Bakhtiar Sitorus

Pekerjaan Rehabilitasi/plengsengan jaringan irigasi DI Delta Brantas. Tampak kesdam masih ada

SIDOARJO, TEROPONG –  Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Cq. Satuan Kerja Paket Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Brantas Balai Besar Wilayah Sungai (Satker PJPA BBWS) Brantas, dalam tahun anggaran (TA) 2025 ini telah mengalokasikan anggaran dari APBN dengan pagu Rp.38.000.000.000,-/HPS Rp.37.999.979.267,28.

Melihat dilaman spse,inaproc.id.pu/lelang, paket pekerjaan Konstruksi atau Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Delta Brantas TA 2025 ini dimana pada saat tender terdapat 194 perusahaan jasa konstruksi yang ikut mendaptar sebagai peserta lelang. Namun yang melakukan penawaran hanya 9 (sembilan) perusahaan saja. (lihat Tabel Penawaran,red).

Pada tahap evaluasi penawaran, untuk paket pekerjaan yang dibiayai dari sumber uang rakyat ini (pajak,red), Pokja menetapkan sebagai pemenang adalah penawar urutan ke 9, yakni PT. TITIS, alamat Jl. Sidosermo PDK VA No. 21 Surabaya, dengan harga penawaran/harga terkoreski/harga negosiasi Rp.35.256.380.000,-.

Sedangkan PT.Putra Yos Nael Sejati, adalah penawar urutan I dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.29.632.487.431,82 (dibawah 80% nilai HPS) dinyatakan tidak lolos dengan alasan: Jumlah peralatan utama Dump Truck kurang dari yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan. Validasi terhadap data dan dokumen pendukung pencatatan SDPK yang disampaikan di dalam SIMPK untuk Peralatan Dump Truck dengan nomor ID peralatan SIMPK 00080681-S dinyatakan tidak memenuhi karena terdapat perbedaan informasi kapasitas Volume Bak (m3). Sesuai Bab III IKP 28.14.b.2.b.2.c.

Tahap Penawaran

Sedangkan PT.Kemuning Yona Pratama, adalah penawar urutan ke II dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.29.710.377.755,42 (dibawah 80% nilai HPS)  dinyatakan tidak lolos dengan alasan: Jumlah peralatan utama Pompa Air kurang dari yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan. Validasi terhadap data dan dokumen pendukung pencatatan SDPK yang disampaikan di dalam SIMPK untuk Peralatan Pompa Air dengan nomor ID peralatan SIMPK 00065935-S dinyatakan tidak memenuhi karena terdapat perbedaan informasi kapasitas Diameter (Inch). Sesuai Bab III IKP 28.14.b.2.b.2.c.

Begitu juga PT.Tirta Magelang, penawar urutan ke III dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.30.399.983.412,82 (dibawah 80% nilai HPS)  dinyatakan tidak lolos dengan alasan: Jumlah peralatan utama Dump Truck kurang dari yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan. Dump Truck dengan ID 00072310 tidak memenuhi evaluasi kapasitas sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan (min. 5 m3).

Begitu juga PT.Duta Mas Indah, penawar urutan ke IV dengan harga penawaran/harga terkoreski Rp.30.399.983..413,82 dinyatakan tidak lolos dengan alasan: nilai Kemampuan Dasar berdasarkan nilai adendum terakhir kontrak paket pengalaman sesuai SBU (SI001/BS004) yang disampaikan pada Dokumen isian Kualifikasi serta persyaratan pada Addendum Dokumen Pemilihan tidak memenuhi sesuai Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf B angka 4 poin f.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Delta Brantas

Juga PT.Sega Anugrah Prima, penawar urutan ke V dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.30.399.983..413,82 dinyatakan tidak lolos dengan alasan: Jumlah peralatan utama Excavator kurang dari yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan. Validasi terhadap data dan dokumen pendukung pencatatan SDPK yang disampaikan di dalam SIMPK untuk Peralatan Excavator dengan nomor ID peralatan SIMPK 00085385-S dinyatakan tidak memenuhi karena terdapat perbedaan informasi kapasitas Daya mesin (HP). Sesuai Bab III IKP 28.14.b.2.b.2.c.

Begitu juga PT.Kelman Infra Perkasa, penawaran urutan ke VI dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp.31.007.983.000,00 dinyatakan tidak lolos dengan alasan: Jumlah peralatan utama Self Loading Mixer kurang dari yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan. Validasi terhadap data dan dokumen pendukung pencatatan SDPK yang disampaikan di dalam SIMPK untuk Peralatan Self Loading Mixer dengan nomor ID peralatan SIMPK 00089574-S dinyatakan tidak memenuhi karena terdapat perbedaan informasi pada bukti kepemilikan. Sesuai Bab III IKP 28.14.b.2.b.2.c.

Begitu juga PT.Diatasa Jaya Mandiri, penawar urutan ke VII dengan harga penawaran/harga terkoreski Rp.32.553.120.980,74 dinyatakan tidak lolos dengan alasan: Jumlah peralatan utama Excavator kurang dari yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan. hasil penelusuran terhadap data dan dokumen pendukung pencatatan SDPK yang disampaikan di dalam SIMPK untuk Peralatan Excavator dengan nomor ID peralatan SIMPK 00057742 tidak ditemukan. Sesuai Bab III IKP 28.14.b.2.b.2.(a).

Juga PT.Fatara Julindo Putra, penawar urutan ke VIII dengan harga penawaran/harga terkoreski Rp.32.553.120.980,74 dinyatakan tidak lolos dengan alasan: Jumlah peralatan utama Self Loading Mixer kurang dari yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan. Validasi terhadap data dan dokumen pendukung pencatatan SDPK yang disampaikan di dalam SIMPK untuk Peralatan Self Loading Mixer dengan nomor ID peralatan SIMPK 00089574-S dinyatakan tidak memenuhi karena terdapat perbedaan informasi kapasitas Berat (Ton). Sesuai Bab III IKP 28.14.b.2.b.2.c.

Adapun uraian pekerjaan untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Delta Brantas ini, adalah: 1). Pekerjaan Persiapan; 2). Penyelenggaraan Instrumen K3 (SMK3); 3). Pekerjaan Tanah; 4). Pekerjaan Dewatering; 5), Pekerjaan Pasangan, dan 6). Pekerjaan Beton. Ada pun volume pekerjaan 6.0 Kilometer.

PPK dan Peltek Irigasi Rawa I saat dikonfirmasi oleh TEROPONG dan Panggung Modus Operandi

Indriana, S.T., M.T, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa I, Satker PJPA BBWS Brantas dengan didampingi Dodik Rohmat, S.T, Pelaksana Teknis (Peltek), ketika dikonfirmasi Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG dan Media Cetak & Online Panggung Modus Operandi di kantornya, Jumat 29 Agustus 2025 siang, membenarkan bahwa paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Delta Brantas adalah dibawah tanggung jawab mereka.

Ketika disinggung masalah lokasinya dimana saja, Dodik Rohmat mengatakan bahwa titik lokasinya ada di 3 kecamatan di wilayah kabupaten Sidoarjo, masing-masing Kecamatan Krembung, Balongbenpo dan Wonoayu.

Paket pekerjaan ini juga ada pengawasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, dan mereka laporan ke kita (PPK,red), ujar Indriana sembari menambahkan bahwa progressnya masih positif, yakni progress masih 5%. Masa pelaksanaan dimulai dari tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, ujar pelaksana Teknis, Dodik Rohmat.

Sementara hasil penelusuran Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG di lapangan, yaitu di Kecamatan Kembung, Kamis (4/9/2025) siang, dilokasi ada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Delta Brantas dengan pasangan batu/ plengsengan. Dan dilokasi tidak tampak ada papan nama kegiatan/papan nama proyek. Dilokasi hanya ada banner yang ada tulisannya HATI HATI BANYAK TUMPUKAN MATERIAL. Sedangkan nama Penyedia Jasanya ditutupi dengan lakban warna hitam (lihat gambar,red). Entah apa maksudnya?.

Perbaikan pen pada bachoe

Selain ada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi (plengsengan,red), juga dilokasi tampak ada 1 (satu) unit Bachoe yang sedang rusak sedang diperbaiki, karena pennya lepas. Sementara di lokasi, Ahmad, yang disebut-sebut sebagai pelaksana lapangan dari PT. Titis, sayang tidak ada di lokasi. Kata Budi, operator Bachoe, mas Budi lagi ke kantor.

Ketika disinggung mulkai kerjanya kapan pak?, Budi ,mengatakan mulai kerja hari Sabtu kemarin (30/8/25,red).

Indriana, S.T., M.T, PPK Irigasi dan Rawa I, Satker PJPA BBWS Brantas ketika dikonfirmasi terkait hal ini melalui pesan WhatssApp (WA) Kamis (4/9) siang, dia mengatakan sore pak, terimakasih pak informasinya. Nanti kami ingatkan.

Ketika disinggung, kenapa nama Penyedia Jasanya ditutupi di banner?, tanya TEROPONG, saya kurang tahu siapa yang menutupi, karena lokasi di tempat umum.

Ahmad, ketika dikonfirmasi dengan hal sama melalui pesan WA, Kamis (4/9/25) pukul 6 sore, sayang hingga berita ini di publish belum ada jawaban atau balasan sama sekali. (bas…bersambung)

Surabaya, Teropong – Ribuan warga Kota Surabaya dari berbagai suku,/etnis/agama, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kota Surabaya, FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, bersama Wali Kota Eri Cahyadi dan jajaran Forkopimda Kota Surabaya berikrar ‘Jogo Suroboyo’ di Tugu Pahlawan, Kamis, 4/9/2025. Pemkot bersama masyarakat Surabaya bersepakat menjaga keamanan, menjauhi provokasi, serta mengedepankan musyawarah dan menjunjung tinggi persatuan dalam menyampaikan aspirasi.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya menunjukkan komitmen kuat menjaga persatuan dan harmoni antarwarga Kota Pahlawan. Dalam Ikrar/Deklarasi “Jogo Suroboyo”, sekitar 200 anggota FPK Surabaya ikut berikrar, mewakili 27 suku dan etnis, sebagai bukti nyata partisipasi aktif FPK mengawal semangat kebersamaan dan menjaga kondusivitas kota Surabaya.

Sebelumnya, 25 Agustus lalu, FPK Surabaya telah menandatangani pernyataan sikap “Surabaya Rumah Kita Bersama” di Gedung Eks Humas Pemkot Surabaya. Dalam pertemuan yang dipimpin Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, 27 suku dan etnis menyepakati lima poin penting;

1. Menjadikan Surabaya sebagai rumah bersama, tempat seluruh warga tanpa memandang asal-usul, agama, budaya, bahasa, dan status sosial dapat hidup berdampingan secara damai, setara, dan bermartabat.
2. Meneguhkan semangat kebhinekaan sebagai kekuatan utama membangun kota yang maju, humanis, dan berkeadilan, serta menolak segala bentuk diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis identitas.
3. Menguatkan dialog, kolaborasi, dan gotong royong di antara seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah potensi perpecahan.
4. Mendorong peran aktif pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan generasi muda dalam memperkuat budaya toleransi serta mengedepankan kepentingan terbaik masyarakat Surabaya.
5. Mengajak seluruh warga Surabaya untuk menjaga kota ini sebagai ruang hidup yang aman, nyaman, sejahtera, dan ramah bagi semua sehingga benar-benar menjadi “Rumah Kita” yang membanggakan.

Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori. diwawancarai seusai acara,
“Surabaya kota dagang.terbesar kedua di Indonesia. Penduduknya majemuk dari berbagi suku, etnis dan agama serta kepercayaan. Namun Surabaya telah membuktikan diri sebagai kota yang kokoh karena keberagamannya. Ikrar hari ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen bersama untuk terus menjaga persaudaraan lintas suku, etnis dan agama. Kepada seluruh elemen Pers saya ingatkan, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk merawat harmoni dan mencegah potensi perpecahan dengan pemberitaan yang sehat dan edukatif”, tegas Tokoh Pers vokal itu.

Dengan ikrar “Jogo Suroboyo” itu, diharapkan seluruh elemen masyarakat makin terpanggil menjaga Surabaya selalu aman, damai dan menjadi teladan toleransi di Indonesia. (red/*)

Surabaya, Teropong – Mohammad Syarifudin Abdillah,S.H,M.H selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia di Jawa Timur, menyampaikan apresiasi Setinggi-tingginya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, atas Langkah Cepat, Tepat, dan Bersinergi dalam menjaga situasi Keamanan.

Selain ketertiban masyarakat di tengah maraknya aksi unjuk rasa, yang berujung pada perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum dan aset pemerintah di Provinsi Jawa Timur, Syarifudin Abdillah, menilai bahwa koordinasi yang solid antara unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan seluruh komponen Forkopimda berhasil menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai.

Tindakan responsif ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir melindungi kepentingan masyarakat luas. “Unjuk rasa adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan tersebut harus dilakukan secara tertib, damai, dan tidak boleh mengarah pada tindakan anarkis yang merugikan masyarakat banyak. Langkah Forkopimda Jatim dalam meredam potensi kericuhan patut diapresiasi,” ujar Syarifuddin Abdillah. Selasa (2/9/2025) kepada wartawan.

Dia menjelaskan, Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menjadi dasar terbentuknya Forkopimda yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 1 Ayat 18 dan Pasal 26 Ayat 1-6, maksud dan tujuan dibentuk Forkopimda;

1. Menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum: Memastikan kelancaran dalam menjalankan pemerintahan secara umum di wilayah daerah.

2. Membangun komunikasi dan koordinasi: Menjalin hubungan kerja antarinstansi pemerintahan dan bertukar pikiran untuk mencapai kesepahaman.

3. Menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat: Membahas situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban di daerah.

4. Menyelesaikan permasalahan faktual: Mencari solusi untuk masalah yang terjadi di daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut, Menurut LPKAN Indonesia, pendekatan humanis yang diiringi dengan langkah tegas terhadap oknum pelaku perusakan menunjukkan kesigapan aparat negara dalam menjaga stabilitas daerah. Hal ini sekaligus memberi keteladanan bahwa keamanan dan ketertiban hanya bisa diwujudkan melalui sinergi semua pihak, baik aparat, pemerintah, maupun masyarakat.

DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk:
1. Menjaga kedamaian dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
2. Menghormati fasilitas umum dan aset negara sebagai milik bersama rakyat.
3. Bersinergi dengan pemerintah dan aparat dalam menciptakan suasana yang kondusif.

“Keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab kita semua. Mari bersama-sama menjaga suasana damai, stabil, dan produktif demi kemajuan Jawa Timur khususnya, dan Indonesia pada umumnya,” tutup Mohammad Syarifudin Abdillah,S.H,M.H dalam pernyataan resmi DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur yang disampaikan kepada awak media. (red/*)

SURABAYA, TEROPONG – Imbas sesuatu keputusan maupun sikap dan pernyataan yang membuat masalah besar terjadi sehingga rakyat meluapkan kemarahannya. Kasus tersebut menuai sorotan dari Organisasi Advokat DPC Peradi dan DPC Ikadin Surabaya, melalui Hariyanto selaku ketua Peradi menyayangkan adanya aksi anarkis pembakaran dan perusakan.

Selaku ketua, Pria yang selain advokat senior juga berprofesi sebagai Kurator Pengurus perkara PKPU Kepailitan, menyikapi kasus yang terjadi baru-baru ini, dan berharap agar aksi demo dapat dilakukan dengan cara-cara damai.

“Menyetujui adanya Demo yang dilakukan seluruh elemen masyarakat( masiswa dll) dengan cara-cara tidak melanggar hukum pengerusakan, penjarahan dll, adanya kekurangan-kekurangan penyelenggaraan pemerintahan kita semua wajib ikut serta mengingatkan dengan cara-cara yang tentunya di lindungi oleh UU/ Hukum, yaitu dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum & beradap.

2) .DPC Peradi Suranaya dan DPC Ikadin siap memberikan bantuan Hukum , mendampingi Masyarakat yang terkena hukum dengan aparat penegak Hukum / polisi dalam masalah demo tanggal 29,30, kemarin,” ujar Hariyanto kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, tujuan mengkritik suatu keputusan apapun itu sah-sah saja, namun sebaiknya dilakukan dengan cara yang santun tanpa ada merusak serta membakar fasilitas negara. Pihaknya siap membantu mahasiswa maupun masyarakat dalam pendampingan tuntutan yang diinginkan.

“Kami dari DPC Peradi dan Ikadin Surabaya menyampaikan rasa prihatin terhadap aksi demo seperti yang terjadi Surabaya. Harapan kami boleh saja mengkritik pemerintah tapi lakukanlah dengan cara damai. Peradi Surabaya siap mendampingi mahasiswa maupun masyarakat jika dibutuhkan pendampingan pada tuntutan yang diinginkan,” jelas pengacara kondang ini.

Diketahui, Pernyataan sikap dari Organisasi Pengacara di Surabaya yang menyampaikan tanggapannya, atas aksi-aksi selama beberapa hari maupun terjadi diberbagai daerah, karena menolak adanya rencana pemerintah terkait kenaikan anggaran anggota DPR-RI, sehingga bertambah meluapnya emosi peserta aksi pun terjadi, ketika ditambah adanya korban jiwa yang dialami driver Ojol di Jakarta yang ditabrak oleh kendaraan anggota Brimob.

Hal ini pihaknya menilai tidak perlu peristiwa itu sampai terjadi jika dilakukan upaya pertemuan dan mendengarkan tuntutan aksi.

Rakyat merasa kecewa dikarenakan rencana pemerintah terkait tunjangan DPR, dan sikap sejumlah anggota legislatif yang dianggap menghina rakyat. Seperti yang dilakukan Sahroni wakil ketua komisi 3 DPR RI, belum lagi apa yang dilakukan artis Uya Kuya dan Eko Patrio, serta Nafa Urbac. (red/*)

SURABAYA, TEROPONG – Dewan Pimpinan Daerah Horas Bangso Batak (DPD HBB) Jawa Timur resmi dilantik oleh Ketua Umum (Ketum) Lamsiang Sitompul, S.H,M.H. Pelantikan ini didampingi Sekjen Parluhutan Situmorang, S.H,M.H di Ball Room Hotel Great Jalan Diponegoro No. 215 Surabaya, Sabtu 30 Agustus 2025 siang.
Lamsiang Sitompul dan Parluhutan datang dari Kota Medan, Sumatera Utara, dan tiba di Kota Pahkawan ini satu hari sebelumnya.
Ketum HBB ini melantik Hopaldes Pirman Panaili Nadeak, A.Md, S.H,M.H seorang Advokat senior yang dikenal lugas diangkat menjadi Ketua DPD HBB Jatim.
Bersamaan dengan itu, puluhan pengurus baru DPD HBB yang baru juga dilantik, terdiri dari berbagai posisi serta bidang-bidang organisasi.
“Kami cukup senang akan pelantikan Pengurus DPD Horas Bangso Batak Provinsi Jawa Timur juga DPC Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, disini saya sebagai Ketua Umum, Ketua DPD Jatim, ada pak anggota DPRD Provinsi Jatim, Yordan Batara Goa, ada juga dari Bakesbangpol Jatim, dan Kol. M. Sati Lubis dari Koarmada II Surabaya. “Kami berharap bahwa kehadiran perkumpulan Horas Bangso Batak di Jawa Timur sekitarnya saling menghargai dan toleran,” kata Lamsiang seusai pelantikan.
Ketika disinggung wartawan tentang demo, Lamsiang mengatakan, “Demo itu kan untuk menyamlaikan aspirani. Seharusnya Demo tidak perlu rusuh. Mari dilaksanakan dengan baik. Organisasi masyarakat mendukung program pemerintah agar berjalan dengan baik,” tutup Lamsiang.
Sementara Ketua HBB Jatim, Hopaldes Pirman Panaili Nadeak mengatakan, bahwa dirinya diberikan kepercayaan untuk memimpin organisasi serta mengutamakan toleransi.
“Kami akan menjalankan program-program orgabisasi, yaitu advokasi, pendidikan dan budaya, khususnya orang Batak yang ada di Jawa Timur. Dan itu program jangka pendek. Visi Misinya yaitu untuk mensejahterakan, dalam arti memartabatkan orang Batak swbagaimana dikatakan Ketua umum dan pak Yordan tadi, kita saling menjaga namanya kesatuan dan kebhinekaan dan keragaman suku yang ada di jawa timur satu kesatuan, dan bisa menjaga stabilitas keamanan,” ujar Nadeak.
Ditempat yang sama, Yordan, anggota Komisi A DPRD Jatim mengatakan, “kami dari DPRD Propinsi Jawa Timur mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus HBB DPD Jatim, DPC Kota Surabaya dan Sidoarjo. Kami berharap yang dilakukan HBB ke depan bisa bersinergi karena Indonesia berbhineka, kita punya Perda penyelenggaraan toleransi,” jelas anggota DPRD dari Fraksi PDIP dengan didampingi Kol. M. Sati Lubis dari Koarmasa II Surabaya, serta Doni Nugroho Santoso dari Bangkesbangpol Jatim.
Sementara Ketua Panitia Pelantikan, Bakhtiar Sitorus dalam sambutannya mengatakan, pelantikan ini merupakan momentum penting untuk bersinergi dan kebersamaan antara seluruh elemen masyarakat, khusus suku Batak untuk turut membangun kehiduoan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan damai.
Kata Baktiar Sitorus, kehadiran Horas Bangso Batak di Jawa Timur diharapkan dapat menjadi wadah untuk mempererat tapi persatuan, memfasilitasi musyawarah dan memperjuangkan kerukunan, toleransi, kasih serta berbudaya.
Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Panitia yang sudah bekerja keras serta memberikan waktunya untuk mensukseskan acara Pelantikan Pengurus Horas Bangso Batak DPD Jatim, ujar Bakhtiar Sitorus sembari menambahkan, bahwa pihaknya mengucapkan terimakasih kepada donatur yang sudah membantu untuk mensukseskan acara ini.
Diakhir katanya, Bakhtiar Sitorus mengatakan, saya mengajak semua untuk senantiasa menjaga persatuan, mempererat toleransi antar suku, antar umat beragama, serta bersama-sama mewujudkan jawa timur khususnya Kota Surabaya kota rukun, aman san sejahtera.
Sementara Gubernur Jawa Timur ditengah-tengah sambutannya mengatakan, pembangunan kehiduoan berbangsa dan bernegara saat ini merupakan tugas yang tidak mudah, banyak persoalan dan tantangan yang kita hadapu. Mulai dari menurunya semangat nasionalisme, patriotisme dan toleransi yang salah satunya akibat derasnya pengarus globalisasi.
Sedangkan pada bagian kehidupan lain masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan seperti kemiskinan, kebodohan, penyalahgunaan narkotika, bullying, tawuran, gangster dan masalah sosial lainnya. Tentu kondisi tersebut membutuhkan kerjasama semua pihak untuk mengatasinya.
Untuk itu, diperlukan upaya membangun kehidupan berbangsa dab bernegara dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta penerapan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan yang sitematis, kegiatan bela negara dan ketertiban masyarakat dalam menjaga persatuan, solidaritas, serta menghargai keberagaman untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaulat, kata Gubernur Jatim yang dibacakan oleh Doni dari Bakesbangpol Jatim.
Gubernur Jatim juga mengatakan, melalui cara pelantikan ini, saya mengajak kepada DPD Horas Bakso Batak Provinsi Jawa Timur untuk terus merajut dan menjalin semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta berkomitmen untuk mendukung pemerintah provinsi jawa timur dalam mewujudkan provinsi jawa timur yang maju, adil dan sejahtera.
Saya juga berharap DPD Horas Bangso Batak Provinsi Jawa Timur untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi jawa timur, ujar Gubernur Jatim, H. Khofifah Indar Parawansa di akhir kata sambutannya. (red/*)

Jakarta, Teropong – Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) melalui Diskumal (Dinas Hukum TNI AL) resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Advokat Tahun Anggaran 2025, Kamis (28/8), di Markas Dinas Hukum Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur. Pembukaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Hukum TNI AL, Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo, S.H., M.M., M.Tr.Hanla., M.H., bersama Ketua Umum Advokat Bangsa Indonesia (ABI), Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M. yang juga Sekretaris Depkumham PJI (Departemen Hukum dan HAM PJI)

Bimtek Hukum yang diikuti Perwira TNI AL itu akan dilangsungkan lima hari penuh, 28 Agustus hingga 3 September 2025, dengan metode video teleconference melalui aplikasi Zoom Meeting, menitik-beratkan pada penguasaan keterampilan hukum, teknik litigasi, dan strategi praktis beracara di pengadilan. Permohonan resmi kepada ABI ditandatangani Kepala Dinas Hukum TNI AL, Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo, S.H., M.M., M.Tr.Hanla., M.H., mewakili Kepala Staf Angkatan Laut.

Kepada Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia), Hartanto Boechori, Ketua Umum ABI, Sri Sudarti, S.H., S.E., M.H., M.M. menyampaikan,
“Dengan melibatkan ABI sebagai mitra resmi Dinas Hukum TNI AL, kegiatan ini kami harapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat budaya hukum di lingkungan TNI AL, sekaligus meneguhkan kiprah PJI sebagai pendorong literasi hukum nasional”, ujar kandidat Doctor Hukum itu.

Ketua Umum PJI sekaligus Pembina Depkumham PJI, Hartanto Boechori, mengapresiasi penuh kerjasama Bimtek Hukum antara Dinas Hukum Mabes TNI AL bersama Organisasi Advokat ABI itu, karena sinergi strategis ini selaras dengan cita-cita supremasi hukum nasional dan cita cita PJI.
“Saya dukung penuh kerjasama Bimtek Hukum yang diinisiasi Kadiskumal Mabes TNI AL bersama anggota saya ini (Sekretaris Depkumham PJI Sri Sudarti / Ketua Umum ABI). Ini momentum bersejarah. Kolaborasi ini menunjukkan keseriusan TNI AL dalam membangun kapasitas hukum internal yang profesional, modern, dan berintegritas, serta selaras dengan cita-cita supremasi Hukum Nasional PJI”, penjelasan Tokoh Pers Nasional itu melalui Chat WA Grup PJI.

Sampai saat ini giat bimtek masih berlangsung. (red/*)

Surabaya, Teropong – Dalam semangat kekeluargaan dan komitmen terhadap kemajuan bersama, Kerukunan Keluarga Kalimantan (K3) Provinsi Jawa Timur resmi melangsungkan acara Silaturahmi Dewan Pembina, Badan Pengawas, Badan Pengurus Harian, serta Ketua Bidang periode 2025–2030 di Hotel DoubleTree Jl. Tunjungan No. 12, Surabaya, pada Rabu, 27 Agustus 2025, mulai pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.
Acara yang digagas dan difasilitasi oleh Bapak H. Muhammad Thaif Sangaji, salah satu Dewan Pembina K3 Jatim, menjadi titik balik penting bagi eksistensi organisasi yang sempat vakum dalam beberapa tahun terakhir. Acara ini dihadiri oleh para tokoh lintas generasi yang turut mengukuhkan komitmen kolektif untuk membangun K3 Jatim sebagai organisasi yang bermartabat, mandiri, dan progresif.
Dalam sambutannya, Bapak H. Makmun Hasan, salah satu tokoh K3 Jatim, menekankan pentingnya membangkitkan kembali semangat kolektif sejak organisasi ini didirikan pada era 1970-an. “K3 Jatim bukan sekadar nama, tapi warisan. Warisan persaudaraan, warisan keberanian, dan warisan kebersamaan antar Suku, etnis, agama dan budaya yang telah membentuk identitas kita sebagai warga Kalimantan di Jawa Timur,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Bapak H. Muhammad Thaif Sangaji menyampaikan harapannya bahwa K3 Jatim akan menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun sektor swasta di Kalimantan. “Kita bukan hanya menjaga identitas yang bermartabat, tapi juga membawa manfaat — dari potensi ekonomi, kewirausahaan, hingga kekayaan seni dan budaya yang harus dikenalkan ke seluruh Indonesia,” tegasnya.
Ir. H. Musnadi Bachtiar, selaku Ketua Umum K3 Jatim, mengungkapkan visi besar organisasi: “K3 Jatim menjadi jembatan emas bagi warga Kalimantan di Jawa Timur dan sebaliknya, menjadi pintu masuk bagi Jawa Timur untuk mengenal kekayaan tanah Kalimantan.” Harapan ini dijalankan melalui misi konkret: penguatan kemitraan, pengembangan kapasitas, serta promosi potensi daerah secara menyeluruh.
Dr. Asmirin Noor, selaku Ketua Harian K3 Jatim, menyampaikan dan mengenalkan susunan pengurus periode 2025–2030 secara lengkap di hadapan peserta yang hadir. Pengurus K3 Jatim yang dibentuk terdiri dari perwakilan dari lima provinsi di Kalimantan (Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat), menunjukkan keberagaman dan representasi yang kuat untuk mewujudkan K3 Jatim menjadi organisasi besar yang Bermartabat dan Bermanfaat.
Komposisi pengurus ini sangat beragam dan profesional, mencakup bidang-bidang kunci seperti: Pendidikan, Olahraga, Ekonomi & UMKM, Hukum, Agama, Humas, Kesehatan, Sosial, Peranan Wanita, serta Seni dan Budaya. “Dengan kekuatan dan keahlian yang dimiliki oleh anggota kita, kami percaya K3 Jatim tidak hanya bisa bertahan, tapi juga berkembang menjadi organisasi yang berdampak nyata bagi lebih dari 50.000 warga asal Kalimantan di Jawa Timur,” ujar Dr. Asmirin.
Sebagai tindak lanjut, acara ini menetapkan Bapak Noor Syailendra (asal Kalimantan Timur) sebagai Ketua Panitia Pelantikan K3 Jatim yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum besar dalam resmi masuknya K3 Jatim ke era kebangkitan dan pengaruh positif di masyarakat.
Acara ditutup dengan pembacaan doa bersama dan makan malam bersama yang penuh tawa dan kehangatan, menjadi simbol bahwa walaupun organisasi ini baru bangkit, jiwa kekeluargaan dan semangat gotong royong tetap utuh dan makin kuat.
K3 Jatim kini tak hanya tentang masa lalu — tapi masa depan. K3 Jatim kini telah bangkit. Bermartabat. Bermanfaat dan Berkelanjutan. (red/*)