SURABAYA, TEROPONG-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI/ILFA) Jawa Timur (Jatim), resmi menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) 2026, Kamis (21/1/2026).
Pertemuan dalam Rapat ALFI JATIM RAPIM (RAPIMWIL) yang diselenggarakan oleh DPW ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia) Jawa Timur, sebuah acara rutin tahunan untuk membahas laporan kegiatan, strategi, dan masa depan logistik. Acara ini mempertemukan para pelaku industri logistik untuk membangun kolaborasi dan meningkatkan kualitas layanan, termasuk acara pengukuhan pengurus dan sosialisasi program pemerintah.
Ditengah berjalannya tanya jawab dalam Rapim DPW ALFI/ILFA Jatim di Surabaya Suites Hotel, peserta Basuki dari PT Wirna Group yang berkantor di daerah Depo Tanjug Perak Surabaya berkeluh kesah kepada Budi anggota DPRD Kota Surabaya yang ikut Rapim ALFI, tentang mengenai akses jalan umum di daerah Tanjung tembaga Pelabuhan Tanjung Perak arah masuk TPS banyaknya di pakai truk bongkar muat, sehingga menghalangi akses keluar masuk armada.
Seharusnya itu bisa dua arah, namun satu arah dipakai para pihak truk. Hingga mengganggu dan lamban arus angkutan logistik karena sempit.
Sementara itu Budi Leksono Ketua Bidang Bidang Kepemerintahan & Antar Lembaga ALFI Jatim sekaligus anggota DPRD Surabaya Fraksi PDI Perjuangan langsung menanggapi, bahwa dari unek-unek anggota yang diterimanya ada mengeluhkan terkait tingginya kemacetan dampak letak eksisting depo yang ada. Rata-rata eksisting depo gudang itu dekat dengan jalan raya yang berdampak menimbukan kemacetan.
“Dalam hal kemacetan ini ada tanggung jawab bersama, sehingga masalah tidak berlarut larut menjadi pembahasan. Paling tidak sinergi tiga pilar untuk mencegah kemacetan dilapangan harus ada komunikasi baik pihak Polres, Pemerintah Kota Surabaya dan Asosiasi yang sudah barang tentu melalui KSOP Pelabuhan Tanjung Perak,” anjurnya.
Ketua Alfi/Ilfa DPW Jatim Sebastian Wibisono usai Rapimwil kepada media mengatakan, kegiatan hari ini memang Rapimwil rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban ALFI Jatim terkait kegiatan-kegiatan kerja, usulan dan pendapat kami pada tahun 2025. Untuk bahan evaluasi kedepan .
“Tadi beberapa yang kita sampaikan perubahan kbli no 7 dan kebijakan ini masih belum pom masih ada sekitar 5 bulan lagi. Tentunya kita memperjuangkan teman-teman Jasa Pengurusan Transportai (JPT) yang sekarang sudah nempunyai selama 5 tahun ke belakang yaitu kode Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KLBI) 52991 yang nantinya akan berubah” jelas Sebastian.
Lanjut Sebastian, kita juga berharab pemerintah terus bisa berkomunikasi dengan ALFI supaya tidak terjadi perubahan yang menimbulkan biaya dan Kegaduhan di JPT itu sendiri.
Sementara komunikasi yang dibangun, Sebastian menambahkan. “Kami sudah berkordinasi dengan DPP ALFI untuk bisa melakukan komunikasi dengan Menko danlintas Kementerian di Jakarta dan sudah bersurat, hanya menunggu waktu bisa berdiskusi mohon bersabar semoga perjuangan ini terkabulkan ”, pesan Sebastian. (B. Sitinjak)