Daerah

SAMPANG, TEROPONG – Berbagi berkah di Bulan Suci Ramadhan merupakan momen yang baik. Kali ini, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sampang, berbagi dengan memberikan santunan kepada Anak Yatim dan Disabilitas. Kamis (05/03).

Bukan hanya memberikan Santunan kepada Anak Yatim dan Disabilitas, akan tetapi kegiatan sosial yang bertajuk “PKH Sampang Berbagi” itu juga membagikan 1000 takjil kepada masyarakat dibebegai tempat di Kabupaten Sampang.

Salah satunya, yang menjadi tempat sasaran pembagian takjil, yakni, di kawasan Alun-alun Trunojoyo, tepatnya disepanjang Jalan Wahid Hasyim dan RSUD dr. Muhammad Zyn Kabupaten Sampang, dengan sasaran pengendara dan pengunjung Rumah Sakit.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Qodmil Qur’an dan tausiah keagamaan, disampaikan oleh Ketua Nahdlatul Ulama, tentang kepedulian sosial dan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah serta pentingnya berbagi kepada sesama masyarakat yang membutuhkan.

Dilanjutkan dengan Doa bersama dan bukan bersama (Bukber) diikuti oleh seluruh pendamping PKH se Kabupaten Sampang, Tokoh Ulama, anak yatim dan Disabilitas serta masyarakat yang hadir, sebagai bentuk kepedulian guna mempererat tali silaturahmi dan berbagi, sehingga acara berlangsung dengan penuh hikmat

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim SDM PKH Kabupaten Sampang, Moh Hakim mengatakan, kegiatan tersebut, merupakan wujud nyata pengabdian para pendamping PKH dalam mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan ditengah-tengah masyarakat yang sedang membutuhkan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk sosial dan wujud nyata pengabdian bagi teman-teman pendamping PKH kepada masyarakat, untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan,” ujarnya.

Menurutnya, momen sosial itu tidak hanya dilakukan ketika dalam melaksanakan tugas sebagai pendampingan saja, akan tetapi, di Bulan Suci Ramdhan yang penuh berkah, juga merupakan momen yang baik untuk berbagi kepada sesama.

“Sesuai dengan tajuk “PKH Sampang Berbagi” jadi di Bulan Suci Ramadhan yang penuh berkah ini, kita jadikan kesempatan yang baik untuk berbagi kepada sesama, sekaligus menunjukkan wujud nyata pengabdian para pendamping,” pungkasnya.(pan)

Zainal Abidin

SAMPANG, TEROPONG – Gegara adanya puluhan Surat Keputusan (SK) Ekspayet Kepala Sekolah (Kasek) tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN), Aliansi Masyarakat dan Pemuda Sampang (AMPAS) audensi ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Senin (19/01).

Berawal dari adanya isu yang berkembang dilapangan, puluhan Kasek tingkat SDN di Sampang mulai gelabakan dan berpotensi terjadinya penyakit meriang, serta panas dingin.

Salah satunya Kepala Sekolah di wilayah Kecamatan Jrengik yang enggan menyebutkan namanya, membenarkan bahwa dari SK Kasek periode pertama selama 4 (empat) tahun sudah lewat 2 (dua) tahun.

“Di periode ke 2 (dua), terhitung 2024-2025 kami menjabat kembali, namun selama ini tidak ada masalah, bahkan tidak ada konfirmasi dari Disdik Sampang,” ungkapnya.

Menurut Ketua AMPAS, Zainal Abidin mengatakan, tujuan audensi ke Disdik Sampang terkait adanya indikasi beberapa SK Kepala Sekolah yang Exspayet, sehingga dianggap melanggar Permindikdasmen no 7 tahun 2025.

“Kami merasa prihatin dan merasa ini sudah melanggar Permendikdasmen no 7 tahun 2025. Jelas jelas ini sudah cacat asministrasi dan sudah ada upaya untuk melawan hukum,” ujar Zainal

Menurutnya, adanya indikasi Kepala Sekolah yang SK nya sudah Exspayet dan masih berani mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) makan perlu adanya audit dari APIP dan pihak yang berkompeten.

“Yang kami khawatirkan adanya indikasi tindakan kolektif kolegial dari pihak internal Disdik Kabupaten Sampang, agar permasalah tersebut selesai tanpa meninggalkan bekas,” pungkasnya. (pan-tim)

SAMPANG, TEROPOG – Diduga keterlabatan program Dana Desa (DD) tahun 2025 di Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, dikarenakan terkendala pekerja (Tukang), Senin (06/10)

Menjelang akhir tahun 2025, dan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI), Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, khususnya Pasal 52.

Aturan tersebut, menyebutkan bahwa, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyampaian dan capaian Output Dana Desa secara elektronik melalui Aplikasi OMSPAN.

Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa secara elektronik melalui aplikasi OMSPAN.
Laporan realisasi merupakan syarat utama untuk pencairan Dana Desa tahap berikutnya.

“Artinya, jika laporan tidak segera disampaikan, maka pencairan tahap 2 dan 3 otomatis tertahan,” ujar Zainal Abidin, Koordinator Aliansi Masyarakat Sampang (AMS).

Zainal, panggilan akrapnya menilai, keterlambatan ini bisa berimplikasi serius, bahkan menimbulkan temuan inspektorat atau BPK, karena ada penerimaan dana tanpa pertanggungjawaban.

“Kalau sampai akhir tahun tidak ada laporan, itu berarti Desa-Desa di Sampang tidak bisa mencairkan tahap selanjutnya. Akibatnya, pembangunan Desa macet dan masyarakat dirugikan,” tambahnya.

Sementara Pj Kades Birem Mat Royah mengatakan, keterlambatan pekerjaan DD tahun 2025 di Desa Birem dikarenakan keterbatasan tukang dilapangan, sehingga pihaknya menunggu tukang yang biasa bekerja sebelumnya.

“Insya Allah, dalam waktu dekat, dan dalam minggu ini, pekerjaan sudah bisa dimulai, kalau matrial sudah siap dilokasi, hanya saja kami menunggu tukang yang biasa kerja sebelumnya,” terangnya.(pan)

SAMPANG, TEROPONG – Masalah yang terjadi dibeberapa Desa dan Kecamatan di Kabupaten Sampang selama ini, adanya Pj Kepala Desa (Kades) dan beberapa mintor. Salah satu di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

Mulai dari pengangkatan dan pemberhentian perangkat, hingga pelaksanaan pembangunan dibawah kendali mintor. Diduga Penjabat (Pj) Kades Banjar Billah hanya menjadi alat kebijakan Desa saja.

Pj Kades Banjar Billah H Suratno, beberapa kali dihubungi melalui telpon WhatsApp nya tidak diangkat, dan dicoba menghungngi melalui pesan wa nya tidak pernah dibalas, disinyalir ada upaya menghindar ketika dikonfirmasi oleh media.

“Beberapa dihubungi melalui telpon WhatsApp nya tidak diangkat, dan beberakali pula dihubungi melalui pesan WhatsApp tidak dijawab, padahal hp nya aktif,” berdering

Sementara salah satu tokoh Desa Banjar Billah inisial L saat dihubungi melalui pesan WhatsApp nya terkait Pj Kades mengatakan, bahwa jarang membawa hp, bahkan, sering dipegang anaknya.

“Jarang bawa hp mas, bahkan hp nya sering dipake anaknya. Coba aja dihubungi lagi, kalau tidak diangkat mungkin hp nya dipegang anaknya,” katanya.

Ditempat berbeda, mintor Desa Banjar Billah inisial A ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp nya membenarkan, bahwa pekerjaan jalan rabat beton di Dusun Kanderuh dan Dusun Palenggian program DD tahun 2025.

“Ya benar mas, pembangunan jalan rabat beton di 2 (dua) Dusun, yakni, Dusun Kanderuh dan Palenggian itu bersumber dari DD tahun 2025, sementara untuk papan informasinya menyusul,” ujarnya.

Plt Kepala DPMD Kabupaten Sampang Sudarmanta menegaskan, apabila ada yang tidak sesuai dan terdapat adanya pengurangan volume, atau ada pekerjaan fiktif, menunggu pekerjaan selesai maka akan dilakukan audit oleh Inspektorat Sampang.

“Menunggu selesai 100 persen, bila ada pekerjaan yang tidak sesuai, terdapat pengurangan volume, dan ditemukan pekerjaan fiktif maka akan dilakukan audit oleh inspektorat.(pan)

SAMPANG, TEROPONG – Tahap pertama proyek Dana Desa (DD) tahun 2025 di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, terkesan proyek siluman. Ada dugaan unsur kesengajaan tidak dipasang papan informasi.

Ada 2 (dua) lokasi ditahap pertama proyek DD di Desa Banjar Billah, tepatnya di Dusun Kanderuh dan Dusun Palenggian dengan program yang sama, yakni, jalan rabat beton, poros Desa yang menghubungkan Desa Banjar Billah-Somber.

Menurut salah satu tokoh pemuda Desa Banjar Billah yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, ada dua titik lokasi yang sedang dibangun jalan rabat beton, namun, ia tidak bisa memastikan kalau proyek itu bersumber dari mana.

“Yang jelas kami tidak paham sumber anggarannya mas, kalau proyek jalan rabat beton yang baru di bangun di Dusun Kanderuh dan Dusun Palenggian itu, apa proyek DD atau proyek lainnya,” ujarnya. Rabu (01/10).

Ditempat terpisah, montor Pj Kades Banjar Billah inisial A dan S saat dihubungi melalui via WhatsApp membenarkan, bahwa pembangunan jalan rabat beton di dua Dusun tersebut, bersumber dari dana DD tahun 2025, tahap pertama.

“Ya, benar mas, itu program rabat beton didua lokasi bersumber dari anggaran DD tahun 2025. Yang di Kampung Begendutan, Dusun Palenggian baru saja dimulai,” terangnya, melalui telpon WhatsApp nya.

Ditempat yang berbeda, tokoh setempat inisial L memastikan, pembangunan jalan di Kampung Begendutan, Dusun Palenggian merupakan program yang sama dengan pembangunan jalan rabat beton di Dusun Kanderuh.

“Yang kami tau, pembangunan jalan rabat beton di Kampung Begendutan, Dusun Palenggian itu program lanjutan dari Dusun Kanderuh, Desa Banjar Billah,” jelasnya.(pan)

SAMPANG, TEROPONG – Munculnya pemberitaan di wilayah Kecamatan Tambelangan, khususnya Dana Desa (DD) Banjar Billah tahun 2025. Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten dikembalikan ke Kecamatan, Sabtu (27/09)

Sudarmanta, Plt DPMD Kabupaten Sampang, selaku leding sektor program Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) mengatakan, bahwa kewenangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan adalah Kecamatan.

“Bicara program ADD dan DD, mulai dari kewenangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan adalah Kecamatan,” ujar Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Sampang yg juga menjabat sebagai Plt DPMD Sampang itu.

Bahkan tidak main-main, Sudarmanta menegaskan, apabila ada kegiatan yang berkaitan dengan program DD dan ADD ditemukan adanya penyimpangan maupun pengurangan volume dilapangan akan dilakukan audit oleh Inspektorat Sampang.

“Jangan main-main dengan program DD dan ADD, ketika ditemukan adanya penyimpangan atau pengurangan volume dilapangan, maka akan dilakukan audit oleh Inspektorat,” tegasnya.

Sementara saat disinggung terkait adanya penyimpangan dilapangan, salah satu Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Tambelangan mengaku, bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai PLD telah dilakuakan, sesuai arahan sebelumnya.

“Kami sebelumnya sudah mewanti-wanti terhadap Kepala Desa (Kades), maupun Pj Kades, agar tidak main-main dengan program DD dan ADD,” terangnya, melalui telpon via WhatsApp nya.

Ia juga mengatakan, bahwa tugasnya sebagai pendamping selalu memberi arahan yang terbaik bagi Kades maupun Pj Kades terkait program DD dan ADD, namun terkadang ada Kades yang tidak mengikuti saran pendamping.

“Kami hanya sebatas memberikan arahan, sesuai Petunjuk Pelaksana (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) dilapangan, diikuti maupun tidak diikuti itu akan menjadi resikunya sendiri,” pungkasnya.(pan)

SAMPANG, TEROPONG – Dugaan adanya unsur kesengajaan dari pihak pelaksana, pembangunan Jalan Rabat Beton Di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang tidak terlihat adanya papan informasi dilokasi proyek.

Undang-undang keterbukaan informasi publik, nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari badan publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan i formasi tersebut.

Menurut informasi dilapangan yang sempat didapat oleh Tim TEROPONG, pembangunan jalan rabat beton, tepatnya di Dusun Kanderuh, Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025.

“Benar mas, itu anggarannya bersumber dari DD tahun 2025 yang baru saja bangun oleh oknum Pj Banjar Billah. Mulai dari awal dikerjakan tidak ada papan namanya,” ungkap salah satu tokoh setempat, Sabtu (27/09)

Menurutnya, mulai dari awal pelaksanaan pembangunan rabat beton tidak terlihat adanya papan informasi dilokasi proyek, mungkin ada unsur kesengajaan dari pihak pelaksana, untuk mengecoh masyarakat.

“Sebenarnya kalau bicara papan informasi proyek sebagian ada yang dipasang, sebagian mimang sengaja tidak dipasang. Sehingga terkesan proyek siluman,” katanya.

Ia juga menambahkan, bahwa pengerjaan proyek jalan rabat beton di Dusun Kanderuh, Desa Banjar Billah tidak sesuai dengan Juklak dan juknis yang telah ditentukan.

“Kurangnya pengawasan dari pihak terkait, baik dari DPMD Sampang, maupun tim monitoring tingkat Kecamatan, selaku pimpinan wilayah,” tambahnya.

Sementara Camat Tambelangan, Samsul Bahri, melalui Sekcam Haris Romadhon mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan monitoring kelokasi bersama tim Kecamatan dan beberapa Pendamping Desa, beserta Babinsa Kecamatan Tambelangan.

“Kami bersama tim monitoring Kecamatan dan beberapa Pendamping Desa beserta Babinsa Kecamatan sudah turun kelokasi, namun ketika nyampek dikokasi ada telpon saya sendiri berputar arah kembali ke Kecamatan,” ujar Haris, Sekcam Tambelangan. (pan)

SAMPANG, TEROPONG -Diduga bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025. Pembangunan jalan rabat beton di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, kualitasnya diragukan.

Pekerjaan rabat beton secara manual, berpotensi terhadap kualitas proyek diragukan, sehingga pembangunan jalan tersebut, tidak akan bertahan lama, tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan terkesan asal jadi.

Pantauan Media Cetak & Online TEROPONG dilapangan, menemukan adanya campuran bahan material tidak sesuai Petunjuk Pelaksaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Disinyalir, pasir yang digunakan tidak semua pasir jawa Pasirian.

“Seharusnya bahan yang digunakan, adalah pasir jawa Pasirian, tidak harus dicampur dengan pasir lain selain pasir Pasirian. Sehingga pembangunan jalan rabat beton tersebut, tidak akan bertahan lama,” temuan tim dilapangan.

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu tokoh setempat yang enggan namanya disebutkan, bahwa pembangunan jalan rabat beton di Desa Banjar Billah tidak semua menggunakan pasir jawa pasirian. Rabu (24/09).

“Pekerjaan jalan rabat beton sudah selesai 100 persen, namun disayangkan, pasir yang digunakan tidak semuanya pasir jawa Pasirian, dicampur dengan pasir Pasuruan,” ungkapnya.

Ditempat terpisah, Pj Kepala Desa Banjar Billah H Surat ketika dihubungi melalui telpon via WhatsApp nya tidak aktif. “Yang terdengar hanya nada dering memanggil, menandakan telpon WhatsApp nya tidak aktif,” nada dering memanggil. (pan)

SAMPANG, TEROPONG – Pemangkasan insentif pengurus Rukun Tetangga (RT)-Rukun Warga (RW) terkesan pelecehan terhadap pengurus RT-RW Terkesan pelecehan, Ketua RT terima Rp 41 ribu, per- bulan.

Gabungan RT-RW dilingkungan Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, ke 2 (dua) kalinya rembuk dihadiri oleh Plt Camat Sampang Aminullah, namun hasilnya nihil, Kamis (11/9).

Hadir dalam rembuk kali ini, Plt Camat Sampang Aminullah, didampingi oleh Lurah Gunung Sekar Bagus Hadi Kusno, Babinsa, Babinkamtibmas Kelurahan Ketua RT dan RW se Kelurahan Gunung Sekar Sampang.

Aminullah, menyampaikan, permohonan maaf atas keterlamtannya. Menindak lanjuti laporan Pak Lurah hasil pertemuan sebelumnya terkait pengurangan insentif RT-RW pihaknya juga ikut miris, sebab, Rt-RW merupakan garda terdepan ditingkat Pemerintahan.

“Kedepan akan kami perjuangkan, maksimal bisa terima insentif selama 12 bulan. Keluh kesah ini, hasilnya akan kami sampaikan Tim Pelaksana Anggaran Pendapatan Daerah (TPAPD) Kabupaten Sampang,” janji Aminullah, mantan Sekcam Sampang.

Hairil Alwan Ketua RT 04 RW 08 Perum Barisan Indah menyangkan, bahwa pengurangan insentif RT-RW tersebut, terkesan pelecehan. Dan pemangkasan tanpa adanya dasar, maupun sosialisasi sebelumnya, dari 12 bulan turun ke 6 bulan, dikurangi lagi jadi 5 bulan. Insentif yang diterima Ketua RT hanya Rp 41 ribu per-bulan.

“Maaf, ini menjadi beban moral terhadap pengurus RT kami, sebab pemangkasan ini tidak ada dasarnya dan tidak ada sosialisasi sebelumnya, sehingga menjadi beban terhadap kami sekaku Ketua RT,” ungkapnya.

Alwan menambahkan, yang menjadi permasalah bulan nilainya, akan tetapi kerjanya RT selama 24 jam, tidak ada harganya, padahal RT merupakan ujung tombak Pemerintahan.

“Kami selaku Ketua RT hanya dihargai nilai seperti itu, tolong hargai kami sepantasnya. Maaf bukan nilainya yg kami permasalahkan, kami kerja selama 24 jam, tolong sampaikan aspirasi kami ini,” pintanya dihadapan Camat dan Lurah,” tambahnya.

Disinggung terkait insentif RT-RW melekat di Alokasi Dana Kelurahan (ADK), sesuai penjelasan Abu Bakar Solikhin mantan Seklur Gunung Sekar sebelumnya. Plt Camat Sampang memilih diam dan tidak menjawab.

“Ada apa dengan ADK Kecamatan Sampang yang dijanjikan kepada masing-masing RT di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan,” pungkasnya. (pan)

SAMPANG, TEROPONG – Rembuk Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dilingkungan Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Selasa (09/09).

Pertemuan kali ini, tidak membuahkan hasil yang diinginkan oleh ketua RT dan RW, sebab, Plt Camat Kota, Aminullah tidak bisa hadir ditengah tengah pertemuan, sehingga bagi Ketua RT yang hadir merasa kecewa.

Salah satunya Alwan, Ketua RT 04 RW 08 Perum Barisan Indah, Kelurahan Gunung Sekar mengatakan, insentif RT dan pengurusnya itu bukan bentuk perhatian dari Pemerintah, akan tetapi merupakan pelecehan bagi pengurus RT dan RW.

“Maaf kami tidak mempermasalahkan besaran uangnya, akan tetapi ini merupakan tanggung jawab kami kepada pengurus selaku Ketua RT,” ungkap Alwan

Insentif RT dan RW itu selama 12 bulan, akan tetapi kenyataanya hak yang kami terima seharusnya selama 6 bulan, kenyataanya untuk tahun 2025, hak pengurus malah dikurangangi menjadi 5 bulan.

“Ini akan jadi permasalahan bagi Ketua dan pengurus RT, sebab, pengurangan insentif ini menjadi kecurigaan bagi pengurus diingkungan RT kami,” ujarnya.

Sementara Lurah Gunung Sekar Bagus Hadi Kusno meminta, ada rembuk bersama, agar permasalahan RT dan RW dilingkungan Kelurahan Gunung Sekar bisa diselesaikan dengan baik.

“Maaf,,, Pak Camat tidak bisa hadir karena ada rapat mendadak di Kecamatan. Sebelum audensi ke DPRD Sampang, mari kita menunggu keputusan Pak Camat dulu, hasil rembuk ini, nanti akan kami sampaikan,” janjinya

Seklur Gunung Sekar, Abu Bakar Solikhin menambahkan, bahwa kesepakan pemangkasan insentif RT-RW selama 1 bulan, dikarenakan keterbatasan anggaran.

“Pemangkasan anggaran insentif RT-RW melalui kesepakan Camat dan Lurah melalui beberapa pertemuan, sehingga terjadi kesepakatan, bahwa insentif RT-RW dipangkas 1 bulan dari 6 bulan, menjadi 5 bulan,” terangnya.

Perlu diketahui, rembuk terkait insentif di Kelurahan Gunung Sekar dihadiri oleh Lurah dan Seklur Gunung Sekar, Babin Kamtibnas dan Babinsa Kelurahan Gunung Sekar, Ketua RW dan Ketua RT se Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang.(pan)