Dugaan korupsi Arsip - Surat Kabar Nasional Teropong

SURABAYA, TEROPONG-Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim), Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., CMA., CSSL., memberikan keterangan pers mengenai perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyimpangan belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di wilayah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017.

“Penyidikan kasus ini didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-33/M.5/Fd.1/01/2025 tanggal 6 Januari 2025,” ungkap Mia, Ranu (19/3/25).

Mia menjelaskan, Setelah melalui proses penyelidikan dan gelar perkara, disimpulkan bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-334/M.5/Fd.2/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 untuk melanjutkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan.

“Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, antara lain: 25 Kepala Sekolah SMK Swasta penerima hibah yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran (PA).

“Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor), dan Vendor/distributor,” sebut Mia.

Posisi Dugaan Korupsi
Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki anggaran paket pekerjaan Belanja Hibah Barang/Jasa yang dialokasikan kepada SMK Swasta melalui badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia. Anggaran yang bersumber dari APBD Jawa Timur ini berjumlah Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah). (B. Sitinjak)

SURABAYA, TEROPONG-Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan seorang tersangka dalam dugaan korupsi Rp 9 miliar pada PT Inka Multi Solusi (IMS), anak perusahaan PT Industri Kereta Api (PT Inka) Madiun juga perusahaan BUMN.
HW adalah, Mantan Kepala Departemen pengadaan PT IMS. HW ditetapkan tersangka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Selasa (5/12/2023).

“Dia langsung ditahan di Rutan Kelas I Surabaya cabang Kejati Jatim selama 2 hari ke depan,” kata Kepala Kejati Jatim Mia Amiati kepada wartawan.

Kata dia, penyidik saat ini sedang mendalami pihak lain yang juga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan barang tersebut.”Terkait pihak lain yang juga terlibat masih dilakukan pendalaman,” jelasnya.
Proses penyelidikan kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan per 10 Mei 2023.
Menurut Mia, PT IMS menyediakan jasa provider di bidang konstruksi dan perdagangan komponen suku cadang kereta api dan produk transportasi darat.
Pada periode 2016 hingga 2017, PT IMS melakukan pengadaan barang. Mereka menggandeng penyedia barang perorangan berinisial NC dan CV AA.
Dalam pengadaan itu, PT IMS menganggarkan dana lebih dari Rp 13,9 miliar.

Penyidik menemukan fakta bahwa, penyedia barang perorangan berinisial NC dan CV AA tidak melaksanakan keseluruhanan pengadaan barang sesuai perjanjian kontrak.

“NC maupun CV AA ini hanya mengerjakan sebagaian kecil pekerjaan. Namun, diminta membuat seluruh pertanggungjawaban oleh kepala Departemen Pengadaan, yakni saudari HW,” ungkap Mia Amiati.

Tim Satuan Pengawas Internal PT Inka juga turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya, ditemukan dokumen pertanggungjawaban yang tidak diyakini keabsahannya.

Penyidik pun menduga ada kerugian negara dalam proses pengadaan tersebut. “Hasil audit investigatif tim SPI PT Inka inilah yang diduga sebagai kerugian keuangan negara yakni, dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diyakini keabsahannya senilai kurang lebih Rp 7,5 miliar,” (B. Sitinjak)

Dugaan korupsi

Kejati Jatim Ungkap Dugaan Korupsi 65 Miliar Anggaran Paket Pekerjaan Hibah SMK Swasta

Diduga Korupsi 9,5 M, Kejati Jatim Tahan Tersangka Mantan Kepala Departemen Pengadaan PT. IMS

Politics

Politics

Politics