Koran Digital

Ach. Nurul Huda

SAMPANG, TEROPONG – Dugaan adanya campur tangan mantan Klebun, Pj Kepala Desa (Kades) Somber Ach Nurul Huda, tidak bisa menjelaskan soal program yang ada di Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Senin (3/2/25).

Dugaan campur tangan mantan Klebun (D) yang lama, membuat Pj Kades Somber terkesan hanya menjadi boneka, apalagi kondisi kesehatannya saat ini menurun, akibat penyakit yang dideritanya, ditambah dengan persoalan Desa, yang membuatnya tertekan.

Pj Kades Somber, Ach Nurul Huda saat dikonfirmasi ditempat kerjanya, meminta agar menemui mantan Kades Somber. Bahkan ketika disinggung terkait program Dana Desa (DD), Huda terlihat bingung dan terkesan bengong.

“Maaf saya tidak bisa menjelaskan, silahkan langsung ke mantan Klebun aja, atau hubungi Rozi, yang tau tentang Desa Somber,” pintanya dengan raut wajah terkesan kebingungan.

Sementara Rozi, ketika di hubungi melalui telpon selulernya, tidak aktif. “Dihubungi melalui via WhatsApp tidak ada respon juga, yang ada hanya nada panggilan.”

Ditempat terpisah, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Sampang, Sudarmanto, meminta agar pembuktian data dilapangan, sehingga pihaknya bisa segera memanggil pihak yang bertanggung jawab dalam program tersebut.

“Kami minta data temuan dilapangan, sehingga dalam waktu dekat kami bisa melakukan klarifikasi terhadap Desa yang di maksud,” ujar Sudarmanto, yang saat ini menjabat Asisten I Pemkab Sampang.(pan)

JAKARTA, TEROPONG – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, bersama Kementerian, Lembaga Negara dan Gubernur se–Indonesia menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara digital.

DIPA dan TKD digital tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara simbolis di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12) siang.

Selain penyerahan DIPA dan TKD TA 2025, juga ada peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo sebagai upaya meningkatkan kinerja sistem e-Purchasing atau sistem pengadaan secara elektronik pemerintah melalui berbagai kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam transaksi atau belanja pemerintah.

Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera bergerak cepat dalam merealisasikan arahan Presiden untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran guna meningkatkan pembangunan menuju Indonesia maju, makmur dan Indonesia emas tahun 2045.

“Tentunya segala kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim akan berselaras dengan program kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, kita akan tancap gas lakukan percepatan optimalisasi penggunaan anggaran yang berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya saat di Istana Negara.

Adhy menambahkan, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 sendiri memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi serta perumahan.

Maka, lanjut dia, semuanya itu akan menjadi dasar kebijakan bagi pemprov bersama DPRD Jatim dalam menyusun program pembangunan Jawa Timur yang  bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim.

“Hal tersebut selaras dan sinergi dengan program yang dirancang pemprov bersama DPRD Jawa Timur, dimana dari anggaran APBD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 29,9 triliun, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi konsen kami dalam pembangunan Jawa Timur tahun 2025,” ungkapnya.

“Di bidang pendidikan kita alokasikan sebesar 32 persen dari APBD, sedangkan sektor kesehatan sebesar 19,4 persen. Semua alokasi ini melebihi dari Mandatory Spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, artinya kita sangat serius dalam peningkatan pembangunan kedua sektor ini,” terang Adhy menambahkan.

Lebih lanjut, kata Adhy, bahwa alokasi APBD Jatim TA 2025 sudah sejalan juga dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim, dimana  ’Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Tranformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’ menjadi tema RKPD Jatim tahun 2025.

Hal itu, nantinya akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan prioritas pembangunan Jawa Timur, antara lain  pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan, pembangunan karakter masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

“Seluruh anggaran yang kita belanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan dalam pelayanan dan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Semoga kebermanfaatannya dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia emas tahun 2045.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa APBN TA 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, namun tetap dengan kehati-hatian.

“Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pruden hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” tandasnya. (hms/red)