Bakhtiar Sitorus

PASURUAN, TEROPONG – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau langsung proses perbaikan ruas jalan provinsi Kejayan–Purwosari di Kabupaten Pasuruan, Rabu (15/4).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kualitas perbaikan berjalan optimal dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Emil menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak dilakukan secara asal atau sekadar tambal sulam, melainkan dengan metode yang memperhatikan kondisi eksisting jalan agar hasilnya lebih tahan lama.

“Semua sesuai kondisi jalannya. Masyarakat saya menyadari memang memerlukan, kalau cuma tambal-tambal doang dan tambal kayak apa dulu. Kalau dikupas sampai 5 cm, dikerjakannya juga panjang, tidak pendek-pendek dan tidak kotak-kotak kecil, insyaallah akan tetap terjaga karena kondisi jalannya sedang masih baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ruas jalan Kejayan–Purwosari merupakan bagian dari jaringan jalan provinsi yang harus dijaga kualitasnya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial. “Ini yang kita akan terus ikhtiarkan menjaga jalan provinsi. Ini jalan ruas provinsi dari Kejayan–Purwosari,” katanya.

Berdasarkan hasil peninjauan, diketahui terdapat kerusakan ringan sepanjang kurang lebih 3,6 kilometer. Meski tergolong ringan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap melakukan penanganan secara serius dengan standar teknis yang baik.

“Kalau ini tadi yang seperti kita lihat, yang rusak ringan sekitar 3,6 km dan semua akan ditangani dengan serius dan tidak mau kaleng-kaleng. Itu dibongkar 5 cm dan akan ditimbun 30 persen lebih tinggi lalu dipadatkan dengan betul-betul seksama sampai akhirnya nempel dengan stabil,” tegasnya.

Wagub Emil menambahkan, perbaikan dengan metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tahan jalan, sehingga dapat mengurangi frekuensi kerusakan dan biaya pemeliharaan di masa mendatang.

Selain itu, upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jatim dalam menjaga konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan Pasuruan yang memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Dengan penanganan yang tepat dan berstandar, diharapkan ruas jalan Kejayan–Purwosari dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Di akhir, Wagub Emil menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di seluruh Jawa Timur. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasakan langsung manfaatnya, baik dari sisi keselamatan, kenyamanan, maupun kelancaran aktivitas ekonomi. Karena itu, setiap penanganan jalan akan kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (hms/red)

MALANG, TEROPONG – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau operasional Terminal Landungsari, Kabupaten Malang, Rabu (15/4). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan layanan transportasi publik terintegrasi di kawasan aglomerasi Malang Raya.

Terminal Landungsari yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur merupakan terminal penumpang tipe B yang melayani angkutan antarkota dalam provinsi, khususnya rute Malang–Batu–Kediri dan sekitarnya. Terminal yang berlokasi di Jalan Raya Tlogomas, Kecamatan Dau ini beroperasi 24 jam dan menjadi simpul penting bagi bus umum, angkutan pedesaan, serta layanan Trans Jatim.

Wagub Emil menyebut, keberadaan Terminal Landungsari menjadi bagian penting dalam konektivitas kawasan Malang Raya bersama Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang dan terminal di Kota Batu.

“Ini terminal luas sekali, dan memang area ini bekerja sama dengan desa sehingga kita membayar sewa setiap tahun. UPT kemudian dapat memperoleh pendapatan dari berbagai kegiatan. Tujuannya sekali lagi untuk melayani masyarakat di aglomerasi Malang Raya,” ujar Emil.

Menurutnya, integrasi layanan melalui Trans Jatim Koridor Malang–Batu (Gajayana) menunjukkan respons positif dari masyarakat. Layanan bus berkapasitas 35 penumpang ini melayani rute Terminal Hamid Rusdi hingga Terminal Batu sepanjang 42 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 100–110 menit.

Dengan tarif terjangkau Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 bagi pelajar, mahasiswa, dan santri, layanan ini dinilai menjadi solusi transportasi yang efisien, khususnya bagi wisatawan dan warga yang beraktivitas di kawasan Malang dan Batu.

“Layanan Trans Jatim ini sangat diminati, baik oleh warga setempat maupun wisatawan. Mereka melihat di media sosial lalu tertarik menggunakan. Ini menunjukkan bahwa transportasi publik yang tertib, terjadwal, dan tidak ngetem memang sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan Trans Jatim tidak menggantikan angkutan lain seperti mikrolet, melainkan saling melengkapi sesuai segmen masing-masing. “Kalau mikrolet itu tidak terminal oriented, banyak yang naik dari jalan. Jadi ini saling mengisi. Trans Jatim hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan kepastian waktu dan kenyamanan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Emil menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik merupakan wujud nyata dari pemanfaatan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat.

“Ini adalah buah dari kontribusi masyarakat melalui pajak kendaraan bermotor, yang kita kembalikan dalam bentuk layanan transportasi jalan, transportasi umum, hingga transportasi penyeberangan untuk membuka akses yang lebih merata di Jawa Timur,” jelasnya.

Selain aspek layanan, Wagub juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset terminal yang dinilai strategis, termasuk karena lokasinya yang berdekatan dengan kawasan pendidikan dan kesehatan. “Ini terminal besar, lokasinya sangat strategis di samping Rumah Sakit UMM. Bagaimana aset ini bisa kita optimalisasi untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah sehingga dapat mendukung pembiayaan pelayanan publik,” ujarnya.

Meski demikian, Emil mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, terutama terkait peningkatan kenyamanan fasilitas bagi penumpang. “Tantangannya memang pada keterbatasan anggaran. Operasional terminal sebesar ini tentu tidak kecil. Tapi tetap menjadi perhatian kami untuk meningkatkan kenyamanan publik, mulai dari fasilitas toilet, ruang tunggu, hingga efisiensi energi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan energi yang lebih bijak, termasuk penggunaan pendingin ruangan yang disesuaikan dengan tingkat okupansi penumpang. “Menyalakan AC belum tentu selalu membawa manfaat jika ruang tunggu kosong di jam sepi. Jadi kita ingin mencari keseimbangan antara efisiensi dan kenyamanan,” pungkasnya.

Dengan penguatan layanan transportasi terintegrasi dan optimalisasi terminal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap konektivitas di kawasan Malang Raya semakin meningkat sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata secara berkelanjutan. (hms/red)

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan seni sebagai ruang ekspresi sekaligus perekat sosial yang mampu menumbuhkan kreativitas, memperkuat kebersamaan, serta menjaga keberagaman budaya. Ajakan disampaikan Gubernur Khofifah dalam momentum peringatan Hari Seni Sedunia (World Art Day) 2026, Rabu (15/4).

Untuk tahun ini mengusung tema Taman Ekspresi: Memupuk Komunitas Melalui Seni (A Garden of Expression: Cultivating Community Through Art). Yang mana tema ini menegaskan peran seni sebagai ruang bersama dalam membangun koneksi dan memperkuat komunitas.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa tema tersebut menggambarkan seni layaknya taman yang hidup, tumbuh, dan berkembang melalui keberagaman ekspresi serta kolaborasi antarindividu dan komunitas. “Hari Seni Sedunia menjadi momentum penting untuk meneguhkan bahwa seni bukan sekadar ekspresi estetika, tetapi juga ruang bersama yang menumbuhkan kreativitas, memperkuat solidaritas sosial, serta merawat keberagaman budaya,” ujar Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa seni memiliki peran strategis dalam membangun peradaban yang inklusif dan berkelanjutan. Seni tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga sarana edukasi, komunikasi, serta penguat dialog antarbudaya. “Seni mampu menjembatani perbedaan, membuka ruang dialog, dan mempererat hubungan antarmasyarakat. Inilah kekuatan seni sebagai bahasa universal yang dapat menyatukan berbagai latar belakang,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Khofifah juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung kebebasan berekspresi bagi para pelaku seni. Dukungan terhadap ruang kreatif dinilai menjadi kunci agar seni terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Selama kita mampu menjaga ruang kebebasan berekspresi dan memberikan dukungan bagi para pelaku seni, maka seni akan terus menjadi kekuatan dalam mewujudkan dunia yang damai, inklusif, dan berkeadaban,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, seni juga dipandang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, memperkuat identitas budaya lokal, serta meningkatkan kualitas pendidikan.

Gubernur Khofifah menambahkan bahwa pendidikan seni di sekolah perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. “Pendidikan seni tidak hanya membentuk keterampilan, tetapi juga membangun kepekaan, empati, dan cara berpikir kreatif. Ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia unggul,” jelasnya.

Ia pun mengajak masyarakat Jawa Timur untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seni, seperti pameran, diskusi, lokakarya, hingga pertunjukan budaya sebagai bagian dari peringatan Hari Seni Sedunia.  “Momentum ini harus kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan seni dengan masyarakat, sekaligus mengapresiasi para seniman yang telah berkontribusi dalam memperkaya budaya dan pembangunan bangsa,” tuturnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah berharap Hari Seni Sedunia dapat menjadi pengingat bahwa seni adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang mampu meneduhkan peradaban dan memperkuat harmoni sosial.

“Seni adalah taman ekspresi yang harus kita rawat bersama. Dari sanalah tumbuh kreativitas, kebersamaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (hms/red)

TK Kencana Sanjaya masih berada di lokasi (14/4/26)

GRESIK, TEROPONG – Barang bukti (BB) kayu logs dari eks bongkaran Tongkang (TK) Kencana Sanjaya hingga kini (Selasa 14/4/2026 siang,red) masih tetap berada di Dermaga khusus pembongakan kayu logs, yaitu dermaga/terminal curah kering, log dan Multipurpose, pelabuhan Gresik.

Menanggapi masalah ini, salah satu pengusaha di wilayah pelabuhan Gresik mengatakan, sudah seharusnya barang bukti kayu logs itu segera di lelang. Kalau barang bukti kayu logs itu masih tetap disitu, tentu sangat menggaku aktifitas bongkar muat kayu log. “Kami berharap kepada pihak terkait yang menangani kasusnya agar segera melakukan pelelangan terhadap barang bukti kayu logs tersebut,” imbuh salah seorang pengusaha yang enggan namanya disebutkan ini.

Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), Aswin Bangun, S.Hut., M.Si, ketika dikonfirmasi lewat pesan Whatss App (Selasa sore 14/4/26) terkait barang bukti kayu logs tersebut, dan juga ketika disinggung bahwa BB kayu logs tersebut kepanasan dan kehujanan sehingga akan menimbulkan nilai jual akan menurun?. Apa ada langkah untuk diajukan segera di lelang?. Dan bagaimana dengan biaya penumpukan (dermaga) apoakah dibebankan kepada negara?. Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra ini mengatakan, terkait hal ini menjadi kewenangan Jaksa Agung. Sudah P21 dan proses sidang. Jadi BB menjadi ranahnya Jaksa.

Ketika di singgung, apakah sidangnya di Surabaya apa di Mentawai pak?. Sudah berjalan sidang di Padang, jawab Aswin Bangun.

Sebagaimana di publish pada tanggal 1 Desember 2025 tahun lalu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) bersama Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) menetapkan Direktur Utama PT. BRN dengan inisial IM (29) — pelaku dan penanggung jawab operasional sebagai Tersangka dalam kasus Illegal Logging di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada tanggal 2 Oktober 2025, dan saat ini Jaksa dan Penyidik siap melimpahkan ke proses pengadilan.

Barang bukti yang diamankan berupa 17 alat berat, 9 mobil logging truk, dan 2287 batang yang terdiri dari 90 batang kayu dengan total volume 435,62 m3.

Kemudian Gakkum Kehutanan di Gresik pada tanggal 11 Oktober 2025 kembali mengamankan 1 unit Taughboat TB JENEBORA 1 beserta 1 unit Tongkang TK Kencana Sanjaya yang membawa kayu bulat sebanyak 1.199 batang dengan volume 5.342,45 M3.

Penetapan tersangka berawal dari pengamanan barang bukti tersebut pada kegiatan operasi penindakan pelanggaran hukum kehutanan oleh Tim Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan bersama Tim Satgas Garuda PKH dengan dugaan melakukan kegiatan pemanfataan hasil hutan di luar PHAT dan di dalam kawasan hutan produksi di Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

Saat ini tersangka di tahan di Rutan Sumatera Barat, sedangkan barang bukti diamankan di Tempat Kejadian Perkara. Adapun total potensi kerugian negara (DR dan PSDH) sebesar Rp. 1.443.468.404.

Ketentuan denda pelanggaran ini belum termasuk kerugian lingkungan karena rusaknya hutan yang berdampak terhadap meningkatnya potensi bencana hidrorologis, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan yang nominalnya sangat besar akibat penebangan pohon tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat oleh PT BRN. Berdasarkan hitungan sementara total potensi kerugian negara dapat mencapai Rp.447.094.757.281.

Direktur Tindak Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu menjelaskan, “PT. BRN diduga kuat menjalankan pembalakan liar secara terorganisir di Hutan Sipora sejak 2022 hingga 2025, khususnya pada wilayah Desa Tuapejat dan Desa Batumonga dengan modus menebang kayu di luar PHAT yaitu pada areal tanah yang belum di bebani atas hak, bahkan masuk kawasan hutan produksi lalu memanipulasi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) agar kayu ilegal terlihat seolah-olah legal’’.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menegaskan, “Bahwa tindakan di Mentawai sampai ke hilir di Gresik adalah kebijakan negara untuk menutup celah perusakan hutan dari hulu sampai ke hilir. Penegakan Pidana berjalan berdampingan dengan penertiban perizinan dan pengawasan pemegang PBPH, disertai sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi yang melanggar. Pada saat yang sama, kami mendorong verifikasi alas hak di seluruh skema pemanfaatan agar tidak ada celah pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan skema legal untuk memutihkan kayu ilegal,” ujar Dwi Januanto.

“Untuk menutup celah penyamaran kayu ilegal, Kementerian Kehutanan telah mengkoreksi kebijakan dengan membekukan sejumlah Persetujuan Pemanfataan Kayu pada areal Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang bermasalah dan mewajibkan verifikasi alas hak secara ketat oleh dinas kehutanan provinsi. Kedepan pengawasan terhadap pemegang PBPH dan pelaku usaha kehutanan kami perketat berbasis keterlacakan bahan baku (traceability) dan kepatuhan yang terukur. Pelanggaran akan di kenai sanksi berlapis; administratif, perdata, pencabutan izin, hingga pidana bila terpenuhi unsur-unsurnya. Langkah ini sekaligus melindungi dan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat, agar tata kelola berjalan adil, berkelanjutan, dan manfaat hutan kembali ke rakyat,” ujar Januanto. (*/bas)

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung proses revalidasi UNESCO Global Geopark (UGG) untuk kawasan Geopark Ijen. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Hakim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/4).

Dalam pertemuan ini, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa revalidasi merupakan proses evaluasi menyeluruh yang wajib dilaksanakan setiap empat tahun untuk memastikan pengelolaan geopark tetap memenuhi standar internasional yang ditetapkan UNESCO. “Pemprov Jatim memberi atensi besar revalidasi UNESCO Global Geopark sebab Geopark Ijen telah melalui siklus penuh pengakuan internasional serta memastikan kualitas yang berkelanjutan melalui revalidasi tahun 2026,” ujarnya.

Khofifah menekankan pentingnya kesiapan yang matang dari seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya, aspek yang dinilai dalam revalidasi tidak hanya kondisi eksisting, tetapi juga perkembangan dan capaian yang telah dilakukan sejak penetapan sebelumnya.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menentukan status Geopark Ijen dalam jaringan UGG, yakni Green Card (status dipertahankan), Yellow Card (perlu perbaikan dalam dua tahun), atau Red Card (pencabutan dari jaringan). “Kami ingin melihat langsung progres dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan saat asesor melakukan penilaian,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa capaian status Green Card tidak hanya menjadi simbol pengakuan internasional, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap peningkatan kunjungan wisata minat khusus, peluang investasi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan budaya di kawasan Geopark Ijen.  “Dengan semangat gotong royong dan komitmen yang kuat, kami tidak sekadar mempertahankan status UNESCO Global Geopark tetapi menjadikannya model geopark berkelanjutan tingkat global,” tegasnya.

Khofifah juga mengharapkan dukungan berkelanjutan dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat. Hal ini mengingat keberadaan Geopark Ijen telah memberikan dampak nyata, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat, pengembangan pendidikan, pelestarian budaya, serta kegiatan penelitian di wilayah Banyuwangi dan Bondowoso. “Dari sisi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kebudayaan, penelitian Ijen geopark sangat berdampak bagi masyarakat Banyuwangi dan Bondowoso,” pungkasnya. (hms/red)

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membeberkan strategi dan kiat sukses yang membawa Jawa Timur menjadi provinsi lumbung pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima kunjungan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) Pendidikan Reguler (DIKREG) Polri ke-35 Tahun Anggaran 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/4).

Kunjungan dalam rangka Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) tersebut menjadi forum strategis bagi para perwira menengah (Kombes) dan perwira tinggi (Brigjen) Polri untuk mempelajari langsung praktik kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang mendorong capaian kinerja Jawa Timur di berbagai sektor.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kunci keberhasilan Jawa Timur terletak pada sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran strategis TNI-Polri dalam mendukung program pembangunan, khususnya di sektor ketahanan pangan.

“Apa yang kami lakukan sesungguhnya adalah sinergi dan kolaborasi antar semua elemen. Seperti ketahanan pangan, contohnya, ada kontribusi dari TNI-Polri yang memetakan luas tambah tanam, bagaimana irigasi-irigasi tersier bisa mempersambungkan sumber air dengan daerah-daerah yang memang membutuhkan irigasi, dan lain sebagainya,” kata Gubernur Khofifah.

Khofifah menambahkan, posisi strategis Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara” turut memperkuat peran provinsi ini dalam mendukung distribusi logistik nasional, khususnya ke wilayah Indonesia Timur. “Ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, karena hampir 80% logistik Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur. Oleh karena itu, kami membutuhkan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat sinergi agar lebih produktif dan maju,” lanjutnya.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa Jawa Timur telah menjadi provinsi dengan produksi padi dan beras terbesar secara nasional sejak 2020. Tak hanya itu, Jawa Timur juga berkontribusi hampir 30 persen dalam produksi jagung nasional.

“Semuanya atas sinergi banyak pihak. Artinya memang Jawa Timur ini ruang berproses dan ruang bertumbuh. Ruang untuk memberikan dedikasi dan pengabdian terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Maka, apa yang sebetulnya bisa kita bangun kesinambungan dari pertemuan malam hari ini adalah bagaimana menularkan best practice ini,” jelasnya.

Diseminasi dan transformasi sebagai best practice ini salah satunya dilakukan dengan Misi Dagang yang dilakukan Pemprov Jawa Timur ke berbagai daerah. Di mana, dirinya selalu menekankan pentingnya bertumbuh, berkembang dan sejahtera bersama.

“Kami pernah membuatkan peta bahwa sesungguhnya dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, kita bisa swasembada daging. Jawa Timur kebetulan disupport oleh BBIB (Balai Besar Inseminasi Buatan) Kementan yang lokasinya di Singosari Malang,” kata Khofifah.

“Di BBIB ini kami bisa mendapatkan pelatihan sangat banyak tentang pengawas kebuntingan untuk sapi dara bunting maupun petugas inseminator buatan. Dulu ada sembilan gubernur yang saya minta mengirim tim supaya mereka di-training untuk belajar disini,” ungkapnya.

Jika berhasil, Jawa Timur dapat memenuhi kebutuhan MBG dan menjadi sumber income baru bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan, terutama karena Jawa Timur memiliki peternakan seperti di Malang dan Blitar yang sapi-sapi perahnya sudah ada yang menghasilkan 50 liter per ekor setiap harinya.

“Kalau ini bisa menjadi bagian dari plan of action, pertemuan ini bisa dilanjutkan dengan kunjungan ke BBIB Singosari. Saya rasa ini akan menjadi penguat. Proses inseminasi buatan bisa dilihat hasilnya dalam 9 bulan. Dalam 2 tahun, sapi rata-rata sudah mencapai 600 kilogram,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Khofifah, Jawa Timur saat ini menyumbang sekitar 51–52% produksi gula nasional, jika program swasembada gula yang dijalankan Menteri Pertanian RI berjalan optimal maka Indonesia punya potensi swasembada gula.

Di samping penguatan ketahanan pangan, Gubernur Khofifah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus meningkatkan indeks pembangunan manusia. Hasilnya, selama tujuh tahun berturut-turut, siswa SMA/SMK Jawa Timur menjadi yang tertinggi diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes, termasuk jalur reguler dan KIP Kuliah.

“Masyarakat Jawa Timur memiliki kemampuan inovasi yang tinggi, partisipatif, serta modern dan toleran. Kombinasi ini penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya harap, kunjungan ini bisa menularkan hal-hal baik dan best practice di Jawa Timur,” pungkas Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Ketua Rombongan PKDN SESPIMTI Irjen Pol. Jawari mengatakan bahwa pihaknya datang untuk mengimplementasikan kompetensi leadership dan manajerial yang telah diperoleh secara teoritis di lembaga pendidikan. Jawa Timur secara khusus dinilai memiliki capaian yang sangat baik, khususnya dalam sektor ketahanan pangan yang berkontribusi signifikan terhadap nasional.

“Jadi, Jawa Timur ini layak menjadi lokasi pembelajaran bagi para calon pimpinan tinggi. Perlu kami laporkan kepada Ibu Gubernur bahwa teman-teman ini di lembaga pendidikan itu diberikan kemampuan kepemimpinan transformatif agar mampu menghadapi tantangan tugas ke depan. Sehingga melalui kedatangan ini mereka dapat melihat secara langsung sejauh mana implementasi di lapangan,” pungkasnya. (hms/red)

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2027 di Hotel Shangrila Surabaya, Selasa (14/4).

Dihadiri Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Wamen Ribka Haluk, Wagub Jatim, Ketua DPRD Jatim, Forkopimda Jatim, para Bupati Wali Kota Se-Jawa Timur, dan juga lintas ormas di Jatim, forum ini berlangsung sangat strategis untuk merumuskan rencana pembangunan ke depan.

Dalam forum tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus semakin presisi, berbasis data, serta diperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. “Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Karena itu, kebijakan daerah harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Dalam kerangka Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan pembangunan pada percepatan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai hal tersebut, Khofifah menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media sebagai penjalin sinergi pembangunan. “Kolaborasi pentahelix tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, tetapi juga mendorong sinkronisasi lintas sektor, mempercepat inovasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” tegasnya.

Seiring dengan itu, penguatan basis data menjadi kunci utama dalam memastikan ketepatan sasaran program. Khofifah menyoroti pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Kami mendorong percepatan pengajuan, pemutakhiran, dan pemadanan data agar intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.

Selain penguatan data, sektor layanan dasar, khususnya kesehatan, juga menjadi perhatian utama. Capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur per 1 April 2026 telah mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa dari total penduduk 42,3 juta jiwa.

Sementara itu, pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jawa Timur tahun 2026 menunjukkan capaian positif dengan menempati peringkat kedua nasional. Program ini didominasi kelompok usia 40–59 tahun sebanyak 944.030 jiwa (28,92 persen), dengan partisipasi perempuan sebesar 58,44 persen dan laki-laki 41,56 persen.

Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat desa. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung pembiayaan 1.001 perawat Ponkesdes yang tersebar di 21 kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan Khusus.

Beralih ke sektor ekonomi, masalah yang dihadapi Jawa Timur adalah  disparitas antarwilayah. Kontribusi ekonomi wilayah utara mencapai 54,57 persen, sementara wilayah selatan 20,53 persen, dan Madura 3,81 persen.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, percepatan pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) menjadi prioritas strategis. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 390,84 km atau 62,2 persen dari total panjang 628,39 km, dengan target tambahan penyelesaian sepanjang 30,59 km pada tahun 2026. “Pembangunan Pansela diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” jelasnya.

Di sisi lain, Jawa Timur juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program prioritas nasional. Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau sekitar 8,58 juta penerima manfaat dari berbagai kelompok, mulai dari balita, peserta didik, hingga ibu hamil dan menyusui.

Program ini didukung oleh 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 3.412 telah operasional dan 823 dalam tahap persiapan, serta melibatkan 160.524 tenaga petugas. Hingga 10 April 2026, sebanyak 2.018 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah diterbitkan sebagai jaminan kualitas layanan.

Di sektor ekonomi desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah mencapai 100 persen pembentukan kelembagaan dengan total 8.494 koperasi. Mayoritas merupakan koperasi baru (99 persen) yang saat ini didominasi unit usaha gerai sembako dan mulai beroperasi secara bertahap. “Ke depan, penguatan kapasitas SDM, akses permodalan, dan ekosistem kemitraan menjadi kunci keberlanjutan KDKMP,” ujar Khofifah.

Sementara itu, pada sektor pendidikan dan pemberdayaan sosial, Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar nasional dalam Program Sekolah Rakyat (SR) dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional. Program ini mencakup 97 rombongan belajar dengan total 2.450 peserta didik.

Dukungan diberikan secara komprehensif, mulai dari penyediaan fasilitas, pelatihan kebencanaan oleh Tagana, pemberdayaan ekonomi orang tua, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak serta penguatan literasi melalui optimalisasi perpustakaan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus memperkuat pendidikan keagamaan melalui Program Bosda Madin dengan skema sharing pembiayaan bersama kabupaten/kota. “Melalui sinergi pembiayaan dan penajaman sasaran, kita harapkan peningkatan mutu pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara (BA) Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditandatangani oleh unsur pemerintah pusat dan daerah, legislatif, akademisi, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, pemuda, perwakilan anak, kelompok disabilitas, hingga dunia usaha, sebagai representasi kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan.

Di akhir, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, BUMN/BUMD, akademisi, komunitas, media, hingga masyarakat Jawa Timur. “Kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan adalah fondasi kokoh untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (hms/red)

R. Mohammad Ali saat memberi sambutan

SURABAYA, TEROPONG – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) lakukan pelantikan dan talkshow di Surabaya dengan penuh semangat dan ketegasan, Senin (13/4/26).

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Tokoh Akademisi, Nara Sumber, jajaran pengurus pusat, seperti Sekjen, Bendahara, Ketua OKK,  para Penasehat, Dewan Pakar, Pembina, serta Pengurus DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, dalam sambutannya menegaskan, Pelantikan ini bukan hanya sekedar seremonial saja. Ini adalah deklarasi sikap. Kita hidup di zaman yang tidak biasa. Kepercayaan publik menurun. Integritas sering diperdagangkan. Dan keberanian menjadi barang langka.

Lebih menyakitkan lagi, tegas  Ali, ketika aktivis hukum dan pejuang keadilan justru diserang, disiram air keras, diteror, dan dibungkam, belum lagi persoalan persoalan hukum yang terjadi di negara ini termasuk kejahatan cyber crime, pengelolaan anggaran, masa depan pendidikan dan kesehatan seabrek persoalan yang terjadi di negeri ini. Ini bukan sekadar peristiwa. Ini adalah peringatan keras bagi bangsa ini. Bahwa kebenaran masih dianggap sebagai ancaman. Bahwa kejujuran masih dianggap berbahaya. “BERANI JUJUR DAN BERTANGGUNG JAWAB ITU HEBAAT”, tegas Mohammad Ali.

Lalu pertanyaannya, Kita mau diam?, Atau kita berdiri tegak?. LPKAN Indonesia memilih BERDIRI, tegasnya.

Saya tegaskan satu hal, ujar Mohammad Ali, LPKAN Indonesia tidak boleh jadi penonton. LPKAN Indonesia tidak boleh jadi alat kepentingan kelompok. LPKAN Indonesia tidak boleh jadi alat kompromi, selama itu untuk kepentingan rakyat Indonesia menjadi adil, makmur dan sejahtera pasti LPKAN INDONESIA Mendukung.

Kalau kita hanya ingin aman jangan bicara pengawasan. Kalau kita takut tekanan jangan bicara tentang integritas. Karena, Pengawasan tanpa keberanian adalah kepalsuan belaka. Integritas tanpa tindakan adalah omong kosong.

Saudara-saudara yang hari ini dilantik, jangan bangga dulu. Ini bukan tentang sekedar kehormatan. Ini adalah beban catatan sejarah. Anda akan diuji. Ditekan. Bahkan mungkin diserang. Dan di situlah nilai integritas dan konsistensi anda ditentukan. Apakah Anda akan ikut arus?, Atau Anda tetap berdiri melawan arus?, tegasnya.

Keikut sertaan masyarakat Indonesia untuk tugas melakukan pengawasan itu jelas. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Maka disini saya tegaskan, kata Mohammad Ali, ada beberapa prinsip fundamental yang tidak bisa ditawar.

Pertama, independen dan tidak memihak. Begitu kita berpihak, saat itu juga kita kehilangan legitimasi;

Kedua, lakukan audit, investigasi, dan pengawasan kebijakan. Kerja kita harus berbasis data, fakta, dan analisis. Bukan opini. Bukan asumsi;

Ketiga, tegakkan disiplin dan bertanggung jawab. Organisasi ini harus rapi, terukur, dan profesional;

Keempat, buka saluran pengaduan resmi atas nama LPKAN Indonesia dan harus punya medsos karena teknologi terus berkembang pesat jadi Masyarakat harus tahu ke mana melapor—dan kita wajib menindaklanjuti;

Kelima, koordinasi lintas lembaga dan eskalasi kepada seluruh penegak hukum. Kita bukan bekerja sendiri. Kita bagian dari sistem penegakan hukum, saya berharap pencegahan tindak pidana korupsi harus di terus menerus disosialisasikan oleh seluruh aparat penegak hukum secara konsisten khususnya KPK baik di kementrian, lembaga, pemerintah propinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia;

Keenam, jaga agar LPKAN tidak menjadi alat politik. Sekali masuk ke politik praktis selesai. Karena kepercayaan publik akan runtuh seketika;

Ketujuh, Konsisten tetap semangat dalam kebaikan mampu mengupgrading menyesuaikan dengan perkembangan, karena Negeri ini bukan pemberian atau hadiah dari penjajah tetapi amanah, titipan anak cucu kita semua.

Saya tidak ingin LPKAN Indonesia besar karena nama. Saya ingin LPKAN besar karena keberanian dan kepercayaan. LPKAN Indonesia harus menjadi, Suara yang tidak bisa dibungkam, mata yang tidak bisa ditutup, dan hati yang tidak bisa dibeli.

Kita tidak mencari musuh. Tapi kita juga tidak takut menghadapi siapa pun yang merusak integritas negara dan cita cita luhur para pendiri bangsa. Dan ingat! Sejarah tidak mencatat orang yang aman. Sejarah mencatat orang yang berani.

Maka hari ini saya mengajak: Jangan takut. Jangan ragu. Dan jangan pernah mundur dari kebenaran. Karena ketika integritas runtuh, yang hancur bukan hanya lembaga tetapi masa depan bangsa ini.

Melalui pelantikan dan forum talkshow ini, saya berharap lahir gagasan-gagasan tajam, konstruktif dan solusi konkret. Kita tidak boleh berjalan biasa-biasa saja di tengah tantangan yang luar biasa. LPKAN Indonesia harus hadir sebagai, kekuatan moral, kekuatan intelektual, dan kekuatan sosial dalam mengawal kinerja aparatur negara.

Saya mengajak seluruh jajaran LPKAN Indonesia: Jaga marwah organisasi. Jaga integritas. Dan jangan pernah takut berdiri di jalan kebenaran. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling aman, tetapi siapa yang paling berani menjaga nilai cita cita bangsa. (bas)

PROBOLINGGO, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi melaksanakan groundbreaking penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo, Senin (13/4).

Didampingi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kemenhut Satyawan Pudyatmoko, Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha, Bupati Probolinggo Mohammad Haris, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar dan Forkopimda Jatim, Gubernur Khofifah optimistis JKLT akan mentransformasi kawasan wisata TNBTS menjadi lebih tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Terutama karena JLKT ini akan menjadi penghubung antar wilayah di sekitar kaldera Bromo, sekaligus alternatif distribusi wisatawan agar tidak terpusat pada satu titik. Dengan demikian, tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi dan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Gubernur Khofifah menambahkan, program ini merupakan sinergi TNBTS dan Kementerian Kehutanan dalam mengharmonisasikan kekuatan daya dukung alam dan lingkungan. Tak kalah pentingnya juga bagaimana menjaga ekosistem mulai adat, budaya yang menjadi bagian dari penyangga dan pengawal pelestarian Bromo Tengger Semeru.

“Kita bersyukur JLKT ini ketemu dengan programnya TNBTS dan Kementerian Kehutanan. Lalu kita harmonisasikan dengan apa yang menjadi kekuatan adat pada Suku Tengger ini, ketemulah rute-rutenya,” kata Gubernur Khofifah.

“Bagaimana JLKT ini bisa menjadi bagian dari penguatan daya dukung alam, daya dukung lingkungan itu tetap terjaga. Kalau dari ekosistem Bromo Tengger Semeru, disini ada adat, budaya yang menjadi bagian dari penyangga dan pengawal pelestarian. Berikutnya tentu sumber ekonomi yang bisa dihasilkan dari proses maksimalisasi wisatawan dalam maupun luar negeri,” tambahnya.

Ia kemudian menjelaskan, penataan ini mencakup pembangunan jalur sepanjang kurang lebih 13 kilometer dengan lebar 18 meter, dilengkapi dengan 3 titik rest area, 4 titik kantong parkir, 9.725 patok pembatas jalur, serta 60 sumur resapan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

“Kalau dihitung ada 13 km, kita butuh 9 ribu lebih patok, kita tidak melakukan pengaspalan karena kita menjaga daya dukung alam dan daya dukung lingkungan. Itu kita juga merespon banyak sekali yang menyampaikan untuk kebutuhan rest room,” ungkapnya.

“Ada 3 rest area rencananya dan rest room ada dimasing-masing area. Mudah mudahan jumlahnya cukup untuk bisa memberikan layanan kepada wisatawan. Kita juga siapkan sumber airnya supaya bisa cover kebutuhan di 3 rest area itu. Ada juga area parkir, harapannya wisatawan bisa menikmati indahnya Bromo,” tambahnya.

“Mari kita kawal bersama pembangunan ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kawasan dan masyarakat sekitar. Kami optimis ke depan Jalur Lingkar Kaldera Tengger akan menjadi wajah baru pengelolaan kawasan Bromo yang lebih tertib, lebih berkelas, dan berdaya saing global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal,” jelasnya.

Secara khusus Khofifah pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas program Kementerian Kehutanan yang terus berkomitmen kuat menjaga sekaligus mengoptimalkan kawasan konservasi sebagai ruang hidup bersama. “Jadi ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya besar menghadirkan model pengelolaan kawasan konservasi yang modern tanpa mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun sepenuhnya mendukung arah kebijakan pembangunan kehutanan nasional. Bahwa pembangunan di kawasan konservasi harus dilakukan secara bijak, tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan, tetapi juga perlindungan ekosistem, penguatan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Dengan adanya penataan ini maka akan mewujudkan transformasi tata kelola destinasi wisata alam menuju arah yang lebih tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan,” lanjutnya.

“Mari kita kawal bersama pembangunan ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kawasan dan masyarakat sekitar. Kami optimis ke depan Jalur Lingkar Kaldera Tengger akan menjadi wajah baru pengelolaan kawasan Bromo yang lebih tertib, lebih berkelas, dan berdaya saing global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal,” jelasnya.

Resmikan Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih untuk Wisatawan Kawasan Bromo

Tak hanya itu, di kesempatan ini Gubernur Khofifah meresmikan sarana prasarana air bersih sebagai wujud dukungan Pemprov Jatim untuk menunjang kenyamanan wisatawan Kawasan Bromo Tengger Semeru.

Diketahui, tangki air berkapasitas 12.000 liter disiapkan untuk melayani kawasan rest area Watu Gede dan Cemoro Lawang dengan kebutuhan sekitar 11.000 liter per hari yang bersumber dari mata air Pusung Jantur dan Widodaren.

Dengan adanya pembangunan JLKT dan penyediaan sarana air bersih, Gubernur Khofifah menyebut hal ini menjadi bagian dari visi besar pariwisata berkelanjutan Jawa Timur yang berpijak pada tiga pilar utama, yakni pelestarian lingkungan, penguatan budaya lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kita ingin membangun Bromo dengan cara yang benar. Alamnya harus lestari, budayanya harus kuat, dan masyarakatnya harus sejahtera,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kawasan Bromo merupakan ruang hidup bersama yang mencakup kepentingan konservasi, nilai adat masyarakat Tengger, aktivitas ekonomi, serta tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan secara disiplin, akuntabel, tepat mutu, dan tepat waktu tanpa mengurangi nilai ekologis maupun budaya kawasan.

Di akhir sambutannya, Khofifah secara resmi memulai pembangunan JLKT sekaligus meresmikan sarana prasarana air bersih kawasan Kaldera Bromo. “Dengan memohon ridha Allah SWT, Groundbreaking Penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan keberlanjutan kawasan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kemenhut Satyawan Pudyatmoko menyampaikan, JLKT menjadi penguat daya dukung alam, lingkungan sekaligus membangun harmoni diantara tokoh adat budaya Tengger. “JLKT ini bagaimana kita membangun harmoni dengan kekuatan adat dan budaya, menyiapkan format titik kekuatan spiritual dan adat suku Tengger supaya tetap terjaga,” kata Satyawan.

“Ini komitmen kita bersama, semoga menjadi hal yang bisa berjalan dengan baik. Desainnya terencana dengan baik, terintegrasi dengan UMKM, rest area, dan jalur wisata,” tutupnya. (hms/red)