Bakhtiar Sitorus

BANGKALAN – Jajaran Civitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura menitipkan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk diperjuangkan. Aspirasi itu disampaikan langsung oleh Rektor Universitas Trunojoyo Madura Dr Safi’, S.H, M.H.

Kepada LaNyalla, Safi’ menyampaikan tiga hal yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh LaNyalla. Dikatakannya, sebagai kampus negeri, Universitas Trunojoyo Madura saat ini memiliki 7 fakultas dengan jumlah mahasiswa sebanyak 21 ribu.

“Saat ini kami sedang melaksanakan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK). Ada sebanyak 7.373 mahasiswa. Dari jumlah itu, sebanyak 5.482 masuk melalui KIP Kuliah,” kata Safi’.

Dikatakan Safi’, pagu yang dimiliki Universitas Trunojoyo Madura belum cukup untuk menampung jumlah mahasiswa yang masuk melalui jalur tersebut.

“Kami berharap dan mohon kiranya Pak Ketua DPD RI dapat mendorong kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Komisi X DPR RI agar berkenan menambah pagu KIP Kuliah di kampus kami, sehingga kami mendapat pagu yang proporsional,” kata Safi’.

Aspirasi kedua, Safi’ berharap agar setiap kampus didorong fokus dan concern pada potensi di sekitar kampus mereka. Dengan demikian, Safi’ berharap kampus berperan bukan hanya tempat belajar anak bangsa, tetapi juga katalisator dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di sekitar kampus. Tentunya melalui penugasan kepada kampus masing-masing.

“Untuk memaksimalkan nilai kemanfaatan kampus kepada masyarakat, sejak tahun 217 lalu program Tri Dharma kami fokuskan untuk pengembangan potensi lokal. Kalau sebelumnya riset berbasis komoditas, saat ini diperluas kepada hal-hal non komoditas. Mohon dukungan agar kebijakan negara ke depan diarahkan ke sana,” harap Safi’.

Terakhir, Safi’ menerangkan jika dari segi fisik, kampus yang dipimpinnya sudah cukup megah. Hanya saja, akses masuk ke Universitas Trunojoyo Madura yang perlu mendapat perhatian. “Akses jalan sangat sempit. Kalau malam seringkali terjadi gangguan keamanan, baik terhadap mahasiswa maupun dosen, seperti aksi pembegalan,” terang Safi’.

Ia pun berharap hal ini dapat ditanggulangi. Salah satunya melalui pelebaran jalan dan pemindahan Polsek dan Koramil ke daerah di dekat kampus. Untuk pelebaran jalan, karena jalan tersebut milik kabupaten, maka telah dirundingkan dengan Bupati Bangkalan untuk meningkatkan status menjadi jalan provinsi.

“Karena APBD Bangkalan tak cukup untuk memperlebar jalan. Akhirnya disepakati agar statusnya dinaikkan menjadi jalan provinsi. Kami sudah berkirim surat ke gubernur, namun belum ada tindak lanjut,” kata Safi’.

Menanggapi hal itu, LaNyalla mengaku segera akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Dikatakannya, sebagai wakil dari Jawa Timur, memang sudah menjadi kewajibannya untuk memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan kepadanya.

“Ini memang sudah menjadi tugas dan fungsi kami di DPD RI yang diberi amanah untuk memperjuangkan aspirasi dari stakeholder di daerah. Insya Allah saya akan perjuangkan,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, khusus untuk status jalan akses kampus, LaNyalla segera akan berkoordinasi dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mencari jalan keluar tentang dukungan provinsi untuk perbaikan jalan kabupaten yang menjadi akses masuk ke kampus UTM.

“Soal agar program Tri Dharma diarahkan kepada kearifan lokal, saya sependapat. Program ini harus berorientasi pada peningkatan SDM yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat, tanpa mencabut mereka dari akar adat, budaya dan tradisinya,” ujar LaNyalla.(lc/red)

BANGKALAN – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan jika saat ini, lembaga yang dipimpinnya tak memiliki kewenangan maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebabnya, dalam sistem bernegara saat ini DPD RI bukanlah pembentuk undang-undang.

“Sebagai wakil dari daerah, faktanya dalam konstitusi kita DPD RI bukanlah pembentuk undang-undang. Inilah sistem bernegara hasil dari era Reformasi, di mana UUD 1945 naskah asli telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali pada tahun 1999-2002 yang mengubah lebih dari 95 persen isi pasal-pasalnya,” tutur LaNyalla saat mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dengan tema “Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan
Indonesia di Universitas Trunojoyo Madura, Jumat (12/5/2023).

Oleh karenanya, LaNyalla menilai jika saat ini banyak yang kecewa dengan undang-undang yang ada, apakah itu UU Cipta Kerja, UU Minerba atau UU Ibu Kota Nusantara yang memberikan kemudahan kepada investor untuk
menguasai tanah, begitu juga dengan Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang diprotes kalangan tenaga medis, maka DPD RI tidak bisa secara maksimal memperjuangkan.

Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu mengajak kepada seluruh elemen bangsa, termasuk di dalamnya Civitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura, untuk mendorong konsensus nasional kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dan diperkuat dengan teknik addendum.

Hal ini penting, agar kita kembali kepada arah bernegara yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, di mana kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat, melalui wakil-wakil mereka yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.

Menurut LaNyalla, itulah konsepsi sistem bernegara kita yang tertuang di dalam
Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat wakil-wakil yang dipilih dan utusan-utusan yang diutus untuk berada di MPR.

“Wakil-wakil yang dipilih, adalah peserta Pemilihan Umum. Sedangkan wakil-wakil yang diutus adalah mereka yang diusung dan diberi amanat oleh kelompok atau organisasi mereka. Inilah sistem asli bangsa kita, yang diberi nama Demokrasi Pancasila,” jelas LaNyalla.

Jika ditinjau dari aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat, amandemen konstitusi era reformasi tersebut juga membuat negara tidak lagi berdaulat untuk menyusun ekonomi. Saat ini, perekonomian nasional dipaksa disusun oleh mekanisme pasar bebas. Akibatnya, negara tidak lagi berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta.

“Inilah yang menyebabkan Indonesia terasa semakin gagap menghadapi tantangan dunia masa depan. Karena lemahnya kekuatan ekonomi negara dalam menyiapkan ketahanan di sektor-sektor strategis,” tegas LaNyalla.

Berangkat dari dua kenyataan tersebut, yakni dari aspek sistem bernegara dan bagaimana negara ini menjalankan roda perekonomian untuk kesejahteraan rakyat, maka LaNyalla menilai tak lagi ada pilihan bagi kita. Sistem bernegara hari ini yang diakibatkan oleh kecelakaan perubahan konstitusi di era reformasi harus kita akhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila.

“Kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah peta jalan yang sekarang sedang saya tawarkan kepada bangsa ini. Mari kita perbaiki kelemahan naskah asli konstitusi kita. Tetapi jangan kita mengubah total konstruksi bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa,” ajak LaNyalla.

Hadir pada kesempatan itu Rektor Universitas Trunojoyo Dr Safi’, S.H, M.H, Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Achmad Amzeri, S.P., M.P, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Ari Basuki, ST., MT, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Surokim, S.Sos., M.Si, Dekanat di Lingkungan Universitas Trunojoyo dan ratusan mahasiswa Universitas Trunojoyo.(lc/red)

SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memastikan jika oligarki akan selalu turut campur tangan dalam Pemilihan Presiden Langsung yang mahal. Hal itu terjadi sepanjang bangsa ini masih menerapkan sistem pemilihan langsung berdasarkan prinsip demokrasi liberal ala Barat yang faktanya sangat mahal biayanya.

“Oleh karenanya, sepanjang bangsa ini masih menggunakan sistem pemilu langsung ala liberal Barat, maka siapapun presidennya nanti, pasti terlibat dalam campur tangan Oligarki Ekonomi,” kata LaNyalla saat memberikan materi Wawasan Kebangsaan dengan tema “Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Indonesia” kepada Guru Lolos Passing Grade (GLPG) di Surabaya, Kamis (11/5/2023).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, peran sentral oligarki dalam menentukan presiden terpilih bukan tanpa sebab. Hal ini terjadi imbas amandemen konstitusi empat tahap yang terjadi pada era Reformasi, dari tahun 19999-2002.

Sejak saat itu, kekuasaan menjalankan negara hanya ada di tangan Ketua Partai dan Presiden terpilih. Sehingga, jika presiden terpilih membangun koalisi dengan ketua-ketua partai, maka ke manapun negara ini akan dibawa, terserah mereka. Rakyat sama sekali tidak memiliki ruang kedaulatan.

Tak hanya di tingkat presiden, keterlibatan oligarki, baik itu oligarki politik maupun oligarki ekonomi, disebut LaNyalla juga meretas hingga ke ajang pemilihan gubernur dan bupati/wali kota yang juga dilaksanakan secara langsung.

“Hubungan timbal balik antara oligarki politik dan oligarki ekonomi itu terjadi akibat biaya politik yang mahal di dalam pemilihan presiden secara langsung. Begitu pula dengan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara langsung,” tegas LaNyalla.

Akibatnya, sepanjang sistem liberal ini masih diadopsi oleh bangsa ini, maka selama itu pula oligarki akan menancapkan kakinya untuk mencengkeram bangsa ini.

“Siapapun calon presiden Indonesia, pasti tidak akan mampu membiayai mahalnya biaya Pilpres. Sehingga pasti melibatkan oligarki ekonomi yang selama ini memang semakin mendekat ke dalam lingkar kekuasaan, baik di dalam partai politik, maupun di dalam kabinet presiden,” tutur LaNyalla.

Dikatakan LaNyalla, dalam konteks ekonomi, oligarki membuat negara tak lagi berkuasa penuh atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta.

“Sehingga dalam 20 tahun terakhir ini, kita melihat semakin banyak keganjilan atau paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan amanat Reformasi yang dituntut para mahasiswa saat itu, diantaranya adalah menghapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), faktanya di tahun 2022 yang lalu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai angka tertinggi dalam sejarah,” ulas LaNyalla

Bahkan, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu melanjutkan, Masyarakat Transparansi Internasional menyatakan indeks demokrasi Indonesia juga mengalami penurunan. Padahal, katanya, salah satu tujuan Reformasi saat itu adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. “Tetapi faktanya, di dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada masih ditemukan banyak kecurangan yang diduga terstruktur, sistematis dan masif,” tegasnya.

Tak ada jalan lain. LaNyalla menilai bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dengan teknik addendum.

“Oleh karena itu, tidak ada pilihan. Sistem bernegara hari ini yang diakibatkan oleh kecelakaan perubahan konstitusi di era Reformasi harus kita akhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila,” kata LaNyalla mengingatkan.

Sebab, LaNyalla melanjutkan, hanya sistem demokrasi Pancasila yang memiliki Lembaga Tertinggi yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari penjelmaan rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Itulah konsepsi sistem bernegara kita yang tertuang di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Di mana terdapat wakil-wakil yang dipilih dan utusan-utusan yang diutus untuk berada di MPR. Wakil-wakil yang dipilih adalah peserta pemilihan umum. Sedangkan wakil-wakil yang diutus, adalah mereka yang diusung dan diberi amanat oleh kelompok mereka,” jelas LaNyalla.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Ahli A Zaldy Irza Pahlevi Abdurrasyid, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Timur, Rony Suharso dan Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, Idris Yahya. Sementara dari GLPG dihadiri oleh Napan Fatoni Aziz selaku ketua beserta puluhan anggota GLPG se-Jawa Timur.(lc/red)

SURABAYA, TEROPONG – Kick off pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri di Jawa Timur tinggal menghitung hari. Pra pelaksanaan PPDB akan dimulai pada 12 Juni dengan tahapan pengambilan PIN oleh calon peserta didik baru melalui situs ppdb.jatimprov.go.id.

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) yang mengacu pada Permendikbud no 1 tahun 2021, tidak ada perubahan mendasar dalam aturan PPDB tahun 2023. Namun Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengeluarkan kebijakan baru dengan menyediakan kuota khusus berupa Golden Ticket bagi lulusan SMP/MTs di Jawa Timur.

Golden Ticket tersebut salah satunya diperuntukkan bagi lulusan yang memiliki prestasi sebagai Ketua OSIS.

Terkait kebijakan ini, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawasa menyebut kuota khusus jalur Golden Ticket Ketua OSIS diberikan untuk mempersiapkan calon pemimpin di masa depan.

Golden Ticket ini diberikan bagi siswa yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP sederajat. Kuota untuk Ketua OSIS ini termasuk dalam prestasi hasil lomba dengan proporsi 5%. Kuota ini diberikan untuk menjaring siswa yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan.

“Kita ingin mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan. Karena itu sebagai apresiasi, kami berikan kuota 1 (satu) siswa di setiap SMA/SMK Negeri Jawa Timur,” tambahnya.

Selain ketua OSIS, Khofifah juga memberikan kuota bagi siswa yang memiliki prestasi penghafal Quran (Hafidz Quran). Kuota ini masuk dalam jalur Prestasi Hasil Lomba dengan proporsi 5%. Untuk hafidz Quran kita sediakan kuota di setiap SMA/SMK negeri di Jatim yang menerima 1 (satu) siswa.

Selain kebijakan Kuota Golden Ticket, dalam kebijakan lainnya  Pemprov Jatim juga memberikan perhatian khusus kepada siswa penyandang disabilitas untuk dapat mengenyam pendidikan dimanapun. Termasuk sekolah reguler. Dalam hal ini, Pemprov melalui Dindik Jatim merealiasasikannya melalui kuota penyandang disabilitas sebesar 3%. Kuota tersebut terbagi untuk siswa inklusi dari SMP/Mts negeri dan swasta sederajat dan siswa lulusan SMP-LB.

Dengan kata lain, siswa penyandang disabilitas dapat mendaftar PPDB 2023 pada SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur dengan ketentuan siswa penyandang disabilitas ringan. “Kami ingin Jawa Timur menjadi rumah yang nyaman untuk mengenyam pendidikan bagi siapapun. Kami beri kesempatan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi. Dengan begitu kita bisa fokus dalam memberikan pendidikan yang berkualitas,” tandas Khofifah.

Kemudian, ada jalur afirmasi pendidikan menengah (ADEM) yang diperuntukkan bagi anak-anak berprestasi dari Papua dan juga bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (repatriasi).

Khofifah menegaskan Jawa Timur menjadi satu-satunya daerah yang siap menerima siswa beasiswa ADEM Papua dan ADEM Repatriasi dalam PPDB tahun ini. Sementara proses seleksi beasiswa dilakukan sepenuhnya oleh Kemdikbudristek. “Pada prinsipnya ada 423 SMA dan 298 SMK di Jatim. Total 721 lembaga bisa menerima ADEM. Berapapun siswa yang diberikan oleh kementrian kita siap menerima,” tegasnya.

Selanjutnya, kebijakan baru soal jalur anak tenaga kesehatan (nakes). Tahun ini aturan tersebut dikerucutkan. Yang sebelumnya berlaku bagi anak nakes secara umum, tahun ini aturan itu lebih diprioritaskan bagi anak nakes yang orangtuanya menjadi korban meninggal dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan lainnya yakni untuk anak buruh. Tahun lalu, syarat yang harus dipenuhi calon peserta didik baru harus mempunyai berbagai kartu perlindungan sosial dan harus upload tanda serikat buruh. Namun, tahun ini cukup melampirkan tanda keanggotaan serikat buruh. Jika siswa melampirkan KIP atau SKTM maka akan diprioritaskan untuk diterima. “Ini akan jadi prioritas sekolah agar jalur anak buruh terpenuhi. Prinsipnya dinas pendidikan ingin mengakomodir anak buruh yang ingin sekolah,” tandasnya

Terakhir Jatim juga memberikan fasilitas kemudahan unggah rapor. Bagi siswa yang nilai rapornya tidak diunggah sekolah asal, maka siswa dapat mengunggah sendiri nilai dan foto rapor semester 1-5 saat proses pengambilan PIN.

Ditambahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi, bahwa lulusan siswa SMP dan MTs di Jawa Timur Tahun 2023 sebanyak 575.108 siswa. Jumlah daya tampung SMA/SMK/SLB Negeri se Jatim hanya sebanyak 221.571 siswa atau sebesar 38,51 persen dari jumlah lulusan SMP dan MTs, maka SMAN, SMKN, SLBN tidak dapat mengakomodir sepenuhnya lulusan SMP dan MTs di Jatim. “Kebijakan apapun yang diambil, tetap tidak dapat mengakomodir seluruh lulusan SMP dan MTs Negeri dan Swasta se Jatim (dalam PPDB 2023),” tegasnya.

Karenanya, Wahid menekankan bahwa saat ini kualitas pendidikan di sekolah swasta sudah sama dengan sekolah negeri. Maka, jika tidak lolos dalam PPDB sekolah negeri, siswa dan wali murid bisa memilih sekolah swasta sebagai alternatif pilihan.

Ditegaskan Wahid tidak ada perubahan dalam besaran kuota. Pada tahap 1 jenjang SMA/SMK besaran kuota masih sama yakni 25%. Rinciannya jalur afirmasi 15%. Kuota ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan siswa program ADEM (kuota 7%), siswa anak Buruh (kuota 5%), dan siswa Penyandang Disabilitas (kuota 3%).

Kemudian ada kuota pindah Tugas Orang Tua sebesar 5%. Kuota ini diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti pindah tugas orang tua (kuota 2%), siswa anak Guru dan Tenaga Kependidikan (kuota 2%), dan siswa anak Tenaga Kesehatan yang orang tuanya turut menjadi korban dalam penanganan Covid-19 (kuota 1%).

Selanjutnya kuota Prestasi Hasil Lomba dengan besaran 5%. Dengan rincian 2% bagi siswa berprestasi di bidang akademik dan bidang non akademik 3%. “Prestasi ini dinilai dari kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang, individu atau beregu, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak swasta, di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional, dan tingkat Internasional,” jelas Wahid.

Tahap 2, jalur Prestasi Nilai Akademik SMA, sebesar 25%. Tahap ini diperuntukkan bagi siswa dari dalam zona dan luar zona yang berbatasan, seleksi dilakukan berdasarkan Rerata Nilai Rapor semester 1-5 SMP/sederajat (bobot 50%), ditambah nilai Akreditasi Sekolah asal (bobot 20%), ditambah nilai Indeks Sekolah Asal (bobot 30%).

Kemudian, lanjut Wahid tahap 3 zonasi SMK, dengan kuota 10%. Sama halnya dengan SMA, zonasi SMK juga dilaksanakan secara online berdasarkan jarak rumah ke sekolah.

Tahap 4, Jalur Zonasi SMA, dengan kuota sebanyak 50%. Jalur ini dilakukan secara online. Tahap ini diperuntukkan bagi siswa dari dalam zona dan luar zona yang berbatasan, dan seleksi dilakukan berdasarkan jarak rumah ke sekolah.

Terakhir, tahap 5, Jalur Prestasi Nilai Akademik SMK, dengan kuota sebesar 65%. Tahap ini diperuntukkan bagi siswa dari dalam/luar zona. Seleksi dilakukan berdasarkan rerata nilai rapor semester 1-5 SMP/sederajat (bobot 70%), ditambah nilai akreditasi sekolah asal (bobot 30%).

Siswa dapat melihat nilai akreditasi dan nilai indeks sekolah asal melalui situs ppdb.jatimprov.go.id pada 12 Juni 2023 dengan memasukkan NPSN sekolah asal. (hms/red)

SURABAYA, TEROPONG – Saya mendapat pengaduan dari wartawan anggota saya di Padang Sumatera Barat, anak buah Gubernur Sumatera Barat menghalang-halangi dan mengusir puluhan wartawan saat acara pelantikan Wakil Walikota Padang di Auditorium Istana, Selasa 9/5/2023, ujar Hartanto Boechori, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) dalam siatran pers nya, Kamis (11/5/23).

Pengusiran dilakukan saat belasan jurnalis dari berbagai media telah berada di dalam ruang pelantikan dan acara akan dimulai. Media-media yang tidak terdaftar dalam peliputan, diusir keluar ruangan.

Saya tidak bisa mengerti di era reformasi dan keterbukaan informasi publik ini masih ada Pejabat publik yang tidak tahu aturan, melarang pers meliput kegiatan publik yang dibiayai Negara.

Pejabat Publik Wajib Tahu Aturan, Bung! 

Pejabat publik wajib mengerti, pers bekerja atas dasar aturan hukum undang undang pers dan etika pers. Selama pers bekerja secara professional dan proporsional berdasarkan undang undang pers serta menjalankan Kode Etik Jurnalistik, pers dilindungi hukum, tegas Hartanto Boechori.

Pasal 4 ayat 2 undang-undang Pers, “terhadap pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, serta  pasal 3, ”untuk menjamin kemerdekaan pers, pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Dan pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 2 dan 3 ini dapat dipidana, “Setiap   orang   yang  secara  melawan  hukum  dengan  sengaja  melakukan tindakan yang berakibat  menghambat  atau  menghalangi  pelaksanaan ketentuan  Pasal  4  ayat (2)  dan ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”, demikian ancaman pidana termaktub dalam pasal 18 ayat 1 undang undang pers.

Hartanto Boechori dengan tegas mengatakan, rekan rekan jurnalis agar melaporkan dugaan pidana yang dilakukan anak buah Gubernur Sumatera Barat itu dan mengawal kasusnya sampai persidangan. Saya dan seluruh anggota PJI akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum tersebut.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharulla juga harus bertanggung jawab atas “tindakan bodoh” anak buahnya tersebut. Tidak mungkin pegawai bawahan berani mengambil “inisiatif bodoh” tanpa ada perintah atasan, kata Hartanto Boechori dengan tegas

Sementara Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharulla, belum berhasil untuk dikonfirmasi. (pji/red)

Emil Elestianto Dardak

URABAYA, TEROPONG – Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya kesejahteraan petani untuk mewujudkan cita-cita ketahanan pangan di Jatim. Hal tersebut disampaikannya langsung saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan bertema “Sinergi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Mengawal Program Pertanian dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Provinsi Jawa Timur” di Hotel Vasa, Surabaya, Kamis (11/5).

Mantan Bupati Trenggalek tersebut mengatakan, kesejahteraan petani bisa ditentukan dengan faktor biaya. Di mana petani dihadapkan dengan tantangan penurunan harga yang merugikan. “Jangan sampai, kebijakan kita urban-centric. Memurahkan harga pangan di kota, tapi mengurangi harga yang bisa diterima petani. Maka ini kita harus fokus mengendalikan tata niaga,” jelasnya.

Wagub yang akrab disapa Emil itu mengatakan, ada dua kata kunci saat membicarakan tentang ketahanan pangan. Yakni perihal lahan dan SDM. “Kalau bicara soal lahan, kita masuk ke alih fungsi lahan. Tapi kalau berbicara tentang SDM-nya, maka kita bicara produktivitas. Produktivitas pun baru dapat diraih kalau petani sejahtera,” ujarnya.

“Jadi ketahanan pangan harus berdiri di atas kesejahteraan petani. Ini yang harus kita cita-citakan bersama. Maka nilai tukar petani harus selalu menjadi parameter kita,” lanjut Emil.

Untuk itu, peran APIP dan APH menjadi sangat vital. Sehingga, efektivitas mereka dapat memantau perkembangan inflasi dan memastikan keadilan harga bagi produsen. “Yang pasti daerah harus mempunyai tata kelola yang baik. Ada satu lagi, pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan. Penegakkan Perda itu juga areanya Satpol PP. Berarti kita juga harus melihat dati kapasitas mereka,” terangnya.

Lebih jauh, Emil menuturkan bahwa diskusi tentang ketahanan pangan harus selalu dilakukan dengan penuh dedikasi dan semangat. Sebab, hampir sepertiga masyarakat Jawa Timur bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, pada tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi 12,40% dari PDB Indonesia, sedangkan Jatim berkontribusi 11,11% dari PDRB dan merupakan penyumbang ketiga tertinggi Indonesia.

Selain itu, sektor pertanian menyerap 31,87 juta tenaga kerja atau sekitar 25,19% dari total angkatan kerja 133,56 juta. Di Jatim sendiri, sektor pertanian menyerap 31,30% dati total tenaga kerja.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Maringka mengatakan bahwa penting untuk setiap orang menyusun strategi ketahanan pangan. Sebab, banyak negara di dunia menghadapi krisis pangan.

“Strategi ketahanan pangan ini supaya kita bisa jaga kedaulatan pangan Indonesia di masa yang akan datang. Kita paham koordinasi itu sulit untuk dilaksanakan. Tapi mari mengawal bersama-sama agar program-program kami bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Selain itu, pembahasan terkait pengalihan lahan dan ketahanan pangan penting untuk menjaga hajat hidup orang banyak. Mengingat, 280 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya kepada pertanian.

“Jadi kita jangan melihat hanya sekedar membangun infrastruktur saja, namun keberpihakan kita terhadap lahan-lahan pertanian. Saya mengharapkan pertemuan kita hari ini memberikan nilai tambah agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan Indonesia,” tuturnya. (hms/red)

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 505 orang Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim, di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (10/5) sore.

Rinciannya, Pejabat Administrator sebanyak 222 orang, dan Pejabat Pengawas 283 orang. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/1845/204/2023 tanggal 9 Mei 2023.

Turut hadir pada pelantikan tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Kepada 505 Pejabat Eselon III dan IV yang dilantik, Gubernur Khofifah berpesan agar senantiasa menjaga integritas dan memberikan dedikasi terbaiknya sesuai core values ASN ‘BerAKHLAK’. Yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

“Apa yang tadi sudah saudara ucapkan pada sumpah / janji adalah menjaga integritas. Bagaimana integritas sebagai ASN dan sebagai keluarga besar Pemprov Jawa Timur. Ini semua harus kita jaga dan terus bisa dibangun, termasuk memberikan dedikasi terbaik sebagaimana core values ASN ‘BerAKHLAK’,” katanya.

Khofifah mengatakan, dalam core values ASN ‘BerAKHLAK’ ini terdapat nilai-nilai yang harus dijadikan referensi dalam menjalankan tugas pada semua lini dan jabatan.

“Bagaimana kita berorientasi pelayanan, dan mampu melakukan proses adaptasi serta kolaborasi. Bagaimana menjaga loyalitas, kemudian menjaga harmoni dan menjaga  akuntabilitas. Ini yang kita harus jaga di posisi manapun saudara mendapatkan mandat sesuai dengan SK Gubernur,” katanya.

Menurutnya, pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran dan pengisian Jabatan Administrator serta Pengawas yang kosong. Baik karena pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah unit kerja atau pindah jabatan menjadi pejabat fungsional. Oleh karena itu, pelantikan ini menjadi bagian dari kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

“Proses rotasi dan mutasi ini bagian dari abdi negara yang harus siap melaksanakan tugas di tempat manapun. Untuk terus bisa memberikan dedikasi yang terbaik dalam melayani masyarakat dan memajukan Jawa Timur serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga berpesan terkait tantangan global yang berdampak hingga ke level regional serta lokal. Khofifah berharap, para pejabat administrator dan pejabat pengawas terus melakukan inovasi dan terobosan baru, adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi.

Hal tersebut sangat penting mengingat saat ini ekosistem global sangat berpengaruh pada ekosistem nasional, berpengaruh langsung pada ekosistem regional, dan berpengaruh pada ekosistem lokal. Sebagai contoh, Perang Rusia dan Ukraina berpengaruh pada supply fosfat, yang merupakan salah satu komponen penting yang sangat dibutuhkan di dalam proses pembuatan pupuk. Dimana pupuk sangat dibutuhkan oleh para petani Indonesia termasuk petani di Jawa Timur.

“Hal ini menggambarkan bagaimana dinamika global berpengaruh langsung pada dinamika nasional, regional dan dan lokal. Apa yang menjadi kewaspadaan dunia dan Indonesia hari ini yakni terhadap krisis pangan, energi dan ekonomi, maka pada saat yang sama harus menjadi perhatian kita bersama pada posisi dan jabatan  apapun,” ungkapnya.

“Untuk itu mari kita terus memaksimalkan seluruh sinergi dan kolaborasi. Karena tidak ada sukses yang dicapai sendiri, setiap sukses bisa dicapai dengan kerja bersama dan kolaboratif diantara kita semua. Bangun komunikasi baik dengan atasan maupun bawahan. Dengan komunikasi efektif, saya harap terbangun kerjasama yang solid agar saudara sekalian mampu menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks di era modern saat ini,” lanjutnya.

Di akhir, Khofifah meminta kepada para Kepala OPD untuk memastikan para pejabat administrator dan pejabat pengawas yang ada di OPD-nya agar segera mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Baik pelatihan kepemimpinan bagi pejabat administrator maupun pejabat pengawas. Sehingga kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi-posisi tersebut telah tersertifikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Selamat menjalankan tugas mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan. Termasuk dalam menjaga integritas secara personal maupun secara institusional,” pungkasnya. (hms/red)

NGAWI, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau inovasi pertanian di Kabupaten Ngawi yang dikembangkan oleh para petani yang tergabung dalam Poktan Sari III, Dusun Nglencong, Desa Dempel, Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Rabu (10/5).

Dikatakannya, peninjauan di Kab. Ngawi ini penting untuk mewujudkan visi Jatim sebagai lumbung pangan nasional. Mengingat, Ngawi termasuk dalam jajaran daerah tertinggi produktifitasnya sebagai penghasil padi secara nasional. “Ngawi ini luas area tanamnya sekitar 50.000 hektar dengan indeks tanam 2,8. Jadi rata-rata luas tanah per tahun adalah 140.000 hektar. Produksi padinya juga mencapai 520.000 ton per tahun,” ujarnya.

“Pertanian mereka sudah maju dan banyak inovasi khusysnya dalam penggunaan pupuk organik dan dalam menjaga daya dukung alam. Makanya ini kita kuatkan di sini sebagai lumbung pangan nasional. Karena Ngawi memang daerah dengan produktivitas padi tertinggi nasional tahun 2022,” tambah Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah melihat alsintan yang digunakan para petani setempat. Antara lain traktor roda 2, traktor roda 4, transplanter alat tanam, perontok padi mobil, dan Combine Harvester serta vertical dryer dan Rice milling unit (RMU).

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga mengecek inovasi perlindungan tanaman Ngengat Airlines, juga No Setrom atau pembasmi hama tanpa listrik. Salah satu caranya yang digunakan petani setempat untuk membasmi hama adalah dengan memelihara burung hantu. Sehingga, hama seperti tikus dapat diminimalisir secara alami. “Nanti bisa dibuat skema seperti apa karantina burung hantu atau apa yang panjenengan anggap efektif. Monggo koordinasi agar sesegera mungkin kita lakukan kesiapsiagaan itu untuk menjaga agar hama tikus dapat diberantas,” jelasnya.

Sementara itu, tak lupa Khofifah menyempatkan diri melihat praktek pembuatan biosaka, gudang dryer dan penggilingan padi, serta dua mesin pembantu Poktan. Yakni, mesin dryer 10 ton dengan bahan bakar sekam dan kayu, dan mesin penggiling padi dengan kekuatan 1.3 ton/jam dengan menggunakan mesin genset.

Di akhir, Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) Irjen Pol R. Adang Ginanjar mengatakan, bahwa kehadiran pemerintah di sektor pertanian sangat terasa. Sebagai verifikator Satyalencana Wira Karya Bidang Pembangunan Pertanian, ia menilai kebutuhan masyarakat sudah cukup terpenuhi. “Ini sudah bagus semuanya. Ya kita berharap agar ini bisa jadi contoh bukan hanya di tingkat provinsi namun juga nasional. Karena ketahanan pangan ini kan pintunya Jawa Timur,” ucapnya.

“Berbicara masalah tanaman dan buah, saya terima kasih kepada Bu Gubernur, Pak Bupati dan rekan-rekan petani penyuluh yang hadir. Apa yang dipaparkan Bu Gubernur sebelumnya sudah baik. Beliau bahkan bisa motong nanas dengan ahli. Jadi beliau bukan hanya meninjau, tapi juga terjun langsung,” tutup Adang. (hms/red)