SURABAYA, TEROPONG-Sidang perkara Penyalah gunaan BBM pertalite Bersubsidi dengan terdakwa Umam Bin Hasib dan Mudelah bin Todeh digelar dipengadilan negeri (PN) Surabaya dengan agenda putusan.
Bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan cara menjual Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, “ucap Hakim yang diketahui Ketut Dewa Putra Atmaja. Selasa (10/01/2023).
Menyatakan, memutus terdakwa selama 9 bulan penjara serta barang bukti berupa mobil beserta kontaknya dikembalikan kepada terdakwa, tegas Hakim.
“Mendengar putusan Majlis Hakim tersebut kedua terdakwa langsung menerimanya, “bagaimana atas putusan itu, apakah saudara terdakwa menerima, pikir-pikir dan banding, “tanya hakim.
Terima yang mulia, jawab kedua terdakwa.
Putusan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Ugik Ramantyo menuntut 10 bulan penjara.
Dalam Dakwan Jaksa, bahwa Terdakwa I Umam Bin Hasib dan Terdakwa II Mudelah Bin Todeh tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi Pemerintah, yang memiliki rumah umum dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah kepada pihak lain sesuai Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
Bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
BBM Pertalite merupakan bahan bakar subsidi dari pemerintah dalam hal ini termasuk dalam bahan bakar jenis penugasan tercantum keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022
Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (B. Sitinjak)