Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4). Dalam kesempatan ini Gubernur Khofifah mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pada rakor yang dihadiri Bupati / Wali Kota beserta Forkopimda Kabupaten Kota, Perhutani, BPBD Kabupaten Kota dan beberapa pihak terkait itu, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi sejak dini sebagai bagian dari upaya mitigasi yang lebih terukur dan terkoordinasi. “Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini,” ajak Gubernur Khofifah.

“Saya rasa penguatan dan materi-materi yang disampaikan pada rakor ini seperti Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Kementerian Pertanian RI, dari BMKG kelas I Juanda, Kapolda Jatim, dan narasumber lainnya bisa menjadi referensi penting bagi kita semua,” katanya.

Gubernur Khofifah menyebut, Rakor ini tidak hanya membahas potensi bencana, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah konkret dalam melindungi masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta untuk bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi.

Ia juga menginstruksikan agar memastikan distribusi air bersih tepat sasaran dan perkuat pemantauan titik api di wilayah rawan. “Materi-materi dari para narasumber, saya rasa detail sekali ya, Bupati / Wali Kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi,” ucapnya.

Gubernur Khofifah juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah, menggunakan air secara bijak dan aktif melaporkan potensi bencana kepada pemerintah daerah setempat. “Saya imbau masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya karhutla,” imbaunya.

Pasalnya Jawa Timur memiliki keragaman potensi bencana yang cukup tinggi mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Oleh sebab itu penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu melalui analisis tingkat bahaya, kerentanan, serta kapasitas daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023. “Mari kita kuatkan sinergi, percepat langkah, dan pastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif menghadapi musim kemarau tahun 2026,” ajaknya.

Data menunjukkan bahwa selama 2022 sampai dengan 2025, bencana yang terjadi di Jawa Timur 92 hingga 97 persen merupakan bencana hidrometeorologi. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perubahan iklim dan dinamika cuaca bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang sedang kita hadapi saat ini. “Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja hanya reaktif tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data,” tegasnya.

Di tahun 2026 sejak awal tahun hingga tanggal 31 Maret, telah terjadi 121 kejadian bencana alam, yang didominasi oleh angin kencang sebanyak 82 kejadian dan banjir sebanyak 27 kejadian. Bencana ini berdampak pada korban jiwa, kerusakan rumah, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.

Data tersebut menunjukkan pada triwulan pertama tahun 2026 dinamika bencana yang terjadi cukup tinggi, terutama pada masa pancaroba. Hal tersebut disebabkan perubahan iklim dan dinamika cuaca memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi kebencanaan di Jawa Timur. “Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua dan bersama kita lakukan antisipasi,” sebutnya.

Rilis BMKG menyebut musim kemarau tahun 2026 di Jawa Timur diperkirakan akan terjadi mulai bulan Mei di sebagian besar wilayah (56,9%), dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus yang mencakup sekitar 70,9% wilayah. Sementara periode kritis diprediksi akan terus meluas hingga mencapai 72,5% wilayah pada puncaknya.

“Durasi kemarau pada tahun ini juga diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” terangnya.

“Menurut BMKG kan terjadi peningkatan dampak kekeringan pada tahun 2026 dibanding tahun 2025,” ujarnya.

Di sisi lain Gubernur Khofifah mengatakan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan ketersediaan air, tetapi juga menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketika sumber air menurun dan vegetasi mengering, maka lahan menjadi sangat mudah terbakar dan menciptakan siklus bencana yang saling memperparah. “Karena kekeringan dapat memicu kebakaran, dan kebakaran memperburuk kerusakan lingkungan serta menurunkan daya dukung ekosistem ke depan,” ucapnya.

Di sisi lain dampak kekeringan juga berimplikasi langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Produktivitas lahan, terutama pada sawah tadah hujan, sangat rentan terhadap kondisi kemarau panjang. “Pengelolaan air dan strategi mitigasi kekeringan menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan di Jawa Timur,” tegasnya.

Gubernur Khofifah menambahkan bahwa dampak kemarau ini akan berpengaruh secara langsung pada sektor pertanian, khususnya lahan sawah, di mana pada awal kemarau sekitar 56,2% lahan terdampak, dan meningkat menjadi 76,7% atau sekitar 921 ribu hektare pada puncaknya.

Menurutnya kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan baku sawah di Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare, yang terdiri dari sekitar 59,6% sawah irigasi dan 40,4% sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menargetkan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026, dengan beberapa daerah seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, hingga Jember menjadi wilayah dengan target tinggi. “Penguatan manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis bulan Mei dan Agustus,” terangnya.

Berkaitan dengan penanganan karhutla dan kekeringan tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan strategi terpadu. Strategi ini akan dilakukan secara kolaboratif lintas sektor dan sinergi instansi kunci, antara lain BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, DLH serta perangkat daerah lainnya.

Strategi penanganan karhutla tersebut antara lain pencegahan dini melalui sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), respon cepat melalui operasi darat dan udara, pemulihan pasca-bencana melalui rehabilitasi lahan dan penegakan hukum yang tegas.

Sementara strategi mitigasi kekeringan lebih difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk dan embung, penyusunan peta desa rawan kekeringan, distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor strategis, dan fasilitasi pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.

Tidak berhenti di situ, Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa upaya antisipatif ini juga dikuatkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektor secara berkala, penetapan status siaga darurat sesuai kebutuhan, optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta Pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui Masyarakat Peduli Api (MPA). “Kolaborasi dan sinergi untuk antisipasi dampak bencana kemarau, kekeringan dan karhutla harus terus dikoordinasikan dan dikomunikasikan,” tutupnya.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur lantaran Pemprov Jatim dibawah kepemimpinan Gubernur Khofifah mampu menjadi contoh dalam penanganan bencana. Salah satunya penanganan bencana saat terjadi erupsi Semeru tahun 2025 dimana waktu itu tidak ada korban jiwa. “Itu adalah contoh konkret bahwa gunung meletus tidak ada korban, jangan salahkan alamnya, gunungnya tapi di situ ada upaya mitigasi yang kita lakukan” kata Raditya Jati.

Ia juga mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang memiliki rencana penanganan bencana turunan dari Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). Menurutnya hal tersebut penting agar dapat terintegrasi dari RPJMD Jawa Timur.

“Saya harap Jawa Timur ini menjadi contoh, untuk Indeks Resiko Bencana Jawa Timur yang memulai untuk seluruh Indonesia, Mari anggaran pra bencananya diperbesar, mitigasi dan pencegahannya diperbesar,” tuturnya.

Turut hadir dalam Rakor kali ini Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto, Ketua DPRD Jatim Ahmad Musyafak, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang juga moderator rakor, Ketua Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Kodam V/Brawijaya Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI Thomas Nifinluri, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Kementerian Pertanian RI Armansyah, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Surabaya Koordinator BMKG Jatim Taufiq Hermawan, Plh. Aspidum Kajati Jatim I Ketut Kasna Dedi. (hms/red)

Pamekasan , Teropong – M. Taufik, S.I.Kom., S.H., M.H., kuasa hukum keluarga almarhum Ustad Munaha, korban dugaan pembunuhan berencana di Desa Lesong, Kabupaten Pamekasan, menceritakan kepada Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia), Hartanto Boechori, melalui WhatsApp, Senin (6/4/2026), bahwa ia tengah mendatangi Kejaksaan Negeri Pamekasan bersama keluarga korban.

Ketua Umum Ormas ‘Madas Sedarah’ yang akrab disapa Bung Taufik itu menyebut, langkah tersebut bentuk koordinasi sekaligus penyampaian catatan kritis kepada jaksa. Ia menilai perkara itu serius dengan dakwaan primer pembunuhan berencana, sehingga dirinya mendorong tuntutan maksimal terhadap para terdakwa.

Dosen hukum di Universitas Unitomo itu mengingatkan agar penanganan perkara tetap profesional dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu dugaan keterlibatan oknum.

Menurutnya, pihaknya telah menyampaikan saran dan kritik untuk memperkuat konstruksi pembuktian demi menjaga keadilan bagi korban dan keluarga. Ia menambahkan, keluarga korban berharap aparat penegak hukum bekerja objektif, berintegritas, dan serius. Harapan serupa ditujukan kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang setimpal.

Peristiwa tersebut dinilainya sangat keji. Korban diduga dibunuh, dibakar, serta HPnya dihilangkan. Dalam persidangan, para terdakwa disebut memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak konsisten.

Disampaikan Bung Taufik, kehadirannya bersama istri dan keluarga korban, merupakan bentuk komitmen untuk terus mengawal proses hukum hingga benar-benar terwujud keadilan bagi keluarga almarhum Ustad Munaha. (red/*)

Surabaya, Teropong – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jawa Timur menggelar Sarasehan Lintas Suku dan Agama dalam Kebhinekaan di Gebu Minang Jalan Gayung Kebon Sari Surabaya, Sabtu sore (4/4/2026)
Dalam kwgiatan ini, hadir sejumlah tamu pimpinan FPK Kabupaten dan Kota, serta pejabat dari Bakesbangpol Propinsi Jatim, yang diwakili oleh Nurul Ansori, Sekretaris Bakesbangpol Jatim, mswakili, Eddy Supriyanto,Kepala Bakesbangpol Jatim.
sslain itu, FPK Jatim juga turut mengundang perwakilan para mahasiswa dari Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) dan Mahasiswa dari Kampus Telkom Surabaya.
Saat acara dimulai yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars FPK. Selanjutnya Ansori Sekretaris Bakesbangpol dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap Ketua FPK Jatim, Raden H. Mohammad Ali Zaini, maupun para pengurus yang disebut aktif dalam mengadakan kegiatan.
“Forum Pembauran Kebangsaan sebagai komunikasi bagi insan lintas suku, dan menghargai serta menghormati perbedaan yang ada. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan jangan sampai perbedaan seharusnya menjadi keindahan, justru berubah menjadi sumber perpecahan,” ujarnya.
“Mari kita jadikan nilai toleransi gotong royong dan saling menghargai sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat,” pesan Sekretaris Bakesbangpol Jatim ini.
Sementara itu, R.H. M. Ali Zaini dalam sambutannya, mengucapkan rasa syukur dengan terselenggaranya kegiatan ini.
Menurutnya Indonesia merupakan bangsa yang dianugerahi keberagaman luar biasa, mulai dari suku, agama, hingga budaya.
“Saya tak lupa mengucapkan rasa syukur karena keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kita juga harus menyadari bahwa potensi gesekan sosial bisa muncul kapan saja. Karena itu, perlu upaya bersama untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat,” kata sosok pria yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan rendah hati ini
Ketua FPK Jatim ini menambahkan, bahwa organisasi ini (FPK,red) dapat dibuat sarana komunikasi antar kelompok masyarakat, bahkan tak hanya sebagai wadah silaturahmi, namun termasuk ruang dialog yang inklusif dan berorientasi.
Menurut pria yang selalu aktif berpenampilan rapi serta dikenal bijaksana memimpin FPK Jatim inj, tak lupa mengatakan pentingnya keterlibatan tokoh agama dan masyarakat. Hal tersebut dianggap krusial, dalam menjaga kondusivitas serta memperkuat nilai-nilai kebhinekaan. Sebagaimana diketahui, melalui Sarasehan ini bisa memberikan manfaat nyata serta menjadi bagian dalam merawat persatuan dan kesatuan.
Dalam Sarasehan ini ada 3 nara sumber, masing-masing: 1) Dr. Asmirin Noor, S.E., M.M dengan materi “Merawat Persatuan dalam Keberagaman: Tantangan dan Strategi Kebangsaan”; 2) Muhammad Alyas, S.H., M.H dengan Materi ” Peran Tokoh Agama dalam Membangun Toleransi dan Harmoni Sosial”; 3) Sahlan Azwar, S.H, S.Pd, M.H, CLA, CRA dengan Materi “Penguatan Pembauran melalui Dialog Lintas Suku dan Budaya”.
Selain menyampaian materi dari ketiga narasumber, diadakan tanya jawab dan dialog interaktif. (bas)

SURABAYA, TEROPONG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memulai proses pemulihan bangunan sayap barat Gedung Negara Grahadi yang mengalami kerusakan akibat kebakaran karena bom molotov dalam peristiwa kerusuhan pada Agustus 2025 lalu.
Pemulihan ini dilakukan mengingat status bangunan tersebut sebagai cagar budaya yang wajib dilestarikan. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan Tim Cagar Budaya Pemerintah Kota Surabaya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memimpin langsung prosesi groundbreaking pemulihan bangunan sayap barat Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/4) pagi.
Groundbreaking dilakukan dengan mengelupas lapisan dinding bangunan yang sempat terbakar oleh Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi.
Sebelumnya, juga dilakukan doa bersama yang dipimpin Pengasuh Pondok Pesantren Ammanatul Ummah KH. Asep Saifuddin Chalim dan potong tumpeng bersama segenap kepala dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Jadi keadaan Grahadi ini sudah di dalam koordinasi sejak awal dengan tim dari cagar budaya. Kita ingin memastikan semaksimal mungkin ini mirip dengan aslinya. Kita memaksimalkan keserupaan dan kemiripan dengan bangunan aslinya. Meskipun tentu tidak bisa persis seperti aslinya,” ujar Gubernur Khofifah.
Lingkup pengerjaan pemugaran ini meliputi rekonstruksi atap, replikasi engsel, kusen, dan pintu, ekspos hasil ekskavasi arkeologi dan balok kayu, serta penataan ulang ruang-ruang yang terbakar.
Mengingat bangunan sayap barat Grahadi juga termasuk dalam bangunan cagar budaya, terdapat spesifikasi khusus dalam pemugaran ini yang bertujuan untuk mengembalikan gedung ke bentuk aslinya.
Salah satunya adalah pengerjaan bagian dinding yang menggunakan bahan atau material yang tidak bisa ditemukan di Indonesia, sehingga harus dikirim dari luar negeri. Material ini memiliki karakteristik khusus, sehingga tidak merusak struktur dinding lama.
“Jadi bangunan ini dibangun tanpa semen. Kapur yang digunakan itu sekaligus sebagai perekat. Dan ada beberapa konstruksi dan bagian-bagian lama yang existing, seperti kusen yang ada di sini, tidak akan dirombak,” jelas Gubernur Khofifah.
Ke depan, dirinya berharap seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki kesadaran akan pentingnya melestarikan cagar budaya. Sehingga, penjagaannya menjadi tugas setiap individu.
“Ke depan tentu kita harus memiliki rasa untuk bisa bersama-sama bertanggung jawab menjaga semua cagar budaya yang kita miliki. Bukan hanya di Grahadi, tapi semua cagar budaya yang ada di negeri ini. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk bisa menjaga dan melestarikan,” pesannya.
Pemulihan bangunan sayap barat Grahadi dimulai dengan identifikasi awal lewat pengumpulan batu bata, genteng, dan material lain dari gedung yang terbakar. Sehingga, pembangunan dapat menyamai bentuk sebelumnya.
“Proses ini sudah diidentifikasi dan dikawal oleh tim dari cagar budaya dan banyak elemen lainnya. Betapa identifikasi dan detail proses tadi tidak sederhana. Sehingga kita berharap bahwa ke depan tidak ada lagi cagar budaya yang kemudian dijadikan sasaran siapa pun,” tuturnya.
“Gedung-gedung yang terdampak ini adalah gedung-gedung yang harus kita lestarikan. Ini yang kita pulihkan adalah bangunan sayap barat Grahadi, bukan keseluruhan Grahadi. Maka kami mohon doa mudah-mudahan ini bisa selesai seperti yang sudah dijadwalkan oleh tim pemugaran ini,” pungkas Gubernur Khofifah.
Pemulihan bangunan sayap barat Gedung Negara Grahadi sendiri telah melalui proses kajian yang melibatkan tenaga ahli pemugaran, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Timur dan berbagai instansi terkait.
Berdiri sejak tahun 1810, pemugaran ditargetkan untuk menjaga nilai historis dengan menampilkan elevasi lantai asli melalui metode ekskavasi. Lantai tersebut memiliki peningkatan ketinggian sekitar 50 cm sejak awal pembangunan, sehingga nantinya lantai asli akan diekspos menggunakan lantai kaca sebagai media edukasi sejarah dan teknologi konstruksi masa lalu.
Masa pelaksanaan pemugaran dilakukan selama 210 hari kalender, terhitung mulai 30 Maret hingga 25 Oktober 2026. Nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp12.763.527.600 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Selain penggunaan material mortar khusus berbahan dasar campuran kapur dan mineral lain dari luar negeri dan elevasi lantai, pemulihan juga mencakup struktur atap yang diperkuat dengan penambahan ring balok untuk meningkatkan kekuatan hubungan antara atap dan dinding. Sementara lantai akan menggunakan material marmer yang disesuaikan dengan bangunan utama Grahadi.
Tak hanya itu, sistem proteksi kebakaran juga ditambahkan sebagai langkah mitigasi risiko kebakaran di masa depan. (hms/red)

SURABAYA, TEROPONG – Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan. Sebanyak 29.406 murid asal Jawa Timur dinyatakan lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026.

Berdasarkan pengumuman resmi data SNBP 2026 di snpmb.id yang dirilis Selasa (31/3), sebanyak 29.046 siswa asal Jawa Timur diterima dari total 108.122 pendaftar. Posisi kedua ditempati Jawa Barat dengan 18.365 siswa diterima dari 130.373 pendaftar, disusul Jawa Tengah dengan 16.326 siswa diterima dari 99.825 pendaftar.

Selanjutnya, Sumatera Utara berada di posisi keempat dengan 13.136 siswa diterima dari 57.270 pendaftar, serta Aceh di posisi kelima dengan 8.589 siswa diterima dari 20.442 pendaftar.

Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah siswa terbanyak diterima PTN jalur SNBP secara nasional, sekaligus mempertahankan posisi tersebut selama tujuh tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2019 hingga 2026.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa capaian ini merupakan indikator kuat meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jatim serta bukti keberhasilan berbagai program peningkatan mutu pendidikan yang terus diupayakan.

“Alhamdulillah, Jatim Terbanyak Lolos SNBP 7 Tahun Berturut-turut. Ini adalah kabar yang sangat membanggakan dan harus kita syukuri. Kita dianugerahi anak-anak hebat di Jatim. Capaian ini tidak hanya mencerminkan prestasi siswa, tetapi juga menunjukkan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang kita lakukan berjalan pada jalur yang tepat,” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah menjelaskan, jumlah pendaftar SNBP dari Jawa Timur mencapai 108.122 siswa, dengan tingkat penerimaan sebesar 27,20 persen. Alhamdulillah  Jawa Timur  secara jumlah absolut tetap menjadi yang tertinggi secara nasional. “Alhamdulillah, Jawa Timur konsisten menjadi yang tertinggi tingkat kediterimaan melalui SNBP. Ini menunjukkan daya saing siswa kita sangat kuat di tingkat nasional,” imbuhnya.

Hal ini, lanjut Khofifah, juga menjadi penegas bagi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan. Khofifah menilai, SNBP menjadi motivasi bagi siswa untuk terus meningkatkan prestasi akademik. Ia juga menyebut strategi pemetaan yang dilakukan sekolah terbukti efektif dalam meningkatkan peluang kelulusan dalam SNBP. “Pemetaan yang dilakukan sekolah mampu memberikan gambaran peluang, tingkat keketatan program studi, hingga perangkingan siswa. Ini menjadi kunci peningkatan penerimaan setiap tahun,” katanya.

Karena itu, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada para siswa dan guru atas capaian tersebut. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada para wali murid yang ikut mendukung prestasi anak-anaknya. “Terima kasih atas hasil belajar yang tekun  para murid dan bimbingan para guru yang telah mempertahankan prestasi sehingga Jawa Timur kembali menjadi yang tertinggi dalam SNBP 2026 tujuh tahun berturut turut,” ujarnya.

“Dan kepada anak-anakku yang Alhamdulillah bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi favorit, ini adalah awal dari perjalanan kalian. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga memiliki keseimbangan karakter kuat. Raih semua cita-cita kalian, lalu kembali dan berikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.*

Tak hanya unggul dalam SNBP, Jawa Timur juga menjadi provinsi terbanyak secara nasional yang lolos dengan pelamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Sebanyak 40.213 murid Jawa Timur pemegang KIP-K mendaftar SNBP, dan 8.915 diantaranya dinyatakan diterima.

Di bawahnya, Sumatera Utara mencatat 6.275 siswa diterima dari 24.030 pendaftar, Jawa Barat 5.572 siswa dari 39.559 pendaftar, Aceh 5.139 siswa dari 11.274 pendaftar, dan Jawa Tengah 4.778 siswa dari 35.089 pendaftar.

“Ini tentu kabar baik bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Karena ini mengecilkan gap yang ada dalam akses pendidikan tinggi. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak di Jawa Timur yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Program KIP-K adalah salah satu instrumen penting untuk itu,” tegasnya.

Terkait jalur KIP-K, Khofifah menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. “Melalui KIP-K, siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi dengan nyaman tanpa terbebani biaya,” jelasnya.

Gubernur Khofifah menambahkan, program tersebut membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk mewujudkan cita-cita mereka. Sebab, jalur KIP-K memberikan kesempatan murid-murid dari kurang mampu yang memiliki talenta luar biasa dari berbagai prestasi yang dimiliki. “Dengan keterbatasan, mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan harapan kedepan bisa meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya,” ucap Gubernur.

Gubernur Khofifah berharap, banyaknya penerimaan KIP-K ini akan mendorong pemerataan pembangunan SDM di Jawa Timur. Sehingga, anak-anak bahkan dari daerah pesisir dan pelosok bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kepada mereka yang belum lulus SNBP, Gubernur Khofifah meminta untuk tidak berkecil hati dan tetap mengusahakan PTN impian masing-masing. Pasalnya, masih ada penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur mandiri. Kalian adalah masa depan Jatim yang akan mewarisi tingkat estafet kepemimpinan ini. Teruslah berjuang. Insya Allah, kami akan terus mendampingi dan memberikan yang terbaik bagi putra-putri terbaik Jawa Timur,” pungkasnya. (hms/red)

SIDOARJO, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur bersama 36 kabupaten/kota se-Jatim, Senin (30/3). Sementara itu, Kota Surabaya dan Kabupaten Sumenep telah lebih dahulu menyampaikan LKPD.

Penyerahan ini menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Khofifah menegaskan bahwa seluruh daerah didorong untuk menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan agar mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai indikator kualitas  pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penyerahan LKPD merupakan bagian penting dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. “Jadi tadi mereka yang menyerahkan ada yang LKPD-nya tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Masing-masing punya style berbeda. Tapi saya rasa masing-masing akan memberikan bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dari program-program yang sudah dicanangkan oleh semua pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa proses penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 telah melalui tahapan reviu oleh inspektorat serta pemeriksaan interim oleh BPK. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.

Untuk itu, Gubernur Khofifah mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus melakukan penyempurnaan, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. “Tentu harapan kita semua ini Insya Allah akan bisa mencapai standar yang lebih baik lagi. Kita juga berharap ketika maksimalisasi sudah kita lakukan untuk melakukan tindak lanjut dari catatan hasil pemeriksaan, maka seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur semuanya nanti pada akhirnya akan bisa mencapai WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian,” tuturnya.

Selain aspek tata kelola keuangan, Khofifah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap berbagai dinamika global yang berpotensi berdampak hingga ke tingkat daerah. Ia menyoroti perlunya antisipasi terhadap potensi gangguan distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. “Ini bukan hanya terjadi karena apa yang kita lihat di Selat Hormuz, tetapi juga dampaknya ini bisa beragam, tidak hanya global, tapi nasional, bahkan lokal. Termasuk yang harus kita mitigasi adalah kelangkaan LPG,” ungkapnya.

Gubernur Khofifah juga meminta agar pengawasan distribusi bahan pokok di masyarakat terus diperkuat, sehingga stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga. “Maka proaktif dari seluruh kepala daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa ketersediaan aman. Mohon semua bisa dilakukan secara komprehensif, termasuk memastikan bahwa distribusi kebutuhan-kebutuhan bahan pokok di rumah setelah Idul Fitri lancar dan bisa terpantau,” katanya.

Terakhir, masih dalam momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Khofifah mengucapkan permohonan maaf lahir batin atas segala kesalahan. Ia juga berdoa agar semua ibadah insan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diterima di sisi Allah SWT.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Wilayah Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Penentuan opini laporan keuangan didasarkan pada beberapa kriteria, seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat. “Pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi yang terlaku,” jelas Khofifah.

“Karena pemeriksaan LKPD tidak dilakukan secara 100 persen transaksi yang ada di pemeriksaan daerah, tetapi secara undi petik. Undi petik itu tentunya dengan keterbatasan waktu dan jumlah pemeriksaan, maka kami menerapkan sistem yang namanya audit berbasis risiko,” pungkasnya. (hms/red)