifat promotif. Jabatan yang ditinggalkan sementara diisi oleh Plt. sambil menunggu proses seleksi yang dilakukan tim asistensi dan tim penguji kompetensi teknis selesai,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa, Ketua Tim Pengangkatan dan Mutasi Analisis SDM Aparatur Ahli Madya Kantor Regional II BKN Anang Triharjono, serta Tim Penguji Kompetensi Teknis Faishal Aminudin. (hms/red)

Surabaya, Teropong. Com – Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pewrumahan Rakyat  No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program  Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi. Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air No. 02 / SE / D / 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaran Program  Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Terkait dengan berita tentang P3-TGAI yang di publish Media Online TEROPONG, Sabtu lalu (11 Juli 2026) tentang program P3-TGAI di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, dimana salah satu titik lokasi pekerjaan P3-TGAI kedalam 10 cm pada saat (MC O).

Menanggapi pemberitaan ini, PPK Eny Setyoningrum, ST., MT ketika dikonfirmasi di kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Selasa siang (14 Juli 2026) dengan didampingi Anang dan Debby, 2 (dua) orang staf Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) BBWS Brantas mengatakan,

penerima program ini adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan nilai bantuannya sudah ditetapkan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA0 per titiknya senilai Rp.195 Juta.

Ketika disinggung masalah speknya, mantan PPK Irigasi Rawa 2 ini mengatakan, mereka (P3A,red) kan akan menyusun Rencana Kerja, membuat RAB (rincian anggaran biaya,red), lembaran kerja dan spek-nya. Kemarin kita membuat tipikal itu kalau pasangan tersier itu pasangan batu. Kalau dari kita kedalaman pondasi 20 cm, imbuh Eny Setyoningrum.

Mantan PPK Irigasi Rawa (IRWA) 2 ini juga mengatakan, untuk kedalaman pondasi standar dari Balai adalah 20 cm (digali). Sedangkan Konsultan Manajemen Balai (KMB) nya untuk dilokasi tersebut adalah Roif. Dan untuk 2 (dua) lokasi 1 (satu) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Dan asisten KMB nya ada 5 orang untuk daerah Sampang, ujar Eny Setyoningrum menambahkan.

Setelah berkas-berkasnya lengkap, seperti penyusunan rencana kerja dilakukan tanda tangan kontrak, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening P3A bersangkutan sebesar 70% dari Rp.195 juta.

Ketika disinggung masalah spek, PPK ini mengatakan kalau saluran tersier itu pasangan batu kedalaman pondasi 20 cm. Kalau kedalam sebagaimana ditulis TEROPONG (10 cm,red) speknya mereka saya memang belum baca ya speknya mereka seperti apa. Kalau memang spek mereka 10 cm, saya perlu cek lagi. Tapi standar dari kami 20 cm, tapi mereka bisa menyesuaikan kebutuhan dilapangan. Seharusnya sih 20 ya, tapi nanti saya cek lagi di lapangan, kan ada tenaga pendamping dilokasi, imbuh PPK Eny Setyoningrum ini.

Yudha Tantra Ahmadi, ST., MT, Kasatker OP BBWS Brantas

Menjawab pertanyaan TEROPONG, PPK ini menjelaskan, bahwa untuk kabupaten Sampang sendiri penerima program P3-TGAI ini ada 222 P3A. Dan untuk Tahap I ini progressnya sementara 10 %, karena rata-rata kan baru di mulai, ujarnya sembari menambahkan, bahwa pelaksanaan tanda tangan kontrak dilaksanan pada tanggal 22 Juni 2026 kemarin, sedangkan pencairan dana awal bulan Juli 2026.

Ketika disinggung, berapa sih panjangnya pekerjaan P3-TGAI ini masing-masing per titik?, panjangnya minimal 250 meter (sisi kanan dan sisi kiri masing-masing 250 meter, jadi 500 meter), jelas Eny Setyoningrum.

Untuk Desa Banjar Billah ada 4 titik. 3 (tiga) titik usulan DPR, dan 1 (satu) usulan mandiri, ujarnya sembari mengatakan, memang ada 5% dari Rp195 juta, bisa diambil untuk keperluan Rapat, APD, Penyusunan Laporan, SPJ Perjalanan Dinas, dan ini sudah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

Sementara Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP) BBWS Brantas, Yudha Tantra Ahmadi, ST., MT, ketika dikonfirmasi terkait pemberitaan TEROPONG beberapa waktu lalu mengatakan, tolong dikonfirmasi ke P3A dahulu pak, karena P3-TGAI ini Swakelola tipe 4. (bas)

BANYUWANGI, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi di Jalan Susuit Tubun, Kepatihan, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jumat (10/7).

Secara khusus Gubernur Khofifah memberikan apresiasi konsep baru revitalisasi pasar Induk Banyuwangi. Ia optimis pasar ini akan menjadi rujukan nasional khusus untuk model pasar induk yang bersih, rapi dan berkelanjutan. “Kami, saya bersama Bu Bupati Banyuwangi, mendampingi Bapak Wapres meninjau revitalisasi pasar Induk Banyuwangi. Konsepnya bagus sekali. Pasarnya yang bersih dan rapi, akan membuat pembeli maupun penjual nyaman. Saya rasa layak dijadikan rujukan nasional,” kata Gubernur Khofifah usai melakukan peninjauan.

Pasar Induk Banyuwangi dibangun di atas lahan seluas 10.600 m2 dan bangunan seluas 15.873 m2. Pasar ini mampu menampung 397 kios, 356 los dan 45 kios existing. Total daya tampung Pasar Induk Banyuwangi 798 unit. Pasar ini terdiri dari 2 lantai dan terbagi beberapa zona seperti pangan, non pangan, pangan basah, pangan kering, pecah belah dan kuliner.

Gubernur Khofifah menyebut konsep baru pada revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi ini menjadikan pasar lebih tertata, nampak rapi dan bersih. “Area pangan basah dan kering terpisah, pangan dan non pangan juga terpisah, lebih rapi dan bersih,” ujarnya.

Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi ini tidak mengubah total wajah pasar tetapi masih mempertahankan beberapa fasad bangunan yang lama. Revitalisasi ini memberikan sentuhan agar tidak nampak sekadar pasar tradisional, tetapi ada sentuhan modern.

“Pasar ini kan bangunan heritage, jadi tidak diubah total, masih dipertahankan beberapa sisinya. Sehingga revitalisasi difokuskan pada penataan agar lebih bersih, lebih rapi,” ucapnya.

Diketahui salah satu konsep yang disiapkan dan akan dikembangkan ke depan adalah sebagai destinasi kuliner yang dapat melayani masyarakat selama 24 jam.

“Kalau di sini juga menjual kuliner khas Banyuwangi, ini bisa jadi destinasi wisata kuliner, jadi kalau ke Banyuwangi tidak hanya ke wisata alamnya yang sangat menarik tapi sekaligus wisata kulinernya,” jelasnya.

Gubernur Khofifah berharap Pasar Induk Banyuwangi ini dapat segera diresmikan sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat baik pedagang maupun pembelinya. Ia berharap roda perekonomian yang berputar di kawasan ini juga lebih besar dari sebelum direvitalisasi. “Semoga bisa segera diresmikan, visa segera dimanfaatkan oleh masyarakat, ekonomi yang berputar juga lebih besar,” harapnya.

Sementara itu Eva Alfiyanti (43) salah satu pedagang perancangan di Pasar Induk Banyuwangi mengungkapkan rasa senang melihat perubahan Pasar Induk Banyuwangi pasca revitalisasi. Ia menyebut pasar ini terlihat lebih bagus lebih bersih.

Ia juga berharap agar pasar segera diresmikan sehingga para pedagang bisa menempati kios dan los yang telah disiapkan. Pasalnya selama proses revitalisasi, para pedagang ini berjualan di pinggiran pasar. “Alhamdulillah sudah bisa dibangun dengan bagus, perbedaannya jauh sekali, cuma nunggu kapan masuknya, sementara ini kan kita di penampungan itu jualannya, semuanya pedagang kan nunggu-nunggu kapan bisa kembali lagi ke pasar lama,” kata Eva

“Mudah-mudahan bisa naik, perekonomian bisa kembali seperti semula karena terjadi penurunan sangat drastis semenjak pasar kita pindah,” ungkapnya. (hms/red)

Sidoarjo, Teropong.Com – Paket pekerjaan konstruksi Rehabilitasi SMPN 3 Waru sebagaimana di publish Media Online TEROPONG, nampaknya makin menarik untuk ditelurusi dilapangan. Pasalnya, paket kontruksi rehabilitasi yang dibiayai dari uang rakyat ini (APBD, red) dimana Pagu-nya Rp.8.500.000.000,- dan HPS Rp.6.634.423.453,17,- = Rp. 1,865,576,546,83 (selisih,red). Dari nilai HPS Rp.6.634.423.453,17 – Rp. 5.978.172.966,82 (harga negosiasi) = Rp.656.250.486,35. Dan Pemenang tender memenangkan dengan penawaran sekitar 90 % dari harga HPS.

Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG ketika melakukan investigasi dilapangan, Jumat (10/7/2026), memang tampak belum ada tanda-tanda pekerjaan dari pihak Kontraktor PT. Indokon Raya selaku Pemenang Tender. Bahkan mobilisasi alat pun maupun mobilisasi material belum ada tampak di lapangan.

Memang tampak ada 2 orang pekerja, namun kedua orang pekerja tersebut bukan dari PT. Indokon Raya. Dan pekerjaan yang dikerjakan ke dua orang ini adalah dari Sarana Prasarana SMPN 3 Waru.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi SMPN 3 Waru, M. Bayu Setokharisma W, ST., MT  dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, ketika dikonfirmasi Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG, Jumat (10/7/26) siang melalui pesan WhatsApp (WA) tentang paket pekerjaan Konstruksi “Rehabilitasi SMPN 3 Waru”, apa saja yang di rehab mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 2 sisi kanan, ada berapa ruang kelas?. Apakah pada sisi kanan, ada penambahan (bangunan baru) lantai 3 dan 4?. PPK ini mengatakan, untuk rehab SMPN 3 Waru: lantai 1 ada 2 ruang kelas, dan 1 Musholla. Untuk lantai 2 ada 4 ruang kelas dan toilet. Dan untuk lantai 3 ada 4 ruang kelas dan toilet.

Ketika dikirim dokumen foto tentang adanya 2 orang pekerja (lihat foto,red), PPK M. Bayu Setokharisma mengatakan, ini kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sendiri mas, ujarnya.

Ketika disinggung bagaimana dengan lantai 4, lantai 4 nya atap dan cor-coran mas, ujarnya menjawab pertanyaan Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG.

Ketika disinggung TEROPONG, bahwa didalam uraian singkat ada pekerjaan ruang kelas pada lantai 4 (lihat foto,red), Namun PPK ini mengatakan di lantai 4 tidak ada ruang kelas mas, di lantai 4 pekerjaan atap, tangan, rumah tandon, penutup tangga.

Bagaimana dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk paket pekerjaan Rehabilitasi SMPN 3 Waru ini, apakah terjadi kemahalan harga?.

Sebagaimana dipublish Media Online TEROPONG pada hari Rabu, 8 Juli 2026 dimana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 2026 ini telah mengalokasikan anggaran APBD 2026 dengan pagu Rp.8.500.000.000,-/HPS Rp.6.634.423.453,17,- untuk paket pekerjaan konstruksi “Rehabilitasi SMPN 3 Waru”.

Paket dengan kode tender: 10131959000 ini dimana pada saat tender terdapat 96 perusahaan penyedia jasa konstruksi yang ikut mendaftar sebagai peserta tender/lelang. Namun pada saat tahap penawaran, terdapat hanya 6 (enam) perusahaan penyedia jasa yang melakukan penawaran, yaitu:

1. Safa Arta Anugerah, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.533.955,53;
2. Kalindo, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.538.762,54;
3. Jaya Mulia, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.538.762,54;
4. PT, Garuda Bagus Raya, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.450.921.907,25;
5. Indokon Raya, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.992.220.034,53; dan
6. Pilar Anugerah Gemilang, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.6.369.046,515,04.

Namun pada tahap evaluasi penawaran, oleh Panitia Lelang menyebutkan PT. Indokon Raya (penawar urutan ke 5,red), dinyatakan sebagai Pemenang Tender, dengan harga penawaran / penawaran terkoreksi Rp.5.992.220.034,53, harga negosiasi Rp.5.978.172.966,82.

Sedangkan Safa Arta Anugerah, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.533.955,53 (penawaran urutan 1,red) tidak lolos dengan alasan: 1) tidak menyampaikan bukti kepemilikan alat untuk peralatan dump truck, truck molen, excavator, concrete pump dan theodolith sehingga tidak sesuai dengan BAB III IKP 28.13 poin b angka 2 huruf b). 2) tidak menyampaikan SIA SIO untuk untuk peralatan excavator sehingga tidak sesuai dengan BAB IV LDP poin F angka 6. 3) tidak menyampaikan surat dukungan untuk meterial penutup plafond PVC, Beton ready mix, besi beton, ACP dan aluminium sehingga tidak sesuai dengan BAB IV LDP poin F angka 6. (3) tidak menyampaikan daftar riwayat hidup atau referensi kerja dari pengguna jasa untuk personil manajerial pelaksana sehingga tidak sesuai dengan BAB III IKP 28.13 poin b angka 2 huruf c). 4) tidak menyampaikan UJI KIR untuk peralatan concrete pump, trucmk molen dan dump truck sehingga tidak sesuai dengan BAB IV LDP poin F angka 6. 5) tidak menyampaikan dokumen RKK sehingga tidak sesuai dengan BAB III IKP 28.13 poin b angka 2 huruf e). 6) tidak menyampaikan sertifikat kalibrasi untuk peralatan theodolit sehingga tidak sesuai dengan BAB IV LDP poin F angka 6.

Lokasi pekerjaan pagar

Begitu juga CV. Kalindo, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.538.762,54 (penawar urutan ke 2,red) tidak lolos dengan alasan: 1) Setelah dilakukan klarifikasi terhadap penerbit UJI KIR untuk peralatan dump truck tidak kapasitas untuk peralatan tersebut tidak terklarifikasi sehingga tidak sesuai dengan BAB IV LDP point F.2. 2) Kapasitas untuk peralatan truk molen melebihi yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB III LDP point F.2. 3) Kapasitas untuk salah satu peralatan excavator kurang dari yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB III LDP point F.2. 4) Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pemberi dukungan untuk material Penutup plavon PVC, dinyatakan tidak sesuai sehingga tidak sesuai dengan IKP 28.13 point b. angka 2 huruf b.

Begitu juga CV. Jaya Mulia, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.538.762,54 (penawar urutan ke 3,red) dinyatakan tidak lolos dengan alasan: 1). Tidak melampirkan surat penunjukan distributor untuk material ACP dari pabrikan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan didalam BAB IV LDP point F.6. 2). Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pemberi dukungan untuk material ACP dan material Penutup plavon PVC, dinyatakan tidak sesuai sehingga tidak sesuai dengan IKP 28.13 point b. angka 2 huruf b.

Begitu juga PT, Garuda Bagus Raya, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.450.921.907,25 (penawar urutan ke 4,red) tidak lolos dengan alasan: 1). Kapasitas untuk peralatan Truk Molen melebihi yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB IV LDP point F.2. 2). Kapasitas untuk salah satu peralatan Excavator kurang yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB IV LDP point F.2. 3). Tidak menyampaikan SIA untuk alat Excavator yang masih berlaku tetapi hanya menyampaikan bukti pemeriksaan Berdasarkan hasil klarifikasi penerbit SIA menyatakan untuk surat keterangan SIA belum terbit sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB IV LDP point F.6 dimana SIA memenuhi persyaratan apabila Masih berlaku pada tanggal pembukaan Penawaran dan diterbitkan oleh Kemnaker/Dinas tenaga kerja/Instansi Pemerintah.

Begitu juga Pilar Anugerah Gemilang, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.6.369.046,515,04 (penawara urutan ke 6,red) diyatakan tidak lolos dengan alasan: 1) Kapasitas untuk peralatan Truk Molen melebihi yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB IV LDP point F.2. 2) Kapasitas untuk salah satu peralatan Excavator kurang yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB IV LDP point F.2. 3) Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pemberi dukungan untuk material Penutup plavon PVC, dinyatakan tidak sesuai sehingga tidak sesuai dengan IKP 28.13 point b. angka 2 huruf b. 4) Tidak melampirkan surat penunjukan distributor untuk material Besi Beton dari pabrikan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan didalam BAB IV LDP point F.6.

Dan menurut LPSE, jadwal penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sidoarjo ini adalah tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 22 Juli 2026.

Menurut sumber data yang berhasil dikutip Wartawan Media cetak & Online TEROPONG, pada paket pekerjaan Konstruksi “Rehabilitasi SMPN 3 Waru ini, ada beberapa pekerjaan, seperti:

A) Pekerjaan K3;

B) Pekerjaan Ruang Kelas Lantai 1 (pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan dan pekerjaan plafon, pekerjaan kusen dan daun pintu jendela, pekerjaan penggantung kunci, pekerjaan kaca, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan cat, pekerjaan sanitari, dan pekerjaan lain-lain).

C). Pekerjaan Ruang kelas lantai 2 (pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan plafon, pekerjaan kusen dan daun pintu jendela, pekerjaan penggantung dan kunci, pekerjaan kaca, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan cat, pekerjaan sanitari, dan pekerjaan lain-lain).

D). Pekerjaan Ruang Kelas Lantai 3 (pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan plafon, pekerjaan kusen dan daun pintu jendela, pekerjaan penggantung dan kunci, pekerjaan kaca, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan cat, pekerjaan sanitari, dan pekerjaan lain-lain).

E). Pekerjaan Ruang Kelas Lantai 4 (pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan plafon, pekerjaan kusen dan daun pintu jendela, pekerjaan penggantung dan kunci, pekerjaan kaca, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan cat, pekerjaan sanitari, dan pekerjaan lain-lain).

F). Pekerjaan Halaman Paving dan Saluran (pekerjaan tanah dan pekerjaan pasangan).

G). Pekerjaan Pagar (Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, pekerjaan cat, pekerjaan lain-lain).

Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Terkait paket pekerjaan konstruksi ‘rehabilitasi SMPN 3 Waru ini, Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ketika dikonfirmasi melalui pesan whatssApp, Rabu sore (8 Juli 2026) tentang ada berapa ruang kelas yang dilakukan pekerjaan rehab?; Apa saja pekerjaan utama, dan pekerjaan minornya?; Berapa nomor SPMK nya dan nomor kontraknya?; Berapa hari kalender masa pelaksanaannya?; Berapa prosen uang muka yang akan si cairkan?; Apa jaminan uang muka dari si Penyedia Jasa?; dan Kapan pelaksanaan PHO/ ST 1 di lakukan?. Namun sayang hingga berita ini di publish, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tidak ada balasan sama sekali.

Diharapkan masyarakat baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun media massa ikut berperan memantau atau menelusuri paket pekerjaan konstruksi “Rehabilitasi SMPN 3 Waru ini agar tepat sasaran, dan ada transparansi (dan ada papan nama pekerjaan/proyek di lokasi, red) (bas)

Surabaya, Teropong – Korem 084/Bhaskara Jaya menggelar Lomba Karya Jurnalistik dan Media Sosial untuk mendokumentasikan berbagai cerita di balik pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar (KBSB) TNI AD untuk Rakyat di Pulau Madura. Lomba ini terbuka bagi wartawan dan masyarakat umum mulai 12 Juli hingga 22 Agustus 2026.
‎Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Kohir, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang kolaborasi untuk menghadirkan kisah-kisah yang lahir dari kedekatan prajurit dengan masyarakat.
‎”Kami ingin masyarakat melihat Karya Bakti Skala Besar apa adanya, melalui cerita-cerita yang jujur, humanis, dan memberi inspirasi. Di balik setiap kegiatan, ada gotong royong, kepedulian, dan harapan yang tumbuh bersama rakyat,” kata Brigjen TNI Kohir, Minggu (12/07/2026)
‎Menurut Danrem, media memiliki peran penting dalam merekam berbagai perubahan yang terjadi selama pelaksanaan KBSB. Karena itu, lanjutnya, keterlibatan wartawan, kreator konten, dan masyarakat diharapkan mampu memperkaya sudut pandang mengenai pengabdian TNI AD di tengah kehidupan warga.
‎Peserta dapat mengangkat beragam tema, mulai dari gotong royong membangun desa, pelayanan kesehatan, pengabdian sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kisah-kisah human interest yang memperlihatkan kedekatan prajurit dengan warga.
‎‎Lomba dibagi dalam dua kategori, yakni karya jurnalistik untuk media cetak dan media daring, serta video kreatif untuk media sosial. Pihaknya juga menghadirkan Dewan juri berasal dari unsur Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Timur, dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur.
‎‎”Kami berharap lahir karya-karya yang tak hanya informatif, tetapi juga mampu menggambarkan nilai kemanusiaan, semangat gotong royong, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itulah esensi yang ingin kami hadirkan melalui kegiatan ini,” ujar Kohir.
‎Pemenang akan diumumkan pada puncak penutupan Karya Bakti Skala Besar TNI AD untuk Rakyat di Pulau Madura. Setiap juara di masing-masing kategori akan memperoleh trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. (Penrem084/red)

BEKASI , TEROPONG – Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) memastikan Kejuaraan Nasional Muaythai Indonesia 2026 yang pada tahun ini mengusung nama Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 siap diselenggarakan di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Penataran Wasit, Juri, dan Pelatih pada 2–4 Agustus 2026 di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi, dilanjutkan dengan Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 pada 5–10 Agustus 2026 di GOR Abdu Rosyad, Kota Bekasi.

Kejuaraan yang diperkirakan diikuti sekitar 500 atlet dari seluruh Indonesia ini menjadi ajang pembinaan nasional sekaligus pencarian bibit-bibit atlet terbaik menuju level internasional.

Berbagai aspek, mulai dari kesiapan teknis pertandingan, administrasi, hingga fasilitas penunjang bagi atlet dan ofisial kini memasuki tahap finalisasi sebagai bagian dari komitmen PBMI menghadirkan kejuaraan nasional yang profesional dan berkualitas.

PBMI juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Dukungan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto beserta jajaran pemerintah daerah, termasuk KONI Kota Bekasi, dinilai menjadi modal penting agar Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 dapat berlangsung sukses, aman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta.

Ketua Umum PB Muaythai Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa seluruh persiapan berjalan sesuai rencana dan PBMI optimistis Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 siap digelar dengan standar penyelenggaraan yang semakin baik.

“Kejurnas bukan sekadar ajang perebutan medali, tetapi bagian penting dari proses pembinaan atlet nasional. Kami ingin memastikan setiap atlet memperoleh pelayanan, fasilitas, dan kesempatan bertanding yang terbaik sehingga mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang kelak mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional,” ujar LaNyalla.

Wakil Ketua Umum PBMI Bidang Prestasi, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sangga Buana, mengatakan persiapan pra-event saat ini telah memasuki tahap pemantapan.

“Persiapan pra-event Kejuaraan Nasional Muaythai terus kami sempurnakan. Koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, dan dukungan dari Wali Kota Bekasi beserta jajarannya, termasuk KONI Kota Bekasi, sangat baik,” ujar Evi.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, PB Muaythai Indonesia akan menggelar Penataran Wasit, Juri, dan Pelatih pada 2–4 Agustus 2026 di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi. Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh perangkat pertandingan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional sebelum pelaksanaan kejuaraan pada 5–10 Agustus 2026.

Sekretaris Jenderal PB Muaythai Indonesia, Azwan Karim, menegaskan bahwa seluruh persiapan dilakukan dengan menempatkan kepentingan atlet sebagai prioritas utama.

“Pembinaan atlet tidak hanya dilakukan di atas ring, tetapi juga melalui penyelenggaraan kejuaraan yang profesional. Karena itu kami memastikan setiap aspek, mulai dari perangkat pertandingan hingga pelayanan kepada seluruh kontingen dipersiapkan sebaik mungkin agar atlet dapat fokus menampilkan kemampuan terbaiknya. Kejurnas ini kami harapkan menjadi panggung lahirnya atlet-atlet masa depan Indonesia,” kata Azwan.

Saat ini panitia juga memfokuskan perhatian pada proses entri nomor pertandingan serta pendataan kelas yang akan diikuti seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) Muaythai se-Indonesia. Langkah tersebut diperlukan agar penyusunan jadwal pertandingan dan seluruh kebutuhan teknis dapat dipersiapkan secara matang.

“Kami sekarang fokus pada entri berdasarkan nomor pertandingan sekaligus memastikan nomor kelas yang akan diikuti setiap Pengprov. Kami meminta seluruh Pengprov di Indonesia agar segera mendaftarkan atletnya,” tegas Evi.

Dengan persiapan yang terus berjalan, PB Muaythai Indonesia optimistis penyelenggaraan Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 di Kota Bekasi akan menjadi kompetisi nasional yang berkualitas, memperkuat pembinaan atlet, sekaligus melahirkan petarung-petarung terbaik Indonesia menuju prestasi internasional. Diperkirakan sekitar 500 atlet dari berbagai Pengprov Muaythai se-Indonesia akan ambil bagian dalam kejuaraan nasional tersebut. (*/red)

JAKARTA, TEROPONG – Terkait pengadaan tahun 2025 yang ada di Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan diduga jadi bancaan oleh beberapa oknum. Hal ini dikatakan B. Sitanggang, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SISIR DPW DKI Jakarta kepada TEROPONG belum lama di Area Polda Metro Jaya saat menghantarkan laporan Aduan Masyarakat.

B. Sitanggang mengatakan, dimana ada beberapa jumlah kegiatan tahun 2025 yang diduga jadi ajang KKN di Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat yang di Kepalai oleh Selamat Riyadi. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Subdit V Tipikor Polda Metro Jaya supaya segera respon cepat laporan aduan masyarakat, imbuh Ketua LSM SISIR ini.

B. Sitanggang juga mengatakan, adapun beberapa kegiatan tahun 2025 yang diduga jadi ajang KKN, diantaranya: Pengadaan Ban KDO Operasional Rp.545.555.217,-; Pengadaan Accu KDO/KDO Khusus Rp.529.986.553,-; Pengadaan BBM KDO dan KDOK Rp.27.216.850.956,-; Pengadaan Kaos Lapangan dan Sepatu Boot Rp.990.800.365,-; Pengadaan Pakaian Teknik dan Rompi Rp.7.292.221,-; Pengadaan Safety Shoes dan Sepatu Dinas Lapangan Rp.240.970.455,-; Pakaian Dinas Lapangan dan Sarung Tangan Rp.209.115.631,-; Pengadaan Tong Sampah Pilah 3 HDPE Rp.524.284.096,-; Pengadaan Tong Sampah Pilah Stainless Rp.240.408.392,-; Pengadaan Toilet Portable Rp.621.999.997,-; Pengadaan Timbangan Untuk Kegiatan Bank Sampah Rp.709.747.991,-; Pengadaan Karung Plastik Untuk Pemilahan Sampah Rp.152.605.600,-; Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Bank Sampah Rp.475.708.905,-; Pengadaan Kontainer Truk Sampah Untuk Pengangkutan di Rumah Susun Rp.313.873.579,-; Pengadaan Ban KDO/KDO Khusus Rp.6.804.309.926,-; serta sejumlah Pemeliharaan Kendaraan yang mencapai miliaran rupiah.

Kepala Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, Selamat Riyadi, saat akan dikonfirmasi oleh TEROPONG sayang tidak berhasil alias tidak dapat ditemui. Ketika dihubungi melalui selulernya pun tidak ada tanggapan sama sekali. (benny)

JAKARTA, TEROPONG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit V Tipikor Polda Metro Jaya diminta supaya melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan tahun anggaran 2025 yang ada di Suku Dinas Bina Marga Jakrta Selatan yang di Kepalai oleh Rifki Rismal. Ada dugaa pengelolaan anggaran pada beberapa paket kegiatan diduga jadi ajang KKN antara oknum Sudin Bina Marga Jakarta Selatan dengan oknum Penyedia Binaan selama ini. Hal ini dengan tegas dikatakan oleh B. Sitanggang, Ketua LSM SISIR DPW DKI Jakarta belum lama ini kepada TEROPONG sesuai memberi laporan Aduan Masyarakat ke Polda Metro Jaya.

B. Sitanggang mengatakan, adapun sejumlah kegiatan tahun anggaran 2025 yang diduga jadi ajang KKN terkait pelaksanaan dilapangan maupun secara administrasi yang ada di Sudin Bina Marga Jakarta Selatan, sebagai berikut: Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, Trotoar dan Bangunan Pelengkapnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pengadaan Bahan Hotmix dan Emulsi) Rp.7.211.697.400,-; Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pekerjaan Konstruksi – Jl. Wijaya 2 (Lanjutan) Sisi Utara) Rp.6.556.192.265,-; Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pengadaan Barang Armature Smart System) Rp.6.590.268.000,-; Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pekerjaan Konstruksi – Jl. Darmawangsa Raya Zona 3 dan Tebet Utara 1) Rp.5.423.255.315,-; Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Orang di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pekerjaan Konstruksi – Tahap 1) Mampang Prapatan, Tebet, Kebayoran Baru, Setiabudi) Rp.5.215.104.840.-; serta Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pekerjaan Konstruksi – Tahap 2 Zona 1) Rp.4.254.297.227.-.

Terkait aduan atau laporan dari LSM SISIR ini, Rifki Rismal Kasudin Bina Marga Jakarta Selatan maupun Heru Suwondo Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta sat akan dikonfirmasi oleh Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG beberapa waktu lalu, sayang tidak berhasil alias tidak dapat dikonfirmasi. (benny)

JAKARTA, TEROPONG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diminta supaya turun untuk melakukan penyelidikan terhadap Tata Kelola Perparkiran di DKI Jakarta. Yang mana tata Kelola perparkiran ini, menurut B. Sitanggang, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SISIR diduga jadi ajang KKN dari tingkat bawah sampai tingkat pimpinan yang ada di UP. Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang di Kepalai Massdes Arouffy, ujar B. Sitanggang sembari menambahkan, belum lama ini disaat heboh–hebohnya dalam penindakan Parkir Liar yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dibeberapa titik Wilayah yang ada di DKI Jakarta.

Adapun banyaknya Juru Parkir yang diduga binaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang terkesan diduga di 5 wilayah (Satuan Pelaksana) diduga menjadi mesin pencetak uang yang diduga juga melakukan pembiaran Parkir Liar beberapa objek Parkir seperti di sepanjang Cililitan – Cawang, area Kelapa Gading, sepanjang Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur, serta Pasar Pramuka. Terhadap Lokasi parkir tersebut, kata B. Sitanggang, yang mana sebelumnya setiap Lokasi diberikan alat mesin Parkir dan sekarang hanya menjadi barang rongsok, seperti salah satunya dekat Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur. Hal ini sangat ironis dimana DKI Jakarta melalui UP. Perparkiran DKI Jakarta diduga bisa meraup miliaran rupiah setiap tahunnya, tgas B. Sitanggang.

Terkait hal tersebut diatas, Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat akan dikonfirmasi sayang tidak dapat ditemui, dengan alasan sedang Rapat di DPRD DKI Jakarta di Balai Kota. (benny)