Bakhtiar Sitorus

LAMONGAN, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meluncurkan Trans Jatim Koridor VII Terminal Lamongan – Dukun Gresik – Terminal Paciran di halaman Parkir Makam Sunan Drajat Lamongan, Selasa (7/10).
Peluncuran ini menjadi kado istimewa dalam rangka Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur bertema ‘Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh,’. Sekaligus bukti komitmen pemerintah provinsi dalam menghadirkan layanan mobilitas murah, aman, dan tepat waktu bagi masyarakat. “Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan layanan Trans Jatim Koridor VII,” ujar Gubernur Khofifah.
“Layanan ini mampu memberikan rasa aman, nyaman, kepastian waktu, harga yang terjangkau, serta integrasi antar koridor yang mendukung konektivitas antarwilayah,” jelasnya menambahkan.
Koridor VII menjadi jalur penghubung strategis antara Paciran, kemudian Dukun Gresik, Karanggeneng, Sukodadi dan menuju ke Terminal Lamongan dan sebaliknya melintasi kawasan pendidikan, perdagangan, dan pesisir yang selama ini membutuhkan akses transportasi terintegrasi. Dengan panjang rute mencapai 46,6 kilometer, layanan ini akan dioperasikan oleh 15 unit bus, terdiri atas 14 unit operasional dan 1 unit cadangan.
Selain itu, nama yang diusung dalam Koridor VII, yakni Trans Jatim Sunan Drajat, memiliki nilai spiritual dan historis. Artinya, layanan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur. “Peringatan Hari Jadi ke-80 momentum bagi kita berbenah, berinovasi serta memperkuat kolaborasi dalam membangun Jawa Timur yang lebih maju, inklusif dan sejahtera,” kata Khofifah.
Lebih lanjut, Bus Trans Jatim Koridor VII hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat pesisir dan pelajar di Lamongan. Bus akan beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB, melayani perjalanan pagi hingga malam bagi para pekerja, pelajar, dan santri yang membutuhkan mobilitas cepat menuju pusat kota.
Untuk menunjang kenyamanan dan aksesibilitas, 71 titik rambu dan shalter disiapkan di lokasi-lokasi strategis. Halte tersebut dirancang untuk menjangkau area layanan publik, kawasan pendidikan, dan titik-titik ekonomi lokal, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses transportasi massal tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.
Selain itu, pemerintah juga memastikan perbaikan infrastruktur jalan di sepanjang rute koridor agar operasional berjalan lancar dan aman. Trans Jatim Koridor VII mengusung konsep transportasi ramah kantong. Tarifnya ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk masyarakat umum dan Rp2.500 bagi pelajar serta santri. Penumpang cukup menunjukkan kartu identitas atau seragam sekolah/pesantren untuk mendapatkan tarif khusus.
“Tak hanya murah, sistem pembayarannya pun mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat bisa membayar dengan non-tunai melalui QRIS atau e-money, mendukung gerakan digitalisasi layanan publik di Jawa Timur. Layanan Trans Jatim Koridor VII ini akan digratiskan hingga 12 Oktober 2025,” ujarnya
Melalui inovasi dan peningkatan pelayanan angkutan umum, membuat masyarakat sadar untuk beralih menggunakan fasilitas transportasi publik yang telah disediakan. Sehingga memberikan dampak nyata mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Gubernur Khofifah juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan angkutan feeder atau penghubung dari desa, perumahan, maupun lokasi-lokasi fasilitas umum yang belum terjangkau layanan Trans Jatim. “Trans Jatim terus melakukan inovasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.
Dari sisi layanan, kata Khofifah, Bus Trans Jatim terus berkembang dan berinovasi, salah satunya dengan menghadirkan TRADISI (Trans Jatim Ekspedisi). Layanan ini tidak hanya memudahkan mobilitas manusia, tetapi juga membantu mobilitas barang.
Dengan spesifikasi pengiriman barang-barang kecil atau ringan. Tarif yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yakni layanan Ludruk Rp 2.500, layanan Pingitan Rp 3.500 dan layanan Karapan Rp 5.000.
Disampaikan Khofifah, layanan ini menggunakan skema pengiriman point-to-point yang cepat dan hemat serta mencakup seluruh rute TransJatim di semua koridor. Untuk memudahkan pelacakan, pengiriman dapat dipantau melalui fitur terbaru di aplikasi Transjatim Ajaib 2.0 yang sudah tersedia bagi masyarakat. “Saya berharap, layanan angkutan umum seperti ini dapat dicontoh atau diterapkan oleh kabupaten/kota lain dengan melibatkan angkutan eksisting untuk turut melakukan inovasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Khofifah karena merespon harapan masyarakat melalui transportasi darat yang terjangkau, berkualitas dan berkeadilan. “Terima kasih atas perhatian bagi kemajuan Kabupaten Lamongan. Semoga sinergi terus berlanjut serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, Bus Trans Jatim koridor VII menjangkau kawasan industri, kesehatan, pendidikan dan wisata. Khusus Koridor VII melewati sektor pendidikan dan wisata sehingga memberi dampak ekonomi yang luas khususnya sektor wisata dan pelaku UMKM. “Sistem konektivitas darat yang kuat dan berkelanjutan. Tidak hanya barang dan manusia, melainkan mempercepat pemerataan pembangunan,” katanya.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Yusharto Hutoyungo mengatakan, peluncuran koridor VII bus TransJatim wujud kolaborasi lintas sektor dalam membangun transportasi publik yang efisien, ramah lingkungan dan berorientasi masa depan.
Ia juga mengajak, Provinsi Jatim, kabupaten kota hingga masyarakat bersama-sama menjaga dan mengembangkan transportasi publik. Sebab, capaian yang telah diraih oleh pemerintah provinsi Jatim, mendapat apresiasi dari Kementerian dalam negeri sehingga dapat direplikasi di daerah Indonesia.
“Menyiapkan layanan transportasi publik yang lebih baik ke depannya. Mari jadikan angkutan umum sebagai pilihan utama. Saya yakin dengan kebijakan yang tepat, Jawa Timur bisa menjadi pionir transportasi publik berkelanjutan di Indonesia,” pungkasnya. (hms/red)

Papan Nama Proyek

SIDOARJO, TEROPONG – Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Delta Brantas hingga kini masih on-progress. Hingga kini (Selasa 7 Oktober 2025) progressnya 19,57%, dan deviasi +0,14. Hal ini dikatakan Indriana, S.T., M.T, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa I, Satker PJPA BBWS Brantas kepada Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG, Selasa (7/10) kemarin.
PPK ini juga mengatakan, bahwa pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Delta Brantas ini tidak menggunakan lining. Dia juga membenarkan bahwa spek / metodenya seperti itu.
Sebagaimana diketahui, Menteri pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, pada tanggal 6 Oktober 2025 lalu, mengunjungi proyek rehabilitasi saluran sekunder Kemlaten yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini.
Dan papan nama proyek Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Delta Brantas sudah terpasang di lokasi pekerjaan. Pada papan nama disebutkan bahwa masa pelaksanaan untuk pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Delta Brantas ini selama 152 hari kalender. (bachtiar)

PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) di Murung Raya Kalimantan Tengah telah terbukti bersalah melakukan kejahatan illegal logging sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 5741 K/Pid.Sus-LH/2024. Putusan ini jelas, namun baru menyentuh tindak pidana pokok.

Agar keadilan substantif tercapai, Negara wajib menerapkan TPPU, mencabut izin pengelolaan hutan (PBPH) PT CSS dan perusahaan afiliasinya serta semua pembalak liar lainnya oleh Menteri Kehutanan, serta melakukan pengawasan ketat atas upaya Hukum PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan pelaku, agar mafia hukum tidak mengaburkan fakta.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan keseriusannya membasmi korupsi. Namun harus diingat, tanpa revolusi penegakan hukum, pernyataan itu hanya akan menjadi jargon tanpa makna alias ‘macan ompong’. Penegakan hukum bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi pilar utama revolusi mental bangsa ini dalam teori dan praktek.

Kasus PT CSS salah satu ujian nyata. Jika Negara berani menerapkan TPPU, mencabut izin, dan menjerat semua perusahaan terafiliasi, maka rakyat akan melihat bahwa pemerintahan ini serius menegakkan Hukum dan Keadilan. Ingat, Hukum adalah ‘nyawa Negara’. Bila dikhianati, maka bangsa ini sedang diseret menuju kehancuran.

Illegal logging kejahatan luar biasa, merusak lingkungan dan jelas merugikan Negara serta menimbulkan penderitaan rakyat berupa banjir, longsor dan bencana ekologis. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberi hak kepada rakyat atas lingkungan hidup yang baik. Negara tidak boleh kalah oleh mafia kayu. Hukum harus tegak. Cabut ijin perusahaan atau siapapun yang merugikan Bangsa Negara dan aset hasil kejahatannya harus dirampas.

Sebagai catatan penting, Paulus George Hung bahkan pernah melaporkan saya dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait tulisan pensikapan saya terhadap dirinya, walau akhirnya proses hukum tidak dilanjutkan karena memang pemaparan saya sesuai fakta sebenarnya; Paulus George Hung dapat dikategorikan sebagai beneficial owner atau “big boss” PT CSS.

Data resmi Ditjen AHU Kemenkumham, PT CSS dimiliki oleh PT Pilar Sukses Sejahtera dan PT Global Jaya Abadi Gemilang. Dan pemegang saham terbesar dua perusahaan ini adalah Paulus George Hung. Fakta ini menunjukkan kecenderungan Paulus George Hung menggunakan hukum sebagai ‘alat bungkam kritik’ dan berpotensi kuat melakukan TPPU. Justru hal ini makin memperkuat urgensi Negara bersikap tegas dan tidak memberi ruang pada upaya pengaburan fakta Hukum.

Saya juga telah menyurati semua pihak terkait yang mempunyai kewenangan, sampai Presiden, agar tidak abai. Dan PJI akan terus proaktif mengawal sampai Negara benar benar bertindak. (Penulis adalah Ketua Umum PJI / Wartawan Utama)