Category:

Hukum & Kriminal

Pengacara Dimas Diadili Terdakwa UU ITE dan Pemerasan Ajukan Upaya Perlawanan

by Bakhtiar Sitorus 3 Juni 2026

penulis Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Seorang Pengacara terdakwa pemerasan Dimas Aryo Basuki, S.H. (44 th), kembali menjalani sidang didampingi Kuasa hukum di ruang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (3/6/26).

Terdakwa yang berprofesi sebagai pengacara dan mengaku koordinator media itu didakwa mengancam Ketua RW Embong Kaliasin Surabaya agar menyerahkan uang belasan juta rupiah untuk biaya takedown pemberitaan.

‎‎Jaksa Penuntut Umum Wanto Hariyono dari Kejari Surabaya mendakwa warga Delta Sari Indah Waru, Sidoarjo sekaligus penghuni Apartemen Gunawangsa Surabaya itu melanggar Pasal 45 ayat (8) huruf a UU ITE jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, subsider Pasal 45B jo Pasal 29 UU ITE, serta Pasal 482 ayat (1) huruf a KUHP baru terkait ancaman dan pemerasan melalui media elektronik.

Dalam agenda sidang kali ini pihak terdakwa Dimas melalui Kuasa Hukumnya Hanif Saron, SH. Usai sidang saat si konfirmasi detektifnews mengatakan, bahwa kesimpulan tadi pembacaan perlawanan (Verzet) terhadap dakwaan JPU, karena banyak petunjuk penyidik yang kebenarannya itu tidak sesuai.

Sebab, “pelapor itu sebenarnya diminta untuk men take down berita, tapi ada pembayaran yang tidak di berikan Pelapor. Namun, terdakwa meminta pembayaran tersebut dibayarkan. Tapi hingga saat ini tifak pernah terjadi, hal itulah yang tidak ada dalam dakwaan”, Sebut Hanif.

Kata Hanif, yang ada dalam dakwaan hanya terdakwa dituduh memeras sama mengancam, itulah konstruksi hukumnya dalam upaya perlawanan yang kami ajukan kepada hakim.

Sedangkan JPU kepada Majelis Hakim menyebutkan, “Menganai hal ini, akan kami tanggapi aecara tertulis yang mulia”, ujarnya pada Hakim.

Kronologis kejadian perkara secara singkat yang beredar di media, bahwa perkara bermula saat perayaan 17 Agustus 2025 di kawasan Joko Dolog Surabaya. Saat itu saksi Rahardian Budi Prasetyo selaku Ketua RW 02 Embong Kaliasin dikenalkan kepada terdakwa oleh seorang tokoh Dewan Kesenian Jawa Timur.

‎‎Terdakwa kemudian diminta membantu menagih iuran sponsor kegiatan HUT RI sekaligus mendampingi Rahardian. Setelah bekerja sekitar dua minggu, terdakwa meminta honor Rp 2 juta. Namun Rahardian hanya mampu mentransfer Rp 500 ribu.
‎‎Tak terima, terdakwa disebut marah dan mengancam akan memviralkan dugaan pungli yang dilakukan Ketua RW melalui media online. Padahal, menurut korban, dana yang diterima dari para pelaku usaha merupakan sponsor rutin kegiatan warga.
‎‎

Beberapa hari kemudian, muncul sejumlah pemberitaan negatif di media online terkait dugaan pungli dan premanisme Ketua RW Embong Kaliasin. Kasus itu lalu dimediasi di kantor Kelurahan Embong Kaliasin pada 26 Agustus 2025 yang dihadiri lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tokoh masyarakat.
‎‎Dalam mediasi tersebut, lurah akhirnya mentransfer Rp 1,5 juta kepada terdakwa sebagai pelunasan honor kerja, sehingga total honor yang diterima terdakwa menjadi Rp2 juta.

‎‎Namun, persoalan belum selesai. Pada hari yang sama sore harinya, Rahardian diminta bertemu terdakwa di Burger King Taman Apsari Surabaya. Dalam pertemuan itu, terdakwa bersama sejumlah orang yang mengaku dari media meminta uang Rp15 juta dengan alasan biaya iklan untuk menghentikan atau menurunkan berita negatif sekaligus memperbaiki citra korban.

‎‎Karena merasa takut, korban sempat menyanggupi permintaan tersebut. Namun uang itu akhirnya tidak diberikan lantaran pemberitaan positif yang dijanjikan tidak pernah dimuat.
‎

Puncaknya terjadi pada 20 September 2025 ketika terdakwa bersama beberapa orang mendatangi rumah Rahardian di Jalan Simpang Dukuh Surabaya sambil marah-marah dan meminta kepastian pembayaran kepada rekan media. Korban yang ketakutan langsung melarikan diri menggunakan mobil.
‎‎

Dalam dakwaan disebutkan, terdakwa dan rombongannya sempat mengejar korban hingga kawasan Patung Karapan Sapi Surabaya. Setelah korban berhasil kabur, rombongan kembali ke rumah korban dan diduga merusak motor Honda PCX milik korban dengan cara didorong dan dilempari batu hingga lampu depan pecah.

‎‎Istri korban, Illya Ayu Atika Sari, SH, akhirnya mentransfer uang Rp 2,3 juta ke rekening terdakwa agar rombongan tersebut pergi dari rumahnya.
‎‎Keesokan harinya, terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp berisi ancaman kepada Rahardian dan istrinya agar segera membayar Rp15 juta untuk biaya takedown berita dan pemulihan citra. Terdakwa juga meminta ganti rugi handphone miliknya yang rusak sebesar Rp 1,3 juta.
‎‎

Akibat ancaman tersebut, korban dan istrinya mengaku mengalami ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran akan adanya tindakan kekerasan. (B. Sitinjak)

0 komentar 164 pembaca

Hukum & Kriminal

Polisi Amankan Pemeras Sopir Truk Sebelum Masuk Kapal Ro-Ro Pelabuhan Tanjung Perak

by Bakhtiar Sitorus 3 Juni 2026

penulis Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Viral vidio di medsos Sopir berinisial AI asal Lombok sebelum memuat truk nya kekapal ro-ro di Terminal penumpang Jambrud dan GSN biasannya parkir di pinggir Jl. Perak Barat dan Perak Timur, menjadi korban pemalakan oleh seorang pria bergaya preman di Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya.

Video yang beredar, korban yang berada di dalam truk terparkir di jl. Perak Barat tiba-tiba dihampiri seorang pria yang mengenakan helm dan kemeja putih menaiki montor mendekati truk.

Pria tersebut meminta sejumlah uang kepada korban sopir truk, Setelah mengetahui dirinya direkam, pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKP M. Prasetyo, mengatakan peristiwa pemalakan itu terjadi pada Sabtu (30/5). Pihaknya telah menangkap pelaku berinisial S di rumahnya di kawasan Semampir, Surabaya, pada minggu (31/5).

“Kami sudah mengamankan terduga pelaku. Saat ini masih dimintai keterangan dan menjalani pemeriksaan. Hasil penyidikan akan kami sampaikan lebih lanjut,” ungkapnya pada media, Selasa (2/6/26).

Korban saat itu sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk kapal. Ketika menunggu, korban didatangi pelaku yang meminta sejumlah uang dengan alasan untuk membeli arak. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh korban.

“Penolakan itu diduga membuat pelaku emosi dan kemudian melakukan pengancaman terhadap korban. Aksi tersebut sempat direkam dan videonya beredar di media sosial hingga menjadi perhatian publik,” ucapnya.

Ia mengatakan, saat ditangkap, pelaku berada di dalam kamarnya dan masih mengenakan kemeja yang sama seperti saat terekam dalam video viral tersebut.

“Kami bergerak cepat setelah mendapatkan informasi. Terduga pelaku sudah diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” ucapnya. {☆}

0 komentar 87 pembaca

Hukum & Kriminal

Terdakwa Dina Penipuan Berupaya Kurangi Tuntutan dan Putusan, Hakim: RJ Tidak Ada Dipengadilan

by Bakhtiar Sitorus 19 Mei 2026

penulis Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang Wanita Dina Marisa Tanamal terdakwa penipuan dan penggelapan proyek fiktif sebesar 5,6 miliar, JPU Siska Chiristana, SH, MH. menghadirkan saksi 3 orang keluarga korban yakni Jeffrey Cahyadi Kadarusman, Christoper Cahyadi Kadarusman, dan Jeniffer Cahyadi Kadarusman. Sidang dipimpin Hakim Ketua Pujiono, SH, MH. di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (18/5/26).

Dina Marisa didakwa secara alternatif dengan Pasal 486 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 492 KUHP tentang penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diawal pembukaan sidang kuasa hukum Terdakwa Dina Marisa menyodorkan selembar kertas bahwa ada upaya damai melalui Restorative Justice (RJ) kepada majelis Hakim. Hal ini diduga upaya damai agar terdakwa mendapat perhatian dari JPU untuk tuntutan ringan maupun dari Hakim putusan rendah.

Dari perdamaian itu ketika ditanya Hakim, apakah betul dari surat perdamaian ini dibayar 3 miliar atau sisanya bagaimana?, “betul dibayar 3 miliar dan sisanya kami iklaskan pak Hakim”, ujar seia 4 saksi korban di didengar seluruh pengunjung Sidang.

Mendengar Pengakuan para korban mengiklaskan sisa 2 miliar lebih tidak dibayar korban setelah ada perdamaian RJ, Namun, Hakim Pujiono memberi sinyal, “Bahwa sekalipun ada Surat perdamaian lembaran RJ yang diserahkan pada hakim, karena tidak ada RJ di pengadilan hingga sidang dilanjutkan. Sebab RJ yang berwenang hanya di Kepolisian dan di Kejaksaan”, tegasnya.

“Hal ini Nantinya bisa dipertimbangkan di tuntutan dan pembelaan”, anjur Hakim Pujiono.

Sementara terdakwa Dina Marisa, kepada hakim mengakui semua keterangan saksi korban dan bahwa benar ia melakukan penipuan terhadap keluarga Cahyadi Kadarusman dengan total kerugian mencapai Rp5,6 miliar. (B. Sitinjak)

0 komentar 96 pembaca

Hukum & Kriminal

Dugaan Kasus Pelecehan di Sampang Tuai Polemik, Tuding Penyidik Abaikan Asas Praduga Tak Bersalah?

by Bakhtiar Sitorus 16 Mei 2026

penulis Bakhtiar Sitorus

SAMPANG, TEROPONG – Dugaan kasus pelecehan seksual yang menimpa perempuan disabilitas di Sampang beberapa waktu lalu menuai sorotan publik.

Ketika proses hukum sedang berlangsung, kuasa hukum tersangka menilai penanganan perkara tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, mesti minim alat bukti oleh Penyidik Unit PPA Polres Sampang.

Andika Putra Pratama, Kuasa hukum tersangka kepada media menyampaikan, keberatannya atas proses penangkapan hingga penetapan status tersangka terhadap Taliman, Warga Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.

Menurut Dika, sapaan akrabnya, bahwa kliennya ditangkap pada tanggal 12 Mei 2026 lalu, dan langsung menjalani pemeriksaan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka sehari setelah pemeriksaan.

“Kami selaku kuasa hukum dari saudara Taliman, menilai penetapan tersangka dilakukan tanpa bukti yang cukup. Hingga saat ini penyidik belum bisa menunjukkan secara jelas aktu reus, atau perbuatan pidana yang dituduhkan kepada klien kami,” ujarnya, Sabtu (16/5).

Ia juga menjelaskan, laporan perkara tersebut disebut dan dibuat oleh korban sendiri yang merupakan penyandang disabilitas dan didampingi kuasa hukumnya. Namun pihak kuasa hukum tersangka mempertanyakan bagaimana penyidik memaknai keterangan korban yang disebut memiliki keterbatasan dalam komunikasi serta kondisi mental yang menurut sejumlah warga sekitar dinilai kurang sempurna.

“Seharusnya penyidik terlebih duhulu menghadirkan ahli untuk memastikan kapasitas korban dalam memberikan keterangan, bukan langsung melakukan penangkapan terhadap Klien kami,” ujar Andika.

Disampaikannya pula oleh kuasa hukum Taliman, bahwa sebelum dibawa ke penyidik Unit PPA Polres Sampang, klient nya sempat diamankan warga dan dibawa ke rumah tokoh masyarakat setempat di Desa Bunten Timur, hingga kemudian dipindahkan ke rumah Kepala Desa Ketapang Daya.

Di lokasi tersebut, tersangka sempat dilakukan interogasi secara informal sebelum diserahkan ke aparat Kepolisian. Dalam pemeriksaan awal itu, Taliman tetap membantah seluruh tuduhan dan mengaku tidak pernah melakukan tindakan asusila terhadap korban yang dianggapnya sebagai cucu sendiri itu.

“Bahkan klien kami berkali-kali mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan sekeji itu. Bahkan setelah dibawa ke Unit PPA, keterangannya tetap sama dan konsisten,” kata Andika, selaku kuasa hukumnya.

Ia menilai penyidik seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menggali seluruh fakta secara objektif sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus serius yang menyangkut masa depan seseorang.

Tak hanya mempersoalkan alat bukti, kuasa hukum juga menuding adanya dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan saat pemeriksaan berlangsung. Mereka mengklaim penyidik melakukan pemukulan di bagian belakang leher, menginjak kemaluan tersangka hingga memaksa tersangka memakan cabai agar mengakui tuduhan yang disangkakan.

“Meski mendapat perlakuan seperti itu, klien kami tetap tidak mau mengakui sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama ini,” ungkap Andika.

Kuasa hukum Taliman juga mengatakan, telah mengajukan permohonan visum et repertum atas dugaan kekerasan tersebut dan berjanji akan mengawal proses hukum hingga tuntas.

Dika menegaskan, bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai due process of law serta tidak mengabaikan hak-hak tersangka.

“Lebih baik melepas seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah,” ujar Dika, menirukan prinsip hukum yang menurutnya harus dipegang aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepolisian Polres Sampang belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan minimnya alat bukti maupun dugaan intimidasi dalam proses pemeriksaan tersebut.

“Kasus tersebut, kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua isu sensitif sekaligus, yakni, perlindungan korban disabilitas dan dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya. (pan)

0 komentar 712 pembaca

Hukum & Kriminal

JPU Nyatakan Tanpa PKKPRL Proyek Pengerukan Kolam Berpotensi Ilegal, Kesaksian Pejabat KSOP: Fakta Dilapangan Perusahaan Lain Mengeruk

by Bakhtiar Sitorus 8 Mei 2026

penulis Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Perkara dugaan korupsi penyimpangan proyek pengerukan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak 2023–2024 memasuki agenda saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Ditjen Perhubungan Laut Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (6/5/2026).

Dalam kehadiran para saksi ini, telah terungkap sejumlah kejanggalan, mulai dari aspek perizinan hingga pelaksana pekerjaan pengerukan kolam di lapangan Wilayah pelabuhan Tanjung perak terkait terdakwa dugaan korupsi.

Dengan kesaksian Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun mengaku baru mengetahui adanya proyek pengerukan tersebut setelah pekerjaan selesai dilakukan. Ia juga menjelaskan bahwa fungsi penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran serta kolam pelabuhan merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kegiatan pengerukan kolam pelabuhan.

Tetapi proyek tersebut, diberikan kewenangan pemeliharaan alur dan kolam pelabuhan telah diserahkan kepada PT Pelindo melalui skema konsesi yang telah dua kali di adendum.

Dalam skema itu, pengelola memperoleh imbal hasil dari kapal yang melintas berupa kanal fee yang menjadi pendapatan badan usaha pelaksana di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Agustinus juga mengungkapkan, belum ada tindak lanjut atas pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perhubungan sejak 2017, dan Terkait “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kerja keruk periode 2023–2024, belum mengetahui adanya penerbitan dokumen tersebut”, jelas Maun.

“Sudah ada arahan dari Dirjen tertanggal 24 Desember 2025 agar kami berkoordinasi dengan PT Pelindo terkait konsesi,” ujar Agustinus.

Saksi Guntur juga dari KSOP Utama Tanjung mengatakan, proyek pengerukan tersebut telah mendapatkan persetujuan kerja keruk dari Dirjen Hubla. Ia menyebut PT Pelindo sebagai pemilik pekerjaan dan PT APBS sebagai pelaksana, dengan tanggung jawab berada pada Dirjen Hubla.

Namun, fakta di lapangan berbeda. Konsultan pengawas, Achmad Abdul Kadir, mengungkap bahwa pihak yang melakukan pengerukan justru bukan PT APBS.

“Sesuai dokumen, pelaksana PT APBS. Tapi di lapangan saya melihat pekerja dari PT SAI dan PT Rukindo, terlihat dari seragam yang digunakan,” tegasnya.

Meski demikian, “laporan pekerjaan tetap disampaikan oleh PT APBS,” ujarnya.

Temuan lain juga mencuat terkait jumlah kapal pengeruk. Dalam Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) awal tercatat enam kapal, kemudian bertambah menjadi 12 unit pada Desember. Namun data KSOP hanya mencatat 10 kapal, bahkan tiga kapal disebut meninggalkan lokasi sebelum pekerjaan rampung.

“Sudah kami beri teguran terhadap kapal yang keluar sebelum pekerjaan selesai,” kata pengawas Yuan dari KSOP Utama Tanjung Perak.

Saksi Yuan menegaskan, bahwa setiap aktivitas pengerukan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU Pelayaran, yakni penjara hingga dua tahun atau denda Rp.300 juta.

Senentara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjung Perak Nyoman Darma Yoga menegaskan, tanpa penugasan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), PKKPRL tidak bisa diterbitkan. Artinya, tanpa PKKPRL, lokasi pengerukan berpotensi ilegal.

Dalam dakwaannya, JPU mengungkap tiga pejabat Pelindo diduga melakukan pemeliharaan kolam pelabuhan tanpa surat penugasan dari Kementerian Perhubungan, tanpa addendum perjanjian konsesi, serta tanpa melibatkan KSOP Utama sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Tak hanya itu, para terdakwa juga diduga melakukan penunjukan langsung kepada PT APBS meskipun perusahaan tersebut disebut tidak memiliki kapal keruk sebagai sarana utama pengerukan. Kasus ini diduga menimbulkan potensi kerugian negara dalam proyek pemeliharaan kolam pelabuhan dengan nilai mencapai Rp. 83 miliar. (Tim)

0 komentar 35 pembaca

Hukum & Kriminal

Kejari Surabaya Tahan Pegawai BRI Dugaan Korupsi Kredit Mikro 2,9 Miliar

by Bakhtiar Sitorus 28 April 2026

penulis Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Kejaksaan Negeri Surabaya Tahan seorang pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surabaya Kaliasin berinisial WA dalam perkara dugaan korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp.2,9 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan, tersangka diduga melakukan penyimpangan dalam pengajuan kredit mikro.
Modus yang digunakan antara lain memakai identitas pihak lain dalam pengajuan kredit serta melakukan pemindahbukuan dana tanpa transaksi yang sah. “Penahanan dilakukan penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus pada Senin, 27 April 2026”, ungkapnya.

“Pemindahbukuan dilakukan melalui tiga rekening titipan dan satu rekening GL Pendapatan Administrasi Pelunasan di BO Cabang Surabaya Kaliasin,” kata Putu dalam keterangan tertulisnya.

Penyidik menilai perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp.2,9 miliar. Namun, Kejari belum merinci periode tindak pidana maupun status dana yang diduga diselewengkan.

Atas perbuatannya, WA dijerat Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (B. SITINJAK)

0 komentar 27 pembaca

Hukum & Kriminal

Robert Kuasa Hukum PT Unicomindo Ajukan Permohonan Menagih Uang Pengelolahan Sampah Rp104,2 Miliar ke Pemkot Surabaya

by Bakhtiar Sitorus 23 April 2026

penulis Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Baru-baru ini heboh dan viral di berbagai media pengaduan sampai ke DPR komisi B untuk kewajiban pembayaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada PT Unicomindo atas pengelolaan sampah yang tak kunjung di realisasikan

Meski sudah ada putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), pembayaran ganti rugi sekitar Rp104,2 miliar terkait pengelolaan sampah tampaknya masih alot, Namun Pihak PT. Unicomindo tetap melakukan upaya hukum agar pihak Pemkot Surabaya bersedia membayar sampai tuntas.

Dalam upaya hukum, hingga PT Unicomindo Perdana melalui kuasa hukumnya, Law Firm Java Lawyers International, kembali mengajukan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan kepada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (22/4/2026). Permohonan itu ditujukan agar Pemerintah Kota Surabaya segera mengeksekusi putusan perkara wanprestasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Permohonan tersebut tertuang dalam surat Nomor 07/LFJI/LJV/IV/2026 tertanggal 22 April 2026 yang ditujukan kepada Ketua PN Surabaya. Dalam surat itu, kuasa hukum pemohon, Robert Simangunsong bersama tim, meminta pengadilan memfasilitasi pertemuan antara pihaknya dengan Pemkot Surabaya selaku termohon eksekusi.

“Permohonan ini kami ajukan agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memanggil Pemohon dan Termohon guna pelaksanaan putusan pengadilan,” tulis kuasa hukum dalam surat tersebut.

Permohonan ini merujuk pada sejumlah dokumen, di antaranya Penetapan PN Surabaya Nomor 25/Pdt.Eks/2025/PN.Sby serta rangkaian putusan sebelumnya hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan Pemkot Surabaya.

Selain itu, kuasa hukum juga menyinggung hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Kota Surabaya pada 13 April 2026 yang membahas persoalan proyek pengolahan sampah. Dalam forum tersebut, Pemkot disebut masih menunggu agenda RDP lanjutan sebagai tindak lanjut pembahasan.

Di luar surat permohonan, kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, menegaskan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh Pemkot Surabaya setelah PK ditolak Mahkamah Agung pada 2021.

“Tidak ada lagi perlawanan yang bisa dilakukan oleh Pemkot. PK sudah ditolak pada 2021, sebelumnya upaya hukum juga ditolak. Kami memohon Ketua PN Surabaya segera memanggil Wali Kota dan memerintahkan pelaksanaan putusan,” kata Robert.

Ia juga meminta Kejaksaan sebagai pengacara negara turut mendorong Pemkot agar mematuhi putusan pengadilan. Menurutnya, tidak ada alasan bagi institusi pemerintah untuk menunda kewajiban tersebut.

“Semua pihak harus menaati putusan pengadilan. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan,” ujarnya.

Robert menambahkan, pihaknya telah kembali mengajukan permohonan eksekusi dan memperkirakan pengadilan akan segera menindaklanjuti dalam waktu dekat.

Sebelumnya, PN Surabaya sempat melakukan aanmaning atau teguran kepada pihak termohon eksekusi. Namun, proses tersebut tidak berlanjut karena belum adanya permohonan lanjutan dari pihak pemohon saat itu.

Perkara ini berakar sejak 1989 pada masa Wali Kota Surabaya Poernomo Kasidi, ketika Pemkot bekerja sama dengan PT Unicomindo Perdana dalam proyek pengadaan alat pengolah sampah. Persoalan muncul setelah Aparat Penegak Hukum meminta penangguhan pembayaran investasi karena dugaan penggelembungan harga.

Akibatnya, Pemkot menunda pembayaran termin ke-15 dan ke-16 yang kemudian berujung gugatan wanprestasi. Dalam proses hukum hingga kasasi dan PK, pengadilan memenangkan PT Unicomindo Perdana.

Berdasarkan penetapan eksekusi tertanggal 24 Juni 2025, Pemkot Surabaya diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp104.241.354.128, yang mencakup bunga keterlambatan, penyesuaian kurs, serta potensi keuntungan yang hilang.

“Faktanya, Pemkot Surabaya saat ini berada pada posisi sebagai termohon eksekusi dan wajib menjalankan putusan hukum,” kata Robert.

Tambah Robert, pengajuan kembali kiata adakan karena ada statman dari pengadilan bahwa yang lama sudah berakhir, sehingga maksut kami agar Pengadilan memanggil kembali Pemkot Surabaya kalau bisa Bapak Walikota sendiri yang bisa hadir dan segera di laksanakan, bahwa ini sudah putusan inkrah dan tidak ada lagi perlawanan yang bisa dilakukan Pemkot Surabaya.

“ Hal ini mulai 2021 PK nya ditolak, yang sebelumnya lnya inkrah di tahun 2016 . Maka kami minta kepada Ketua PN Surabaya akan segera memanggil Walikota untuk dilaksanakan. Dan biasanya setelah pengajuan ini sekitar 7 hari sudah ada pemberitahuan dari PN Surabaya”, yakin Robert pada media. (B. Sitinjak)

0 komentar 8 pembaca

Hukum & Kriminal

JPU Kejari Tanjung Perak Tuntut 3 Tahun 10 Bulan Terdakwa Hermanto Oerip Penipuan 75 Miliar Tambang Nikel

by Bakhtiar Sitorus 21 April 2026

penulis Bakhtiar Sitorus

SURABAYA-Sidang agenda tuntutan perkara no 279/pid.B/2025/PN Sby terdakwa penipuan dan penggelapan dana investasi tambang nikel senilai Rp.75 miliar terhadap terdakwa Hermanto Oerip anak dari Gustamo Oerip Komisaris PT Mentari Mitra Manunggal (PT MMM), oleh Hajita Cahyo Nugroho, SH Jaksa Penuntut Umumu (JPU) dari Kejari Tanjung perak , dan sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nur Kholis diruang Tirta Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (20/4/2026).

JPU sebelumnya mendakwa Terdakwa Hermanto Oerip dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) jo Pasal 64 Ayat (1) atau Pasal 372 kUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terdakwa Hermanto Oerip selama awal persidangan sampai tuntutan belum pernah ditahan dengan jaminan 250 juta ini, atas dugaan kasus mafia investasi tambang nikel fiktif dituntut hukuman pidana penjara selama 3 tahun 10 bulan.

Terdakwa Hermanto Oerip pernah mengaku pada hakim di persidangan alasan sakit, ia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan secara berlanjut yang mengakibatkan kerugian finansial pada pengusaha Soewondo Basoeki sebesar Rp75 miliar.

Dalam rangkaian Singkat Kasus terdakwa Hermanto Oriep, bahwa kasus ini bermula pada 2016-2017, ketika terdakwa berkenalan dengan korban dalam perjalanan wisata ke Eropa. Dalam pertemuan tersebut, Hermanto memperkenalkan korban kepada Venansius, yang mengklaim memiliki usaha tambang nikel di Kabaena, Sulawesi Tenggara.

Untuk meyakinkan korban, para terdakwa menunjukkan berbagai dokumen, foto, serta klaim keberhasilan perusahaan lain. Korban kemudian diajak berinvestasi melalui perusahaan bernama PT Mentari Mitra Manunggal (PT MMM).

Korban akhirnya menggelontorkan dana hingga Rp147 miliar dalam bentuk investasi dan pinjaman. Namun berdasarkan hasil penyidikan, dana yang dapat ditelusuri melalui perbankan mencapai sekitar Rp75 miliar.

Setiap persidangan para saksi mengungkapkan, bahwa proyek tambang tersebut tidak pernah ada. Sejumlah perusahaan yang disebutkan juga tidak memiliki kerja sama nyata. Bahkan, PT MMM diketahui tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM.

Dana korban Swondo ditarik secara bertahap oleh terdakwa yang di transfer korban melalui Bank BCA dan digunakan untuk kepentingan pribadi. (B. Sitinjak)

0 komentar 64 pembaca

Hukum & Kriminal

Hakim Vonis Terdakwa Kekerasan Seksual Iqbal Zidan 2 Thn 9 Bulan Tahun Penjara

by Bakhtiar Sitorus 6 April 2026

penulis Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Berstatus Mahasiswa Negeri di Surabaya terdakwa Iqbal Zidan yang menjadi terdakwa perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah menghadapi Vonis Hakim disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (2/4/26).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Iqbal Zidan Surabaya tersebut divonis pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan. Lebih ringan dari tuntutan JPU Galih Riana Putra sebelumnya 3 Tahun Penjara.
Putusan dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim S. Pujioni. Dalam amar putusan, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 tahun 9 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” ujar hakim dalam persidangan.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Dalam persidangan terungkap, perbuatan pidana terjadi pada kurun waktu 2020 hingga 2021 saat terdakwa dan korban masih berstatus di bawah umur. Hubungan keduanya bermula dari perkenalan melalui media sosial yang kemudian berkembang menjadi hubungan asmara.

Fakta persidangan juga mengungkap bahwa korban berinisial F (21) mengaku mengalami kehamilan sebanyak tiga kali dan melakukan aborsi pada tahun 2023 hingga 2024. Korban menyebut tindakan tersebut dilakukan karena adanya tekanan dari terdakwa.

Perkara ini mencuat setelah korban menolak ajakan terdakwa untuk kembali melakukan hubungan intim pada awal Desember 2024, yang kemudian berujung pada pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut bahwa usia terdakwa saat kejadian serta adanya upaya perdamaian menjadi hal yang meringankan. Namun demikian, hakim menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tetap menjadi prioritas, mengingat dampak trauma psikis yang dialami korban. Putusan dijatuhkan pengakan hukum demi menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban anak. (B. Sitinjak)

0 komentar 29 pembaca

Hukum & Kriminal

by Bakhtiar Sitorus 1 April 2026

penulis Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG -Perkara dugaan korupsi proyek pemeliharaan dan pengusahaan kolam APBS di Pelabuhan Tanjung Perak periode 2023–2024 telah berjalan Sidang perdana. Dengam pembacaan Dakwaan oleh JPU Kejari Tanjung Perak terhadap Enam terdakwa yang terdiri dari pejabat PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (1/4/2026).

JaksacPenuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengungkap dugaan praktik penyimpangan dalam proyek bernilai ratusan miliar rupiah yang disebut dalam dakwaan berpotensi merugikan negara hingga sekitar Rp 83 miliar.

Enam terdakwa yang diadili dalam satu berkas perkara yakni Ardhy Wahyu Basuki selaku mantan Regional Head Pelindo 3 periode 2021–2024, Hendiek Eko Setiantoro selaku Division Head Teknik Pelindo 3, serta Erna Hayu Handayani selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas Pelindo 3.

Sedangkan dari PT. APBS, terdakwa Firmansyah selaku Direktur Utama periode 2020–2024, Made Yuni Christina selaku Direktur Komersial periode 2021–2024, dan Dwi Wahyu Setiawan selaku Manager Operasi periode 2020–2024.

Dalam dakwaannya, JPU Irfan Adi Prasetya mengungkap bahwa tiga pejabat Pelindo diduga melakukan pemeliharaan kolam pelabuhan tanpa surat penugasan dari Kementerian Perhubungan, tanpa adendum perjanjian konsesi, serta tanpa melibatkan KSOP Utama Tanjung Perak sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Tidak hanya itu, Ardhy Wahyu Basuki, Hendiek Eko Setiantoro, dan Erna Hayu Handayani juga diduga melakukan penunjukan langsung kepada PT APBS, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kapal keruk sebagai sarana utama pengerukan.

Penunjukan tersebut berdalih sebagai perusahaan terafiliasi, namun dinilai bertentangan dengan ketentuan pengadaan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengerukan justru dialihkan kepada PT Rukindo dan PT SAI.

JPU juga mengungkap bahwa Hendiek Eko Setiantoro dan Erna Hayu Handayani diduga menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) sebesar Rp200.583.193.000 secara tidak wajar dengan hanya menggunakan data tunggal dari PT SAI.

Penyusunan tersebut dilakukan tanpa konsultan dan tanpa engineering estimate. Bahkan, dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) disebut disusun sedemikian rupa agar PT APBS tetap memenuhi persyaratan meskipun tidak memiliki kemampuan teknis pengerukan.

Selain itu, Ardhy Wahyu Basuki dan Hendiek Eko Setiantoro juga didakwa tidak melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan. Akibatnya, PT APBS bebas mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa pengawasan.

Dakwaan juga mengungkap bahwa pengadaan dilakukan tanpa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), yang merupakan syarat wajib dalam kegiatan pengerukan wilayah laut.

Sementara itu, dari pihak APBS, terdakwa Made Yuni Christina dan Dwi Wahyu Setiawan diduga melakukan mark up HPS/OE untuk menyesuaikan dengan standar Pelindo 3. Angka tersebut kemudian disetujui oleh Direktur Utama Firmansyah dan digunakan dalam pengajuan penawaran.

Ketiga terdakwa dari APBS juga diduga tidak melaksanakan pekerjaan secara mandiri, melainkan mengalihkan pengerjaan kepada PT SAI dan PT Rukindo tanpa izin yang layak.

Sebelumnya, keenam terdakwa telah ditahan di Cabang Rutan Klas I Surabaya Kejati Jawa Timur berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan alasan dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis, menyatakan penetapan keenam tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP.

“Dalam proses penyidikan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara kurang lebih Rp. 83 miliar,” ujar Darwis.

Darwis Juga mengungkapkan, bahwa dalam proses penyidikan, penyidik telah menerima uang titipan sebesar Rp70 miliar dari PT APBS. (B. Sitinjak)

0 komentar 26 pembaca

Newer Posts

Older Posts

Hukum & Kriminal

Pengacara Dimas Diadili Terdakwa UU ITE dan Pemerasan Ajukan Upaya Perlawanan

Polisi Amankan Pemeras Sopir Truk Sebelum Masuk Kapal Ro-Ro Pelabuhan Tanjung Perak

Terdakwa Dina Penipuan Berupaya Kurangi Tuntutan dan Putusan, Hakim: RJ Tidak Ada Dipengadilan

Dugaan Kasus Pelecehan di Sampang Tuai Polemik, Tuding Penyidik Abaikan Asas Praduga Tak Bersalah?

JPU Nyatakan Tanpa PKKPRL Proyek Pengerukan Kolam Berpotensi Ilegal, Kesaksian Pejabat KSOP: Fakta Dilapangan Perusahaan Lain Mengeruk

Kejari Surabaya Tahan Pegawai BRI Dugaan Korupsi Kredit Mikro 2,9 Miliar

Robert Kuasa Hukum PT Unicomindo Ajukan Permohonan Menagih Uang Pengelolahan Sampah Rp104,2 Miliar ke Pemkot Surabaya

JPU Kejari Tanjung Perak Tuntut 3 Tahun 10 Bulan Terdakwa Hermanto Oerip Penipuan 75 Miliar Tambang Nikel

Hakim Vonis Terdakwa Kekerasan Seksual Iqbal Zidan 2 Thn 9 Bulan Tahun Penjara

Politics

Politics

Politics

Hukum & Kriminal

Politics

Politics

Politics

Pemblokir Iklan Terdeteksi