Utama

BLITAR – Di sela kegiatan resesnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyempatkan diri menziarahi makam Proklamator yang juga salah satu pendiri bangsa, Ir Soekarno atau Bung Karno. Ziarah makam Presiden RI pertama itu dikatakan LaNyalla sebagai simbol konsistensinya dalam perjuangkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.

Tiba di Komplek Makam Bung Karno (MBK), Ketua DPD RI yang didampingi Kepala Kantor DPD RI Wilayah Jatim Rony Suharso serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei dan Farhan Fitrianta itu, disambut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Edy Wasono beserta jajaran.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI menyebut bahwa ziarah makam yang dilakukannya untuk meneladani pemikiran dan sikap Sang Proklamator.

“Tentu kita ingat betul Bung Karno pernah menegaskan bahwa kita jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau Jas Merah. Dalam hal ini, kita pun tak boleh meninggalkan sejarah bagaimana negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa,” kata LaNyalla, Selasa (17/10/2023).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, bangsa ini sudah jauh meninggalkan Pancasila sejak amandemen UUD di tahun 1999-2002. Dikatakan LaNyalla, berdasarkan kajian Komisi Konstitusi bentukan MPR di tahun 2002, disimpulkan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002 dilakukan tanpa naskah akademik dan inkonsistensi dari segi teori antara satu dengan lainnya.

“Oleh karenanya, penting bagi bangsa ini untuk kembali UUD 1945 naskah asli untuk kemudian dilakukan penguatan serta penyempurnaan sistem bernegara melalui amandemen dengan teknik adendum,” tegas LaNyalla.

LaNyalla juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mendorong MPR dan semua lembaga negara serta institusi, termasuk organisasi-organisasi masyarakat untuk membangun konsensus nasional demi mewujudkan hal tersebut.

LaNyalla menegaskan, sudah saatnya Indonesia menyadari kalau sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila, sehingga harus kembali ke falsafah dasar negara ini. “Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru, tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara benar,” papar LaNyalla.

Sistem yang mampu mewadahi semua elemen bangsa, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat.

“Bukan sistem bernegara yang ditentukan oleh partai politik saja atau oleh Presiden terpilih saja. Tetapi benar-benar sistem yang utuh. Inilah Sistem Majelis Syuro atau Majelis Permusyawaratan Rakyat,” beber LaNyalla.(lc/red)

SURABAYA-Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengungkap adanya manuver yang tidak lazim di dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Menurutnya, hal itu menunjukkan Indonesia semakin krisis negarawan, karena semua lembaga sudah berpolitik praktis. Termasuk hakim konstitusi. “Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra itu menunjukkan bahwa MK, sebagai the guardian of constitution sudah tercemar tradisi politik. Ini tentu sangat buruk bagi Indonesia,” tandas LaNyalla, Selasa (17/10/2023).

Ditambahkan LaNyalla, sejak Indonesia menganut sistem liberal, dengan pemilihan presiden dan kepala daerah langsung dan dominasi partai politik sebagai pemegang kedaulatan, negeri ini semakin kehilangan jati diri, dan nilai-nilai adab, etika dan moral.

“Negara yang menganut liberalisme dan terseret ke neoliberal serta ekonomi yang kapitalistik, pasti ditandai dengan kemenangan materialisme atas idealisme. Itu sudah prinsip. Sehingga perilaku politik Indonesia semakin tidak punya malu, dan mendapat pemakluman dari elit. Rakyat terus diberi pertunjukan dan contoh buruk seperti itu,” urai LaNyalla.

Tokoh yang getol memperjuangkan agar Indonesia kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa itu juga menyinggung soal batas usia capres dan cawapres. Menurutnya, Indonesia negara besar, yang lahir dari peradaban besar kerajaan dan kesultanan Nusantara. Tidak bisa disamakan dengan negara-negara kecil di Eropa atau Skandinavia.

Sehingga pemimpin Indonesia dibutuhkan orang yang matang dan dewasa secara usia. “Karena negara ini berdasarkan Ketuhanan, maka tradisi di dalam pemahaman agama, bahwa usia matang seseorang itu juga harus menjadi rujukan. Jangan ditabrak, hantam kromo begitu saja. Ini bukan negara suka-suka dan ujicoba,” pungkasnya.

Karena itu, lanjut LaNyalla, sudah saatnya Indonesia menyadari kalau sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila. Sehingga harus kembali ke falsafah dasar negara ini. “Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru, tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara benar,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hakim MK Saldi Isra mengakui ada peristiwa aneh dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia capres-cawapres.

“Sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi pada 11 April 2017 atau sekitar enam setengah tahun lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa,” kata Saldi saat membacakan dissenting opinion dalam putusan tersebut, Senin, 16 Oktober 2023.

Saldi melanjutkan, dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutus perkara gelombang pertama pada tanggal 19 September 2023, Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutus perkara.

“Hasilnya enam hakim konstitusi sepakat menolak dan memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang,” kata Saldi.

Selanjutnya, dalam perkara gelombang kedua yakni perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023, Ketua MK Anwar Usman ikut memutus dalam perkara tersebut dan turut mengubah posisi para hakim yang dalam gelombang pertama menolak menjadi mengabulkan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. (lc/red)

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat mengunjungi kantor
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI di Jakarta, Senin (16/10/2023). Dalam kunjungan ini, SMSI dan Kompolnas berkomitmen untuk ikut mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan Bermartabat menuju Indonesia yang sejahtera.

Dalam kunjungan itu, rombongan SMSI Pusat dipimpin langsung oleh Ketua umumnya, Firdaus. Turut hadir sejumlah pengurus harian SMSI pusat, diantaranya
Yono Hartono (Wakil Ketum), Hendra J. Kede (Wakil Ketum), H. M. Nasir (Sekjen), Heny (Wakil Bendahara), dan H Makali Kumar SH (Ketua Bid. Hukum, Arbitrase, dan Legislasi).

Sedangkan dari Kompolnas yang menyambut antusias kunjungan SMSI Pusat itu adalah Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Benny Jozua Mamoto (Sekretaris) dan Komisioner Kompolnas lainnya, yakni Mohammad Dawam dan Poengky Indarti.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI, Firdaus menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah dalam rangka bersilaturahmi sekaligus ingin membangun sinergitas dalam membangun bangsa kedepan. Salah satunya, dalam menghadapi pemilu tahun 2024 dengan ikut serta mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat.

“SMSI terus membangun sinergitas dengan semua pihak, termasuk dengan Kompolnas. Demi kemajuan Bangsa yang kita harapkan bersama, ” ujar Firdaus yang mengenakan baju batik.

SMSI dalam waktu dekat, yakni tanggal 27-28 Oktober 2023, akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Tangerang, yang akan dihadiri perwakilan pengurus dari masing-masing provinsi se Indonesia. Salah satunya akan membahas langkah strategis dalam ikut berpartisipasi menciptakan pemilu yang damai, berdaulat dan bermartabat. Baik melalui pemberitaan di 2000 perusahaan nedia online yang tergabung dalam wadah SMSI, maupun lainnya.

“Kami mengundang Kompolnas bisa ikut hadir dalam Rapimnas SMSI, untuk menjadi salah satu nara sumber. Kemudian, kami juga ingin bersama Kompolnas, bisa bersinergi dan turun kebdaerah-daerah di Indonesia, untuk mengkampanyekan pemilu yang damai, kondusif dan menjungjung tinggi netralitas, termasuk di kepolisian, ” harap Firdaus.

Sementara itu, Benny Jozua Mamoto, dalam menerima kunjungan pengurus harian SMSI pusat di ruang meeting Kompolnas itu, tampak bersemangat dan antusias. Ia menuturkan, dengan sinergitas antara Kompolnas dan SMSI, maka pihaknya optimis bisa lebih optimal lagi dalam melayani dan merespons aduan masyarakat dalam penyampaian suatu informasi.

Dalam kunjungan yang dikemas obrolan santai itu, Benny Mamoto banyak bercerita tentang peran Kompolnas dalam melayani berbagai pengaduan masyarakat.

“Dengan kemajuan teknologi sekarang, informasi dari masyarakat begitu cepat, baik melalui media sosial maupun lainnya. Kompolnas terus berkomitmen menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cepat dan tepat, ” ujarnya.

Kompolnas, ucap Benny, dengan bersinergi bersama SMSI yang anggotanya sekitar 2000 perusahaan Media Online, akan lebih optimal lagi, dalam menjalankan perannya. Diantaranya menjalanka wewenang menekan kepolisian untuk menjalankan rekomendasi yang diberikan terhadap persoalan tertentu. Terutama menghadapi pemilu 2024, supaya seluruh anggota dan unsur pimpinan di Kepolisian, untuk menjaga netralitasnya.

“Kami sepakat untuk bersinergi dengan SMSI untuk ikut mewujudkan Pemilu yang damai, kondusif dan bermartabat. Saat kunjungan kerja Kompolnas di daerah-daerah, kami bisa libatkan SMSI di daerah, untuk mengoptomalkan program kami, ” jelas Beny.

Komisioner Kompolns Mohamad Dawam menambahkan, dalam menghadapi Pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pileg, Kompolnas telah menyiapkan PAM Pemilu. Sehingga dengan adanya sinergitas bersama SMSI, maka PAM Pemilu Kompolnas bisa direalisasikan secara optimal nanti.

“PAM Pemilu yang Kompolnas programkan, bisa bersinergi dengan program SMSI dalam ikut serta mewujudkan pemilu yang damai, berdaulat, dan bermartabat, ” harap Dawam.

Sebelum mengakhiri kunjungan, rombongan SMSI pusat yang diwakili Ketum Firdaus, Moh Nasir dan Makali Kumar mengikuti broadcast di studio Kompolnas bersama Pemandu acara, Amanda. Ditemani Komisioner Kompolns Mohamad Dawam, broadcast itu diantaranya membahas pemilu damai. (release/red)

Oleh: Hartanto Boechori

Seorang pria, Yusra Michael (46) mengaku dikeroyok, dipukuli, diculik dan disekap sekitar 15 kawanan preman di samping Mapolrestabes Surabaya, Jalan Veteran. Pengakuannya didukung hasil visum, terjadi penyiksaan parah.Yang mengherankan, kawanan itu berani memukuli korban di pinggir jalan, persis di pinggir Polrestabes Surabaya sejak jam 21.00. Ada 2 orang yang dikenal Yusra, eks istrinya, YT (34) sebagai otaknya dan orang bernama I. Juga diduga kuat ada seorang pengusaha property inisial T ikut mengotaki.

Pelaku pemukulan yang intens, WY alias E bahkan sesumbar, “kamu pikir, siapa yang berani memukuli orang di depan Polrestabes?!, kalau bukan saya, siapa lagi?!”. Dan memang dibuktikan WY dengan menambahkan pukulannya. Dilanjutkan lagi, “Kamu mau minta backing Kapolrestabes, Wakapolrestabes atau Kasatreskrim?!, saya tidak takut”, sesumbar WY. Masih di tempat sama, penyekapan dan pemukulan dilanjutkan di dalam mobil. Sempat 2 kali Polisi datang, namun dihalau kawanan itu??!!

Penyekapan, pengeroyokan, penganiayaan dan perampokan berlanjut di dalam mobil dan di sebuah rumah di perumahan Gunungsari Surabaya sampai jam 3 pagi. Sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya (Kamis 5/10) dan sudah dilakukan visum. Korban Yusra sempat rawat inap di rumah sakit. Saksi saksi dan korban sendiri sudah diperiksa. Semua sudah diterangkan kepada Penyidik. Masih ada lagi alat bukti hasil visum yang terbaca jelas telah terjadi penyiksaan parah dan ada CCTV Polrestabes Surabaya serta bukti transfer uang 70 juta ke rekening YT tanggal 4/10 dini hari.

Lebih mengherankan lagi, pengeroyokan/penganiayaan berat seperti itu disertai penyekapan dan perampokan, sampai hari ini sudah 11 hari dari tanggal Laporan, pelaku yang identitasnya jelas, tidak ditangkap. Jangankan ditangkap…, disentuhpun tidak??!! Tanda tanya besar bagi saya.

Bahkan menurut pengakuan korban, Kasat Reskrim masih akan melakukan gelar dulu. Benarkah??!! Bukankah ini delik biasa dan visumnya terbaca jelas terjadi penyiksaan parah??!! “Mas Kasat Reskrim, ada apa ini???!!! Apa yang sebenarnya terjadi?! Bukankah dalam kasus seperti ini bisa dilakukan penangkapan langsung??!! Untuk diketahui, sampai saat ini korban masih diancam!!

Saya menangkap banyak kejanggalan dalam permasalahan ini, baik dari sisi pelaku, korban maupun Aparat Penegak Hukum. Benarkah “backing” kawanan pelaku sangat hebat?! Biasanya dalam kasus seperti ini, mafia hukum yang bekerja. Saya yakini korbanpun juga bukan “malaikat”. Namun apapun alasannya, ini peristiwa pengeroyokan, penyiksaan berat, penyekapan dan perampokan. Korbannya ada, alat buktinya saya pikir lebih dari cukup, pelakunya jelas. Jadi saya pikir sangat cukup dilakukan penangkapan pelaku sejak LP dibuat.

Lembaga penegak hukum seyogyanya menciptakan lingkungan hukum adil dan bermartabat dengan menegakkan transparansi hukum untuk menciptakan iklim kepercayaan masyarakat kepada sistim hukum dan pada penegak hukum sendiri. Kapolrestabes Surabaya beserta jajaran agar segera mengeksekusi LP No. LP/B/1083/X/2023/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim ini. Semua pihak berwenang di Polda Jatim dan Mabes Polri agar segera melakukan hak kewajibannya. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri dipertaruhkan.

Berawal tahun 2021, Yusra Michael (46) melaporkan perbuatan KDRT istrinya YT (34) terhadap dirinya ke Polsek Sawahan Surabaya. Tahun 2022, YT menggugat cerai dan pada tahun 2022 itu keduanya resmi bercerai. 2 orang anak mereka ikut Yusra. Karena LP KDRT di Polsek “jalan di tempat”, Yusra menyurati Polrestabes Surabaya, meminta penaganan kasus LP dipindahkan ke Polrestabes Surabaya. Pada hari kejadian, Yusra menerima SP2HP dari Polrestabes Surabaya. Keluar dari Polrestabes Surabaya, Yusra dihadang dan dikeroyok di samping Polrestabes Surabaya.

YT ikut memukuli korban. Di samping Polrestabes Surabaya dan di rumah Gunungsari. Hanya saja di Gunungsari lebih parah, YT memukuli korban dengan besi. Motifnya YT minta laporan KDRT terhadap dirinya dicabut dan ada motif sakit hati seorang Pengusaha Property bernama T. Informasinya, sore harinya T mengadakan pertemuan dengan YT dan kawanannya

Sekitar 23.00, mobil bergerak ke perumahan Gunungsari Surabaya. Selama perjalanan korban dipukuli di dalam mobil. Penyekapan dan pengeroyokan dilanjutkan di sebuah rumah di daerah Wiyung. Di sana sudah menunggu lebih banyak lagi orang. Pemukulan dilakukan dengan besi oleh YT. WY/E dan yang lain menggunakan selang air dan selang gas Elpiji. Korban Yusra sempat men share lokasi ke adik korban.

Di tempat itu, Yusra selain dipukuli, juga disuruh mengkonsumsi narkoba. Beruntung Yusra berhasil menolak. Yusra juga berhasil dirampok 70 juta rupiah. Dalam perampokan itu, WY/E mengkaitkan dengan seorang pengusaha property bernama T. Tentang T dan yang lain, akan saya bahas tersendiri. Korban Yusra baru dibebaskan Rabu sekitar jam 3 pagi setelah dipaksa menanda-tangani pernyataan dan mentransferkan uang (korban dirampok) senilai 70 juta rupiah ke rekening YT. Korban dipaksa ganti pakaian lain yang sudah disediakan para pelaku. (penulis adalah Ketum PJI)

.

JAKARTA – Perwakilan Umat Buddha Seluruh Indonesia (WALUBI) menyatakan kesiapannya bergabung dengan DPD RI dan elemen masyarakat lain mendesak stakeholder negara membangun konsensus nasional untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli yang kemudian disempurnakan melalui amandemen dengan teknik adendum.

Ketua Umum WALUBI, Hartati Murdaya saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kantor WALUBI di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023), mengatakan WALUBI sejalan dengan DPD RI yang menginisiasi penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa.

“Kami dukung Pak LaNyalla dan DPD RI untuk mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 Naskah Asli. Saya seribu persen ikut dengan gagasan tersebut,” kata Hartati Murdaya.

Namun Hartati Murdaya berpesan agar langkah dan upaya yang diambil tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Supaya tidak mengganggu pembangunan bangsa yang sedang berjalan.

“Kami paham bahwa gagasan DPD RI ini sangat tepat dan baik bagi bangsa. Tetapi kami ingin dilakukan secara damai, sehingga perjalanan bangsa tetap lancar, pembangunan terus dan investasi berdatangan sebagai peninggalan bagi anak cucu kita. Artinya jangan sampai gejolak politik menimbulkan gejolak sosial yang berdampak pada ekonomi,” papar dia lagi.

Menurut Hartati Murdaya, konstitusi bangsa ini memang harus kembali ke UUD 1945 Naskah Asli. UUD 1945 naskah asli merupakan karya besar para pendiri bangsa yang paham akan kemajemukan dan tentunya murni untuk kepentingan rakyat.

“Kembali ke UUD ’45 naskah asli karena UUD ini benar-benar memberi kemakmuran rakyat, juga melindungi hak rakyat seperti pada pasal 33. Kalau UUD yang sekarang memberi ruang ekonomi kapitalistik. Kita tahu UUD sekarang dan turunannya, baik itu UU, peraturan pemerintah, dan lainnya, tidak berpihak kuat kepada rakyat. Bagaimana kita lihat UU Ciptaker yang banyak kontradiksi,” tutur dia.

Sementara itu, terkait utusan golongan kembali hadir dalam keanggotaan MPR, Hartati Murdaya menyampaikan WALUBI sudah menyampaikan aspirasi tersebut ke MPR. Menurut Hartati, adanya utusan golongan mampu memberi keseimbangan di dalam MPR dalam mengambil keputusan dan menyusun Haluan Negara, sehingga tidak hanya didominasi oleh partai politik.

“Bangsa ini sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan ras. Harusnya semua dirangkul, merefleksikan keutuhan semua elemen bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Semua duduk dalam MPR serta diajak bicara dalam memutuskan kebijakan negara. Selama ini, kami WALUBI jarang dilibatkan. Itulah makanya kami melihat urgensi hadirnya kembali utusan golongan di MPR,” tukasnya.

Hartati Murdaya mendoakan supaya perjuangan DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli berjalan sukses dan implementasinya menjadi lebih baik lagi.

“Saya senang dengan keberanian Bapak (La Nyalla), tetapi kenapa baru sekarang? Orang yang berani seperti bapak ini jarang sekali. Saya minta perjuangan ini jangan sampai berhenti. Tidak mundur tetapi tetap sabar,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Hartati juga langsung memerintahkan ke jajaran WALUBI ke seluruh pelosok tanah air untuk sosialisasi dan menggaungkan kembali ke UUD 1945 yang kemudian diperkuat melalui Amandemen dengan teknik adendum.

Romo Asun Gotama, Wakil Sekjen WALUBI, mengatakan perjuangan untuk kembali ke UUD 1945 pasti tidak mudah. Namun dia optimistis, jika rakyat berkehendak pasti semua akan berjalan dengan mudah.

“Mudah-mudahan banyak elemen bangsa yang setuju dengan gagasan ini. Tetapi yang terpenting dari segi politik aman dan ekonomi berjalan lancar,” tegasnya.

Ketua DPD RI AA LaNyallah Mahmud Mattalitti mengapresiasi langkah WALUBI yang sudah menyampaikan aspirasi langsung kepada Ketua MPR RI, agar Konstitusi dikembalikan ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian diamandemen dengan teknik adendum.

Dikatakan LaNyalla, sikap WALUBI sejalan dengan sikap DPD RI, melalui Proposal Kenegaraan DPD RI: Penyempurnaan dan Penguatan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa’.

“Kami DPD RI juga telah menyiapkan kajian akademik mengenai apa saja yang perlu di adendum untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem asli Indonesia tersebut. Salah satu adendumnya terkait utusan golongan adalah memberikan wewenang kepada utusan golongan dan utusan daerah, untuk memberikan pendapat atas rancangan undang-undang yang dibahas di DPR RI.

“Di era Orde Baru kita tahu utusan golongan juga masih kurang berperan. Sebab mereka dulu diutus oleh pemerintah alias ditunjuk. Kalau versi DPD dalam proposal kenegaraan, utusan golongan benar-benar diusulkan dari bawah, dari golongannya masing-masing,” ucapnya.

LaNyalla juga berterimakasih kepada WALUBI yang siap bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk mendesak stakeholder negara (MPR/ Lembaga-Lembaga Negara/ Presiden/ TNI/ Ketua Partai/ dan Elemen Bangsa lainnya) untuk kita kembali ke UUD 1945 Naskah Asli.

“Kami pasti akan mengambil cara yang santun, dengan saluran yang resmi. Kami pasti sosialisasikan ke semua pihak, ke semua elemen bangsa. Niat baik harus dijalankan dengan baik pula,” ujar LaNyalla.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, Akademisi UI Dr Mulyadi dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran.

Selain Ketua Umum WALUBI, hadir juga Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama, Wakil Ketua Harian WALUBI yang juga Ketua DPD WALUBI Provinsi DKI Jakarta, Jandi Mukianto SH, MH, Sekjen KCBI (Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia) Willy Wiyatno PhD, Ketua Wanita WALUBI, Esther Setiawati dan Budiharto Hasbun, SE, MM. Sekjen Mahabudhi. (lc/red)

Oleh: Hartanto Boechori

Beberapa hari lalu saya kedatangan teman Advokat, Widi dari Kantor Hukum Febian Tangahu & Rekan di Surabaya. Kedatangannya bersama Timnya dan seorang keluarga kliennya bernama C. C menceritakan derita saudaranya, Selfia Ardiani (Selfi), warga Kendal Jawa Tengah, saat berobat ke salah satu dokter ahli kandungan yang berpraktek di salah satu rumah sakit “CH” di Kendal Jawa Tengah.

Diceritakan C, pada intinya Selfia harus menjalani Tindakan medis kuretisasi oleh dr. AR, M.Kes, Sp.OG. di rumah sakit “CH” Kendal. Setelah kuret, Selfia mengalami nyeri dan kram hebat di area perutnya dan pendarahan parah. Oleh dr. AR dan salah satu dokter Ahli Penyakit dalam lainnya, tidak ditangani semestinya. Status BPJS (PBI-JK) Selfiapun ditolak, hingga harus rawat inap dengan biaya sendiri.

Setelah second opinion di fasilitas Kesehatan dan dokter kandungan lain, faktanya ditemukan kondisi kandungan parah dan ada sisa janin, serta kekurangan darah parah, sehingga dilakukan tindakan pembersihan kandungan lagi. Tanggal 28 September 2023 lalu,

Tanggal 28 September lalu Selfia telah mengajukan surat pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Jateng atas pengalaman traumatisnya berurusan dengan rumah sakit “CH” dan dokter ahli kandungan AR serta dokter lain di rumah sakit yang sama. Pasien BPJS (PBI-JK) ini mengadukan rangkaian kejadian yang menghantui dirinya dan nyaris merenggut nyawanya akibat penanganan medis yang tidak benar. Dan untuk mendukung validitas pengaduannya, dilampirkan bukti-bukti hasil rekam medis dan pemeriksaan dari berbagai fasilitas medis yang terlibat.

Hukum wajib ditegakkan setegak-tegaknya. Aparat Penegak Hukum, saat ini Ditreskrimsus Polda Jateng (Direktorat Reskrim Khusus Polda Jawa Tengah) harap bekerja professional dan cepat. Mohon jaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sudah mulai merangkak naik lagi paskah anjlok tajam akibat kasus Sambo.

Saya minta Ditreskrimsus Polda Jateng (Direktorat Reskrim Khusus Polda Jawa Tengah) bekerja professional dan cepat untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya agar menjadi pengingat bagi para dokter dan fasilitas kesehatan untuk selalu memperlakukan pasien secara manusiawi. Kejadian yang dialami Selfia Ardiani tidak boleh dialami orang lain.

IDI Kendal (Ikatan Dokter Indonesia) dan IDI Jawa Tengah saya harap pro aktif dan benar-benar bekerja secara professional, walaupun yang harus diadili adalah rekan sejawat. Ingat Sumpah Profesi Dokter!!. Profesi dokter dan bisnis rumah sakit wajib tidak hanya memikirkan faktor keuntungan semata. Faktor sosial dan kemanusiaan harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam pelayanan medis.

BPJS Kesehatan Kendal dan Jawa Tengah juga harus tanggap membaca tulisan ini. Periksa rumah sakit “CH” yang menolak status BPJS (PBI-JK) Selfia Ardiani. Jangan hanya nyaman dengan rutinitas keseharian. Anda yang diamanatkan Negara sebagai pemegang regulasi. Harap berpihak ke masyarakat juga. Ingat, JKN atau BPJS perintah Undang-undang. Sifatnya wajib dan memaksa. Bukan pilihan seperti asuransi biasa. Masyaratkat tidak diperbolehkan menolak.

Saya mendesak semua pihak yang berkompeten dan berkaitan agar bersikap transparan dalam penyelidikan/penyidikan kasus ini. Bila ada pihak yang ingin memberi informasi atau ada yang membutuhkan informasi, silahkan kontak hotline PJI 081 330 222 442.

Kejadiannya 31 Juli 2023, Selfia menjalani pemeriksaan kehamilan di Klinik A, ditangani dr. AR, M.Kes, Sp.OG. Hasil USG menunjukkan kondisi janin yang tidak dapat diselamatkan, memicu kebutuhan tindakan medis kuretisasi.

Tindakan medis tersebut oleh dr. AR dilakukan di Rumah Sakit “CH” pada 1 Agustus 2023 dengan menggunakan pembiayaan BPJS KIS. Beberapa hari kemudian, berkali-kali Selfia mengalami nyeri dan kram perut. Karenanya Selfia kembali ke rumah sakit “CH” pada 9 Agustus 2023, namun dr. AR tidak mengakomodir keluhan Selfia dan menyatakan kondisi Selfia sudah membaik. Selfia disuruh pulang.

Sayangnya, kondisi Selfia kembali memburuk. 10 Agustus 2023 perut Selfia nyeri dan kram berat dengan pendarahan dan keluar gumpalan darah. Meskipun keluarga Selfia meminta tindakan medis lebih lanjut, namun rumah sakit “CH” menolak penanganan menggunakan BPJS KIS dan mengharuskan pembayaran mandiri. Selfiapun terpaksa rawat inap dengan biaya mandiri.

Hingga tanggal 14 Agustus 2023, tidak ada tindakan medis berarti yang dilakukan rumah sakit “CH” meskipun kondisi Selfia semakin parah. Akhirnya, 15 Agustus 2023, Selfia memutuskan pulang paksa untuk melakukan second opinion. Pemeriksaan di fasilitas medis dan dokter yang lain.

Hasil observasi dr. Fery spesialis kandungan di tempat praktiknya, ditemukan sisa janin yang harus segera dioperasi malam itu juga dan dilaksanakan di Rumah Sakit Tugu Rejo Semarang. Selfia juga harus transfusi darah karena kehilangan banyak darah akibat kelalaian rumah sakit “CH” dan dokternya.

Saya dan Jurnalis anggota PJI di lapangan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru. (penulis adalah Ketua Umum PJI)

Kediri, Teropong –  Puluhan jurnalis Persatuan Jurnalis Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Kediri Raya dan jurnalis lain beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri (Jumat, 13/10/2023)

Audiensi yang dipimpin Ketua DPC PJI Kediri, Akhir Kristiono dan diawali mendengarkan kejadian dugaan pemerasan yang dilakukan oknum Jurnalis, LSM dan Ormas kepada SMP Negeri 2 Kras Kabupaten Kediri itu menghasilkan kesepakatan bersama, “menolak segala bentuk pemerasan ke semua lembaga pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dengan mengatasnamakan profesi Jurnalis”.

” Pada dasarnya kami menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang terjadi di Kras yang seharusnya tidak sampai meluas. Sepenuhnya rekan-rekan PJI ini mendukung Dinas Pendidikan melaporkan dan meneruskan perkara ke APH Polres Kediri agar segera ditemukan pelaku oknum pemerasan yang tidak dibenarkan Hukum dan mencederai marwah profesi jurnalis”, tegas Ketua PJI Kediri Raya itu.

Disampaikannya juga, mengingatkan beberapa kali pertemuan dan ada rencana bersinergi bergiat bersama PJI Kediri Raya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang sudah sepakat atas program kerja ke sekolah, bisa segera direalisasikan dalam bentuk MOU antar lembaga sekaligus memperjelas pelaksanaannya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mukhamad Muhsin mengapresiasi hubungan baik dan dukungan moral antara Dinas Pendidikan dan PJI Kediri Raya.

“Pihak sekolah sudah melaporkan dugaan pemerasaan ke Polres Kediri dengan harapan biar semua terang dan jelas dan kepada guru yang diduga melakukan Bullying ke siswa juga sudah kami lakukan penonaktifkan dari kegiatan pendidikan”, tegas Muhsin.

Dikatakannya ke depan untuk anggaran 2024, Dinas Pendidikan segera mewujudkan bentuk kerjasama dengan PJI Kediri Raya. Sinergitas azas manfaat antar lembaga di dunia pendidikan terutama di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

Ketua Umum PJI Hartanto Boechori melalui Chating Whatsapp memberi dukungan dan apresiasi.
“Semua anggota PJI di seluruh Indonesia agar meniru gerakan PJI Kediri Raya ini”, pesan Boechori.

Ditambahkannya, “anggota PJI dimanapun juga yang ketahuan melakukan pemerasan kepada siapapun atau instansi apapun, akan saya keluarkan dari PJI. Bahkan kalau perlu, DPP PJI akan membantu pelaporan yang dilakukan”, tegas Tokoh Pers Nasional itu.

“Pihak jajaran Pendidikan Nasional di semua jenjang juga harus berbenah. 2 kali saya menjadi Komite Sekolah di SMPN 13 Surabaya dan SMAN 17 Surabaya. Saya tahu banyak kekurangan pihak sekolah. Saat jadi Komite Sekolah saya hanya menekankan kepada Kepala sekolah dan jajaran, saya bisa ‘tutup mata’, yang penting dipergunakan untuk kepentingan Sekolah, Siswa dan para Pendidik yang terlibat. Tidak untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah misalnya”, pria paruh baya kharismatik itu mengingatkan kekurangan pihak instansi Pendidikan yang menjadi celah oknim pemeras masuk. (pji/red)

Surabaya, Teropong – Selasa 10/10/2023 sejak jam 10.15, jagad maya viral dipenuhi tulisan saya di ratusan media siber. Sebagian besar berjudul “Ketua Umum PJI Hartanto Boechori: Itu Pembunuhan Bung!!! Bukan Kelalaian”, ujar Hartanto Boechori, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI).

Di dalamnya berisi “sikap” saya selaku Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia), meminta agar Penyidik Polrestabes Surabaya menerapkan pasal Pembunuhan 338 KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP terhadap Ronald/GRT, Tersangka penganiaya dan pembunuh DSA (29), janda beranak 1 yang juga kekasih Tersangka. Kejadiannya di Surabaya Barat, Rabu 4/10 dini hari, imbuh Hartanto Boechori.

Sebelumnya Ronald hanya dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP (Penganiayaan menyebabkan kematian) atau pasal 359 KUHP (Karena kelalaian menyebabkan kematian). Sempat saya pertanyakan, “kelalaian cap apa???!!!”.

Sorenya, hari yang sama, saya diberi kabar, Tersangka Ronald telah dijerat pasal pembunuhan 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan menyebabkan kematian, sesuai harapan saya termaksud dalam tulisan “sikap” saya, tegas Ketua Umum PJI ini.

Mewakili semua anggota PJI, kata Hartanto Boechori, saya mengapresiasi respons cepat tanggap Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce dan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro beserta jajaran yang telah responsif dan menegakkan hukum yang benar kepada Tersangka Ronald. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan keberanian untuk menentukan sikap, tetapi juga menegaskan komitmen Polri menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Masyarakat mengetahui dari berbagai media bahwa ayah Tersangka anggota DPR RI (Anggota DPR RI Komisi IV, namun saat ini yang bersangkutan sudah dicopot oleh partainya, PKB akibat perbuatan keji dan biadab yang dilakukan anaknya).

Tulisan “sikap” itu saya buat untuk tujuan ikut menjaga Marwah Polri. Sebelumnya saya ketahui tengah terjadi polemik dan gelombang perasaan gundah serta potensi ketidak percayaan di tengah masyarakat terhadap Polri atas ketimpangan hukum yang dinilai masyarakat diterapkan kepada Tersangka Ronald yang “anak pejabat”. Walau melakukan penganiayaan dan pembunuhan dengan cara sangat keji serta biadab melewati batas akal sehat dan nurani kemanusiaan, namun oleh Polisi hanya dijerat pasal hukum relatif ringan. Tentunya masyarakat menduga ada korelasi antara ayah Tersangka pelaku yang pejabat dengan ringannya penerapan hukum kepada Tersangka pelaku

Sayapun juga menduga ketimpangan hukum itu terjadi akibat adanya intervensi dari “pihak atas”. Dan untuk itulah saya membuat tulisan “sikap” saya untuk mendukung Kapolrestabes Surabaya dan Kasat Reskrim beserta jajaran Polrestabes Surabaya agar “berani” menerapkan hukum yang sebenarnya bagi Tersangka, kata Hartanto Boechori.

Dalam masyarakat yang demokratis, partisipasi publik dan opini masyarakat bagian penting dari pembentukan kebijakan hukum yang adil dan transparan.

Kecepatan dan ketepatan Kapolrestabes Surabaya beserta jajaran dalam merespons opini masyarakat, sebuah contoh baik tentang bagaimana lembaga penegak hukum seharusnya bekerja untuk menjaga kepercayaan dan keadilan dalam sistem hukum.

Lembaga penegak hukum seyogyanya dapat “menarik” masyarakat bekerja bersama demi menciptakan lingkungan hukum adil dan bermartabat dengan menegakkan transparansi hukum untuk menciptakan iklim kepercayaan masyarakat kepada sistim hukum dan penegak hukum.

Saya harap hukum ditegakkan setegak-tegaknya sampai semua tingkatan hukum dan peradilan, Pers wajib berfungsi sebagaimana amanat Undang undang Pers dan khususnya anggota PJI agar benar-benar “mengawal” penegakan hukum terhadap Tersangka Ronald sampai semua tingkatan persidangan. “Laporkan ke saya bila ada yang ‘menceng’ atau ‘miring’. Kita sikapi bersama”, ujar Hartanto Boechori dengan tegas.

Kembali ke belakang, Tersangka Ronald/GRT menganiaya dan membunuh korban DSA (29), janda beranak 1 yang juga kekasihnya, Rabu 4/10 dini hari di salah satu mall di Surabaya Barat dengan menendang korban DSA, “mengepruk” korban dengan botol, mencekik dan tindakan penganiayaan lain.

Setelah itu yang dinilai masyarakat keji serta biadab, DSA yang sudah lemas tak berdaya dilindas dan diseret dengan mobil sampai 5 meter. Setelah itu Tersangka Ronald bahkan memvideo DSA yang sedang meregang nyawa.

Hasil otopsi korban DSA juga relatif sangat parah, menggambarkan kekejian dan kebiadaban pelaku; terdapat luka memar pada kepala belakang, leher kiri kanan bekas cekikan, anggota gerak atas, dada tengah dan kanan, lutut kanan, tungkai kaki atas atau paha, kemudian pada punggung kanan, resapan darah pada perut bawah dan kulit leher kanan-kiri, patah tulang iga ke 2 sampai 5, luka memar pada paru dan organ hati.

Menjadi tanda tanya masyarakat, Tersangka Ronald “yang anak pejabat” itu, hanya dijerat dengan pasal hukum relatif ringan yaitu pasal 351 ayat 3 KUHP (Penganiayaan menyebabkan kematian) atau pasal 359 KUHP (Karena kelalaian menyebabkan kematian). Hal ini yang menyebabkan terjadinya polemik dan gelombang perasaan gundah di tengah masyarakat serta potensi ketidak percayaan di tengah masyarakat terhadap Polri, kata Ketum PJI inj. (pji/red)

SURABAYA, TEROPONG – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Kominfo Jatim) menerima kunjungan perwakilan Universitas Jember (UNEJ), Kamis (12/10/2023). Dalam kunjungan tersebut, Kominfo Jatim dan UNEJ membahas rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Penyusunan PKS antara Kominfo Jatim dengan UNEJ merupakan wujud tindak lanjut dari nota kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dengan UNEJ tentang Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan SDM Nomor 120.23/62/NK/011.3/2021 pada 3 Mei 2021 lalu, yang ditanda tangani langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan Rektor UNEJ, Iwan Taruna.

Adapun ruang lingkup PKS antara Kominfo Jatim dengan UNEJ yang disusun, yakni pendidikan, penelitan, dan pengabdian masyarakat, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), penyebaran informasi publik melalui media layanan informasi, strategi penyelenggaraan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penyelenggaraan Satu Data Jawa Timur (Sata Jatim), dan bidang-bidang lain yang disepakati.

Perwakilan UNEJ yang mengunjungi Kominfo Jatim, yaitu Person in Charge (PIC) atau Penanggung Jawab MBKM UNEJ, Oktalia, beserta tiga orang staf UNEJ lainnya. Sedangkan, pihak Kominfo Jatim yang menyambut mereka adalah Sekretaris Dinas Kominfo Jatim, Suharlina Kusumawardani, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Kabid Aptika) Kominfo Jatim, Achmad Fadlil Chusni, dan lima pejabat ASN lainnya.

Mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, Sekretaris Kominfo Jatim Suharlina Kusumawardani, menyampaikan, Dinas Kominfo jatim menyambut baik rencana penyusunan PKS dengan UNEJ tersebut.

“Kita menyambut baik rencana penyusunan PKS ini, sebagai tindak lanjut MoU UNEJ dengan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa di bidang komunikasi dan informatika. Tinggal nanti bagaimana kita mengimplementasikan PKS dengan baik apabila sudah di tanda tangani Bu Kadis Kominfo Jatim Sherlita,” tutur Suharlina.

Sementara itu, PIC MBKM UNEJ Oktalia, saat ditemui usai diskusi mengungkapkan, selain membahas ruang lingkup penyusunan PKS, agenda kunjungan ke Kominfo  Jatim, juga untuk memohon bantuan terkait rencana agenda yang diadakan ke depan.

“Ada dua agenda, pertama seminar pada 17 Oktober 2023, yang mana pada seminar itu ada sesi diskusi tentang mobilitas untuk mahasiswa magang. Jadi kami minta ada perwakilan dari Kominfo Jatim untuk menjadi Keynote Speaker dalam acara tersebut. Selanjutnya, hari kedua pada 18 Oktober 2023 peserta dalam acara juga akan berencana mengadakan kunjungan ke Kominfo Jatim,” ungkap Oktalia.

Dari kunjungan ke Kominfo Jatim ini, Oktalia berharap, PKS yang disusun segera ditanda tangani oleh pemimpin kedua belah pihak. “Dan yang jelas harapannya harus ada realisasi berikutnya, takutnya sudah ada PKS tapi tidak ada implementasi tindak lanjut,” pungkas Oktalia. (kominfo/red)

BLITAR, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menggelar pasar murah sekaligus menyalurkan berbagai macam bantuan sosial (bansos) dan zakat produktif di Pendopo Sasana Adhi Praja Kabupaten Blitar, Rabu (11/10).

Operasi pasar murah ini digelar dalam rangka menyambut HUT ke 78 Provinsi Jawa Timur. Sekaligus bertujuan untuk menstabilkan harga dan memastikan keterjangkauan masyarakat untuk bisa membeli bahan pokok. Pasar murah di Kab. Blitar sendiri merupakan titik ke-30.

“Melalui pasar murah inilah kami berharap masyarakat tetap bisa menjangkau bahan pokok dengan harga di bawah HET. Sehingga bisa meringankan beban masyarakat,” ujar Gubernur Khofifah.

Bahan pokok yang disediakan dalam gelaran pasar murah di Blitar antara lain 12 ton beras, 1.200 liter Minyakkita, 250 kg gula pasir, dan 200 kg telur ayam ras. Sementara untuk harganya, beras medium Rp. 10.400/kg, minyak goreng MinyaKita Rp. 13.000/liter, gula pasir Rp. 13.000/kg, dan telur ayam ras Rp. 22.000/kg.

Tentunya harga bahan pokok tersebut di bawah HET dan di bawah harga di pasaran. Karena berdasarkan laporan penanggung jawab pasar murah kali ini, HET beras medium Rp 10.900/kg sedangkan harga pasarannya Rp 11.400/kg.

Kemudian minyak goreng merk Minya Kita HET Rp 14.000/liter dengan harga pasaran sama. Gula pasir HET Rp 14.500/kg dan harga pasaran Rp 14.750/kg. Serta telur ayam ras dengan HET Rp 27.000/kg dan harga pasaran Rp 24.500/kg.

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah menjelaskan terkait harga beras yang mengalami kenaikan. Ia menjelaskan penyebab harga beras medium melebihi HET di pasaran dikarenakan Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) yang sampai di tempat penggilingan harganya di atas HET. Maka end product beras di pasaran pun ikut di atas HET.

“Sejatinya produksi padi Jatim secara y-on-y dari September 2022 sampai 2023, kita surplus 9,23 persen. Selain itu, 3 minggu terakhir ini, harga beras medium di Jatim sebetulnya paling rendah diantara provinsi di Jawa. Hanya saja memang masih di atas HET,” katanya.

Selain itu, Gubernur Khofifah yang didampingi oleh Bupati Blitar Rini Syarifah, Forkopimda Kabupaten Blitar, dan Kepala OPD Jatim, menyempatkan diri menyapa masyarakat yang mengantre di pasar murah. Stand produk UMKM yang ada di sana pun tak luput dari perhatiannya. Beberapa produk UMKM Blitar, ia borong untuk kemudian dibagikan secara langsung  kepada  masyarakat.

Usai gelaran pasar murah, Gubernur Khofifah langsung menyerahkan bantuan berupa Alat Bantu Mobilitas Disabilitas sebanyak 32 unit yang secara simbolis diserahkan kepada Bupati Blitar.

Selain itu, beragam bansos dan zakat produktif juga disalurkan senilai Rp 652 juta. Beragam bansos tersebut ialah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk 10 Penerima Manfaat (PM), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 30 PM, dan 100 orang penerima Zakat Produktif.

Ada pula tali asih yang diberikan kepada 25 Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK), 30 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

Beberapa bantuan yang diberikan melalui tabungan rekening Bank Jatim. Antara lain bantuan untuk ASPD sebesar Rp 900.000/tahap/PM, KUBE sebesar Rp 3.000.000/PM, dan tali asih untuk TKSK sebesar Rp 1.500.000/PM. Sedangkan pelaku usaha ultra mikro penerima manfaat zakat produktif menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000/PM. Begitu pula tali asih untuk Tagana sebesar Rp 750.000/PM diberikan secara tunai. Selain itu, semua PM juga menerima bantuan berupa paket sembako dari Pemprov Jatim.

“Zakat produktif kali ini merupakan kerja sama dengan BUMD-BUMD di Jatim. Kami tujukan untuk pelaku usaha ultra mikro agar tidak terjerat rente atau pinjol,” kata Gubernur Khofifah.

Tak hanya menggencarkan penyaluran zakat produktif, Pemprov Jatim juga memiliki Program Kredit Sejahtera (Prokesra) bekerja sama dengan Bank UMKM. Program tersebut menawarkan akses permodalan dengan suku bunga rendah yakni 3 persen per tahun dengan maksimal pinjaman hingga Rp 50 juta. “Masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut sebaik mungkin agar tidak terjerat rente maupun pinjol ilegal,” ucap Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga mengapresiasi dedikasi para relawan Tagana, TKSK, dan Jatim Sosial Care dalam mendukung pengentasan berbagai permasalahan sosial di Jatim. “Terus semangat panjenengan telah memberikan kesalehan sosial yang luar biasa. Semoga kebaikan-kebaikan panjenengan semua berbuah keberkahan dari langit untuk kita semua,” kata Khofifah disambut gemuruh tepuk tangan para relawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Prov Jatim Restu Novi Widiani menyampaikan bahwa saat ini Blitar menjadi titik ke-15 dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, para penerima bansos sangat senang karena yang menyalurkan langsung ialah Gubernur Khofifah.

“Alhamdulillah kedatangan ibu tentu saja bertabur bantuan sosial serta pasar murah yang memang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Juga kita saksikan ada 100 pelaku usaha Ultra mikro yang sudah hadir di sini dan mendapatkan zakat produktif yang berasal dari BUMD,” katanya.

“Penyaluran bantuan sosial di Blitar ini sejumlah Rp. 652 juta. Juga bersama-sama dengan penyaluran Bansos sore ini, kami sudah membawa satu unit pick up yang berisikan 32 alat bantuan disabilitas diperuntukkan semuanya untuk warga Kabupaten Blitar,” imbuhnya.

Perhatian Gubernur Khofifah untuk para relawan rupanya membuat salah seorang Tagana sekaligus penerima manfaat, Agus Krisnawan (46) terharu. Ia yang selama ini bertugas di Blitar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ibu Gubernur.

“Saya 8 tahun mengabdi tanpa pamrih. Tapi hari ini Ibu beri perhatian khusus kepada kami. Kami tidak pernah meminta bantuan apapun karena kami ikhlas membantu masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kami,” katanya.

“Bantuan dari Ibu Gubernur ini sangat bermanfaat bagi kami. Matur nuwun sanget Ibu Gubernur atas perhatiannya kepada Tagana,” pungkasnya. (hms/red)