Sidoarjo, sknteropong.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serius membenahi tata kelola parkir. Komitmen itu diwujudkan melalui digitalisasi pembayaran dan peningkatan disiplin petugas. Tujuannya, meningkatkan transparansi pengelolaan parkir sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, seluruh juru parkir harus mematuhi ketentuan penyetoran retribusi serta memberikan pelayanan yang santun kepada masyarakat. “Kita terus meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaannya harus lebih baik dan transparan agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan,” ujar Subandi saat memimpin apel dan pengarahan kepada seluruh juru parkir di GOR Sidoarjo, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, pembagian pendapatan parkir telah disepakati sebesar 40 persen untuk juru parkir dan 60 persen untuk pemerintah daerah. Ketentuan tersebut harus dipatuhi, termasuk kewajiban menyetorkan retribusi sesuai target setiap titik parkir.
Bupati juga meminta petugas mengedepankan kesantunan dan menghindari perselisihan dengan pengguna jasa parkir. Petugas yang tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan akan dievaluasi hingga penghentian kerja sama. “Juru parkir harus melayani masyarakat dengan santun karena mereka merupakan mitra pemerintah daerah. Jika sudah diberikan dua kali peringatan tetapi tetap tidak memenuhi kewajiban, harus ada tindakan tegas,” tegasnya. Subandi memastikan pembayaran parkir secara nontunai melalui QRIS akan diterapkan secara bertahap. Targetnya, seluruh sistem parkir beralih ke digital pada 2027.
Pemkab Sidoarjo juga akan mengoptimalkan dashboard monitoring dan pemasangan kamera CCTV untuk memantau aktivitas serta penerimaan retribusi. “Pada 2027, semua parkir sudah menggunakan sistem non-tunai melalui QRIS. Dengan digitalisasi, kita bisa mengetahui potensi kebocoran dan tingkat kedisiplinan petugas secara lebih jelas,” katanya.
Subandi menambahkan, terhadap petugas yang tidak bersedia mengikuti digitalisasi, Pemkab Sidoarjo akan mengevaluasi. Bahkan, bisa dilakukan penghentian kerja sama. “Kalau tidak mau mengikuti sistem yang sudah ditetapkan, silakan mengundurkan diri. Daripada kita terus mengurusi persoalan yang tidak selesai-selesai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Budi Basuki menyampaikan, terdapat 175 titik parkir yang telah berkontrak dengan Dishub. Total 462 petugas, terdiri atas 175 juru parkir utama dan 287 juru parkir pembantu.
Menurut Budi, persoalan utama masih berkaitan dengan penyetoran retribusi yang belum sesuai target. Total tunggakan petugas parkir saat ini mencapai sekitar Rp900 juta.
Sekitar 80 persen titik parkir masih memiliki tunggakan dengan nominal bervariasi dan segera dituntaskan. “Secara umum tidak ada kendala serius. Namun, masih ada petugas yang menyetor tidak sesuai target. Jika surat peringatan tidak diindahkan, petugas dapat diberhentikan, sedangkan kewajiban tunggakannya tetap diproses,” jelas Budi.
Hingga Oktober 2026, realisasi pendapatan parkir mencapai sekitar Rp3 miliar dari target Rp4 miliar. Pada 2027, target tersebut direncanakan meningkat menjadi Rp5,1 miliar. Saat ini, digitalisasi telah diterapkan di dua titik, yakni kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan GOR Sidoarjo.
Dishub juga mencatat sekitar 24 titik parkir belum bekerja sama dengan pemerintah daerah dan akan terus didorong masuk dalam pengelolaan resmi. Tidak hanya menyiapkan sanksi, Bupati Subandi menjanjikan penghargaan bagi juru parkir yang mampu memenuhi target dan mendukung implementasi sistem digitalisasi. “Kalau target terpenuhi dan sistem berjalan baik, saya akan berikan reward kepada teman-teman juru parkir. Kita ingin membangun budaya kerja yang disiplin, tetapi juga memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi,” pungkasnya.
Usai memberikan pengarahan, acara dilanjutkan dengan pembagian bantuan sembako kepada para jukir serta sesi foto bersama. (kom/red)
