SURABAYA, TEROPONG-Dalam rangka menyambut pesta demokrasi yg dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2024, Pondok Pesantren Al Laduni At Tauhid Tuban hari selasa tanggal 21 November 2023 menggelar Dialog Kebangsaan yang dihadiri ratusan peserta.
Hadir sebagai Narasumber, Gus Samsul sebagai santri akademisi, Gus Ilham Pondok Pesantren Al Laduni At Tauhid, Kyai Haji Muhammad Fakih pengasuh Pondok Pesantren Mansyaul Huda Al – Faqihiyyah Serta Beny dari Forum Kebangsaan Jawa Timur.
Dalam dialog yang dihadiri oleh Kyai, Gus dan santri milenial tersebut mengambil tema “Peran Pemuda Islam dalam demokrasi”. Gus Samsul mewakili santri akademisi menjelaskan tantang demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, kepemimpinan tertinggi adalah rakyat. Terjadi pergantian kepemimpinan tertinggi, rakyat yang berdaulat untuk memilih dan menentukan pemimpin setelahnya.
Gus Samsul menjelaskan Gus Milenial diharapkan memilih pemimpin dengan menggunakan kriteria Jujur, amanah, tidak tercela, integritas serta berintelektual.
Kyai Fakih mengharapkan para Gus dan Santri memilih pemimpin yang lebih adil, karena Indonesia memiliki pondasi kerukunan melebihi dari kerukunan negara lain dan Indonesia sudah aman dalam istilah jawanya “ngopi dan rokok wae sudah enak”.
Lebih lanjut Kyai Fakin menjelaskan, Indonesia itu adalah Umatan Wasaton yakni umat sing tengah. “Keras ora, lembek ya ora”. Pemerintahan sudah Wasaton atau demokrasi. lebih lanjut dia mengajak Pilih pemimpin yang Berakhlaqul karimah, mempunyai rekam jejak yg baik tidak pernah tersangkut Korupsi, tidak pernah tersamgkut HAM dan tidak berprikaku Nepotisme. kriteria tersebut dimiliki oleh Pasangan Calon Presiden Ganjar Mahfudz.
Hadir juga dalam dialog tersebut Nara sumber dari forum kebangsaan Jawa Timur Beny, menjelaskan tentang catatan kemunduran demokrasi yang dewasa ini sedang terjadi. Penyalahgunaan kekuasaan kasat mata dilakukan dengan mengajukan yudisial reviev terhadap UU Pemilu terkait usia, syarat pencalonan Presiden dan wakil Presiden.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait syarat usia pencalonan di warnai unsur nepotisme untuk meloloskan orang tertentu yg belum cukup usia pencalonan syarat calon Presiden dan wakil Presiden. Adanya intervensi kekuasaan yang berlebihan untuk melalui lobi ketua Mahkamah Konsitusi terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang lain agar setuju dengan keinginan dan ambisi penguasa untuk meloloskan putranya agar menjadi calon wakil Presiden.
Lebih lanjut Beny menjelaskan penyalahgunaan kekuasaan atau “abuse of power” demi ambisi keluarga ini jelas merupakan kejahatan terhadap konstitusi. Konstitusi disiasati atau dimanipulasi demi kepentingan keluarga agar lolos syarat pencalonan Presiden dan wakil Presiden. hal tersebut sama juga menjatuhkan wibawa MK sebagai wasit konstitusi dibawah kepemimpinan Anwar Usman, menjadi runtuh dan menambah panjang rasa tidak percaya rakyat pada pemimpin dan Lembaga Negara..
Dalam pesannya meminta Gus dan santri milenial serta masyarakat agar memilih pemimpin yang tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat dan merusak konstitusi, memilih pemimpin yg tidak lahir dari proses nepotisme serta tidak memilih pemimpin yang banyak janji dan program yang tidak jelas.
Lebih lanjut dia mengatakan, pilihlah calon Presiden dan wakil presiden dengan rekam jejak kepemimpinan baik jujur dan amanah tauladan bangsa. Jadi Gus milenial dan masyarakat memiliki panduan nilai atau syarat melanjutkan kepemimpinan Negara Indonesia dimasa depan.
Forum Gus Milineal menyepakati untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang tegak lurus membela keadilan dan kebenaran, pemimpin yang seperti kriteria di atas tidak ada lain adalah Pasangan Calon Presiden Ganjar – Mahfud. (Red)