Bakhtiar Sitorus

TANGERANG, TEROPONG – Dalam upaya terus mendukung perkembangan industri penerbangan Indonesia, Lion Air Group secara berjadwal melaksanakan program pendidikan gratis yang ditujukan bagi generasi muda yang bercita-cita menjadi pramugari dan pramugara profesional. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi individu yang berbakat dan bersemangat dalam memulai karier di industri penerbangan.

Lion Air Group selalu berkomitmen memberikan layanan berkualitas tinggi kepada penumpangnya. Dalam rangka mempertahankan standar tersebut, Lion Air Group menyadari pentingnya memiliki kru penerbangan yang terlatih dan berkualitas. Oleh karena itu, Lion Air Group dapat berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang siap menjadi pramugari dan pramugara professional di Angkasa Training Center, Lion Air Group, Lion City Balaraja, Tangerang, Banten.

Kenali fakta-fakta menarik mengenai Angkasa Training Center untuk pendidikan gratis selama mengikuti pelatihan yang lengkap dan terkini bagi peserta yang diterima.

1). Fasilitas Modern: Angkasa Training Center dilengkapi dengan fasilitas modern yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi para peserta pelatihan. Fasilitas ini mencakup ruang kelas interaktif, simulasi penerbangan dan area praktik dengan mock up pesawat ATR 72, evac & slide for Boeing 737, evac & slide for Airbus A330, Wett Drill & Life Raft, Door Trainer A330 dan mock up Service for A320 yang menyerupai pesawat asli.

2). Instruktur Berkompeten: Para instruktur yang mengajar di Angkasa Training Center adalah profesional yang berpengalaman dalam industri penerbangan. Mereka memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk melatih peserta menjadi pramugari dan pramugara yang berkualitas.

3). Pelatihan Komprehensif: Program pelatihan di Angkasa Training Center mencakup berbagai aspek penting dalam pekerjaan pramugari dan pramugara, termasuk keselamatan penerbangan, komunikasi, pelayanan pelanggan, penanganan darurat, keterampilan interpersonal dan lainnya. Peserta akan mendapatkan pembelajaran komprehensif yang mempersiapkan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab kerja dengan profesionalisme serta dengan etika kerja yang tinggi.

4). Simulasi Realistis: Dalam simulasi penerbangan yang dilakukan di Angkasa Training Center, peserta akan menghadapi situasi-situasi yang realistis dan mempraktikkan penanganan darurat, prosedur keselamatan, pelayanan kepada penumpang dan lainnya. Simulasi ini dirancang khusus memperkuat keterampilan praktis dan kepercayaan diri peserta.

5). Jaringan Industri: Angkasa Training Center memiliki jaringan industri yang luas, termasuk hubungan dengan maskapai penerbangan nasional dan internasional. Hal ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi dengan pakar-pakar (professional) penerbangan dari berbagai negara guna memperluas jaringan mereka di industri ini.

6). Sertifikasi Resmi: Setelah menyelesaikan program pelatihan di Angkasa Training Center, peserta akan mendapatkan sertifikasi resmi yang diakui oleh otoritas penerbangan (regulator). Sertifikasi ini menjadi bukti kualifikasi mereka dalam menjalankan tugas sebagai pramugari dan pramugara profesional.

7. Kesempatan Karier: Lion Air Group menawarkan peluang karier di industri penerbangan. Setelah lulus, dapat bergabung sebagai jajaran terdepan (frontliners)pramugari dan pramugara Lion Air Group, sehingga bisa mewujudkan impian dalam mengembangkan profesi awak kabin yang sukses di dunia aviasi.

Demikian press release dari Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, yang diterima r4edaksi melalkui email, Rabu (31/5) pagi). (*/red)

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden RI terkait percepatan penyerapan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui sistem e-purchasing pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintahan.
Gubernur Khofifah menyebut, total nilai transaksi pada katalog elektronik hingga 31 Maret 2023 di Jatim telah mencapai Rp 1,12 triliun. Rinciannya, jumlah produk tayang sebanyak 62.682 dan produk lokal yang telah bersertifikat TKDN sebanyak 6.719.
“Dengan demikian, Pemprov Jatim telah menjadi pengelola katalog dengan etalase terbanyak secara nasional dan mendapatkan penghargaan dari LKPP-RI,” ungkapnya.
Untuk mendongkrak transaksi melalui e-purchasing tersebut, Gubernur Khofifah
mengungkapkan, bahwa Pemprov Jatim telah merumuskan beberapa kebijakan. Diantaranya
memperbesar batasan transaksi dari Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta, batasan metode pembayaran untuk transaksi Ganti Uang (GU) sampai Rp 200 juta, menambah jumlah produk
hingga 14 komoditas, dan meringkas surat pertangungjawaban pengadaan melalui toko
daring dengan mendownload dokumen-dokumen pengadaan.
Kemudahan lainnya, lanjut Gubernur Khofifah, sistem pembayaran e-purchasing kini telah memanfaatkan Virtual Account dan Id Billing Bank Jatim sehingga selaras dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 58 Tahun 2022 yang. Dengan demikian, para pelaku UKM
semakin mudah dan cepat dalam menerima pembayaran. Selain itu, keabsahan transaksi
sudah dibubuhkan tanda tangan elektronik (TTE) dan e-materai serta adanya fitur besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bobot masa perusahaan (BMP).
“Dengan kemudahan-kemudahan ini harapannya akan ada peningkatan serapan dari produk-produk UMKM serta tetap menjaga kualitas dan kontinuitas dari seluruh produk yang memungkinkan bisa diperluas marketnya,” kata Gubernur Khofifah.
Menurutnya, produk UKM biasanya menemui problem pada quality (kualitas) dan quantity (kuantitas) dan continuity. Ketika ada problem pada quality, Gubernur Khofifah mengaku
relatif sudah menemukan solusi melalui rumah kurasi yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) Jatim serta Dinas perdagangan dan perindustrian Jawa Timur melalui Pondok kurasi.
“Dari rumah kurasi inilah dimungkinkan proses mengkurasi produk-produk UMKM untuk bisa diakses oleh seluruh PBJ di seluruh kabupaten / kota termasuk di Pemprov Jawa Timur,”
jelasnya.
Ketika quality relatif sudah ditemukan solusi, Gubernur Khofifah mengatakan, quantity atau ketika ada kebutuhan lebih terutama untuk produk makan minum dan produk-produk UKM tertentu, maka disiapkan komunal branding. Seperti communal branding kopi sudah memiliki kualitas ekspor yang tidak hanya ke Asean tapi juga pasar luar ASEAN.
“Mohon para bupati Walikota jangan pernah berhenti untuk terus bisa menyinkronkan produk-produk yang memiliki keserupaan supaya aspek quantity ini bisa kita cari solusinya salah satunya melalui communal branding,” urainya.
Dengan communal branding, kata Gubernur Khofifah, dimungkinkan untuk bisa memperluas akses pasar karena secara quantity tentu akan mengalami proses perluasan. Selanjutnya, bagaimana kemudian aspek quantity dengan komitmen bisa diatasi secara bersama-sama. “Sehingga ketika ada permintaan besar quantity-nya juga bisa kita garansi,” ujarnya.
Gubernur Khofifah menyinggung ekosistem digital yang bisa menjadi bagian dari penguatan.
Ekosistem digital melalui e-marketplace ke sistem digital melalui e-katalog akan menjadi bagian penting sekaligus pekerjaan rumah semua pihak, salah satunya Bank Jatim.
“Saya minta tolong Bank Jatim bisa serius agar digital ekosistem perbankan ini terus dikuatkan sehingga optimalisasi dari e-purchasing ini akan bisa kita maksimalkan karena
ekosistemnya sudah tersupport,” ungkapnya.
Menurutnya, ekosistem menjadi bagian yang penting sehingga kualifikasi yang dibutuhkan oleh seluruh proses pengadaan barang dan jasa tersedia lengkap. Dirinya mencontohkan,
quality control menjadi bagian yang harus dijaga.
“Oleh karena itu pengawalan dari para bupati Walikota menjadi sangat penting dan ini menjadi semangat kita bersama. Mari kita jadikan E-purchasing sebagai legacy terutama bupati dan wali kota di Jatim,” ungkapnya.
Menurutnya, legacy E-purchasing menjadi bagian yang sangat penting di Pemprov Jatim.
Sebab, proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya digital ekosistemnya yang disiapkan, tapi pertumbuhan dari serapan produk UMKM bisa ditingkatkan.
“Bagaimana bangga buatan Indonesia bisa kita bangun seperti yang disampaikan kepala LKPP tadi bahwa produk China akhirnya menjadi kebanggaan bagi masyarakat China yang
kemudian mendorong pertumbuhan tenaga kerja dan akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di China,” tuturnya.
Dirinya pun berharap ketika sektor UMKM semakin banyak terserap pada pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur, maka setiap pertumbuhan di Jawa Timur akan memberikan ruang bagi penurunan tingkat pengangguran terbuka.
“Semakin tumbuh semakin inklusif, semakin tumbuh semakin berkurang kemiskinan, semakin tumbuh semakin berkurang pengangguran dan semakin tumbuh makin meningkat kesejahteraan,” serunya.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan saat ini juga telah hadir sistem katalog elektronik lokal. Untuk mendukung hal itu, Pemprov Jatim telah mengeluarkan 6 kebijakan
terkait Katalog Elektronik Lokal. Diantaranya, menyederhanakan proses dan koordinasi antar
perangkat daerah, sosialisasi secara masif kepada pengguna dan penyedia jasa, berkolaborasi dengan stakeholder terkait pemanfaatan katalog lokal. Selain itu, meningkatkan kinerja pengelola katalog elektronik lokal, pendampingan pemanfaatan katalog lokal secara daring dan tatap muka kepada perangkat daerah dan penyedia serta percepatan penyusunan telaah etalase produk.
“Hasilnya untuk katalog elektronik lokal sampai dengan saat ini sudah tayang pada sistem
katalog sebanyak 93 etalase,” ujarnya.
Ke depan, Pemprov Jatim akan membuat sistem katalog pekerjaan konstruksi sebanyam 16 etalase. Di antaranya ialah pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pekerjaan konstruksi bangunan gedung negara, pekerjaan konstruksi bangunan pendidikan, pekerjaan konstruksi pemeliharaan bangunan gedung.
Gubernur Khofifah berharap penyediaan infrastruktur untuk pemerintah dan masyarakat disediakan dengan lebih cepat dengan tetap berpedoman pada prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Hal ini dilakukan karena selama ini pengadaan konstruksi biasanya sangat lama karena melalui tender. Melalui e-purchasing diharapkan bisa menjadi lebih cepat,” pungkasnya.
Capaian proses dan hasil dari e-katalog menunjukkan komitmen yang utuh dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi amanat peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.
Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK RI Niken Ariati menegaskan, dalam rangka peningkatan transaksi melalui toko daring dan E-katalog (E-purchasing), KPK memiliki peran penting untuk melakukan monitoring sekaligus pencegahan korupsi.
“Kami mendorong bahwa dalam penggunaan e- purchasing tidak hanya mendorong UMKM,
namun juga turut mencegah korupsi. Metode purchasing yang powerfull mampu mendeteksi dan menindak korupsi di luar aturan secara digital sehingga rekam jejak kegiatan epurchasing langsung terekam,” ujarnya.
Menurutnya, progres Jatim pada tahun 2021 dan 2022 memenuhi target dalam penggunaan e-katalog dengan capaian pembelian barang mencapai 10 persen dengan pembelanjaan di
bawah Rp 200 juta. Kemudian di Tahun 2023, e-purchasing Jatim sampai mei 2023 mencapai 9 persen. “Hal ini sangat progresif dibandingkan dengan provinsi lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia (LPKK RI) Hendrar Prihadi menambahkan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, kata Hendrar, mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah.
“Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP RI,” tuturnya.
Hendrar pun berharap, E-katalog yang masif dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus bergulir. Tidak hanya di skala nasional, melainkan juga mempertahankan sekaligus
meningkatkan penggunaan e katalog tingkat lokal yang mana tercatat sebagai pengelola katalog lokal dengan jumlah etalase terbanyak.
Adapun di akhir acara e purchasing award, dilakukan penyerahan penghargaan dari Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI)
Hendrar Prihadi kepada Gubernur Khofifah selaku pemimpin Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pengelola katalog lokal dengan jumlah etalase terbanyak se Indonesia.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian penambah Marketplace dan Metode Pembayaran (Virtual Account dan ID Billing). Peresmian Penambah Marketplace dan Metode Pembayaran (Virtual Account dan ID Billing) melalui Program Jatim Bejo ditandai dengan penekanan tombol sirine dan tampilan video di LED.
Penekanan tombol sirine dilakukan Gubernur Khofifah didampingi Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono dan Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Jasa Setda Prov. Jatim Endy Alim Abdi Nusa. (hms/red)

SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka kran pengerukan pasir laut setelah 20 tahun di moratorium tentang tujuan awal penerbitan beleid dalam bentuk Peraturan Pemerintah tersebut.

Dikatakan LaNyalla, jika tujuannya untuk mengurangi sedimentasi laut, maka di lapangan harus konsisten sesuai tujuan itu. Jangan ada penyimpangan di lapangan akibat main mata antara kementerian ESDM dan aparat terkait dengan pelaku usaha.

“Karena bunyi PP Nomor 26 Tahun 2023 jelas menyebut tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Jadi titik pengerukan hanya di lokasi-lokasi yang memang terjadi sedimentasi laut. Jadi seharusnya prioritas di alur keluar masuk pelabuhan dan jalur docking kapal,” tukasnya di sela kegiatan Sosialisasi Dapil di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/5/2023).

Masih kata LaNyalla, di dalam beleid tersebut juga dituliskan dengan jelas, bahwa prioritas untuk kapal isap yang berbendera Indonesia. Dan hasil pasirnya diutamakan untuk pendukung pembangunan di dalam negeri. Bukan untuk prioritas ekspor, meskipun dimungkinkan. Tapi prioritas untuk dalam negeri. Sehingga pengawasan dan sanksi atas penyimpangan di lapangan sangat penting.

Senator asal Jawa Timur itu juga ingatkan agar PP tersebut tidak jadi pintu masuk untuk mengekploitasi pasir laut dalam negeri secara membabi-buta. Maka dari itu, LaNyalla menyarankan agar pemerintah membuat peta kerja sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 26 Tahun 2023 tersebut. “Mana yang boleh, mana yang tidak. Apalagi kita menghadapi tren perubahan iklim. Jangan sampai menambah potensi untuk itu dengan rusaknya biota laut,” tandasnya.

LaNyalla meminta pemerintah juga mendengarkan masukan dari para pegiat lingkungan, seperti Walhi dan lain-lain sebagai bahan masukan yang positif. Sehingga pelaksanaan di lapangan dapat meminimalisit kerusakan lingkungan. Sehingga tetap pada tujuan untuk pengerukan sedimentasi laut.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sendimentasi di Laut. Beleid yang diumumkan 15 Mei 2023 tersebut diterbitkan sebagai upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.
Salah satu yang diatur dalam beleid tersebut adalah memperbolehkan pasir laut diekspor keluar negeri. Hal ini diatur dalam dalam pasal 9 ayat Bab IV butir 2, pemanfaatan pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor.

Pemerintah sebelumnya sudah melarang total ekspor pasir laut sejak 2003 melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK yang ditandatangani Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Sumarno 28 Februari 2003 disebutkan alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.(lc/red)

NARA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong terwujudnya wacana kerjasama Sister City atau Sister Province antara Indonesia dan Jepang. Hal itu disampaikan oleh LaNyalla yang memimpin delegasi Senator bertemu Walikota Nara, Nakagawa, dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, Jumat (26/5/2023).

Menurut LaNyalla, daerah-daerah di Indonesia memerlukan investasi di berbagai bidang. Salah satu caranya adalah menjalin kerjasama sister city dan sister province dengan Indonesia. “Tahun 2012 sudah ada wacana untuk menjadikan Kota Nara dan Kota Solo di Jawa Tengah sebagai sister cities. Sekaranglah saatnya kita konkretkan wacana itu, baik dengan kota Solo maupun dengan kota-kota lainnya di Indonesia, misalnya Yogyakarta, Semarang, atau Surabaya, ibukota provinsi Jawa Timur yang saya wakili sebagai Senator di DPD RI,” ujar LaNyalla.

Ditambahkan LaNyalla, selama ini hubungan Jepang-Indonesia difokuskan hanya pada kemitraan bisnis. Padahal hidup ini bukan hanya urusan bisnis. Kedua negara bisa membangun kemitraan di bidang pengembangan budaya dengan menggunakan teknologi Jepang.

“Misalnya meningkatkan kualitas produk-produk budaya untuk mendukung industri pariwisata, termasuk kerajinan tangan yang dihasilkan oleh industri rumahtangga. Juga membangun situs-situs budaya untuk keperluan ilmiah sekaligus sebagai obyek wisata mancanegara. Ini semua bisa dikerjasamakan jika kita bisa memperluas cakupan hubungan bilateral Jepang-Indonesia,” tukas dia.

Untuk bisa memperoleh gambaran seutuhnya tentang pengembangan kerjasama budaya dengan Indonesia, LaNyalla mempersilakan Walikota berwisata ke daerah-daerah di Indonesia. “Kami sudah datang ke sini, sekarang giliran Pak Walikota berkeliling ke negeri kami. Para Senator yang datang bersama saya ini akan dengan senang hati menyambut Pak Walikota di provinsinya masing-masing,” kata LaNyalla.

Lanjut LaNyalla, masa depan hubungan bilateral berada di tangan generasi muda. Tugas para orangtua adalah mempertemukan dan mendorong agar generasi muda Jepang dan Indonesia lebih akrab lagi menjalin persahabatan. Baik melalui kampus-kampus, maupun melalui pertukaran kunjungan antar generasi muda, atau pun pertukaran delegasi seni dan budaya.

“Pak Walikota bisa memulai hal ini dengan mengirim satu delegasi pemuda-pemudi Jepang untuk menjalin hubungan budaya dengan Indonesia. Misalnya saat kami merayakan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Supaya kita membalikkan sejarah, bahwa kalau dulu generasi tua bermusuhan, sekarang generasi muda bersahabat untuk membangun masa depan bersama yang lebih baik,” tukasnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, LaNyalla didampingi Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin serta 16 Senator, yaitu, Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, Eni Sumarni, Marthin Billa, Faisal Amri, Edwin Pratama Putra, Eva Susanti, Bustami Zainudin, Richard Hamonangan Pasaribu, Asep Hidayat, Tgh Ibnu Halil, Christiandy Sanjaya, Zakaria Bahasyim, Maya Rumantir, Tamsil Linrung, Novita Anakotta dan Filep Wamafma.(lc/red)

Pasuruan, Teropong – Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Emil Elestianto Dardak mengungkapkan pentingnya sinergi antara industri besar dan kecil di Jatim untuk menguatkan nilai produk-produk Jawa Timur. Hal ini disampaikannya dalam Talkshow Halal bi Halal Satoria Group yang bertema “Membangun Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia Emas” di PT. Satoria Aneka Industri, Kab. Pasuruan, pada Kamis (25/5).

“Kira bisa menerapkan yang namanya konsep sinergi bagi-bagi rejeki. Jadi bukan memperebutkan pasar antara konglomerat dan bisnis kecil, tapi menyokong bagaimana keduanya bisa saling dulung,” ujar Emil.

Mantan Bupati Trenggalek ini lebih lanjut memaparkan bagaimana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri besar dapat saling mendukung untuk memberikan nilai tambah pada produk mereka.

Ia mencontohkan adanya _backward and forward linkage_ anatara UMKM dan pabrik besar. Misalnya, UMKM dapat menjadi pemasok bagi pabrik besar, yang mana produk ciptaan industri besar tersebut dapat memberikan nilai tambah pada UMKM lainnya.

Dijelaskannya, backward linkage merupakan bentuk keterkaitan dengan bahan input untuk proses produksi, sedangkan forward linkage merupakan keterkaitan dengan output hasil produksi.

Di sini, UMKM dapat menjadi pemasok bagi industri besar, mulai dari bahan baku hingga kemasan. Dan setelahnya, hasil yang telah diolah oleh pabrik-pabrik besar dapat memberikan sokongan sebagai bahan baku bagi UMKM lainnya.

“Backward dan forward linkage antar UMKM dan pabrik besar ini bisa kita terapkan untuk memberikan nilai tambah pada produksi Jawa Timur. Nah ini juga bisa memperkuat perekonomian kita dan memberikan keuntungan bagi pengusaha besar maupun kecil,” katanya.

Orang nomor dua di Jatim ini optimis bahwa konsep ini dapat diterapkan utamanya dalam industri makanan dan minuman (mamin). Salah satunya karena industri Mamin di Jatim berjumlah nomor dua terbanyak secara nasional, yaitu 746.732 usaha. “Kita bisa mengaplikasikannya dalam industri mamin. Mamin ini sendiri memang dari dulu primadona, jumlahnya saja sekitar 30% dari total UMKM di Jatim,” katanya.

Ia mencontohkan, adanya produk serat larut air atau _soluble fiber_ yang diciptakan oleh industri besar di Jatim dapat digunakan pada produk-produk makanan dan minuman UMKM guna menambah kandungan kesehatannya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bagaimana bumbu makanan kemasan yang diciptakan oleh pabrik-pabrik besar bisa menambah kepraktisan dan nilai bagi produk olahan UMKM.

“Ini upaya fortifikasi untuk produk-produk UMKM di Jatim guna meningkatkan kualitas. Industri besar dan kecil bukan saling mematikan tapi saling mengisi. Masing-masing menciptakan produk yg bisa memberikan additional income bagi satu sama lain, untuk UMKM dan sebaliknya,” ujarnya.

“Dengan ini, industri di Jatim dapat menjangkau potensi market yang belum dijangkau pemain lain,” sambungnya.

Tak hanya membahas nilai tambah bagi barang jadi UMKM, Wagub Jatim itu juga membahas added value bagi komoditas panganan utama yang ditanam oleh petani Jawa Timur.

Emil berpendapat, adanya pilihan komoditas lain sebagai makanan utama pengganti beras dapat menghasilkan olahan yang bernilai lebih. Seperti sorgum dan porang. “Perlu adanya konsensus di tingkat nasional untuk mencari komoditas lain selain padi dengan added value yang menunjang kedaulatan pangan,” paparnya.

Hal ini, ungkapnya, bukan hanya mendatangkan ketahanan pangan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. “Ketahanan pangan di Jatim ini berhubungan dengan kesejahteraan petani. Hal ini baru bisa tercapai apabila petani kita sejahtera. Jumlah pekerja terbesar di Jatim ada di sektor pertanian primer, sebanyak 30%, tapi sumbangan perkeonomiannya cuma 10%,” katanya.

“Lantas ketahanan pangan hanya bisa sustainable kalau petaninya sejahtera. Karena itu kita harus mencari komoditas lain yang juga mendatangkan keuntungan bagi petani. Bukan hanya maianan pokok yang bisa dikonsumsi,” tambahnya.

Di akhir, Emil menyebutkan bahwa bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pemprov Jatim bersedia menjembatani kesepakatan antara pengusaha, hak-hal tenaga kerja, dan stakeholder terkait.

“Kita juga mengatur aturan ketenaga kerjaan. Berdialog agar kita juga bisa memperhatikan kesinambungan. Kami siap menjembatani dengan kementerian terkait apabila ada yang perlu disoroti perihal peraturan ketenagakerjaan, kita tahu Jatim selalu membangun harmoni agar ada kesinamungan,” jelasnya.

“Inilah yang didorong oleh pemerintahan Ibu Khofifah dan saya, untuk mendukung aspirasi para pengusaha dan memperdulikan kebutuhan stakeholder,” pungkasnya. (hms/red)

TOKYO – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar hubungan bilateral Indonesia-Jepang hendaknya tak hanya difokuskan pada kerja sama antara perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga melibatkan pelaku ekonomi kelas menengah, kecil dan mikro (UMKM), karena teori “trickle-down effect” yang diandalkan selama ini ternyata gagal menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan LaNyalla saat bertemu jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo dalam rangkaian kunjungan kerja delegasi Senator untuk menyerap aspirasi komunitas diaspora serta mengadakan studi referensi sebagai bahan masukan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional DPD RI.

Berbicara tentang kerja sama ekonomi bilateral, LaNyalla menilai sering terperangkap dalam alam pikiran masa lalu tentang trickle-down effect, bahwa yang dilibatkan harus konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar. “Tujuannya agar setelah mereka kuat, mereka akan membantu masyarakat golongan bawah. Itu mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan,” tegas LaNyalla dalam pertemuan yang dihadiri Deputy Chief of Mission John Tjahjanto Boestami dan staf KBRI pada Kamis (25/5/2023).

Fakta yang terjadi, semakin kuat dan kaya, mereka semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi, sehingga disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar. Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik.

“Oleh karena itu, yang perlu diberdayakan dan mendapat keberpihakan negara adalah pelaku ekonomi golongan bawah yaitu UMKM, yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha, tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia,” imbuhnya.

LaNyalla juga menekankan bahwa DPD RI mengadvokasi Demokrasi Ekonomi yang inklusif agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, LaNyalla mengingatkan kepada KBRI Jepang dan juga KBRI di semua negara sahabat perlu menjadikan hal ini sebagai salah satu prioritas diplomasi, agar investasi asing yang masuk ke Indonesia juga melibatkan proyek-proyek yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan bawah, termasuk pelaku-pelaku UMKM di daerah-daerah.

“Dalam rangka melayani rantai pasok produk-produk Indonesia ke Jepang dan sekitarnya, UMKM Indonesia perlu dilibatkan dalam pusat distribusi produk Indonesia di Jepang. KBRI juga bisa mendorong investasi Jepang untuk meningkatkan kualitas produk UMKM Indonesia,” jelas LaNyalla.

Ketua DPD RI juga menerangkan bahwa kombinasi dari permintaan global yang mulai meningkat, disrupsi rantai pasok, melonjaknya harga pangan dan energi, serta kondisi geopolitik global, mendorong kenaikan inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara. Namun demikian, di tengah ketidakpastian global tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mencatatkan kinerja yang impresif.

Dijelaskannya, dalam rangka memperkuat dan membangun perekonomian, setiap negara perlu melakukan kolaborasi dengan negara lainnya, karena suatu negara tidak mungkin dapat berdiri hanya dengan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya.

“Oleh karena itu, maka kerja sama bilateral dan multilateral harus menjadi solusi yang saling menguntungkan. Jepang adalah negara maju, sehingga Indonesia terdorong untuk melakukan berbagai kerja sama dengannya untuk memenuhi kepentingan dalam negeri,” kata LaNyalla.

Menurut LaNyalla, kesepakatan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Jepang adalah kerja sama di bidang ekonomi yang dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang disepakati pada 20 Agustus 2007.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, pada tanggal 20 Mei 2023 lalu, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hiroshima, di mana Presiden menyampaikan beberapa hal terkait peningkatan kerja sama IJEPA yang diharapkan dapat dimulai pada bulan September 2023.

“Termasuk di dalamnya penghapusan tarif produk tuna kaleng, peningkatan capacity building dan perluasan bidang kerja bagi pekerja migran Indonesia, terutama di bidang pariwisata. Presiden Joko Widodo juga telah memberikan keleluasaan dan fleksibilitas perluasan akses buah tropis Indonesia seperti mangga dan apel,” ujar LaNyalla dalam pidatonya.

Terkait investasi, LaNyalla melanjutkan, Presiden juga mengatakan bahwa diperlukan percepatan terkait penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia. Presiden juga telah mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.

Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, LaNyalla menyebut bahwa ia menyambut baik penandatanganan lima nota kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH dan UR. Dan terkait transisi energi, menurut LaNyalla Presiden mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar USD500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian PLTU, serta implementasi kesepakatan bisnis oleh PLN, Pupuk Indonesia dan Pertamina dengan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam lawatannya ke Jepang di akhir tahun 2022, Wapres KH Maruf Amin telah pula menyampaikan harapannya terkait realisasi perluasan investasi senilai USD5,2 miliar serta tindak lanjut proyek strategis pariwisata kedua negara, kerjasama keuangan syariah, dan pengembangan industri halal.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, LaNyalla didampingi Wakil Ketua DPD Mahyudin dan Sultan B Najamudin serta 16 Senator DPD RI, yaitu Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, Eni Sumarni, Marthin Billa, Faisal Amri, Edwin Pratama Putra, Eva Susanti, Bustami Zainudin, Richard Hamonangan Pasaribu, Asep Hidayat, Tgh Ibnu Halil, Christiandy Sanjaya, Zakaria Bahasyim, Maya Rumantir, Tamsil Linrung, Novita Anakotta dan Filep Wamafma.(lc/red)

SURABAYA- Perubahan perilaku manusia, khususnya masyarakat modern membawa konsekuensi timbulnya masalah kesehatan. Salah satunya adalah pola hidup yang memaksa seseorang untuk bekerja keras dalam durasi waktu yang panjang.

Tak sedikit mereka yang bekerja dengan durasi yang panjang, baik di dalam maupun di luar ruangan. Sehingga, ada yang terpapar sinar ultraviolet sepanjang hari, ada pula yang sama sekali tak terkena sinar mentari.

Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, perubahan pola hidup ini tidak jarang menimbulkan beberapa persoalan kesehatan, khususnya di sisi kesuburan fertilitas.
Sehingga tidak sedikit pula, pasangan suami-istri yang telah menginjak
usia 35 tahun belum dikarunia anak.

“Hal ini telah menjadi persoalan sosial dan sekaligus menjadi kerawanan populasi usia produktif, karena putusnya
rantai kesinambungan populasi berdasarkan usia, atau kesenjangan jarak usia. Dan hal itu membawa dampak negatif bagi ketahanan sosial suatu negara,” kata LaNyalla dalam sambutannya secara virtual di acara Seminar Kesehatan Morula IVF – KADIN Surabaya dengan tema “Fase Kehidupan Setelah 35 Tahun dan Pengaruh Paparan Sinar Matahari Terhadap Kesuburan”, Kamis (25/5/2023).

Senator asal Jawa Timur itu menilai, berangkat dari fakta di atas, faktor kesehatan atau kesuburan fertilitas menjadi isu penting, selain kesehatan kandungan ibu hamil dan kesehatan balita.

“Sehingga fokus kebijakan Kesehatan Nasional Indonesia seharusnya tidak hanya kepada kesehatan ibu hamil dan kesehatan balita saja, tetapi juga kepada kesuburan fertilitas,” tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, hal ini penting untuk menjaga kesinambungan generasi usia produktif, di mana Indonesia akan mengalami lonjakan usia produktif di
tahun 2035 hingga 2045 mendatang.

Oleh karenanya, LaNyalla berharap pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat memberikan
dukungan yang lebih maksimal terhadap persoalan ini.

“Saya kira sudah sepatutnya hal tersebut mendapat dukungan dan perhatian penuh dari pemerintah, karena menyangkut masa depan bangsa dan negara ini,” ujar LaNyalla.

Hadir pada kesempatan itu Ketua KADIN Kota Surabaya Muhammad Ali Affandi Mattalitti, Kepala Divisi Pengembangan Morula IVF Indonesia Rahmad
Tyas Dwinata, pembicara utama seminar, yang merupakan Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, dr Benedictus Arifin dan sejumlah tamu undangan lainnya.(lc/red)

JAKARTA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima silaturahmi Alumni SMA Taruna Nusantara di Ruang Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Para alumni yang hadir antara lain Hafif Assaf, Abi Alamsjah, Rasendrya Hafiz, Monang Sidabutar, Andhika Awaluddin, Aufar Kasyfillah, Aldafi Budiman, Bong Bong Napitupulu dan Haryo Bhimo Chetto.

Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen (Pol) Amostian.

Kepada LaNyalla, Hafif Assaf menyampaikan silaturahmi tersebut untuk meminta masukan kepada LaNyalla yang merupakan tokoh bangsa. Apalagi sebagai generasi muda, alumni SMA Taruna Nusantara mengharapkan masukan-masukan terkait nilai-nilai kebangsaan dan kejuangan.

“Makanya kami datang untuk bertukar pikiran dan minta masukan supaya ada nilai-nilai kebangsaan yang bisa kami ambil. Memberi warna bagi kehidupan kami ke depan,” ujar Hafif.

Selain itu, menurutnya DPD RI berperan strategis sebagai representasi perwakilan seluruh daerah, sama halnya dengan para alumni SMA Taruna Nusantara yang juga berasal dari semua wilayah Indonesia.

“Ada semangat yang sama antara DPD RI dan para alumni Taruna Nusantara yang sama-sama berasal dari berbagai daerah. Kami memiliki 9000-an anggota dengan ragam profesi seperti TNI, POLRI, PNS, swasta dan bidang lain yang tersebar di seluruh Indonesia dan dunia,” paparnya.

Dalam berkarya, lanjut Hafif para alumni memegang 5 nilai perjuangan yaitu menegakkan integritas, memperkuat kompetensi, membangun sinergi, menjaga persaudaraan dan selalu ingin berkontribusi bagi negeri.

“Kami siap berkolaborasi menyebarkan pikiran, gagasan, program-program kebangsaan Ketua DPD RI dan lembaga DPD sendiri,” tukas dia.

Sementara itu LaNyalla menegaskan DPD RI sedang menawarkan perbaikan total sistem bernegara dengan kembali kepada rumusan para pendiri bangsa. Makanya dia berharap para Alumni SMA Taruna Nusantara dapat turut meresonansikan hal itu.

“Sistem bernegara hasil Reformasi terbukti tidak bisa menjawab persoalan bangsa. Demokrasi langsung ala liberal Barat membuat rakyat tidak punya kedaulatan. Ketua umum partai politik dan Presiden terpilih yang faktanya saat ini menentukan arah bangsa. Sementara rakyat secara langsung tidak bisa berbuat apa-apa,” ucap dia.

LaNyalla mengatakan sudah seharusnya bangsa ini kembali lagi kepada sistem Demokrasi Pancasila yang memiliki Lembaga Tertinggi yaitu MPR sebagai wadah semua elemen bangsa yang merupakan penjelmaan rakyat.

Dijelaskannya, dalam MPR ada dua macam, yaitu wakil-wakil yang dipilih dan utusan-utusan yang diutus. Wakil-wakil yang dipilih, adalah peserta Pemilihan Umum. Sehingga anggota DPR ada dua, yaitu dari partai politik dan dari DPD yang dipilih dari jalur perseorangan.

“Sedangkan Utusan yang diutus, adalah mereka yang diberi amanat oleh kelompok atau organisasi mereka. Ada dua juga. Kalau Utusan Daerah bisa diisi Raja dan Sultan Nusantara, sedangkan Utusan Golongan berarti perwakilan unsur organisasi masyarakat dan organisasi profesi yang aktif di bidangnya,” ungkap LaNyalla.

Untuk itulah LaNyalla mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mendorong lahirnya Konsensus Nasional kembali kepada Pancasila. Dengan mengembalikan UUD 1945 naskah asli, kemudian disempurnakan dengan teknik addendum.

“Itu yang sekarang sedang saya tawarkan. Kelemahan naskah asli konstitusi kita perbaiki, tetapi tidak mengubah total konstruksi bernegara yang,” tegas LaNyalla

Di akhir pertemuan LaNyalla menyampaikan ucapan selamat kepada para Alumni SMA Taruna Nusantara yang hadir dan akan ikut pada Musyawarah Nasional Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di bulan Juni 2023 ini.
Harapannya hasil dari Munas dapat melahirkan pemimpin yang memiliki nilai kebangsaan dan kejuangan sesuai Pancasila dan UUD 1945, serta dapat menghasilkan hal positif dan kontribusi yang baik bagi negara dan bangsa. (lc/red)