Category:

Hukum & Kriminal

Iqbal Zidan Terdakwa Kekerasan Seksual Dituntut JPU 3 Tahun Penjara

by Bakhtiar Sitorus 5 Maret 2026

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Riana Putra Intaran, S.H. dari Kejari Surabaya menuntut terdakwa Iqbal Zidan Nawawi bin Sulton Nawawi dengan pidana 3 tahun penjara dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2024.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar.

Dalam surat tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kronologi Perkenalan
Perkara ini bermula sekitar tahun 2020, ketika terdakwa berkenalan dengan korban Vivianlie melalui video call grup yang dikenalkan oleh seseorang bernama Khalid. Saat itu keduanya masih berusia 17 tahun.

Setelah perkenalan tersebut, korban sempat menjemput terdakwa di rumahnya di kawasan Tenggilis Mejoyo Selatan Surabaya untuk pergi minum kopi di daerah Tenggilis.

Hubungan keduanya kemudian semakin dekat hingga akhirnya pada 21 Februari 2021 mereka resmi menjalin hubungan asmara.

Persetubuhan Pertama di Hotel
Peristiwa persetubuhan pertama terjadi pada 1 Agustus 2021.bSaat itu terdakwa menjemput korban di rumahnya di Dukuh Kupang Surabaya bersama dua temannya, Aldo dan Feby. Mereka kemudian pergi ke sebuah kafe di Mojokerto. Sepulang dari Mojokerto, terdakwa mengajak korban menuju Hotel Papilio Surabaya dengan alasan mengambil barang dan mengisi daya baterai telepon genggam.

Sesampainya di kamar hotel, dua teman terdakwa keluar membeli makanan sehingga terdakwa dan korban tinggal berdua di kamar.

Saat itulah terdakwa mulai melancarkan aksinya dengan menanyakan kepada korban apakah ia masih perawan. Setelah korban menjawab masih perawan, terdakwa mendekati korban dengan alasan ingin memeriksa.

Namun, kemudian terdakwa menarik pakaian korban secara paksa hingga terjadi pertengkaran. Korban berusaha melawan, tetapi terdakwa mendorong tubuh korban ke kasur, menindihnya, bahkan menginjak tangan kiri korban sebelum akhirnya melakukan persetubuhan.

Hubungan Berulang di Berbagai Tempat
Setelah kejadian pertama, hubungan seksual antara terdakwa dan korban terus berulang di berbagai tempat, di antaranya: Hotel di Surabaya

Apartemen Orchard Tanglin Surabaya
Dalam salah satu kejadian pada 13 Agustus 2022, setelah pulang dari Tunjungan Plaza, terdakwa mengajak korban ke Hotel Papilio Surabaya dan kembali melakukan hubungan badan di kamar mandi hotel.

Terdakwa juga beberapa kali melakukan persetubuhan di dalam mobil, termasuk ketika terjadi pertengkaran antara keduanya di depan rumah korban di Dukuh Kupang Surabaya.

Pada 6 Juni 2023, terdakwa sempat mendatangi korban yang berada di Tunjungan Plaza Surabaya dan memasangkan cincin di jari korban.

Saat itu terdakwa berjanji akan menikahi korban setelah berhasil menjadi anggota Akademi Kepolisian (Akpol).

Ucapan tersebut membuat korban mempercayai terdakwa dan tetap mempertahankan hubungan mereka.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa hubungan tersebut menyebabkan korban hamil sebanyak tiga kali.
Namun kehamilan tersebut tidak pernah berlanjut karena mengalami keguguran atau aborsi.

Pada Oktober 2023, terdakwa diketahui memberikan pil penggugur kandungan kepada korban setelah mengetahui korban hamil. Korban sempat menolak, namun terdakwa memaksa korban untuk meminum obat tersebut.

Akibatnya korban mengalami pendarahan hingga harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

Pada Mei 2024, korban kembali hamil namun mengalami keguguran di kamar mandi rumahnya akibat kondisi stres. Meski demikian, hubungan keduanya tetap berlanjut hingga korban kembali hamil pada September 2024.

Saat itu terdakwa kembali meminta korban menggugurkan kandungan dengan bantuan seorang bidan. Korban diberi obat Cytotec untuk memicu aborsi dan kemudian menjalani tindakan kuret di rumah sakit.

Terungkap Setelah Orang Tua Mengetahui
Kasus ini akhirnya terungkap pada Januari 2025, ketika ibu korban Sri Indah mengetahui anaknya sedang hamil.

Keluarga korban kemudian mendatangi rumah keluarga terdakwa di Dusun Bedagas, Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto untuk meminta pertanggungjawaban.

Namun hingga perkara ini bergulir di pengadilan, tidak terjadi pernikahan seperti yang sebelumnya dijanjikan terdakwa.

Jaksa juga menghadirkan Visum et Repertum Nomor: VER/229/IV/S/2025/Rsb tertanggal 25 April 2025 yang dibuat oleh dr. Ma’rifatul Ula, Sp.FM dari RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya.

Robekan lama pada selaput dara pada arah jam 3, jam 6, jam 9, dan jam 11 Robekan mencapai dasar akibat kekerasan tumpul

Adanya indikasi penyakit menular seksual Temuan tersebut menurut dokter merupakan tanda tidak langsung telah terjadi persetubuhan.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan beberapa pasal alternatif, yaitu: Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 huruf b UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan penasihat hukumnya. (JAK)

5 Maret 2026 0 comments

Hukum & Kriminal

Sidang Pledoi Prabowo Minta Pemisahan Urusan Pribadi dan Pekerjaan

by Bakhtiar Sitorus 27 Februari 2026

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang perkara pidana dengan terdakwa Prabowo Prawira Yudha, S.STP., M.M. kembali digelar dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (26/2/2026).

Dalam persidangan tersebut, Suprapto, SE , SH., MH.penasihat hukum terdakwa membacakan pledoi usai Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama sembilan bulan. Dalam nota pembelaannya, kuasa hukum menyampaikan bahwa meskipun perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara formil, syarat pemidanaan secara materiel belum sepenuhnya terpenuhi.

Kuasa hukum menilai perkara yang menjerat terdakwa bersifat personal dan privat, tanpa adanya unsur paksaan, kekerasan, maupun eksploitasi, serta tidak menimbulkan dampak luas terhadap ketertiban umum.

“Pendekatan pemidanaan represif berupa pemenjaraan bukan satu-satunya pilihan hukum yang adil dan proporsional,” ujar Suprapto kuasa hukum dalam persidangan.

Pernyataan Terdakwa di Persidangan Dalam keterangannya, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya dan pelapor telah sepakat untuk berpisah jauh sebelum peristiwa penggerebekan maupun pelaporan perkara pidana terjadi. Kesepakatan tersebut, menurutnya, telah dituangkan dalam surat tertulis dan disaksikan oleh asisten rumah tangga.

“Kami sudah ada kesepakatan berpisah, sudah ada pembagian gono-gini, dan sudah ada surat kesepakatan yang disaksikan pembantu kami,” kata Prabowo.

Ia juga menyampaikan keheranannya atas adanya penggerebekan, mengingat dirinya telah memperoleh izin dari atasan di instansi tempatnya bekerja.

Proses Perceraian dan Izin Dinas Prabowo menjelaskan bahwa proses perceraian telah diajukan ke Pengadilan Agama. Namun hingga kini, sidang perceraian tersebut telah lima kali ditunda karena menunggu izin dari instansi militer tempat pelapor berdinas.

“Izin dari dinas militer belum juga keluar, bahkan sudah tertunda lebih dari enam bulan. Padahal besok, 3 Maret, seharusnya sidang perceraian,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan rumah tangga yang dihadapinya merupakan urusan pribadi dan tidak berkaitan dengan tugas kedinasannya.

Tekanan Psikis dan Dampak Sosial Terdakwa juga menyesalkan adanya surat tanpa identitas yang dikirimkan ke instansi tempatnya bekerja, yang menurutnya merupakan upaya menjatuhkan kariernya. Ia menegaskan tidak pernah melakukan pelanggaran dinas selama bekerja di instansi pemerintahan.

Akibat perkara ini, Prabowo mengaku mengalami tekanan mental, depresi, dan harus menjalani perawatan psikologis. Meski demikian, ia menegaskan tetap berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap kedua anaknya.

Kuasa Hukum Tekankan Keadilan Restorative
Sementara itu, penasihat hukum terdakwa menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia saat ini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan mengedepankan keadilan restoratif, rehabilitasi pelaku, dan kemanfaatan hukum.

Menurutnya, tidak semua tindak pidana harus diakhiri dengan pemenjaraan, khususnya apabila ancaman pidana tidak melebihi satu tahun, terdakwa bersikap kooperatif, bukan residivis, serta telah ada upaya perdamaian dan permohonan maaf.

Permohonan Maaf kepada Instansi
Di akhir keterangannya kepada wartawan, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada instansi tempatnya bekerja, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas kegaduhan yang terjadi di media selama perkara berlangsung.

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kegaduhan yang terjadi di media,” tutupnya. (B. Sitinjak)

27 Februari 2026 0 comments

Hukum & Kriminal

Permadi Didakwa Penghancuran Perusakan, Uswatun Korban Perobohan Rumah

by Bakhtiar Sitorus 26 Februari 2026

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang Permadi Wahyu Dwi Maryono, SH terdakwa penghancuran perusakan rumah didakawa perbuatan melawan hukum dengan pasal 406 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Riana Putra Intaran, SH. Sidang hari ini menghadirkan 3 saksi di ruang Tirta, Kamis (26/2/2026).
Ketiga saksi yang di hadirkan JPU yaitu, Wuswatun Hasanah korban pemilik rumah yang di robohkan, Mujianto Korban Pemilik rumah di hancurkan dan Doni Mujono Bagian Jasa Penghancur Rumah dengan Excavator.

Perbuatan terdakwa merusak rumah korban sekiranya pada bulan Januari 2025, karena ia mengklaim bahwa tanah diatas bangunan objek perkara adalah miliknya. Untuk itu Terdakwa kemudian menghubungi PT. YANEE SUKSES BERSAMA untuk menyewa Excavator, yang mana kemudian PT. YANEE SUKSES BERSAMA lalu mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. 013/SPT.VSB/I/2025, No. SPK:SPK25010013 tertanggal 21 Januari 2025.

Selanjutnya, terdakwa menunjuk Saksi DANIEL SETIAWAN sebagai Operator Excavator jenis E453 untuk mengerjakan pekerjaan Pembongkaran Bangunan/Rumah yang berada di alamat Jl. Tambak Medokan Ayu 6-C Kav.126, RT. 011/RW.002, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Kota Surabaya sebagaimana yang dimintakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian, pada tanggal 22 sampai dengan 31 Januari 2025 sekiranya dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, Saksi DANIEL SETIAWAN selaku Operator Excavator mulai mengerjakan pekerjaan Penghancuran, Perobohan beberapa Bangunan/Rumah yang ada dilokasi tersebut, termasuk Pengerusakan sebagian Bangunan/Rumah milik Saksi korban USWATUN HASANAH mebgakibatkan kerugian 800 juta dan Saksi MUJIANTO, yang mana titik-titik Pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi DANIEL SETIAWAN atas Instruksi dan arahan langsung dari Terdakwa.

Sebelum sidang dilanjut, kuasa hukum terdakwa Permadi mengajukan penangguhan penahanan, hakim ketua betanya apa alasan terdakwa mengajukan penangguhan penahanan?”, “Alasan karena masih ada perkara perdata yang belum selesai mengenai tanah diatas rumah yang di bongkar dalam perkara pidana tersebut Yang mulia”, kata Kuasa Hukum.

Menurut Wuswatun Saksi korban pada JPU Galih mengaku, pada tangal 2 desember 2025 terjadu pengerusakan tembok rumah 5×20 pertama memakai martel selanjutnya menggunakan alat berat excavator sampai roboh, pengakuan operator bahwa itu atas perintah terdakwa permadi. Hingga saya melaporkan terdakwa ke Polisi bersama pengacara.

“Rumah dua lantai itu saya beli dari pak samsudin dengan harga 650 juta dan pertama sdh dibayar 300 dan sekarang hanya tinggal 5 meter untuk tempat barang perabot”, ungkapnya di depan Hakim.
Sementara Saksi Mujianto juga korban perusakan dalam perkara ini kepada JPU membenarkan, jika rumahnya satu lokasi di dengan Wuswatun, bahwa perobohan itu atas suruhan Permadi.

“Pertama perusakan menggubakan alat manual martil dan srlanjutnya pakai alat berat merobohkannya”, jelasnya pada JPU Galih.

Ketika JPU Galih mencecer pertanyaan pada Saksi Doni Mujiono sebagai jasa bongkar, ya membenarkan kalau rumah Wuswatun dan Mujianto satu lojasi di robohkan pakai Excavator atas suruhan Permadi, tapi saya hanya jasa , namun yg mengerjakan orang pekerja operator.

“Kami jasa bongkar dengan perjanjian sama Permadi upah sebanyak 20 juta, namun yang dibayar hanya 5 juta. Maka saya kapok tidak mengurusi dan tidak berhubungan lagi sama permadi”, aku Doni. (B. Sitinjak)

26 Februari 2026 0 comments

Hukum & Kriminal

Mahasiswa PTN di Surabaya Didakwa Kekerasan Seksual terhadap Anak, Sidang Tuntutan Ditunda

by Bakhtiar Sitorus 24 Februari 2026

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya berinisial IZN kini berstatus terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Dengqn Agenda Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum JPU, Perkara tersebut tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, peristiwa pidana diduga terjadi sejak tahun 2021 hingga 2024. Saat perbuatan pertama kali dilakukan, korban diketahui masih berusia 17 tahun dan menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa.

Jaksa menyebut, perbuatan tersebut dilakukan berulang kali di sejumlah lokasi di wilayah Surabaya, dengan cara bujuk rayu serta janji akan menikahi korban.
Dalam dakwaan juga diuraikan bahwa hubungan tersebut mengakibatkan korban beberapa kali mengalami kehamilan.

Disebutkan pula, pada saat korban berada dalam kondisi hamil, terdakwa diduga kembali menjanjikan pernikahan dan tanggung jawab. Namun dalam dakwaan dijelaskan bahwa korban dua kali diminta untuk menghentikan kehamilan dengan alasan akan dinikahi di kemudian hari.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menghadirkan saksi korban dan saksi ibu korban. Saksi korban menerangkan bahwa janji pernikahan dan tanggung jawab disampaikan terdakwa saat dirinya berada dalam kondisi kehamilan, namun hingga kini janji tersebut tidak pernah terealisasi.

Sementara itu, saksi ibu korban menyatakan bahwa pihak keluarga terdakwa sempat menyampaikan janji tanggung jawab kepada keluarga korban, termasuk rencana pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada kepastian maupun tindakan nyata yang dilakukan.

Terdakwa diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Airlangga. Perkara ini terdaftar dengan nomor 2553/Pid.Sus/2025/PN Sby.

Jaksa mendakwa terdakwa dengan pasal alternatif, yakni Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Agenda pembacaan tuntutan yang dijadwalkan pada Senin (23/2/2026) terpaksa ditunda. Sidang berlangsung tertutup untuk umum, dan hingga kini pengadilan belum menetapkan jadwal lanjutan.

Perkara masih dalam proses persidangan. Terdakwa tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (B. Sitinjak)

24 Februari 2026 0 comments

Hukum & Kriminal

by Bakhtiar Sitorus 11 Februari 2026

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang lanjutan perkara dugaan kekerasan psikis dalam rumah tangga (KDRT) dengan terdakwa selebgram Vinna Natalia Wimpie Widjojo, S.E., kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (12/2/2026). Agenda sidang yang semula dijadwalkan untuk pembacaan putusan majelis hakim terpaksa ditunda karena majelis menyatakan belum siap membacakan amar putusan.

Sidang berlangsung di ruang sidang PN Surabaya dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mudjiono, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina dan Mosleh dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Penundaan putusan tersebut menimbulkan beragam tanggapan dari pihak terdakwa maupun kuasa hukumnya, yang menilai perkara ini bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan juga menyangkut rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tanggapan Kuasa Hukum
Kuasa hukum terdakwa, Bangkit Brahmantiyo, menyatakan pihaknya menghormati keputusan majelis hakim untuk menunda pembacaan putusan.
Menurutnya, penundaan tersebut dapat dimaknai sebagai kehati-hatian hakim dalam menilai perkara secara menyeluruh.

“Berdasarkan berlakunya KUHAP baru, kami melihat kemungkinan majelis hakim masih membuka ruang tercapainya keadilan restoratif bagi para pihak. Kami menghormati apa pun yang akan diputuskan, karena kami meyakini majelis hakim adalah kepanjangan tangan Tuhan dalam menegakkan keadilan,” ujarnya.

Bangkit juga menyoroti aspek penerapan pasal dalam tuntutan JPU. Ia menjelaskan bahwa Pasal 45 Undang-Undang PKDRT mengatur ancaman pidana secara alternatif.

“Mendasar Pasal 57 KUHP, pidana yang lebih ringan seharusnya diutamakan. Kami menduga majelis hakim mempertimbangkan untuk mengesampingkan Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT dan menerapkan Pasal 45 ayat (2) yang memiliki konsekuensi hukum berbeda, termasuk daluwarsa pengaduan. Dengan demikian, putusan bebas atau lepas demi hukum sangat layak dijatuhkan,” jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa KUHP baru juga mengatur alasan pemaafan hakim, sehingga meskipun terdapat fakta hukum tertentu, majelis tetap wajib menggali peristiwa secara utuh demi mencapai keadilan materiil.

“Kekerasan fisik yang pernah dialami Vinna tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi perkara ini. Oleh karena itu, sekalipun ada fakta yang dianggap terbukti, majelis hakim memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan putusan lepas demi hukum,” tambahnya.

Sementara itu, terdakwa Vinna Natalia menyatakan dirinya memilih berserah diri atas proses hukum yang sedang dijalani.
“Pada titik ini saya sudah berserah. Biarlah campur tangan Tuhan yang bekerja,” ucap Vinna singkat usai persidangan.

Pledoi: “Siapa yang Menjamin Keselamatan Saya?”

Dalam pledoi yang dibacakan pada persidangan aebelumnya di hadapan majelis hakim, Vinna memberi judul “Siapa yang Menjamin Keselamatan Saya Jika Saya Pulang?”. Pledoi tersebut menggambarkan trauma fisik dan psikis yang dialaminya akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Vinna mengungkapkan bahwa ia menikah secara Katolik pada tahun 2012 dan dikaruniai tiga orang anak. Namun, rumah tangga yang diharapkan harmonis justru diwarnai kekerasan, intimidasi, dan tekanan yang terjadi berulang kali selama bertahun-tahun.

Ia menuturkan peristiwa kekerasan fisik berat yang dialaminya pada Desember 2023 menjadi titik balik kehidupannya. Trauma mendalam akibat kejadian tersebut membuatnya meninggalkan rumah dan menempuh jalur hukum.

“Apabila saya memaksakan kembali hidup bersama, siapa yang menjamin keselamatan saya?” ujar Vinna dengan suara bergetar saat membacakan pledoi.

Vinna juga menyoroti kontradiksi dalam proses hukum yang menjeratnya. Menurutnya, meskipun dirinya kini didudukkan sebagai terdakwa, ia justru berkali-kali diarahkan untuk berdamai dan kembali hidup bersama dengan pihak yang disebutnya sebagai sumber trauma.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme restorative justice yang sempat ditempuh dilakukan dalam kondisi tekanan psikologis, kelelahan mental, dan ketidakpastian hukum yang panjang.
“Keputusan itu bukan lahir dari pemulihan, melainkan dari keterpaksaan,” tegasnya.

Dalam pledoi tersebut, Vinna juga mengungkap alasan dirinya kembali meninggalkan rumah meski sempat berdamai. Ia mengaku mendapatkan informasi dari asisten rumah tangga bahwa ART tersebut baru saja mengalami kekerasan menggunakan tongkat golf, yang memperkuat ketakutannya untuk kembali hidup bersama suaminya.

Peristiwa itulah yang mendorong Vinna kembali pulang ke rumah orang tuanya dan mengajukan gugatan cerai. Namun, langkah tersebut justru berujung pada pelaporan terhadap dirinya dengan dugaan KDRT psikis.

“Saya berdiri di sini sebagai seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang manusia yang mencari keadilan serta keselamatan hidupnya sendiri,” tutur Vinna di hadapan majelis hakim.
Sidang pledoi berlangsung dalam suasana haru. Terdakwa tampak meneteskan air mata saat menyampaikan penutup pembelaannya.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan, JPU menuntut Vinna dengan pidana penjara selama empat bulan, setelah dinilai terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan pada waktu yang akan ditentukan kemudian. (B. Sitinjak)

11 Februari 2026 0 comments

Hukum & Kriminal

Sengketa Waris Keluarga Artyo, Status Anak Asuh Jadi Pokok Persoalan

by Bakhtiar Sitorus 11 Februari 2026

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang lanjutan perkara sengketa waris keluarga Artyo dengan nomor perkara 941/Pdt.G/2025/PN Sby kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (10/2/2026), dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi dari pihak tergugat. Dalam persidangan ini, status penggugat Sofyan Artyo sebagai anak asuh kembali menjadi sorotan utama.

Pihak tergugat menghadirkan sejumlah saksi untuk menguatkan dalil bahwa Surat Keterangan Waris (SKW) Nomor 01/XII/2010 dibuat secara sah ketika pewaris masih hidup, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Dalam SKW tersebut, ahli waris yang sah hanya tercantum tiga anak kandung, yakni Alex Wahyudi Artyo, Shirley Artyo, dan Ryan Bastomi.

Saksi Andi Winata, yang merupakan ayah biologis penggugat, tidak disumpah oleh Majelis Hakim karena memiliki hubungan keluarga sedarah sebagaimana ketentuan hukum acara. Namun di luar persidangan, ia mengakui bahwa Sofyan merupakan anak kandungnya, sementara pengasuhan dilakukan oleh keluarga tergugat sejak Sofyan masih bayi.

Menurut keterangan tersebut, Sofyan kemudian diasuh oleh keluarga tergugat karena kondisi tertentu dan dibesarkan sebagai anak asuh, bahkan terbiasa memanggil ayah kandungnya sebagai “paman”.

Saksi Paul, yang merupakan tetangga keluarga tergugat sejak tahun 1980-an, menyampaikan bahwa pewaris hanya memiliki tiga anak kandung. Ia juga mengetahui bahwa Sofyan diasuh oleh keluarga tergugat sebelum pewaris memiliki anak.

Sementara itu, saksi Nanang, selaku Ketua RT setempat, menyatakan secara jujur di hadapan Majelis Hakim bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti asal-usul pengangkatan Sofyan sebagai anak asuh.

“Saya kurang tahu mengenai asal-usul Sofyan diangkat jadi anak asuh.” ujar Nanang.

Nanang juga menyebut bahwa apabila diperlukan pembuktian lebih lanjut terkait hubungan biologis, hal tersebut dapat dilakukan secara ilmiah.

“Kalau memang mau pembuktian Sofyan anak asli atau bukan, bisa dibuktikan melalui tes DNA,” ucapnya.

Selain itu, saksi mengakui pernah mengetahui adanya perselisihan antara Shirley dan Ryan pada suatu malam, namun tidak mengetahui secara rinci pokok permasalahan yang terjadi.

Usai persidangan, kuasa hukum tergugat, Citra Solvia Hadi Meilia, SH, MH dan Dwi Oktorianto, SH, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada penetapan pengadilan yang menyatakan penggugat sebagai anak angkat pewaris.

“Secara hukum, status anak angkat atau anak asuh harus ditetapkan melalui penetapan pengadilan. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menetapkan penggugat sebagai anak angkat,” tegas Citra Solvia Hadi Meilia.

Sementara itu, Dwi Oktorianto menambahkan bahwa SKW yang dipersoalkan dibuat secara sah dan merupakan kehendak pewaris yang wajib dihormati.

“SKW ini dibuat saat pewaris masih sehat, sadar, dan tanpa paksaan. Nama penggugat tidak tercantum di dalamnya. Selama tidak ada putusan pengadilan yang membatalkannya, maka SKW tersebut sah dan mengikat,” ujar Dwi Oktorianto.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum tergugat berharap Majelis Hakim dapat memutus perkara ini berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“Kami berharap majelis hakim dapat menilai perkara ini secara objektif dan profesional, serta menghormati kehendak pewaris sebagaimana tertuang dalam SKW. Putusan yang adil dan berkepastian hukum sangat diperlukan agar sengketa keluarga ini tidak berlarut-larut,” ujar Dwi Oktorianto didampingi Citra Solvia Hadi Meilia.

Dengan telah didengarkannya keterangan para saksi dari pihak tergugat, persidangan perkara sengketa waris ini akan dilanjutkan pada agenda berikutnya. Pengadilan Negeri Surabaya diharapkan dapat memberikan putusan yang menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak yang bersengketa. (B. Sitinjak)

11 Februari 2026 0 comments

Hukum & Kriminal

Hakim Perintahkan JPU Panggil Paksa Saksi Pelapor Kadisdik Pemprov Jatim di Sidang Dugaan Pemerasan

by Bakhtiar Sitorus 27 Januari 2026

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang perkara dugaan pemerasan yang menyeret dua mahasiswa, Sholihuddin dan Muhammad Syaefuddin Suryanto, terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Peawai, berlangsung panas di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (26/1/2026).

Ketegangan mencuat lantaran saksi pelapor sekaligus korban, Aries Agung Peawai, kembali tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran tersebut memicu reaksi keras dari Majelis Hakim yang diketuai Cokia Ana Oppunsunngu, yang menilai absennya saksi pelapor berpotensi menghambat jalannya persidangan dan merugikan hak-hak terdakwa.

Hakim Ketua secara tegas menyatakan ketidakhadirannya tidak dapat dibenarkan, mengingat posisi Aries Agung Peawai sebagai saksi pelapor yang keterangannya sangat krusial untuk mengungkap kebenaran materiil perkara.

“Ini sudah beberapa kali tidak hadir. Yang bersangkutan adalah saksi pelapor, keterangannya sangat penting dalam perkara ini,” tegas Hakim Cokia Ana Oppunsunngu di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Timur.

Majelis hakim bahkan menyoroti fakta bahwa saat sidang berlangsung, beredar pemberitaan online yang menyebut Aries Agung Peawai mendampingi Gubernur Jawa Timur dalam agenda penamaan di Kediri. Fakta tersebut menjadi perhatian serius majelis dan menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas kehadiran saksi di muka persidangan.

Selain itu, majelis hakim juga mempertanyakan alasan ketidakhadiran saksi pelapor yang disebutkan JPU karena sakit. Hakim menyatakan akan memeriksa dokter yang mengeluarkan surat keterangan medis guna memastikan kebenaran alasan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga objektivitas serta transparansi proses peradilan.

Dalam persidangan, majelis hakim memerintahkan JPU Kejati Jawa Timur untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap Aries Agung Peawai apabila kembali mangkir pada sidang berikutnya. Hakim menegaskan bahwa ketidakhadiran saksi pelapor dapat menghambat proses pembuktian dan berpotensi merugikan kepentingan hukum para pihak.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Timur, Sri Rahayu, usai sidang menyatakan bahwa pihaknya akan kembali memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jatim.

“Ini merupakan kewajiban kami sebagai jaksa. Tadi di persidangan ada surat keterangan dokter bahwa hari ini tidak bisa hadir. Majelis juga memerintahkan untuk memanggil Aries Agung Peawai,” ujarnya.

Di sisi lain, penasihat hukum kedua terdakwa menyampaikan kekecewaan atas kembali absennya saksi pelapor. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut membuat proses pembuktian menjadi tidak seimbang dan berpotensi merugikan hak-hak terdakwa.

Pihaknya berharap majelis hakim bersikap tegas agar persidangan dapat berjalan adil, terbuka, dan tidak berlarut-larut, sehingga kebenaran materiil dalam perkara dugaan pemerasan ini dapat terungkap secara jelas di hadapan hukum.

Sidang selanjutnya dijadwalkan akan kembali menghadirkan saksi pelapor dengan mekanisme pemanggilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (B. Sitinjak)

27 Januari 2026 0 comments

Hukum & Kriminal

Ketakutan Seorang Perempuan di Hadapan Hakim: Trauma KDRT Berujung Tuntutan 4 Bulan

by Bakhtiar Sitorus 22 Januari 2026

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang lanjutan perkara dugaan kekerasan psikis dalam rumah tangga (KDRT) dengan terdakwa selebgram Vinna Natalia Wimpie Widjojo, S.E., kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (21/1/2026). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa.

Sidang berlangsung di ruang sidang PN Surabaya dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mudjiono, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina dan Mosleh dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Dalam pledoinya, Vinna menyampaikan pembelaan pribadi yang dibacakan langsung di hadapan majelis hakim. Ia menegaskan bahwa perkara pidana yang menempatkannya sebagai terdakwa tidak dapat dilepaskan dari latar belakang rumah tangga yang penuh kekerasan fisik dan psikis yang dialaminya selama bertahun-tahun.

Vinna menguraikan bahwa dirinya menikah secara Katolik pada tahun 2012 dan telah dikaruniai tiga orang anak. Namun, kehidupan rumah tangga yang diharapkannya berlangsung harmonis justru diwarnai kekerasan, intimidasi, serta tekanan yang terjadi berulang kali.

Dalam pledoi tersebut, Vinna secara khusus menyinggung peristiwa kekerasan fisik berat yang dialaminya pada Desember 2023, yang menjadi titik balik dalam kehidupannya. Ia menyebut kejadian tersebut meninggalkan trauma mendalam dan membuatnya memutuskan untuk meninggalkan rumah serta menempuh jalur hukum.

“Apabila saya memaksakan kembali hidup bersama, siapa yang menjamin keselamatan saya?” ucap Vinna dengan suara bergetar saat membacakan pledoinya di persidangan.

Ia juga menyoroti adanya kontradiksi dalam proses hukum yang menjeratnya. Menurut Vinna, meskipun dirinya didudukkan sebagai terdakwa, ia justru berulang kali diarahkan untuk menempuh perdamaian dan kembali hidup bersama dengan pihak yang disebutnya sebagai sumber trauma.

Vinna menilai tawaran perdamaian tersebut tidak logis, terutama ketika di satu sisi ia dituduh menyebabkan trauma psikis, namun di sisi lain diminta kembali membangun kehidupan rumah tangga bersama.

Dalam pledoinya, Vinna menyampaikan bahwa mekanisme restorative justice yang pernah ditempuh dalam perkara sebelumnya dilakukan dalam kondisi tekanan psikologis, kelelahan mental, serta ketidakpastian hukum yang panjang. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan lahir dari pemulihan, melainkan keterpaksaan.

Di akhir pembelaannya, Vinna memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan kejernihan nurani, serta mempertimbangkan keseluruhan konteks relasi rumah tangga yang melatarbelakangi perkara pidana yang kini dihadapinya.

“Saya berdiri di sini sebagai seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang manusia yang mencari keadilan serta keselamatan hidupnya sendiri,” tuturnya.
Sidang pembacaan pledoi berlangsung dengan suasana haru. Terdakwa tampak meneteskan air mata saat menyampaikan penutup pembelaannya di hadapan majelis hakim.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan, JPU menuntut Vinna dengan pidana penjara selama 4 bulan, setelah dinilai terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Usai pembacaan pledoi, Majelis Hakim menyatakan persidangan akan dilanjutkan dengan agenda replik dari Jaksa Penuntut Umum, sebelum nantinya dijadwalkan pembacaan putusan.

Perkara ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, mengingat posisi terdakwa yang sebelumnya mengaku sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. (B. Sitinjak)

22 Januari 2026 0 comments

Hukum & Kriminal

Dua Terdakwa Tambang Ilegal Chairil dan Yuyun Divonis 3 Tahun Penjara Denda 1 Miliar

by Bakhtiar Sitorus 15 Januari 2026

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang agenda putusan terhadap terdakwa Chairil Almuthari dan Yuyun Hermawan Direktur PT. Best Prima Energi pertambangan Batubara ilegal yang ditangkap serta barang bukti di depo kontainer Tanjung perak, vonis berlangsung di ruang Cakra PN Suruabaya, Selasa (13/1/25).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada masing-masing kepada kedua terdakwa Yuyun Hermawan dan Chairil Almutari karena terbukti melakukan tindak pidana pengangkutan dan perdagangan batu bara ilegal tanpa kelengkapan perizinan.

Masing-masing kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 4 bulan. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Silfi Yanti Zulfidi dalam sidang putusan.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 3 tahun serta denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan,” ujar Hakim Silfi saat membacakan amar putusan.

Hakim ketua menyatakan, kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Cahyo Nugroho Kejari Tanjung Perak, sebelumnya kedua terdakwa dituntut pidana 4 tahun penjara serta denda Rp 2 miliar subsider 7 bulan kurungan.

Hakim menanyakan kepada kedua terdakwa apakah melakukan upaya hukum banding Atas putusan itu?, “pikir-pikir yang mulia”, ujar kedua terdakwa. (B. Sitinjak)

15 Januari 2026 0 comments

Hukum & Kriminal

Dua Terdakwa Didakwa Gelapkan Mobil Sewa, Yafeti PH: Kerugian Sudah Dikembalikan dan Etikat Baik Upaya Perdamaian

by Bakhtiar Sitorus 14 Januari 2026

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reiyan Novandana Syanur Putra dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak membacakan surat dakwaan terhadap dua terdakwa, Andy Christian Zalukhu dan Pitono, dalam perkara dugaan penggelapan mobil sewaan sidang di pimpin Hakim Ketua SRI INDAYANI, S.H., M.H., di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa (13/1/2026).

Dalam dakwaannya, JPU menyebut kedua terdakwa pada Minggu, 14 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di Northwest Park ND-9 No. 68 Surabaya, diduga bersama-sama melakukan perbuatan memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya, namun bukan karena kejahatan sebelumnya. Perbuatan tersebut didakwakan melanggar Pasal 492 KUHP jo Pasal 20 KUHP.

“Peristiwa bermula ketika para terdakwa menyewa satu unit mobil Toyota Innova G A/T warna hitam metalik tahun 2018 dengan nomor polisi L-1270-FK milik PT Era Trans Logistik, untuk kemudian digadaikan sebagai modal usaha dan kebutuhan pribadi,” ujar JPU Reiyan di ruang sidang PN Surabaya.

Mobil tersebut disewa melalui perusahaan milik saksi Suhartono, S.H. dengan menggunakan nama Andy sebagai penyewa. Andy kemudian menghubungi saksi Moch. Syifa’ul Anwar, karyawan PT Era Trans Logistik, dan menyampaikan keinginan menyewa mobil selama satu bulan hingga September 2025. Uang tanda jadi sebesar Rp1.000.000 diperoleh Andy dari Pitono, lalu ditransfer ke rekening BCA atas nama Suhartono, S.H.

“Setelah itu, Pitono kembali memberikan uang sebesar Rp13.700.000 kepada Terdakwa I untuk pelunasan biaya sewa, deposito, dan ongkos kirim,” lanjut JPU.

Saksi Akhmad Syarifuddin, karyawan PT Era Trans Logistik, kemudian mengantarkan mobil ke lokasi Northwest Park. Setelah administrasi selesai dan pengecekan alamat di Perumahan Green Menganti, Jalan Sakura, Gresik, mobil beserta STNK diserahkan kepada Andy.

Mobil tersebut kemudian diserahkan Andy kepada Pitono, yang selanjutnya menyerahkannya kepada saksi Dhani Jati Prasetiyo untuk digadaikan.

Mobil diduga digadaikan kepada saksi Sudi sebesar Rp.50.000.000, dengan aliran dana sebagai berikut: Rp16.000.000 ke rekening BCA atas nama Pujiono pada 19 Agustus 2025, Rp31.500.000 ke rekening BCA atas nama Dhani Jati Prasetiyo pada 20 Agustus 2025.

Selain itu, saksi Sudi juga memberikan: Rp1.500.000 tunai kepada Dhani Jati Prasetiyo sebagai keuntungan Rp1.000.000 tunai sebagai potongan yang diterima Sudi

Dalam dakwaan disebutkan, mobil tersebut kemudian oleh saksi Sudi diserahkan kepada Sidik (DPO) sebagai pengganti hutang.

Akibat perbuatan para terdakwa, PT Era Trans Logistik disebut mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000. Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 492 KUHP jo Pasal 20 KUHP.

Dalam persidangan kuasa Hukum kedua terdakwa kepada Hakim mengatakan, sebenarnya dalam perkara ini terdakwa upaya perdamaian sudah dilakukan melalui Restorative Justice di Polres, karena kerugian yang dialami oleh PT. Era Trans Logistik sudah di kembalikan. Namun, Oleh pihak pelapor berkeinginan kasus ini dilanjut.

Majelis Hakim menyatakan, karena sekalipun terdakwa tidak mengajukan eksepsi, “silahkan terdakwa melalui Kuasa Hukum menghadirkan saksi meringankan”, anjurnya.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa, Dr. Yafeti Waruwu, S.H., M.H, menyampaikan bahwa dalam perkara ini sebenarnya sudah ada upaya perdamaian dengan etikat baik.

“Mobil sudah dikembalikan, biaya sewa juga sudah dibayar. Penyerahan mobil saat itu dilakukan di Polsek Sukobanah Sampang, disaksikan oleh pemilik Suhartono dan kemudian diserahkan ke Polres Sampang. Sehingga menurut kami kerugian PT Era Trans Logistik, sebenarnya sudah tidak ada. Tetapi dalam dakwaan masih ada kerugian tercantum,” jelas Yafeti.

Tambah Yafeti, yang mengembalikan mobil adalah penadah Sudi bersama-sama dengan terdakwa dengan etikat baik. Sedangkan penadah juga di proses dalam perkara yang satunya terpisah dengan kedua terdakwa ini. (B. Sitinjak)

14 Januari 2026 0 comments

Newer Posts

Older Posts

Hukum & Kriminal

Iqbal Zidan Terdakwa Kekerasan Seksual Dituntut JPU 3 Tahun Penjara

Sidang Pledoi Prabowo Minta Pemisahan Urusan Pribadi dan Pekerjaan

Permadi Didakwa Penghancuran Perusakan, Uswatun Korban Perobohan Rumah

Mahasiswa PTN di Surabaya Didakwa Kekerasan Seksual terhadap Anak, Sidang Tuntutan Ditunda

Sengketa Waris Keluarga Artyo, Status Anak Asuh Jadi Pokok Persoalan

Hakim Perintahkan JPU Panggil Paksa Saksi Pelapor Kadisdik Pemprov Jatim di Sidang Dugaan Pemerasan

Ketakutan Seorang Perempuan di Hadapan Hakim: Trauma KDRT Berujung Tuntutan 4 Bulan

Dua Terdakwa Tambang Ilegal Chairil dan Yuyun Divonis 3 Tahun Penjara Denda 1 Miliar

Dua Terdakwa Didakwa Gelapkan Mobil Sewa, Yafeti PH: Kerugian Sudah Dikembalikan dan Etikat Baik Upaya Perdamaian

Politics

Politics

Politics