Bakhtiar Sitorus

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Surabaya, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan tujuh solusi pengendalian inflasi Jawa Timur tahun 2023 pada acara High Level Meeting (HLM) dan Rakor Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jatim di Ballroom Hotel JW Marriott, Surabaya, Senin (20/2).

Solusi pertama, yaitu Pemprov, Pemkab dan Pemkot se Jatim bersama satgas pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, Distributor dan Perum BULOG, agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim.

Selanjutnya, memperkuat fungsi BULOG sebagai penyedia Cadangan Beras Pemerintah (Sebagai CBP, tidak boleh kurang dari 1,2 Juta Ton). Solusi ketiga, secara On-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam denga npendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.

“Jadi ini adalah solusi yang kami usulkan agar bisa dilakukan bersama sebagai upaya penanganan inflasi di masing-masing daerah di Jatim. Maka sinergi dan peran aktif dari pemkab/pemko, forkopimda, satgas pangan  beserta seluruh stakeholder sangat diperlukan,” ungkap Gubernur Khofifah.

Khofifah menambahkan, solusi keempat yaitu digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya Food Station. Solusi kelima perlunya meningkatkan Kerjasama Antar Daerah. Selanjutnya Operasi Pasar perlu dilakukan sewaktu-waktu oleh semua Kab/Kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga signifikan. Solusi ketujuh yaitu optimalisasi BTT untuk subsidi ongkos angkut.

Gubernur Khofifah menegaskan, rekomendasi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa untuk mengatasi inflasi diperlukan berbagai upaya. Seperti operasi pasar murah, sidak pasar dan para distributor agar tidak menahan barang.

Selain itu, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan untuk beberapa komoditas seperti telur ayam ras, minyak goreng, beras, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras dan cabai merah.

Kemudian menggencarkan gerakan menanam komoditas padi, bawang merah, cabai rawit dan cabai merah. Sekaligus juga merealisasikan BTT dan memberikan dukungan pada sektor transportasi melalui APBD.

“Jadi format-format yang kami usulkan ini sudah sejalan dengan arahan pak Mendagri,” tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Untuk mencapai sasaran inflasi nasional, Khofifah menekankan perlunya penguatan dan optimalisasi strategi 4K. Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

“Bagaimana keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif dapat dilakukan khususnya  ketika terdapat potensi panic buying pada saat-saat tertentu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui pada Januari 2023, inflasi gabungan kota IHK di Jawa Timur sebesar 0,36% (m to m) dan 6,41% (y on y). Dan Kenaikan harga beras pada bulan Januari 2023 terjadi di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menjadi salah satu pemicu inflasi. Kenaikan inflasi tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu yakni 6,52% (y on y).

“Ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM sejak September 2022 lalu, serta komoditas beras yang harganya mengalami kenaikan karena pasokan yang terbatas,”ucapnya.

Beberapa komoditas, lanjut Gubernur Khofifah, yang menjadi pendorong inflasi secara year on year yaitu bensin sebesar 1,41%, beras 0,36%, biaya pendidikan akademi/ perguruan tinggi menyumbang 0,19%, sekolah dasar sebesar 0,16% dan sebesar 0,15% dari rokok kretek filter.

Secara bulanan (m to m) antara lain beras memberi andil terbesar 0,12%. Komponen lainnya yang menjadi pendorong inflasi adalah Tarif Air Minum PAM sebesar 0,09% karena kota Surabaya telah menaikkan Tarif Air Minum PAM pada bulan Januari, lalu Cabai rawit sebesar 0,06%, Sewa Rumah 0,04% dan Emas Perhiasan 0,03%.

Namun demikian ada beberapa komoditas yang berkontribusi menahan inflasi diantaranya daging ayam ras sebesar -0,06%, biaya pendidikan tingkat SMA -0,03%, minyak goreng -0,03%, bayam -0,01, dan -0,008% dari komoditi sepatu pria.

Sementara itu terkait harga beras, sebagai salah satu komoditi yang berkontribusi pada inflasi, Gubernur Khofifah kembali meminta Bupati Walikota bersama satgas pangan melakukan koordinasi dengan Gapoktan, dan Perpadi untuk memetakan pergerakan fluktuasi harga beras.

“Maka semua kepala daerah memang harus cek harga volatile food terutama jelang bulan ramadhan dan selanjutnya jelang Hari Raya Idul Fitri. Bulan ramadhan trennya pasti pada volatile food akan terjadi kenaikan demand padahal suplainya belum tentu mengikuti demand,” tegasnya.

“Masing-masing kita apakah Bupati Walikota ataukah satgas pangan sama-sama kita bisa melakukan monitoring pergerakan itu,” imbuhnya.

Saat ini, yang menjadi kekhawatiran adalah harga beras di beberapa daerah yang masih tinggi. Namun Khofifah menegaskan bahwa harga beras di Jatim sudah mulai turun. Dan akan semakin stabil karena bulan Maret Jatim akan mulai masuk panen raya yang diperkirakan produksi beras di Jatim mencapai 1.050.000-ton beras.

“Mulai minggu ketiga Februari kita akan panen sekitar 60 ribu  ton beras  dan Minggu keempat Februari sekitar 70 ribu ton beras. Kemudian Bulan Maret diprediksi panen raya , dengan produksi beras sebanyak 1.050.000 ton beras. Termasuk di bulan April diprediksi produksi beras sudah di atas satu juta ton beras,” urainya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim Budi Hanoto mengatakan, Gubernur Khofifah telah melakukan langkah tepat salah satunya operasi pasar beras murah untuk pengendalian inflasi. Ia juga mengatakan bahwa pada HLM ini dibahas langkah-langkah pengendalian inflasi khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional.

Diantaranya koordinasi yang kuat, sinergi yang kuat, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan pasokannya, dan komunikasi yang bagus agar belanja dengan lebih bijak.

“Tidak jor joran sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian tentunya BI dan Pemprov dan seluruhya mendukung semua sinergi ini, dalam menentukan program-program yang lebih detail di level kabupaten kota,” ucap Budi Hanoto.

Sebagai informasi, HLM Rakor Pengendalian Inflasi ini dilakukan untuk memetakan, mengevaluasi, mencari solusi untuk penanganan dan pengendalian Inflansi secara Efektif dan efisien bersama Forkopimda Jawa Timur, Kepala Daerah Se-Jawa Timur dan Para Kepala Instansi Vertikal Provinsi Jawa Timur maupun Perangkat Daerah Jawa Timur.

Nampak hadir antara lain Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Ka. KPW Bank Indonesia Jatim, Ka. BPS Jatim, Bupati/Walikota se-Jatim, Dandim se-Jatim, Kapolrestabes/Kapolresta/ Kapolres se-Jatim, Kakanwil IV KPPU Prov. Jatim, Kadivre Bulog Jatim, Kepala BPS Prov. Jatim, Direktur PT Jatim Grha Utama dan segenap kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Jatim. (hms/red)

Khofifah Indar Parawansa

KEDIRI, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemantapan ekosistem pembelajaran dan pengajaran bahasa di kawasan kampung Inggris, Pare, Kediri.

Dengan ekosistem yang termanage dengan baik dan terstandarisasi bahkan internasional, ia optimis bahwa kampung Inggris akan menjadi pusat rujukan pembelajaran bahasa Inggris bukan hanya Jawa Timur dan Indonesia tetapi juga negara lain.

Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah saat melakukan kunjungan ke kampung Inggris Pare Kediri, Minggu (19/2/2022). Khofifah secara khusus mengunjungi tempat kursus tertua di Pare yaitu Basic English Course (BEC) yang diketahui telah berdiri sejak tahun 1977.

Di sana, Khofifah berbincang dengan para elemen strategis yang mengelola langsung kampung Inggris. Mulai pengelola BEC yaitu Kalend Osen, Ketua Forum Kampung Bahasa Mr Adi dan juga Kepala Desa Tulungrejo Nur Hasan.

“Kami ingin melihat dari dekat bagaimana sistem pembelajaran di kampung Inggris ini dijalankan. Kita tahu, kampung Inggris ini sudah tersohor sebagai rujukan pelajar yang ingin menguasai bahasa internasional,” kata Khofifah mengapresiasi.

Untuk itu, melalui kunjungan ini, ia ingin agar ada sinergitas yang dibangun antar seluruh elemen agar ekosistem yang menjadi modal dan kekuatan kampung Inggris Pare Kediri ini bisa semakin dikuatkan.

Menurutnya, ekosistem ini bukan hanya dibangun di ruang kelas belajar. Melainkan juga lingkungan dimana pelajar menimba ilmu bahasa Inggris yang harus dibentuk dan dikuatkan karakter dan mentalnya agar lebih menunjang dan mendukung pembelajaran serta karir selanjutnya.

“Maka butuh adanya ekosistem yang disepakati oleh semua pihak yang ada di lembaga kursus di kampung Inggris ini agar berbagai hal bisa dirumuskan regulasinya sehingga mengikat semua pihak,” tegasnya.

“Bahwa harus ada hal menjadi aturan kesepakatan  bersama. Mengingat pertumbuban lembaga kursus disini cukup strategis dan pesertanya juga berasal dari berbagai daerah, suku dan adat istiadat sehingga kohesifitas iklim belajar harus dibangun sekondusif mungkin,” imbuh Khofifah.

Ia pun menyarankan agar pengelola lembaga kursus  kampung Inggris melakukan standarisasi pembelajaran yang diakui oleh lembaga internasional terkait. Hal ini akan semakin menguatkan daya tarik kampung Inggris untuk mencapai kelas dunia. Sebab Khofifah menyampaikan  bahwa terdapat 164 unit lembaga kursus disini, sehingga ada kemungkinan unit lembaga kursus yang ada memiliki derajat kualitas dan standart yang tidak sama.

“Standarisasi sudah saatnya disiapkan secara komprehensif. Pemprov Jatim siap untuk memfasilitasinya agar ke depan Kampung Inggris makin berkelas. Selanjutnya kita saling sinergi,” tambah Khofifah.

Gubernur perempuan pertama Jatim ini pun mengapresiasi dan menyampaikan terima kasihnya atas kontribusi Kampung Inggris yang telah membantu meningkatkan kualitas SDM pelajar Jatim. Bahkan pelajar yang datang menimba ilmu di Pare ini juga berasal dari luar Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia.

“Kami sudah mendengar dan merasakan kehadiran Kampung Inggris di Pare ini untuk penguasaan bahasa Inggris dari berbagai tempat. Keberadaan kampung Inggris sangat besar kontribusinya. Terimakasih atas semua kerja keras semua pengelola lembaga kursus disini ,” kata Khofifah.

Kampung Inggris dikatakan mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini menjadi daya tarik keilmuan yang diperkaya dengan kekuatan budaya lokal.

“Beruntunglah Kediri yang memiliki Kampung Inggris –  Pare. Pare menjadi tersiar di Inggris dan banyak negara lain. Tentu dikenal dari seluruh Indonesia serta  menjadi kebutuhan banyak kalangan,” kata Khofifah.

Sementara itu, tokoh perintis Kampung Inggris Muhammad Kalend Osen berterima kasih atas kunjungan Gubernur Khofifah dan rombongan. Bahkan menurutnya momen ini sudah lama ia tunggu.

Di kesempatan itu Kalend memanfaatkannya untuk dialog dan menyampaikan masukan dan harapannya demi kemajuan kampung Inggris. Kalend menyampaikan harapannya agar semua pihak bisa bergandeng tangan untuk menjaga keberadaan kampung Inggris.

“Kami berharap semua saling bersinergi untuk menjaga keberadaan kampung Inggris. Jangan sampai ada lima tahun lagi Kampung Inggris tinggal cerita,” tambah Kalend.

Di sisi lain, Kades Tulungrejo Nur Hasan juga menyampaikan pada Gubernur Khofifah terkait adanya program Kampung Inggris Mengajar yang menjadi program unggulan yang kini sedang berjalan.

“Pada pemprov kami turut berharap adanya pembangunan bidang UMKM, dan pembelajaran. Yang menjadi angan-angan parkir induk kampung Inggris,” kata Nur Hasan. (hms/red)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah dapat menjadi momentum meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jatim menjadi lebih  meningkat  dan lebih baik lagi.

Gubernur yang akrab disapa Khofifah itu menjelaskan, kinerja para pengabdi negara dapat menjadi lebih efisien dengan keseimbangan profesional – spiritual. Yakni jika iman dan ketaqwaannya kepada Allah SWT seiring dengan kebaikan  hubungannya kepada  manusia.

“Menurut para Ulama Ahlussunnah, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bagaimana caranya untuk menyiram iman tanpa menguap? Yaitu menyiram dengan kebaikan-kebaikan,” ujarnya saat menghadiri Peringatan Isra’ Mi’raj di Islamic Center, Surabaya, Sabtu (18/2) malam.

“Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini bisa menyiram iman kita. Dengan berkumpul, habluminannas dan habluminallah akan terjaga seimbang. Maka Insya Allah kerja kita di Pemprov Jawa Timur juga akan makin produktif, kreatif, inovatif, dan akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat Jawa Timur dan bangsa,” imbuh Khofifah.

Selain itu, orang pertama di Jatim itu menekankan pentingnya kesalehan sosial. Yang mana, seseorang dapat menyebarkan virus positif filantropisme modern pada masyarakat maju yang menyadari bahwa mendekati Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT bisa dengan jalan memberi (giving), mencintai (loving) dan peduli (caring).

Tak hanya itu, Khofifah juga berpesan agar setiap orang dapat menjadi enabler leader, yakni pemimpin yang bisa memungkinkan solusi di segala situasi. Hindari sosok trouble maker yaitu sosok yang sering menimbulkan masalah.

“Hari ini kita juga butuh kesalehan sosial, yaitu mereka yang menjunjung tinggi act of giving, loving, and caring. Kalau sudah seperti ini, insya Allah jalan untuk menjadi enabler leader bisa mulus. Di mana kita harus menjadi problem solver, bukan menjadi trouble maker,” ucapnya.

Lebih jauh, mantan Menteri Sosial RI itu menerangkan kepada kurang lebih 2.500 undangan yang hadir, Isra’ Mi’raj merupakan peringatan turunnya perintah shalat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ia berpesan agar semua orang dapat memperbaiki shalatnya.

“Kita ini mengulang-tahuni turunnya perintah shalat. Yang kemarin shalatnya tidak khusyu, mudah-mudahan makin khusyu. Yang kemarin tidak tertib, mudah-mudahan shalatnya makin tertib. Mudah-mudahan ibadah shalat kita diterima oleh Allah dan kelak kita juga mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari akhir nanti,” pungkasnya.

Menurut Khofifah, hal tersebut menjadi penting karena sebagai ummat Nabi Muhammad SAW, kita harus mengerti makna dan hikmah peringatan Isra’ Mi’raj yang diadakan setiap tahun. Intinya adalah turunnya perintah sholat dan hidup memberikan keberkahan bagi sekeliling kita.

“Ini menjadi bagian yang penting karena yang kita peringati adalah Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW. Bagaimana Rasullulah diisra’kan dan mi’rojkan ke Sidhratul Muntaha. Dan bagaimana agar kita semua bisa mendapat keberkahan bulan Rajab dan Sya’ban dan dipertemukan dengan Ramadhan,” tuturnya.

Sementara itu, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Prof. M. Zainuddin menyebutkan dalam tausiyahnya bahwa peristiwa Isra’ Mi’raj bukan sesuatu yang mustahil. Sebab, pengetahuan manusia tidak akan bisa menjangkau seluruh wilayah alam semesta.

“Ilmuwan-ilmuwan abad 20 itu semakin menyadari kekurangannya, bahwa pengetahuan manusia tentang alam semesta ini hanya 3% saja. Sedangkan 97%-nya masih misteri. Bahkan filsuf Jerman, Immanuel Kant, mengatakan, “Saya harus berhenti untuk melakukan penyelidikan dan harus menyisakan hati saya,”” terang Zainuddin.

Maka dari itu, dirinya mengingatkan untuk selalu memberi ruang bagi iman dan bukan hanya mengandalkan akal. Karena hakikat iman adalah mempercayai bahwa apa yang dikatakan Allah adalah yang sebenar-benarnya. “Kita diberi mandat oleh Allah bahwa kebenaran yang harus kita yakini secara haq adalah kebenaran dari Tuhanmu. Jangan diragukan sedikitpun. Nah, oleh sebab itu kita mesti tawadhu’ dan tidak boleh sombong setinggi apapun ilmu atau status sosial kita,” ungkap Zainuddin.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono, dan organisasi keagamaan Islam di Jawa Timur. Antara lain PW Nahdlatul Ulama, PW Muhammadiyah, PW Muslimat NU, PW Fatayat NU, PW ‘Aisyiyah, PW Nasyi’atul ‘Aisyiyah, PW LDII Jawa Timur dan Pimpinan Wanita LDII Jawa Timur. (hms/red)

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo meninjau pasar Wonokromo Surabaya, Sabtu (18/2) siang.

Kunjungan Presiden RI kali ini tak lain adalah untuk mengecek harga beras dan sembako di pasaran yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan di seluruh wilayah Indonesia.

Usai mendampingi giat Presiden, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa Pemprov Jatim sejauh ini terus berupaya untuk menstabilkan harga beras. Salah satunya dengan menggandeng BULOG menggelar operasi pasar secara merata di Jatim dan meminta distributor mempercepat distribusi beras.

“Kami terus berupaya agar harga beras di Jawa Timur kembali stabil seperti sediakala. Operasi pasar sudah kita lakukan sejak awal bulan November 2022 dan merata di Jatim. Itu adalah upaya agar masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga di bawah HET, dan harapannya harga beras bisa segera stabil,” kata Gubernur Khofifah.

Secara aktif, Gubernur Khofifah juga melakukan peninjauan langsung kelancaran operasi pasar beras di beberapa lokasi Pasar di Jawa Timur. Seperti operasi pasar seperti Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Blitar, dan Pasar Taman Sidoarjo.

Dikatakannya, operasi pasar beras murah digelar sembari menunggu masa panen yang akan mulai di akhir bulan Februari ini. Sehingga diharapkan operasi pasar beras murah akan mampu menjadi upaya menstabilkan harga beras di Jawa Timur.

“Jawa Timur sebetulnya sudah masuk ke musim panen, seterusnya awal Maret akan memasuki panen raya. Insyaallah produksinya cukup besar, kita berharap ini akan menjadi penetrasi menuju harga beras kita stabil kembali,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, harga beras di Siskaperbapo per 18 Februari 2023 di wilayah Surabaya tercatat harga berkisar Rp 8.800 sampai dengan Rp 9.400.  Akan tetapi di beberapa wilayah di Jawa Timur masih ditemukan diatas Harga Eceran Tertinggi atau HET. Begitu pula ada yang dibawah atau juga sesuai HET.

Di Jawa Timur harga beras dengan rata-rata tertinggi di Kabupaten Pamekasan yang mencapai Rp 12.250 dan harga beras rata-rata terendah Rp 8.260 di Kabupaten Situbondo. Oleh sebab itu, agar harga beras di seluruh wilayah Jawa Timur stabil, Gubernur Khofifah bersama BULOG, Pemkab/Pemkot, PT. Jatim Graha Utama, Perkumpulan Penggilingan Padi (PERPADI) Jatim, asosiasi distributor dan pedagang beras akan terus menggelar operasi pasar. “Kami berharap di semua lini di seluruh wilayah Jawa Timur harga beras akan segera stabil dan sesuai HET,” tutupnya.

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa kunjungan ke pasar Wonokromo Surabaya adalah untuk mengecek apakah beras operasi pasar dari Bulog sudah sampai di pasar-pasar dan warung-warung.

“Saya ingin ngecek barang yang namanya beras Apakah operasi dari Bulog sudah sampai warung pasar-pasar saya lihat sudah dan harganya baik tadi 44 ribu untuk 5 kg artinya harga dibawah 9 ribu, tadi semua warung kita lihat ada semuanya dan melimpah disini,” Kata Presiden Jokowi.

Tak hanya itu Presiden juga mengecek harga bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, yang sering mengalami naik turun harga, kemudian bawang merah, dan telur. Presiden berharap harga semua bahan pokok akan kembali stabil.

“Saya lihat stok minyak goreng ada meskipun tidak melimpah tetapi stok ada dan harga masih di angka 14 ribu per liter, saya lihat juga yang ketiga telor, turun, meskipun hanya 1000 tapi turun, bawang merah juga turun, stabilitas harga seperti ini yang kita inginkan,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan sejak 5 hari yang lalu telah dilakukan operasi beras dari Bulog yang bisa diharapkan mampu menstabilkan harga beras. Ia juga mengatakan bahwa secara nasional akan segera memasuki masa panen pada akhir bulan yang produksinya kira-kira mencapai 1 juta ton dan 1,9 juta ton pada Maret 2022. “Kalau stoknya melimpah permintaan tetap artinya harga secara otomatis akan turun,” ucapnya.

Bersama Gubernur Khofifah juga nampak Walikota Surabaya Eri Cahyadi hadir mendampingi kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu ke Pasar Wonokromo Surabaya. (hms/red)

BLITAR, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendukung budidaya ikan Koi yang sangat potensial di Kabupaten Blitar. Orang nomor satu di Jatim ini bahkan menyaksikan langsung keindahan ikan-ikan Koi terbaik di Jatim pada Beringin Koi Roadshow 2023 di Desa Sumberingin, Kabupaten Blitar, Minggu lalu.

Pihaknya optimis, Ikan Koi Blitar dapat menjadi salah satu potensi andalan sebagai komoditas ekspor Blitar. “Ikan Koi Blitar ini sudah punya nama. Potensinya luar biasa besar untuk membangkitkan perekonomian warganya. Salah satunya di Desa Sumberingin ini,” ujarnya.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya kualitas Ikan Koi Blitar telah terkenal baik di tingkat nasional maupun mancanegara. Bahkan tahun lalu, tepatnya pada 9 Juli 2022 Blitar melepaskan ekspor Ikan Koi perdananya ke Malaysia melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya I, Jawa Timur. “Alhamdulillah, tahun lalu ekspor perdana ikan Koi Blitar ke Malaysia dengan melepas sebanyak 80 ekor,” ujarnya.

Dilansir dari data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, produksi ikan hias di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 memang didominasi oleh Ikan Koi dengan nilai produksi sejumlah 222.437.851 ekor (99%), kemudian disusul oleh ikan hias dengan jumlah produksi 704.000 ekor yaitu ikan gupi, ikan siklid oscar dengan jumlah produksi 641.000 ekor, ikan barbir dengan jumlah produksi 262.000 ekor kemudian disusul ikan cupang dengan nilai produksi 210.000 ekor.

Tak hanya jumlah produksinya yang tinggi, kualitas Ikan Koi yang dihasilkan juga bagus. Oleh karena itu, Ikan Koi Blitar bisa tembus pasar mancanegara.

Keberhasilan Blitar membudidayakan Ikan Koi berkualitas tak lepas dari tingginya antusias warga. Hal ini tampak ketika Gubernur Khofifah melihat langsung kontes Ikan Koi bersama Bupati Blitar Rini Syarifah dan Wali Kota Blitar Santoso. “Masya Allah saya lihat begitu besar antusias warga untuk membudidayakan Ikan Koi. Bahkan tadi yang menang kontes masih muda, sudah menjadi pembudidaya yang hebat sekali,” imbuhnya.

Masih dari data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Ikan Koi yang diproduksi oleh pembudidaya dikelompokan menjadi beberapa grade sesuai permintaan pasar. Grade ikan dibedakan berdasarkan ukuran tubuh, bentuk tubuh, corak warna, dan bagian-bagian tubuh ikan. Untuk menghasilkan ikan Koi yang berkualitas maka dilakukan seleksi sampai 4 kali yang memakan waktu selama kurang lebih 8 bulan. Jenis ikan koi yang diproduksi di Blitar ada berbagai macam seperti Kohaku, Sanke, Asagi, Showa Sanshoku, Tancho, Hi Utsuri, Kinginrin, Shusui, Platinum dan beberapa jenis ikan koi lainnya.

Mengingat potensi pasar yang masih luas, Gubernur Khofifah berharap agar budidaya ikan hias, terutama Koi, di Blitar kian digenjot. Melalui budidaya ini, Blitar dapat menjadi pusat Koi Jawa Timur bahkan Indonesia. Sehingga semakin mengukuhkan Blitar sebagai tempat jujugan para peminat dan kolektor Ikan Koi.

“Untuk itu perlu sinergitas dan kolaborasi yang kuat. Baik antara warga sebagai para pelaku budidaya maupun pemerintah daerah. Saya minta pemda memberikan dukungan penuh agar pelaku UMKM budidaya Ikan Koi semakin meningkat dari segi kualitas maupun produksinya,” imbuhnya.

Dengan berkembangnya produktifitas Ikan Koi di Blitar, diharapkan juga bisa berimbas pada peningkatan kesejahteraan warga Blitar. Sehingga, komoditas unggulan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Blitar. (hms/red)

TRENGGALEK, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut positif festival magrove keempat yang akan dipusatkan di Hutan Mangrove Cengkrong, Trenggalek pada Maret 2023 mendatang. Menyongsong momentum tersebut, Gubernur Khofifah bersama Bupati Trenggalek Nur Arifin, alias Cak Ipin meninjau progres pelestarian ekosistem hutan mangrove Cengkrong di kawasan Prigi, Trenggalek, Jumat (17/2).

Gubernur Khofifah menyampaikan, rencana festival mangrove keempat tersebut setelah kordinasi dengan  Bupati Trenggalek. “Jadi kalau festival mangrove ya menanam mangrove, ya menyemai benih terutama kepiting, ikan dan kemudian hilirisasi dari produk mangrove,” ujarnya.

Saat ini, Gubernur Khofifah mengaku hilirisasi produk mangrove telah berkembang cukup variatif. Saat festival nanti, pengunjung bisa melihat salah satu produk UMKM berupa cinderamata yang dihadirkan saat pagelaran G20 lalu, yakni batik.  Bahan warnanya berasal dari mangrove. Bukti ini, semakin meyakinkan bahwa ada nilai tambah ekonomi  dari mangrove bisa dirasakan oleh masyarakat ketika ada penguatan kreativitas dan inovasi dari pemerintah sementara ekosistem.mangrove tetap terjaga.

“Sisi pemberdayaan masyarakat terutama yang bisa meningkatkan derajat  ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terus dikembangkan. Di Cengkrong ini hilirisasinya sudah tumbuh seperti  sirup dan  kue. Jadi sisi ekonominya sudah dan akan bisa dirasakan masyarakat. Belum lagi budidaya kepiting yang tumbuh bagus di area mangrove,” jelasnya.

Terkait dengan ekologi, Gubernur Khofifah melihat bahwa hal itu akan terbangun dengan sendirinya. Sebab, berbicara ekosistem, maka ada daya dukung alam dan daya dukung lingkungan. Hal itu berkaitan dengan mangrove dan ekosistem mangrove. “Jadi, sering kali saya sampaikan kalau saya nandur mangrove itu adalah bagian dari sedekah oksigen. Ayo nandur mangrove semoga menjadi amal kebaikan kita semus,” tuturnya.

Disebutkan Gubernur Khofifah, saat ini luasan mangrove di Jawa Timur mencapai 1.821 hektar. Per hektar kira-kira 3.300 pohon.  Jadi kira-kira sudah ada 7 juta lebih  pohon mangrove di Jawa Timur dan itu setara dengan 48% hutan mangrove se Pulau Jawa. Selain konservasi hutan mangrove, Gubernur Khofifah juga mengatakan bahwa Pemprov Jatim juga melakukan rehabilitasi terumbu karang. Total rehabilitasi terumbu karang tahun 2019-2022 seluas 24,84 ha.

“Jadi bagi kita ada festival mangrove atau tidak, kita tetap nandur mangrove. Ayo bersama-sama kita nandur mangrove,” ajaknya.

Lebih lanjut, secara nasional Indonesia mencanangkan  bahwa tahun 2026 net zero emisi (NZE) bisa diwujudkan. Sebab, kata Gubernur Khofifah, sesungguhnya, hampir setiap bulan dirinya selalu menanam mangrove bersama elemen-elemen strategis lain di Jawa Timur. “Karena kita merasa bahwa penanaman dan pemeliharaan sudah kita lakukan dengan sinergitas yang cukup bagus maka kita memulai festival mangrove untuk mengukur sinergitas dan produktifitas kita di sektor mangrove,” tuturnya.

Menurutnya, nandur mangrove juga berseiring dalam mewujudkan green economy dan blue economy. Menurutnya, saat ini tidak sekadar green economy yang menargetkan pembangunan  yang ramah lingkungan. Akan tetapi, juga harus mulai mewujudkan blue economy yang mana setiap pembangunan harus  ramah lingkungan dan tidak menimbulkan limbah.

“Ini adalah ekosistem tata ruang laut yang rangkaian prototype-nya di coba di Kawasan Pantai Mutiara, Pantai Prigi dan area Trenggalek  sekaligus menjadi salah satu referensi bagaimana tata ruang biota laut dilakukan oleh  Pemprov Jatim bersama Pemkab Trenggalek serta Pokmas kelautan setempat,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Trenggalek Nur Arifin menambahkan, gubernur khofifah meninjau bagaimana hutan mangrove di sini. Mengingat ada ribuan hektar hutan mangrove di pesisir Jawa Timur dan ratusan hektar   di pesisir selatan Trenggalek khususnya  yang ada di wilayah cengkrong.

Termasuk, kata dia, biota yang ada di sini juga masih cukup baik dan terjaga salah satunya dengan adanya budidaya kepiting dan lain sebagainya sehingga penjagaan ekologi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini adalah Gubernur Khofifah kemudian bisa menghasilkan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Terbukti masyarakat Trenggalek selama ini mendapatkan berkah di kawasan kawasan konservasinya seperti tadi di pantai mutiara dan juga dicengkrong ini kemudian bisa menjadi tempat wisata yang menghasilkan ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Adapun Pemprov Jatim memberikan bantuan tracking mangrove di 5 kabupaten/kota antara lain Kabupaten Trenggalek Pokmaswas kejung samudra, Kota Probolinggo pilang lestari, Kabupaten Sumenep Reng Peseser, Kabupaten Banyuwangi Baret dan Kabupaten Pasuruan Alfa Mina Lestari. (hms/red)

Emil Elestianto Dardak

SURABAYA, TEROPONG B- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadiri Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Provinsi Jawa Timur, Jumat (17/2). Acara yang digelar di Hotel JW Marriot Surabaya tersebut selain dihadiri oleh ratusan pengusaha nahdliyin, tampak hadir pula Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP HPN Dede Supriyadi Arief, Dewan Pembina DPW HPN Jatim KH. Asep Saifudin Chalim, dan Ketua DPW HPN Jatim Syamsul Hadi.

Selain pelantikan, acara tersebut juga diikuti dengan penyelenggaraan Business Forum dengan tema Perluasan Jaringan Bisnis Pengusaha Nahdliyin ke Negara Muslim se-Dunia Memasuki Abad Kedua NU.

Menurut Emil, himpunan itu esensinya bukan untuk jalan sendiri-sendiri melainkan berjuang bersama-sama. “Kata kuncinya adalah penguatan jaringan bisnis, keberpihakan. Kita tidak akan berkembang kalau sendiri-sendiri. Ada yang bilang kalau mau lari cepat maka larilah sendirian, tapi kalau mau lari jauh maka larilah bersama-sama,” ujar Wagub Emil.

Selain itu, Wagub Emil juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan nasional. “Tahun 2022 lalu, pertumbuhan ekonomi Jatim berada di angka 5,34, sedangkan nasional 5,31. Artinya pertumbuhan ekonomi Jatim lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Dan itu semua ada sumbangsih dari panjenengan semua, pengusaha nahdliyin,” ujarnya.

Wagub Emil melanjutkan, sebesar 57,81 persen penyumbang perekonomian Jatim merupakan pengusaha UMKM. Untuk itu, Mantan Bupati Trenggalek tersebut mendorong agar masyarakat lebih mencintai produk lokal. Terlebih di tahun 2023 ini diproyeksi terjadi resesi global. “Tahun 2023 diproyeksi agak kelam. Isu resesi global dan suku bunga yang masih tinggi dikhawatirkan akan mengganggu minat ekspor. Tapi bersyukurlah pasar domestik Indonesia besar,” ujarnya.

“Rumus ekonomi itu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor, impor. Kalau ekspor kita turun, kita jaga jangan sampai impor membengkak. Untuk itu, maka kita harus dorong konsumsi dalam negeri dan investasi dalam negeri. Sebab belanja pemerintah hanya menyumbang 5% dari perekonomian,” sambungnya.

Tak hanya itu, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah ini juga mengajak para pengusaha nahdliyin untuk bisa bersinergi bersama pemerintah guna mengembangkan industri halal di Jatim. Wagub Emil ingin agar industri halal dan keuangan syariah bisa berkembang di Jatim dalam menyokong permodalan. “Saat ini kita tahu ada blended finance atau pembiayaan campuran, kita bisa menggabung antara misalnya zakat-zakat produktif untuk membiayai UMKM digabung dengan pembiayaan konvensional, bank-bank misalnya. Tentu kita dorong bank syariah ya,” imbuhnya.

Terakhir, Wagub Emil mengucapkan selamat bekerja kepada para pengurus DPW HPN Jatim periode 2023-2028 yang baru saja dilantik. “Bila HPN mampu menggalang sinergitas, Insya Allah kita bisa membangun keberpihakan ekonomi ke ekonomi umat dan ekonomi domestik,” tandasnya. (hms/red)

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak

SURABAYA, TEROPONG – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut rombongan Komisi X DPR RI yang datang ke Jatim dalam rangka kunjungan kerja, Jumat (17/2). Bertempat di Ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim Lantai VIII Jalan Pahlawan No.110 Surabaya, rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf dan Abdul Fikri Faqih tersebut disambut hangat oleh Wagub Emil beserta jajaran Pemprov Jatim.

Kedatangan komisi yang membidangi pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan ini untuk mengetahui lebih dalam permasalahan-pemasalahan di daerah guna menjadi pertimbangan kala merumuskan kebijakan di tingkat pusat. “Banyak sekali yang dibahas. Tadi juga sudah direkap juga oleh masing-masing kepala OPD tentang isu-isu aktual di Jatim,” ujar Wagub Emil.

Wagub Emil menambahkan, isu-isu aktual yang tadi dibahas bersama dengan Komisi X DPR RI meliputi bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, dan olahraga. Mulai dari rekrutmen guru, wacana revisi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, hingga kondisi terkini kepariwisataan dan kebudayaan di Jatim. “Sesi ini tentu bukan satu-satunya peluang kita untuk menyalurkan aspirasi. Dan kami berharap Isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat Jatim ini akan menjadi pertimbangan bagi para legislator kita di tingkat pusat,” ujarnya.

Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut juga sempat menyinggung tentang Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Sebab, pendidikan merupakan salah satu unsur dalam pengukuran IPM.

Seperti yang telah diketahui, IPM Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah – Emil secara konsisten naik dari tahun ke tahun. Secara berurutan, kenaikan IPM Jatim pada 2019 berada pada angka 71,50, tahun 2020 sebesar 71,71, tahun 2021 sebesar 72,14 dan tahun 2022 sebesar 72,75. “Pendidikan ini memang satu dari tiga indikator IPM. Kita ingin pendidikan terjangkau dan berkualitas untuk semua. Tapi memang pada pelaksanaannya ada hal-hal misalnya berkaitan dengan disparitas antar sekolah,” ujar mantan Bupati Trenggalek ini.

“Dimana BOS dihitung berdasarkan formulasi jumlah murid. Padahal ada beberapa daerah tertentu yang memang muridnya tidak bisa banyak karena merupakan wilayah jarang penduduk. Hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan dalam formulasi alokasi anggaran,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR RI juga menginformasikan bahwa Jawa Timur akan mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) sekitar Rp 20 triliun. DAK tersebut sebagian besar diperuntukkan bidang pendidikan. “Tadi kami diberi informasi terkait DAK tersebut. Tapi keputusan finalnya ada di atas (pusat). Kami berharap dana tersebut bisa dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Jatim,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyampaikan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke dua di Indonesia setelah Jawa Barat. Aspek pendidikan dan kebudayaan menjadi isu yang besar karena berkaitan erat dengan IPM.

Komisi X sengaja datang ke daerah-daerah untuk memastikan bahwa IPM Jatim dalam angka sama seperti realitas di lapangan. “Dari pertemuan ini kan kita bisa tahu gap antara ekspektasi dan kenyataan. Gap inilah yang coba kita kecilkan. Apa sih permasalahan yang ada? Apakah ada permasalahan misskoordinasi, sosialisasi, atau anggaran. Inilah yang nanti akan kita bawa saat rapat-rapat bersama pemerintah (pusat) untuk diperbaiki,” ujarnya.

Dede Yusuf mengakui bahwa tidak mudah dalam menaikkan IPM. Sebab, IPM berkaitan dengan manusia. Pembangunan manusia harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. (hms/red)

TRENGGALEK, TEROPONG – Dalam kondisi prima, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkegiatan padat seperti biasa. Kali ini, dirinya maraton meninjau berbagai program pemulihan habita laut di Pantai Mutiara Trenggalek dan Hutan Mangrove Cengkrong, Kabupaten Trenggalek, Jumat (17/2).

Didampingi oleh Bupati Trenggalek Nur Arifin, gubernur yang akrab disapa Khofifah itu menikmati ekowisata bahari dengan menaiki kapal bersama Cak Ipin.

Kemudian, keduanya mengunjungi rumah apung dan karamba terumbu karang di Pantai Mutiara. Ia juga melihat ke rumah ikan, bukit terumbu karang, dan underwater restocking yang ada.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengatakan bahwa pelestarian ekosistem laut dan pesisir   merupakan salah satu dari usaha mewujudkan blue economy yang ditempuh Jatim. Pasalnya, kontribusi oksigen dunia bukan hanya berasal dari hutan tropis namun juga ekosistem pantai.

“Kalau green economy itu adalah pembangunan yang ramah lingkungan sementara blue economy adalah pembangunan yang tidak menimbulkan  limbah .  Tadi kita melihat ada underwater restocking, rehabilitasi terumbu karang, rumah-rumah ikan dan seterusnya yang kesemuanya merupakan ekosistem laut yang harus kita jaga,” ucap Khofifah.

“Ini adalah ekosistem tata ruang laut yang rangkaian prototype-nya kita coba di pantai Mutiara dan Prigi. Ini akan menjadi salah satu referensi bagaimana tata ruang biota laut dilakukan oleh Pemkab Trenggalek bersama Pemprov Jatim,” tambahnya.

Selain itu, disebut Khofifah, Pantai Mutiara Trenggalek merupakan destinasi wisata komprehensif. Sebab, fasilitasnya lengkap mulai dari home stay, tempat makan, musholla, kamar mandi, toilet, gazebo, serta tempat parkir. Lebih dari itu, biaya kunjungannya juga murah. Yakni Rp 5.000 per orang untuk sekali kunjungan dan Rp 2.000-5.000 untuk biaya parkir.

Setelah meninjau pantai mutiara, Gubernur Khofifah beserta rombongan meninjau objek wisata di Cengkrong Prigi. Di sana, orang nomor satu di Jatim itu meninjau progres pelestarian ekosistem mangrove.

Disampaikan Gubernur Khofifah, pada Maret 2023 akan diselenggarakan festival mangrove di Cengkrong. Rencana tersebut sudah disetujui bupati Trenggalek jika festival mangrove keempat akan dipusatkan di sini. “Jadi kalau festival mangrove ya menanam, ya menyemai benih terutama kepiting, ikan dan kemudian hilirisasi dari produk mangrove,” ujarnya.

Menurut Gubernur Khofifah ketika ada rencana nasional bahwa target 2060 tercapai net zero emission (NZE), maka hampir tiap bulan dirinya selalu menanam mangrove bersama elemen lain di Jawa Timur. “Karena kita merasa bahwa penanaman dan pemeliharaan sudah kita lakukan dengan sinergitas yang cukup bagus maka kita memulai festival mangrove dan sudah berjalan tiga kali,” tuturnya.

Disebutkan Gubernur Khofifah, saat ini luasan mangrove di Jawa Timur 1.821  hektar. Per hektar kira-kira 3.300 pohon sehingga total lebih tujuh juta pohon  mangrove di Jawa Timur dan itu setara dengan 48% hutan mangrove se Pulau Jawa. Selain rehabilitasi mangrove, Gubernur Khofifah juga mengatakan bahwa Pemprov Jatim juga melakukan rehabilitasi terumbu karang. Total rehabilitasi terumbu karang tahun 2019-2022 seluas 24,84 ha. “Jadi ada atau tidak ada festival mangrove kita tetap nandur mangrove. Ayo bersama-sama kita nandur mangrove,” jelasnya.

Selain itu, hilirisasi sangat banyak yang sudah dilakukan, saat festival mangrove Maret nanti, pengunjung boleh melihat salah satu gift dari G20 untuk tamu kepala negara, yakni batik yang bahan warnanya berasal dari mangrove. Ada sirup mangrove, kue, kerupuk berbahan baku mangrove dan sebagainya. Dengan begitu, hal itu semakin meyakinkan betapa bahwa nilai tambah dari mangrove bisa dirasakan oleh masyarakat ketika ada penguatan kreativitas dan inovasi. “Sisi pemberdayaan masyarakat terutama yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini hilirisasinya sudah ada beragam produk. Jadi sisi ekonominya sudah dan akan bisa dirasakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, terkait dengan ekologi maka hal itu akan terbangun dengan sendirinya. Sebab, berbicara ekosistem, maka ada daya dukung alam dan daya dukung lingkungan. Hal itu juga merupakan kaitan dengan mangrove. “Jadi, sering kali saya sampaikan kalau saya nandur mangrove itu adalah bagian dari sedekah oksigen,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Trenggalek Nur Arifin menambahkan, gubernur khofifah meninjau bagaimana hutan mangrove di sini. Mengingat ada ratusan hektar hutan mangrove di pesisir Jawa Timur khususnya di pesisir selatan Trenggalek yang ada di wilayah cengkrong.

Termasuk, kata dia, biota yang ada di sini juga masih cukup baik dan terjaga salah satunya dengan adanya budidaya kepiting dan lain sebagainya sehingga penjagaan ekologi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini adalah Gubernur Khofifah kemudian bisa menghasilkan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Terbukti masyarakat Trenggalek selama ini mendapatkan berkah di kawasan kawasan konservasinya seperti tadi di pantai mutiara dan juga di cengkrong ini kemudian bisa menjadi tempat wisata yang menghasilkan ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Adapun Pemprov Jatim memberikan bantuan tracking mangrove di 5 kabupaten/kota antara lain Kabupaten Trenggalek Pokmaswas kejung samudra, Kota Probolinggo pilang lestari, Kabupaten Sumenep Reng Peseser, Kabupaten Banyuwangi Baret dan Kabupaten Pasuruan Alfa Mina Lestari. (hms/red)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan ‘PWI Maritime Awards’ dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Khofifah atas dedikasi dan kepeduliannya yang tinggi terhadap sektor kelautan, perikanan dan konservasi.

Sekaligus, atas komitmen kuatnya dalam membantu  pembudi daya ikan, nelayan, UMKM pengola ikan tradisional, dan pembangunan kawasan konservasi pesisir maupun laut.

Penghargaan tersebut diserahkan Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim yang mewakili Ketua PWI Pusat kepada Gubernur Khofifah saat penutupan Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Provinsi Jatim di Hotel Platinum Surabaya, Kamis (16/2) sore.

Atas diraihnya penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih dan apresiasinya bagi seluruh masyarakat nelayan dan pelaku ekonomi di wilayah pesisir Jatim. Menurutnya, mereka memiliki peran kuat dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas sektor perikanan, kelautan.

“Sejatinya laut adalah sumber penghidupan yang harus kita kelola dan jaga untuk kemakmuran bersama.  Bagaimana menjaga keberlangsungan sektor perikanan dan kelautan harus tetap berseiring dengan upaya menjaga daya dukung alam dan daya dukung lingkungan,” katanya.

Gubernur Khofifah mengatakan, saat ini terdapat berbagai isu strategis di bidang kelautan dan perikanan. Seperti perubahan iklim global dan degradasi sumberdaya  pesisir, konflik pemanfaatan ruang laut, serta belum optimalnya pemahaman stakeholders  terhadap kepastian hukum.

Untuk itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan berbagai upaya terutama dalam menghadapi perubahan iklim global dan degradasi sumberdaya pesisir. Seperti penetapan kawasan konservasi Perairan Gili Ketapang seluas 478 Ha, rehabilitasi terumbu karang seluas 24,84 Ha, rehabilitasi mangrove seluas 1.821,08 Ha, dan pembangunan 11 tangkis laut (tanggul penahan ombak).

Selain itu, Diskanla juga telah melakukan berbagai upaya seperti Underwater Restocking yakni penebaran benih ikan ke dalam rumah ikan yang ditenggelamkan ke dasar laut tiga bulan sebelumnya, sehingga benih ikan bisa berkembang biak dan besar dalam rumah ikan yang telah dipenuhi lumut atau tritip dan plankton sebagai sumber makanan benih ikan. Serta program Beach Clean Up dan kegiatan penebaran benih-benih ikan lokal di berbagai daerah.

“Kami juga terus melakukan legalitas pemanfaatan ruang laut sebanyak 76 dokumen, pengadaan sarana prasarana berupa kapal sebanyak 16 kapal, rutin melakukan patroli bersama Polairud dan TNI AL, serta melakukan sosialisasi kepada stakeholders yang memanfaatkan ruang laut,” katanya.

Menurutnya, upaya menjaga daya dukung alam dan lingkungan saat ini menjadi penting. Apalagi saat ini green economy (ekonomi hijau)  telah bertransformasi menuju blue economy (ekonomi biru).  Ekonomi hijau merupakan upaya mengelola ekonomi dengan limbah yang ramah linkungan tetapi ekonomi biru bagaimana mengelola ekonomi dengan nirlimbah (tanpa limbah).

“Blue economy atau ekonomi biru  adalah konsep yang harus kita kembangkan saat ini maupun yang akan datang. Konsep blue economy di sektor laut adalah pemanfaatan laut untuk ekonomi masyarakat tapi tidak merusak lingkungan sehingga berkelanjutan atau sustainable,” katanya.

Lebih lanjut menurutnya, Rencana tata  ruang laut Provinsi Jatim sendiri yakni pencadangan/indikasi kawasan konservasi seluas 202.819 Ha, zona industri seluas 10.311 Ha, kawasan konservasi lainnya seluas 16.719 Ha, zona blue carbon seluas 10.059 Ha, zona pelabuhan laut seluas 43.924 Ha, zona perikanan budidaya seluas 308.979 Ha, zona perikanan tangkap seluas 4.521.736 Ha, dan zona pariwisata seluas 6.140 Ha

“Kami juga terus berupaya melakukan berbagai strategi pengelolaan ruang laut melalui proses integrasi  tata ruang laut  dengan tata  ruang darat, pengawasan  kesesuaian pemanfaatan ruang laut, penetapan kawasan konservasi perairan pesisir, dan sosialisasi dan edukasi  pemanfaatan ruang laut secara masif,” urainya.

Sebagai informasi, Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Jatim yakni luas laut 5.202.579,34 Ha, garis pantai 3.543,54 km, kapal penangkap ikan sebanyak 50.979 unit, destinasi wisata 218 lokasi, jumlah ekspor 385.083 ton, instalasi migas 66 unit, jumlah pulau 504 pulau, jumlah pembudidaya 276.670 orang, nelayan 235.578 orang, terminal khusus 67 unit, usaha pengolahan dan pemasaran 26.070 unit, Pelabuhan umum 121 unit, Pelabuhan penyebrangan 16 unit.

Sedangkan untuk hasil Perikanan budidaya tahun 2020 sebanyak 1.264.569,21 Ton, tahun 2021 sebanyak 1.292.451,68 Ton, tahun 2022 sebanyak 1.314.043,12 Ton. Kemudian Perikanan tangkap tahun 2020 sebanyak 508.389,46 Ton, tahun 2021 sebanyak 533.084,12 Ton, tahun 2022 sebanyak 598.317 Ton. Sedangkan Garam rakyat, tahun 2020 sebanyak 396.253,54 Ton, tahun 2021 sebanyak 740.414,08 Ton, dan tahun 2022 sebanyak 402.845,84 Ton.

Hal tersebut kemudian membuat Jatim meraih sejumlah penghargaan di tingkat nasional. Seperti Peringkat satu Nasional Perikanan Tangkap sebanyak 598.317 ton, Peringkat satu nasional Ekspor Perikanan sebanyak 385.083 ton, Peringkat satu Nasional Produksi Garam sebanyak 402.845,839 ton, serta Peringkat tiga nasional Perikanan Budidaya sebanyak 1.314.043,026 ton.

Sementara itu, Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Suharyanto, M.Sc mengatakan, demi menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat bidang kelautan dan ketahanan pangan dari laut, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan, maka sangat penting untuk menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif untuk kesejahteraan bangsa.

Untuk itu, Ekonomi biru menempatkan perkembangan aspek keberlanjutan ekosistem laut sebagai prioritas dalam menumbuhkembangkan sektor-sektor ekonomi Kelautan. Ekonomi biru juga menempatkan rencana tata ruang laut sebagai panglima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

“Peraturan ini mengatur bahwa kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang laut harus mengacu kepada rencana tata ruang laut. Rencana tata ruang merupakan bagian mendasar di dalam rangkaian proses penataan ruang laut untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem dan keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi di ruang laut,” katanya.

Menurutnya, penataan ruang laut juga menjadi salah satu dari 11 misi dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia.

“Menata ruang laut sangat diperlukan untuk menghindarkan terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya kelautan terlebih-lebih laut bersifat common property, atau milik bersama. Di ruang laut semua pihak dapat mengklaim untuk menguasai pemanfaatan ruang laut dan sumber daya kelautan mulai dari permukaan laut, hingga di dasar laut,” terangnya.

“Apabila keadaan semacam ini kita biarkan terus terjadi tanpa pengaturan pemanfaatan kerja maka negara akan menghadapi kesulitan yang serius dalam menjaga keberlanjutan nilai ekologis,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga melakukan pencanangan penanaman titik terumbu karang (Coral Spot) pada  Perairan Bangsring Banyuwangi yang diberi nama Kolaboratif-Inovatif-Produktif (KIP).

Selain itu, juga dilakukan Deklarasi Laut Bersih ‘Stop Buang Sampah Dan Limbah Laut oleh 14 stakeholder antara lain, Kepala Kantor Kesyabandaraan utama tanjung perak, Ketua konsorsium mitra bahari jatim, Ketua asosiasi pengusaha pelayaran rakyat jawa timur, Forum masyarakat kelautan, maritim dan perikanan, SKK Migas Jabanusa, Ketua ikatan pengusaha industri kapal dan lepas pantai indonesia, dan Ketua himpunan ahli pengelola pesisir.

Kemudian Ketua kesatuan nelayan tradisional indonesia, Ketua DPC indonesia nasional shipwoners association surabaya, Ketua forum masyarakat tambak, Ketua seksi wartawan kepelabuhan dan kemaritiman PWI Jatim, Ketua asosiasi perusahaab tambang jatim, Kelompok masyarakat Pengawas, serta Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan.

Deklarasi Laut bersih ini merupakan upaya menghentikan membuang sampah dan limbah ke laut. Demi kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem, ekonomi biru, serta pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC). (hms/red)