Bakhtiar Sitorus

Surabaya, Teropong – Korem 084/Bhaskara Jaya menggelar Lomba Karya Jurnalistik dan Media Sosial untuk mendokumentasikan berbagai cerita di balik pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar (KBSB) TNI AD untuk Rakyat di Pulau Madura. Lomba ini terbuka bagi wartawan dan masyarakat umum mulai 12 Juli hingga 22 Agustus 2026.
‎Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Kohir, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang kolaborasi untuk menghadirkan kisah-kisah yang lahir dari kedekatan prajurit dengan masyarakat.
‎”Kami ingin masyarakat melihat Karya Bakti Skala Besar apa adanya, melalui cerita-cerita yang jujur, humanis, dan memberi inspirasi. Di balik setiap kegiatan, ada gotong royong, kepedulian, dan harapan yang tumbuh bersama rakyat,” kata Brigjen TNI Kohir, Minggu (12/07/2026)
‎Menurut Danrem, media memiliki peran penting dalam merekam berbagai perubahan yang terjadi selama pelaksanaan KBSB. Karena itu, lanjutnya, keterlibatan wartawan, kreator konten, dan masyarakat diharapkan mampu memperkaya sudut pandang mengenai pengabdian TNI AD di tengah kehidupan warga.
‎Peserta dapat mengangkat beragam tema, mulai dari gotong royong membangun desa, pelayanan kesehatan, pengabdian sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kisah-kisah human interest yang memperlihatkan kedekatan prajurit dengan warga.
‎‎Lomba dibagi dalam dua kategori, yakni karya jurnalistik untuk media cetak dan media daring, serta video kreatif untuk media sosial. Pihaknya juga menghadirkan Dewan juri berasal dari unsur Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Timur, dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur.
‎‎”Kami berharap lahir karya-karya yang tak hanya informatif, tetapi juga mampu menggambarkan nilai kemanusiaan, semangat gotong royong, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itulah esensi yang ingin kami hadirkan melalui kegiatan ini,” ujar Kohir.
‎Pemenang akan diumumkan pada puncak penutupan Karya Bakti Skala Besar TNI AD untuk Rakyat di Pulau Madura. Setiap juara di masing-masing kategori akan memperoleh trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. (Penrem084/red)

BEKASI , TEROPONG – Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) memastikan Kejuaraan Nasional Muaythai Indonesia 2026 yang pada tahun ini mengusung nama Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 siap diselenggarakan di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Penataran Wasit, Juri, dan Pelatih pada 2–4 Agustus 2026 di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi, dilanjutkan dengan Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 pada 5–10 Agustus 2026 di GOR Abdu Rosyad, Kota Bekasi.

Kejuaraan yang diperkirakan diikuti sekitar 500 atlet dari seluruh Indonesia ini menjadi ajang pembinaan nasional sekaligus pencarian bibit-bibit atlet terbaik menuju level internasional.

Berbagai aspek, mulai dari kesiapan teknis pertandingan, administrasi, hingga fasilitas penunjang bagi atlet dan ofisial kini memasuki tahap finalisasi sebagai bagian dari komitmen PBMI menghadirkan kejuaraan nasional yang profesional dan berkualitas.

PBMI juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Dukungan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto beserta jajaran pemerintah daerah, termasuk KONI Kota Bekasi, dinilai menjadi modal penting agar Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 dapat berlangsung sukses, aman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta.

Ketua Umum PB Muaythai Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa seluruh persiapan berjalan sesuai rencana dan PBMI optimistis Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 siap digelar dengan standar penyelenggaraan yang semakin baik.

“Kejurnas bukan sekadar ajang perebutan medali, tetapi bagian penting dari proses pembinaan atlet nasional. Kami ingin memastikan setiap atlet memperoleh pelayanan, fasilitas, dan kesempatan bertanding yang terbaik sehingga mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang kelak mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional,” ujar LaNyalla.

Wakil Ketua Umum PBMI Bidang Prestasi, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sangga Buana, mengatakan persiapan pra-event saat ini telah memasuki tahap pemantapan.

“Persiapan pra-event Kejuaraan Nasional Muaythai terus kami sempurnakan. Koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, dan dukungan dari Wali Kota Bekasi beserta jajarannya, termasuk KONI Kota Bekasi, sangat baik,” ujar Evi.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, PB Muaythai Indonesia akan menggelar Penataran Wasit, Juri, dan Pelatih pada 2–4 Agustus 2026 di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi. Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh perangkat pertandingan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional sebelum pelaksanaan kejuaraan pada 5–10 Agustus 2026.

Sekretaris Jenderal PB Muaythai Indonesia, Azwan Karim, menegaskan bahwa seluruh persiapan dilakukan dengan menempatkan kepentingan atlet sebagai prioritas utama.

“Pembinaan atlet tidak hanya dilakukan di atas ring, tetapi juga melalui penyelenggaraan kejuaraan yang profesional. Karena itu kami memastikan setiap aspek, mulai dari perangkat pertandingan hingga pelayanan kepada seluruh kontingen dipersiapkan sebaik mungkin agar atlet dapat fokus menampilkan kemampuan terbaiknya. Kejurnas ini kami harapkan menjadi panggung lahirnya atlet-atlet masa depan Indonesia,” kata Azwan.

Saat ini panitia juga memfokuskan perhatian pada proses entri nomor pertandingan serta pendataan kelas yang akan diikuti seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) Muaythai se-Indonesia. Langkah tersebut diperlukan agar penyusunan jadwal pertandingan dan seluruh kebutuhan teknis dapat dipersiapkan secara matang.

“Kami sekarang fokus pada entri berdasarkan nomor pertandingan sekaligus memastikan nomor kelas yang akan diikuti setiap Pengprov. Kami meminta seluruh Pengprov di Indonesia agar segera mendaftarkan atletnya,” tegas Evi.

Dengan persiapan yang terus berjalan, PB Muaythai Indonesia optimistis penyelenggaraan Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 di Kota Bekasi akan menjadi kompetisi nasional yang berkualitas, memperkuat pembinaan atlet, sekaligus melahirkan petarung-petarung terbaik Indonesia menuju prestasi internasional. Diperkirakan sekitar 500 atlet dari berbagai Pengprov Muaythai se-Indonesia akan ambil bagian dalam kejuaraan nasional tersebut. (*/red)

JAKARTA, TEROPONG – Terkait pengadaan tahun 2025 yang ada di Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan diduga jadi bancaan oleh beberapa oknum. Hal ini dikatakan B. Sitanggang, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SISIR DPW DKI Jakarta kepada TEROPONG belum lama di Area Polda Metro Jaya saat menghantarkan laporan Aduan Masyarakat.

B. Sitanggang mengatakan, dimana ada beberapa jumlah kegiatan tahun 2025 yang diduga jadi ajang KKN di Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat yang di Kepalai oleh Selamat Riyadi. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Subdit V Tipikor Polda Metro Jaya supaya segera respon cepat laporan aduan masyarakat, imbuh Ketua LSM SISIR ini.

B. Sitanggang juga mengatakan, adapun beberapa kegiatan tahun 2025 yang diduga jadi ajang KKN, diantaranya: Pengadaan Ban KDO Operasional Rp.545.555.217,-; Pengadaan Accu KDO/KDO Khusus Rp.529.986.553,-; Pengadaan BBM KDO dan KDOK Rp.27.216.850.956,-; Pengadaan Kaos Lapangan dan Sepatu Boot Rp.990.800.365,-; Pengadaan Pakaian Teknik dan Rompi Rp.7.292.221,-; Pengadaan Safety Shoes dan Sepatu Dinas Lapangan Rp.240.970.455,-; Pakaian Dinas Lapangan dan Sarung Tangan Rp.209.115.631,-; Pengadaan Tong Sampah Pilah 3 HDPE Rp.524.284.096,-; Pengadaan Tong Sampah Pilah Stainless Rp.240.408.392,-; Pengadaan Toilet Portable Rp.621.999.997,-; Pengadaan Timbangan Untuk Kegiatan Bank Sampah Rp.709.747.991,-; Pengadaan Karung Plastik Untuk Pemilahan Sampah Rp.152.605.600,-; Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Bank Sampah Rp.475.708.905,-; Pengadaan Kontainer Truk Sampah Untuk Pengangkutan di Rumah Susun Rp.313.873.579,-; Pengadaan Ban KDO/KDO Khusus Rp.6.804.309.926,-; serta sejumlah Pemeliharaan Kendaraan yang mencapai miliaran rupiah.

Kepala Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, Selamat Riyadi, saat akan dikonfirmasi oleh TEROPONG sayang tidak berhasil alias tidak dapat ditemui. Ketika dihubungi melalui selulernya pun tidak ada tanggapan sama sekali. (benny)

JAKARTA, TEROPONG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit V Tipikor Polda Metro Jaya diminta supaya melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan tahun anggaran 2025 yang ada di Suku Dinas Bina Marga Jakrta Selatan yang di Kepalai oleh Rifki Rismal. Ada dugaa pengelolaan anggaran pada beberapa paket kegiatan diduga jadi ajang KKN antara oknum Sudin Bina Marga Jakarta Selatan dengan oknum Penyedia Binaan selama ini. Hal ini dengan tegas dikatakan oleh B. Sitanggang, Ketua LSM SISIR DPW DKI Jakarta belum lama ini kepada TEROPONG sesuai memberi laporan Aduan Masyarakat ke Polda Metro Jaya.

B. Sitanggang mengatakan, adapun sejumlah kegiatan tahun anggaran 2025 yang diduga jadi ajang KKN terkait pelaksanaan dilapangan maupun secara administrasi yang ada di Sudin Bina Marga Jakarta Selatan, sebagai berikut: Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, Trotoar dan Bangunan Pelengkapnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pengadaan Bahan Hotmix dan Emulsi) Rp.7.211.697.400,-; Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pekerjaan Konstruksi – Jl. Wijaya 2 (Lanjutan) Sisi Utara) Rp.6.556.192.265,-; Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pengadaan Barang Armature Smart System) Rp.6.590.268.000,-; Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pekerjaan Konstruksi – Jl. Darmawangsa Raya Zona 3 dan Tebet Utara 1) Rp.5.423.255.315,-; Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Orang di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pekerjaan Konstruksi – Tahap 1) Mampang Prapatan, Tebet, Kebayoran Baru, Setiabudi) Rp.5.215.104.840.-; serta Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pekerjaan Konstruksi – Tahap 2 Zona 1) Rp.4.254.297.227.-.

Terkait aduan atau laporan dari LSM SISIR ini, Rifki Rismal Kasudin Bina Marga Jakarta Selatan maupun Heru Suwondo Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta sat akan dikonfirmasi oleh Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG beberapa waktu lalu, sayang tidak berhasil alias tidak dapat dikonfirmasi. (benny)

JAKARTA, TEROPONG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diminta supaya turun untuk melakukan penyelidikan terhadap Tata Kelola Perparkiran di DKI Jakarta. Yang mana tata Kelola perparkiran ini, menurut B. Sitanggang, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SISIR diduga jadi ajang KKN dari tingkat bawah sampai tingkat pimpinan yang ada di UP. Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang di Kepalai Massdes Arouffy, ujar B. Sitanggang sembari menambahkan, belum lama ini disaat heboh–hebohnya dalam penindakan Parkir Liar yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dibeberapa titik Wilayah yang ada di DKI Jakarta.

Adapun banyaknya Juru Parkir yang diduga binaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang terkesan diduga di 5 wilayah (Satuan Pelaksana) diduga menjadi mesin pencetak uang yang diduga juga melakukan pembiaran Parkir Liar beberapa objek Parkir seperti di sepanjang Cililitan – Cawang, area Kelapa Gading, sepanjang Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur, serta Pasar Pramuka. Terhadap Lokasi parkir tersebut, kata B. Sitanggang, yang mana sebelumnya setiap Lokasi diberikan alat mesin Parkir dan sekarang hanya menjadi barang rongsok, seperti salah satunya dekat Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur. Hal ini sangat ironis dimana DKI Jakarta melalui UP. Perparkiran DKI Jakarta diduga bisa meraup miliaran rupiah setiap tahunnya, tgas B. Sitanggang.

Terkait hal tersebut diatas, Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat akan dikonfirmasi sayang tidak dapat ditemui, dengan alasan sedang Rapat di DPRD DKI Jakarta di Balai Kota. (benny)

JAKARTA, TEROPONG – Kinerja Kejaksaan Agung yang lagi semangat–semangatnya memberantas sejumlah Korupsi di Indonesia membuat masyarakat memberikan nilai plus. Hal ini dikatakan B. Sitanggang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SISIR DPW DKI Jakarta kepada TEROPONG belum lama ini.

Adapun juga terkait sejumlah anggaran/kegiatan tahun 2026 yang ada di Unit Pengelola Sistem Pengedalian Lalu Lintas (UP SPLL) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menurut B. Sitanggang, yang mana pengelolaannya diduga jadi bacaan. Oleh karen itu, dia meminta supaya Kejaksaan Agung yang di pimpin oleh ST. Burhanuddin untuk melakukan pengawasan maupun penyelidikan (lidik).

B. Sitanggang menambahkan, sejumlah kegiatan tahun anggaran 2026 yang menjadi perhatiaan dan diduga ajang KKN, dimana nyaris setiap tahunnya kegiatan ini berjalan bagaikan aliran air yang cukup besar serta diduga beberapa oknum Kejaksaan diduga ikut serta dilibatkan dalam pengawasan kegiatan yang ada di UP SPLL Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sehingga ada dugaan oknum yang diduga terlibat dalam permainan ini terkesan kebal hukum, imbuh B. Sitanggang.

Adapun kegiatan 2026 jadi perhatiaan, ujar B. Sitanggang, diantaranya: Penyediaan Jaringan Komunikasi ITS 90 Lokasi Rp.32.852.665.440,-; Penyediaan Jaringan Komunikasi Alat Pengendalian dan Pemantauan Lalu Lintas 170 Lokasi Rp.3.803.049.600,-; Penyediaan Jaringan Komunikasi Alat Pengendalian dan Pemantauan Lalu Lintas 100 Lokasi Rp.2.237.088.000,-; Pengembangan ITCS (Intelligent Traffic Control System) Rp.111.158.853.232,-; Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Rp.2.907.907.840,-; Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Lampu Penyeberangan Orang Rp.4.386.200.672,-; Penyediaan Jaringan Komunikasi ITCS 25 Lokasi Rp.9.125.740.400,-; dan Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) Rp.7894.341.600,-.

Terkait beberapa paket kegiatan di UP SPLL yang disorot oleh LSM SISIR tersebut, Watrtawan Media Cetak & Online TEROPONG mencoba melakukan konfirmasi kepada Edy Sufaat Kepala UP SPLL Dinas Perhubungan DKI Jakarta sayang belum berhasil alias belum bisa ditemui.

Sementara B. Sitanggang dari LSM SISIR DPW DKI Jakarta, berharap kepada Pramono Anung selaku  Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). (benny)

Sidoarjo, Teropong – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Dijnas Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 2026 ini telah mengalokasikan anggaran APBD 2026 dengan pagu Rp.8.500.000.000,-/HPS Rp.6.634.423.453,17,- untuk paket pekerjaan konstruksi “Rehabiliutasi SMPN 3 Waru.

Paket dengan kode tender: 10131959000 ini dimana padaa saat tender terdapat 96 perusahaan penyedia jasa konstruksi yang ikut mendaftar sebagai peserta tender/lelang. Namnun pada saat tahap penawaran, terdapat hanya 6 (enam) perusahaan penyedia jasa yang melakukan penawaran, yaitu:

1. Safa Arta Anugerah, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.533.955,53;
2. Kalindo, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.538.762,54;
3. Jaya Mulia, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.538.762,54;
4. PT, Garuda Bagus Raya, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.450.921.907,25;
5. Indokon Raya, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.992.220.034,53; dan
6. Pilar Anugerah Gemilang, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.6.369.046,515,04.

Namun pada tahap evaluasi penawaran, oleh Panitia Lelang menyebutkan PT. Indokon Raya (penawar urutan ke 5,red), dinyatakan sebagai Pemenang Tender, dengan harga penawaran / penawaran terkoreksi Rp.5.992.220.034,53, harga negosiasi Rp. 5.978.172.966,82.

Sedangkan Safa Arta Anugerah, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.533.955,53 (penawaran urutan 1,red) tidak lolos dengan alasan: 1) tidak menyampaikan bukti kepemilikan alat untuk peralatan dump truck, truck molen, excavator, concrete pump dan theodolith sehingga tidak sesuai dengan BAB III IKP 28.13 poin b angka 2 huruf b). 2) tidak menyampaikan SIA SIO untuk untuk peralatan excavator sehingga tidak sesuai dengan BAB IV LDP poin F angka 6. 3) tidak menyampaikan surat dukungan untuk meterial penutup plafond PVC, Beton ready mix, besi beton, ACP dan aluminium sehingga tidak sesuai dengan BAB IV LDP poin F angka 6. (3) tidak menyampaikan daftar riwayat hidup atau referensi kerja dari pengguna jasa untuk personil manajerial pelaksana sehingga tidak sesuai dengan BAB III IKP 28.13 poin b angka 2 huruf c). 4) tidak menyampaikan UJI KIR untuk peralatan concrete pump, trucmk molen dan dump truck sehingga tidak sesuai dengan BAB IV LDP poin F angka 6. 5) tidak menyampaikan dokumen RKK sehingga tidak sesuai dengan BAB III IKP 28.13 poin b angka 2 huruf e). 6) tidak menyampaikan sertifikat kalibrasi untuk peralatan theodolit sehingga tidak sesuai dengan BAB IV LDP poin F angka 6.

Begitu juga CV. Kalindo, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.538.762,54 (penawar urutan ke 2,red) tidak lolos dengan alasan: 1) Setelah dilakukan klarifikasi terhadap penerbit UJI KIR untuk peralatan dump truck tidak kapasitas untuk peralatan tersebut tidak terklarifikasi sehingga tidak sesuai dengan BAB IV LDP point F.2. 2) Kapasitas untuk peralatan truk molen melebihi yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB III LDP point F.2. 3) Kapasitas untuk salah satu peralatan excavator kurang dari yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB III LDP point F.2. 4) Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pemberi dukungan untuk material Penutup plavon PVC, dinyatakan tidak sesuai sehingga tidak sesuai dengan IKP 28.13 point b. angka 2 huruf b.

Begitu juga CV. Jaya Mulia, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.307.538.762,54 (penawar urutan ke 3,red) dinyatakan tidak lolos dengan alasan: 10. Tidak melampirkan surat penunjukan distributor untuk material ACP dari pabrikan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan didalam BAB IV LDP point F.6. 2). Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pemberi dukungan untuk material ACP dan material Penutup plavon PVC, dinyatakan tidak sesuai sehingga tidak sesuai dengan IKP 28.13 point b. angka 2 huruf b.

Begitu juga PT, Garuda Bagus Raya, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.5.450.921.907,25 (penawar urutan ke 4,red) tidak lolos dengan alasan: 1). Kapasitas untuk peralatan Truk Molen melebihi yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB IV LDP point F.2. 2). Kapasitas untuk salah satu peralatan Excavator kurang yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB IV LDP point F.2. 3). Tidak menyampaikan SIA untuk alat Excavator yang masih berlaku tetapi hanya menyampaikan bukti pemeriksaan Berdasarkan hasil klarifikasi penerbit SIA menyatakan untuk surat keterangan SIA belum terbit sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB IV LDP point F.6 dimana SIA memenuhi persyaratan apabila Masih berlaku pada tanggal pembukaan Penawaran dan diterbitkan oleh Kemnaker/Dinas tenaga kerja/Instansi Pemerintah.

Begitu juga Pilar Anugerah Gemilang, dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.6.369.046,515,04 (penawara urutan ke 6,red) diyatakan tidak lolos dengan alasan: 1) Kapasitas untuk peralatan Truk Molen melebihi yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB IV LDP point F.2. 2) Kapasitas untuk salah satu peralatan Excavator kurang yang dipersyaratkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam BAB IV LDP point F.2. 3) Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pemberi dukungan untuk material Penutup plavon PVC, dinyatakan tidak sesuai sehingga tidak sesuai dengan IKP 28.13 point b. angka 2 huruf b. 4) Tidak melampirkan surat penunjukan distributor untuk material Besi Beton dari pabrikan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan didalam BAB IV LDP point F.6.

Dan menurut LPSE, jadwal penandatanganan kjontrak untuk paket pekerjaan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sidoarjo ini adalah tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 22 Juli 2026.

Menurut sumber data yang berhasil dikutip Wartawan Media cetak & Online TEROPONG, pada paket pekerjaan Konstruksi “Rehabilitasi SMPN 3 Waru ini, ada beberapa pekerjaan, seperti:

A) Pekerjaan K3;

B) Pekerjaan Ruang Kelas Lantai 1 (pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan betojn, pekerjaan pasangan dan pekerjaan plafon, pekerjaan kusen dan daun pintu jendela, pekerjaan penggantung kunci, pekerjaan kaca, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan cat, pekerjaan sanitari, dan pekerjaan lain-lain).

C). Pekerjaan Ruang kelas lantai 2 (pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan plafon, pekerjaan kusen dan daun pintu jendela, pekerjaan penggantung dan kunci, pekerjaan kaca, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan cat, pekerjaan sanitari, dan pekerjaan lain-lain).

D). Pekerjaan Ruang Kelas Lantai 3 (pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan plafon, pekerjaan kusen dan daun pintu jendela, pekerjaan penggantung dan kunci, pekerjaan kaca, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan cat, pekerjaan sanitari, dan pekerjaan lain-lain).

E). Pekekrjaan Ruang Kelas Lantai 4 (pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan plafon, pekerjaan kusen dan daun pintu jendela, pekerjaan penggantung dan kunci, pekerjaan kaca, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan cat, pekerjaan sanitari, dan pekerjaan lain-lain).

F). Pekerjaan Halaman Paving dan Saluran (pekerjaan tanah dan pekerjaan pasangan).

G). Pekerjaan Pagar (Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, pekerjaan cat, pekerjaan lain-lain).

Terkait paket pekerjaan konstruksi ‘rehabilitasi SMPN 3 Waru ini, Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ketika dikonfirmasi melalui pesan whatssApp, Rabu sore (8 Juli 2026) tentang ada berapa ruang kelas yang dilakukan pekerjaan rehab?; Apa saya pekerjaan utama, dan pekerjaan minornya?; Berapa nomor SPMK nya dan nomor kontraknya?; Berapa hari kalender masa pelaksanaannya?; Berapa prosen uang muka yang akan si cairkan?; Apa jaminan uang muka dari si Penyedia Jasa?; dan Kapan pelaksanaan PHO/ ST 1 di lakukan?. Namun sayang hingga berita ini di publish, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tidak ada balasan sama sekali.

Diharapkan masyarakat, baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun media massa ikut memantau atau menelusuri paket pekerjaan konstruksi “Rehabilitasi SMPN 3 Waru ini agar tepat sasaran, dan ada transparansi (papan nama pekerjaan/proyek di lokasi, red) (bas)