SAMPANG, TEROPONG – Audensi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sampang (AMS) ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sampang sempat memanas, Komisi 4 semprot Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) jembatan Daleman-Pasarenan, Jumat (19/09)
Ketua Komisi 4 DPRD Sampang, Mahfud yang ikut menemui teman-teman audensi AMS sempat geram, ketika mendengar penjelasan PPTK yang mengaku mantan tehnik sebelum menjabat Kasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang.
“Sebenarnya sampean itu bodoh, dan tidak layak jadi PPTK, ini menyangkut uang rakyat, sampean harus bertanggung jawab ketika ada masalah di pembangunan jembatan Daleman-Pasarenan ini,” ucap Mahfud ditengah-tengah audensi.
Audiensi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sampang, Iwan Efendi, didampingi Ketua Komisi 4 Mahfud, Ketua Komisi 3 Baihaqi dan dinas terkait, membuka ruang bagi AMS untuk mengungkap berbagai temuan dilapangan terkait dugaan adanya penyimpangan.
Koordinator AMS, Zainal Abidin, mengungkap adanya persoalan besar dalam pembangunan jembatan tersebut, salah satunya, tidak adanya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pelengsengan penyambung jembatan tanpa pembesian, dan pengecoran tiang yang dilakukan secara manual, bukan pabrikasi.
“Pengecoran secara manual akan mengurangi mutu dan kualitas beton, tidak ada jaminan akan mencapai K300, ini bukan soal teknis semata, tapi menyangkut keselamatan masyarakat selaku pengguna jembatan,” ujar Zainal.
Zainal menilai lemahnya pengawasan dari BPBD Sampang, maupun pihak terkait, sehingga berpotensi menghasilkan konstruksi yang tidak sesuai Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dilapangan.
“Sejak dari awal saja proses pembangunannya sudah tidak sesuai, bagaimana masyarakat akan menikmati hasilnya dalam jangka panjang,” tambahnya.
Menanggapi kritik dan masukan AMS, Ketua Komisi 4 DPRD Sampang, Mahfud menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menyebut pengerjaan proyek tetap dilanjutkan, namun pekerjaan krusial seperti pengecoran tiang wajib melalui uji laboratorium.
“Kami pastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai standar. Untuk cor tiang, harus menunggu hasil uji lab agar kualitas betonnya dipastikan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB),” tegasnya.
Mahfud memastikan, dalam waktu dekat, DPRD akan segera menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kualitas pekerjaan di lapangan.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat banyak, hal yang berhubungan dengan kualitas dan kekuatan bangunan akan kami pastikan melalui sidak dalam waktu dekat akan kami agendakan,”pungkasnya. (pan)
