Utama

Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc, Menteri PUPR

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada tahun anggaran (TA) 2023, salah satunya pada bidang jalan dan jembatan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pada TA 2023 Ditjen Bina Marga mendapat alokasi sebesar Rp4,8 triliun untuk program PKT bidang jalan dan jembatan dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 80.000 tenaga kerja di 2.650 lokasi.

“Tercatat hingga 30 Oktober 2023, realisasi padat karya bidang jalan dan jembatan yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 2,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 70.125 orang di 2.322 lokasi,” kata Hedy.

Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian

Program PKT bidang jalan dan jembatan mencakup pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin kondisi jalan, penunjangan/holding jalan, pemeliharaan rutin jembatan, dan revitalisasi drainase untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional. Program ini dilaksanakan di seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Alokasi anggaran PKT TA 2023 untuk pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp883 miliar, pemeliharaan rutin kondisi jalan sebesar Rp444 miliar, penunjangan/holding jalan sebesar Rp256 miliar, pemeliharaan rutin jembatan sebesar Rp302 miliar, serta revitalisasi drainase sebesar Rp178 miliar.

Selain program PKT rutin jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase, pada TA 2023 Ditjen Bina Marga juga melaksanakan padat karya untuk kegiatan non rutin atau kegiatan kontraktual dengan anggaran sebesar Rp2,74 triliun. (bkppupr/red)

SURABAYA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan keris adalah jati diri bangsa Indonesia. Sebab keris sudah ada sejak ribuan tahun lalu seiring dengan perkembangan peradaban bangsa ini dan hal itu tertulis dalam banyak prasasti yang ada di Indonesia.

“Tidak sedikit sejarawan yang telah melakukan penelitian dan penulisan tentang keris di Nusantara ini. Dan keberadaan keris di Nusantara dapat dibuktikan secara arkeologis melalui sejumlah prasasti yang ditemukan,” kata LaNyalla ketika membuka Pameran Seni Tosan Aji Reinkarnasi Majapahit yang diselenggarakan oleh Yayasan Keluargi Ageng Condro Budaya Aji Nuswantara di Gedung Balai Pemuda Surabaya, Rabu (8/11/2023).

Setidaknya, lanjut LaNyalla, ada 11 prasasti yang dibuat antara abad VII hingga IX masehi, yang meriwayatkan keberadaan keris Nusantara ini. Mulai dari Prasasti Tukmas di tahun 842 masehi, hingga Prasasti Sanggaran di tahun 928 masehi.

“Oleh karena itu, keputusan UNESCO yang menetapkan keris Indonesia sebagai Karya Agung Warisan Kemanusiaan pada tahun 2005 silam, sudah tepat,” ujar dia lagi.

Sementara terkait keris yang sering disakralkan, LaNyalla yang merupakan Ketua Dewan Pembina Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) itu mengingatkan agar cermat dalam memandang. Menurut LaNyalla, setiap benda bisa membawa manfaat, bisa membawa mudharat.

“Allah SWT sudah mengingatkan kita. Bahwa iblis dan syaitan akan terus berusaha membelokkan kita ke dalam kemusyrikan sampai hari kiamat nanti. Salah satunya bisa melalui benda-benda yang diagungkan oleh manusia. Bukan hanya keris. Bisa apa saja,” tutur Senator asal Jawa Timur itu.

Bagi LaNyalla sebagai pribadi pelestari dan kolektor keris, dia menyadari setiap benda memiliki unsur yang terdiri dari molekul. Semua molekul itu bisa mengandung unsur positif, juga bisa negatif. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi.

“Sebagai muslim, saya meyakini firman Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa alam dan isinya berzikir kepada Allah SWT. Pohon, tumbuhan, gunung, bahkan batu sekalipun. Artinya ada gerakan molekul di dalamnya. Begitu juga dengan keris pusaka. Yang rata-rata dibuat dari batuan meteorit itu,” papar pemilik 3000-an keris itu.

Dijelaskannya, ada tiga unsur penting dari keris pusaka. Pertama, bahan, kedua adalah pembuatnya atau empunya dan yang ketiga yaitu pemegangnya. Kalau ketiganya positif, maka keris tersebut juga bagus. Itulah yang disebut keris ber-Yoni.

“Namun yang paling penting, kita atau manusialah yang menguasai benda itu. Artinya, keris semata sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Persis seperti Firman Allah SWT di Surat Al-Hadid, ayat 25, yang mengatakan bahwa Allah menurunkan besi sebagai penolong, dalam membela agama Allah,” tegas dia.

Sementara itu dalam sambutannya Andi Budi Sulistiyanto (Gus Andi), Ketua Panitia Pameran mengatakan masyarakat Jawa Timur, baik pejabat maupun rakyatnya tidak boleh melupakan sejarah Majapahit. Mengingat Jawa Timur mendapatkan warisan peradaban berupa nilai-nilai dan simbol-simbol luar biasa dari keberadaan Majapahit.

Gus Andi juga menyampaikan terimakasih kepada LaNyalla yang tetap konsisten terhadap bidang kebudayaan.

“Jadi sebagai Ketua DPD, Pak LaNyalla tidak hanya memperhatikan masyarakat daerah tetapi beliau sangat konsen dalam bidang budaya. Selain kolektor keris, beliau juga sudah keliling ke seluruh kerajaan dan kesultanan Nusantara untuk memajukan eksistensi mereka,” ucapnya.

Mewakili Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI), Agung Wisnu menyampaikan penghormatan kepada LaNyalla. Atas arahan LaNyalla, menurut Agung, kini telah hadir Lembaga Sertifikasi Profesi Perkerisan Indonesia.

“Sekitar tahun 2020 saya pernah bicara kepada Pak LaNyalla, kalau di bidang perkerisan butuh lembaga profesi sertifikasi perkerisan. Saya kemudian dipertemukan dengan lembaga sertifikasi Kadin Jatim, setelah melalui beberapa proses kini sudah ada Lembaga Sertifikasi Profesi Perkerisan dan sudah masuk di BNSP,” tuturnya.

Budi Raharjo, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, yang mewakili Gubernur Jatim menyampaikan perlunya pengenalan tosan aji kepada generasi milenial. Sehingga keberadaan keris dan benda pusaka lainnya tetap lestari.

“Untuk generasi milenial perlu dikenalkan terkait keris dan tosan aji lainnya. Karena tosan aji terutama keris menunjukkan identitas bangsa dan merupakan peninggalan leluhur yang kaya akan nilai filosofis yang pelajarannya bermanfaat bagi kita semua,” tukasnya.

Hadir juga dalam kesempatan itu Deputi Konjen Jepang di Surabaya, Mr. Ishii Yutaka, Kompol Iswahab, Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, para kolektor keris, perwakilan dari beberapa kerajaan dan peserta pameran.(lc/red)

JAKARTA – Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) selalu mendukung upaya mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara. Termasuk mengembalikan Konstitusi Indonesia kepada Konstitusi rumusan para pendiri bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen tahun 1999 hingga 2002 yang menggambarkan sepenuhnya nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Hal itu disampaikan Ketua Umum MATAKIN, Budi Santoso Tanuwibowo dan jajaran pengurus MATAKIN saat menerima kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kantor MATAKIN, Klenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

“Titik poinnya kami sepakat dan mendukung upaya mengembalikan bangsa ini ke sistem bernegara yang memakai dasar Pancasila. Bagi kami, Pancasila itu harta paling berharga yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilainya harus terus dirawat, dijaga dan diimplementasikan,” ujar dia.

Namun, menurut Budi, yang terjadi sekarang ini Pancasila justru disia-siakan. Pancasila sama sekali tidak menjadi nafas dalam UUD 1945 hasil amandemen tahap 1 sampai 4.

“Ketika membuka UUD setelah amandemen, saya merasa miris. Menurut saya kok ada UUD dari sebuah negeri besar tetapi kalah dengan AD/ART sebuah organisasi. Ada pasal yang hilang tanpa penjelasan, kemudian ada kerancuan antara UUD dan kebijakan turunannya dan lain-lain,” tukas Budi.

Padahal kata Budi, jika membaca naskah asli UUD 1945, kita seperti membaca Kitab agama Khonghucu. “Karena di BPUPKI ada empat orang beragama Konghucu yang ikut menyusun UUD,” tegas dia.

Keresahan MATAKIN sama dengan yang dirasakan oleh DPD RI. Karenanya MATAKIN senafas dengan usaha untuk mengubah bangsa ini lebih baik.

“Silakan Pak LaNyalla pimpin untuk menguatkan dan menyempurnakan UUD ’45 sehingga bangsa ini terbang tinggi ke angkasa tetapi tetap berpijak ke bumi,” ujar dia.

Hanya saja Budi mengingatkan, perlu dipikirkan strategi yang tepat. Mengingat kondisi bangsa saat ini yang tidak karuan dan penuh ketidakpercayaan.

“Tapi fenomena Mahkamah Konstitusi dengan putusannya, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin menipis tentu membuat kami pesimis sehingga diperlukan cara dan langkah yang strategis,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan kembali ke UUD 1945 naskah asli merupakan obat bagi bangsa. Menurut dia, persoalan bangsa yang sudah jauh melenceng ini harus dibenahi dari akar persoalannya, yakni di hulu.

“Ibaratnya kita ini sudah jauh kesasar, makanya kita kembali ke titik aslinya. Setelah itu dibenahi yang membuat kita tersasar tadi. Sudah waktunya UUD 1945 yang diganti pada tahun 1999-2002 dikembalikan sesuai aslinya kemudian kita perkuat lagi,” tutur LaNyalla.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga mengajak MATAKIN untuk bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk bersama-sama komponen bangsa yang lain, mendesak stakeholder negara (MPR, Lembaga-Lembaga Negara, Presiden, TNI-Polri, Ketua Partai dan Elemen Bangsa lainnya) untuk kembali ke Pancasila.

Nantinya, dijelaskan Senator asal Jawa Timur itu, Dewan Presidium Konstitusi akan menyampaikan maklumat yang dibacakan oleh Wakil Presiden RI ke-VI, Try Sutrisno dan diserahkan ke Pimpinan MPR. Adapun isi maklumat adalah desakan ke MPR RI untuk segera menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali UUD 1945 sebelum amandemen.

“Sudah banyak tokoh yang akan ikut serta. Banyak juga dari organisasi masyarakat dan organisasi profesi yang mendukung. Karena perjuangan ini bukan perjuangan kelompok, juga bukan perjuangan politik, tetapi perjuangan demi Indonesia yang lebih berdaulat, adil dan makmur, sesuai cita-cita para pendiri bangsa,” tegas LaNyalla.

Ketua DPD RI dalam kesempatan itu didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, dan pegiat Konstitusi Dr Zulkifli Ekomei.

Selain Ketua Umum, hadir juga Ketua Kehormatan MATAKIN, Haris Chandra, Wakil Ketua Umum, Wawan Wiratma, Kabid Pendidikan Tinggi, Gunadi, Kabid Hubungan Antar Lembaga, Liem Liliany Lontoh, Sekretaris Bidang Kerohanian, Sunarta Hidayat, Wakil Kabid Hukum, Suhendi dan Wakil Kabid IT, Melyan.(lc/red)

JAKARTA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti semakin besarnya jumlah masyarakat yang terlilit pinjaman online dengan bunga tinggi yang mendekati rentenir.

Fenomena itu menurut LaNyalla bisa jadi menunjukkan ada fakta kesulitan ekonomi akut di masyarakat.

Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengungkapkan ada 21 pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending yang memiliki tingkat kredit macet di atas 5 persen. Artinya peminjamnya gagal bayar utang dalam periode 90 hari.

OJK juga melaporkan tunggakan pinjaman online menembus angka Rp 51,46 triliun atau naik sekitar 28,1 persen secara tahunan per Mei 2023.

“Banyaknya masyarakat terjerat pinjaman online ini sebuah fenomena yang memprihatinkan. Apakah benar-benar ada kesulitan ekonomi di masyarakat bawah atau fenomena apa? Tentu ini harus dimitigasi oleh pemerintah,” ujar LaNyalla, Senin (6/11/2023).

Menurut LaNyalla, selain kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, apakah juga disebabkan perilaku masyarakat yang konsumtif? Selain lemahnya regulasi, baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum.

Karena itu, Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah melakukan tindakan tegas terkait pinjol yang sudah menyusahkan pengguna dengan dalih memberikan kemudahan. Karena menurutnya, dalam waktu singkat dapat merusak sistim ekonomi bangsa.

“Perlahan tetapi pasti, maraknya pinjaman online yang gagal bayar, akan semakin menjerat dengan bunga berbunga, dan ujungnya masyarakat terkena black list bank, ini pada jangka panjang meruntuhkan kekuatan ekonomi di masyarakat,” papar dia.

“Efeknya tidak sepele, tetapi sangat luas. Padahal masyarakat perlu akses pembiayaan ke perbankan untuk modal usaha dan lain-lain. Seandainya kena blacklist, masyarakat akan sulit mendapatkan modal,” tukas dia.

LaNyalla juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan OJK terhadap fintech atau penyedia pinjol sampai memiliki jumlah tunggakan pinjaman sangat besar.

“Angka kredit macet sangat besar dan tentu dampaknya besar. Kita merasa aneh, soalnya pinjol yang sebagian diawasi OJK tetapi kenyataan kondisinya demikian,” tuturnya.(lc/red)

SAMPANG, TEROPONG – Peringatan Harin Santri Nasional, tahun 2023. Sekaligus peresmian gedung Majelis Wakil Cabang- Nahdlatul Ulama (MWC NU), tepatnya di Jalan raya Desa Samaran barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Minggu (05/10) dini hari.

Ditengah-tengah ribuan undangan selain tokoh tokoh Ulama ternama yang hadir, terlihat pula segenap jajaran pengurus MWC NU Tambelangan, tokoh masyarakat, serta dari berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam acara tersebut, terlihat sangat antusias sekali.

Acara tersebut, dihadiri oleh KH Miftachul akhyar, KH Abdul Adzim Cholili, KH Itqon dan bebera Kiyai ternama di Kabupaten Sampang, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Mahfud, D.Ag, Sekda Kab Sampang H Yuliadi Setiawan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sampang.

Selain itu pula, hadir Camat Tambelangan Samsul Bahri, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tambelangan, Kepala Desa (Kades) se Kecamatan Tambelangan, perwakilan para Satri dan Satriwan, beserta seluruh tamu undangan.

Dalam kesempatan sambutannya, Ketua PCNU Kabupaten Sampang KH Itqon megatakan, bahwa gedung atau Kantor PCNU itu, merupakan, program pembangunan dari Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, yang di perjuangkan dan di kawal langsung oleh anggota DPRD Jatim.

“Perlu di ketahui, bahwa pembangunan gedung MWC NU ini merupakan program dari Pemprov Jatim, yang di perjuangkan langsung oleh anggota DPRD Jatim, yakni, saudara kita Mahfud, S.Ag, dari Fraksi PDI Perjuangan,” ujar KH ifqon.

Menurut KH Ifqon, gedung MWC-NU yang akan di resmikan pada malam itu juga, merupakan gedung MWC-NU pertama yang sangat megah. Dan dinilai sangat luar biasa perjuangan seluruh pengurus MWC NU Tambelangan, perjuangannya perlu di beri apresiasi.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Mahfud, yang telah memperjuangkan pembangunan gedung PWC-NU. Ini merupakan gedung MWC-NU pertama yang begitu megah pembangunannya. Kami perlu memberikan apresiasi juga kepada segenap pengurus dan jajaran MWC NU Tambelangan yang telah bekerja keras dan memperjuangkan pembangunan gedung ini,” ucap KH Ifqon, di hadapan ribuan para undangan.

Mewakili Bupati Sampang, Sekda Kabupaten Sampang H Yuliadi Setiawan mengapresiasi, berdirinya pembangunan gedung PWC NU Tambelangan, atas kerja keras dan perjuangan yang telah dilakukan oleh pengurus dan jajaran PWC-NU selama ini, dan hasilnya sangat membanggakan di kalangan PCNU Sampang.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, saya menyampaikan salam Bapak Bupati, bahwa beliau sangat mengapresiasi sekali atas gigihnya PWC NU Tambelengan, yang telah mempunyai gedung sendiri, sehingga ini nantinya akan menjadi kekuatan bagi amar makruf nahi mungkar,” ungkapnya.

Kehadiran Mahfud, selaku aspirator ditengah-tengah ribuan para undangan, di sambut baik oleh masyarakat. Beliau kembali menyampaikan sambutan hangatnya dengan harapan gedung tersebut, dapat bermanfaat bagi pengurus dan jajaran MWC NU Tambelangan,bermanfaat pula bagi masyarakat.

“Dengan berdirinya gedung baru ini, semoga dapat bermnafaat dan membawa kemajuan terhadap NU. Karena apabila NU maj, hal tersebut akan berdampak terhadap
kemajuan Bangsa ini, yang terpenting pula, dengan adanya gedung baru ini, lebih maksimal dalam mengabdi terhadap masyarakat,” kata Komandan Banser Kab Bangkalan itu.

Mahfud, yang juga Ketua IKA PMII Surabaya menambahkan, bahwa pembangunan gedung MWC NU akan berkelanjutan. Sebab pentingnya gedung baru itu, selain lebih memaksimalkan pengabdian kepada masyarakat, agar generasi selanjutnya dapat meneruskan perjuangan serta dapat membumikan nilai-nilai Islam, Rahmatul Lil Alamin.

“Harapan besar bagi kami, gedung MWC NU ini bukan hanya untuk Kantor saja, akan tetapi juga dapat dijadikan Pusat perekonomian rakyat. karena kantor ini juga disediakan tempat usaha, sehingga NU kedepan bisa mandiri dibidang ekonomi,” harapnya.

Di akhir sambutannya, Mahfud, meminta kepada seluruh undangan yang hadir, agar di Do’akan di tahun 2024 mendatang akan dilanjutkan pembangunan pagar dan paving. “Minta sambung Do’anya di tahun depan akan dibangun pagar dan paving, agar Kantor ini terlihat bagus,”. tutup mahfud.

Usai peresmian gedung MWC NU oleh KH Miftachul Ahyar, acara tersebut di tutup dan diisi dengan Mauidhotul Hasanah oleh KH Abdul Adzim Cholili dan KH Miftachul akhyar Rois PBNU Jawa Timur. (pan)

JAKARTA – Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara, menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merupakan satu-satunya cara menjelmakan kembali Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa.

Hal itu dikatakan LaNyalla saat menjadi Keynote Speech Seminar Kebangsaan Pemuda Panca Marga (PPM) bertema ‘Menjelmakan Kembali Indonesia Menurut Cita-cita Para Pendiri Bangsa’ di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

Seminar menghadirkan Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy dan Dosen Politik UI Dr Mulyadi sebagai narasumber yang dimoderatori oleh Dr Ngurah Sucitra, Dosen STIN.

“Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara artinya Konstitusi Indonesia harus kembali kepada Konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen tahun 1999 hingga 2002 silam,” paparnya.

Untuk itulah, LaNyalla melanjutkan, pentingnya gerakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen. Karena sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa terdapat di dalam Konstitusi tersebut.

“Sedangkan Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002 jelas mengganti sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Bahkan telah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi dan justru menjabarkan nilai-nilai individualisme dan liberalisme barat,” tukas dia lagi.

Sedangkan untuk melihat seperti apa Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa, LaNyalla mengajak untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa yang terdokumentasi secara lengkap dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini.

Terutama dalam notulensi yang tercatat rapi, saat para pendiri bangsa bersidang menyiapkan lahirnya negara ini dalam forum BPUPK dan PPKI.

“Dalam risalah notulensi jelas disepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum yang terikat dengan filosofi dasarnya, yaitu Pancasila. Artinya Indonesia bukan saja sekedar negara hukum. Tetapi negara hukum Pancasila,” tegasnya.

Lanjut LaNyalla, hal itu mengandung makna bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga Indonesia adalah negara yang berketuhanan, negara yang berkemanusiaan, negara yang bersatu dalam kesatuan, negara yang dipimpin dengan cara kerakyatan dan musyawarah. Serta negara yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM), Berto Izaak Doko menjelaskan
Pemuda Panca Marga mendapatkan mandat untuk secara konsisten mengimplementasikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang 1945 (JSN’45). Salah satu upayanya adalah menjawab persoalan bangsa saat ini.

“Faktanya perjalanan bangsa sudah tidak on the track, apalagi setelah dilakukannya amandemen Konstitusi 1 sampai 4. Bagi kami itu cacat hukum. Makanya kami setuju kembali ke UUD 45 naskah asli yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 1945, agar bangsa ini kembali sesuai cita-cita para pendiri bangsa,” ucapnya.

Letjen TNI (Purn) Muzani Syukur, Waketum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang membacakan sambutan Ketua Umum LVRI mengapresiasi kegiatan seminar kebangsaan karena topik yang diambil sangat luar biasa.

“Kenapa disebut luar biasa? Karena tema atau topik bahasan telah menyentuh kepentingan bangsa. Artinya anak-anak PPM peduli terhadap persoalan bangsa. Artinya anak-anak sudah berada pada posisi di tempat yang benar, dimana sebagai anak veteran memang kalian harus memberi solusi. Ini sesuai perjuangan para sesepuh dan senior,” tukasnya.

Pengamat ekonomi politik, Dr Ichsanuddin Noorsy, memaparkan amburadulnya Amandemen UUD 1945 tahap 1 sampai 4. Menurutnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 mengandung kontradiksi, baik secara teoritis konseptual maupun dalam praktik ketatanegaraan.

“Yang menyatakan ini bukan Ichsanuddin Noorsy, tetapi Komisi Konstitusi dalam kajiannya di tahun 2002. Yaitu terdapat inkonsistensi substansi baik yuridik maupun teoritik. Ketiadaan kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan UUD 1945 merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep dalam mengatur materi muatan UUD,” katanya.

Ichsanuddin Noorsy mencontohkan di dalam Pasal 33 UUD 45 hasil amandemen. Ayat satu disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tetapi di ayat 4 disebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

“Kata disusun dan diselenggarakan itu kontradiksi. Disusun artinya ada intervensi negara. Sedangkan diselenggarakan itu negara hanya seperti event organizer, menyerahkan ke pasar,” tukas dia.

Dosen Fisip UI, Dr Mulyadi, menjelaskan sejarah berdirinya Indonesia yang sebenarnya tidak pernah dijajah. Karena yang benar-benar dijajah adalah bangsa-bangsa lama seperti bangsa Batak, Aceh, Jawa, Bugis dan lainnya.

“Artinya Indonesia itu dibentuk oleh gabungan negara dan bangsa lama. Mereka ini yang dijajah, kemudian membentuk negara ini. Makanya sudah sewajarnya penguasa negara atau bangsa lama ini diberi penghormatan. Seperti para raja dan sultan nusantara, mereka itu harus diberi tempat dan kedudukan terbaik dalam bangsa ini,” ujarnya.

Dalam pandangannya, ada tiga misi terselubung dalam penggantian UUD 45.
Yaitu ingin menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menguasai Presiden.

“Coba saja baca dan perhatikan di dalam pasal-pasalnya. Kuasai ekonomi akhirnya dijadikan liberalisme. Di politik yaitu dengan liberalisme politik, adanya gabungan partai seperti Pasal 6A ayat 2. Lalu kuasai pemerintah itu dengan diubahnya penjelmaan rakyat di MPR menjadi pilpres langsung,” tukasnya.

Turut hadir dalam acara itu, Sekjen PPM, Delwan Noer, Sekretaris Wantimpus PPM, Suryo Susilo, para anggota PPM dari berbagai daerah, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa, Pemuda Pancasila, FKPPI, FKPP AL, IPKI, FKPP AU dan para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi.(lc/red)

JAKARTA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi melakukan Rapat Konsolidasi Teknis terkait rencana mendatangi pimpinan MPR RI di Komplek Parlemen Senayan di Gedung Nusantara IV pada Jumat, 10 November 2023.

Menurut LaNyalla, nantinya Dewan Presidium Konstitusi akan menyampaikan Maklumat yang dibacakan oleh Wakil Presiden RI ke -VI, Try Sutrisno, dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan MPR.

“Adapun isi maklumat adalah desakan kepada MPR RI untuk segera menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal, yaitu untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum Perubahan di tahun 1999 hingga 2002,” kata LaNyalla di Kantor MPN Pemuda Pancasila, di Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

Ditambahkan LaNyalla, setelah dikembalikan selanjutnya dilakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud di atas dengan teknik adendum, dengan tujuan untuk Menyempurnakan dan Memperkuat Kedaulatan Rakyat.

“Naskah kajian akademik untuk Amandemen dan addendum telah disiapkan oleh DPD RI, sebagai satu-satunya Lembaga Tinggi Negara, yang secara resmi melalui Sidang Paripurna, telah mengambil Inisiatif kenegaraan untuk kembali menerapkan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa,” tuturnya.

Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy yang memimpin rapat konsolidasi teknis menyampaikan bahwa gerakan tersebut sengaja memilih nama Dewan Presidium Konstitusi. Hal itu menegaskan bahwa upaya tersebut bukan gerakan rakyat tetapi gerakan lembaga tinggi negara yang mendapat dukungan dari lapisan masyarakat.

“Makanya kita semua jangan takut. Ini agenda konstitusional. Yang menyampaikan maklumat ini adalah lembaga tinggi negara dan penjelmaan rakyat karena didukung semua elemen rakyat,” tukas dia.

Noorsy juga menekankan dalam gerakan itu semua orang mempunyai kedudukan sama. Yakni sama-sama mempunyai kedaulatan sebagai rakyat.

“Ini kita sebut egaliter democracy. Kedudukan kita sama, namun tetap saja disini ada _prime of interest_ yaitu Pimpinan DPD RI dan Wakil Presiden RI ke VI yang juga Panglima ABRI ke IX, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno,” ucap dia.

Dalam rapat konsolidasi tersebut sejumlah tokoh yang hadir juga menyampaikan pikiran dan usulan terkait kembalinya UUD 1945 18 Agustus 1945.

Para tokoh tersebut antara lain akademisi Chusnul Mar’iyah, Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, Ketua Pemuda Panca Marga, Berto Izaak Doko, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Brigjen (Purn) Hidayat Purnomo, Marsekal Pertama (Purn) Bastari, Nurhayati Assegaf, Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia), Ana R Legawati (Sekjen FKPPI), Prof A. Basit (akademisi), Jay Tamalaki (budayawan), Jandi (perwakilan WALUBI), BEM Universitas Jayabaya, mahasiswa UBK dan sejumlah perwakilan komponen masyarakat lainnya.

Ichsanuddin Noorsy menyampaikan nantinya saat bertemu Pimpinan MPR, para tokoh yang merupakan elemen
penjelmaan rakyat juga akan mendapat kesempatan untuk secara singkat menyampaikan pendapat. (lc/red)

JAKARTA –  Upaya untuk terus membangun kesadaran publik tentang pentingnya kembali ke UUD 1945 naskah asli terus dilakukan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Kamis (2/11/2023), Ketua DPD RI bersama jajaran menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di kawasan Jakarta Pusat.

Dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPD RI mengajak MUI untuk ikut bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi yang akan menyambangi MPR RI untuk meminta agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.

“Kehadiran saya ke sini untuk mengajak MUI, terutama juga guru saya, KH Marsudi Syuhud, untuk ikut bersama-sama mendatangi MPR agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu kemudian menjabarkan beberapa hal yang melandasi gagasan agar bangsa ini kembali ke UUD 1945 naskah asli. Menurut dia, persoalan bangsa ini harus dibenahi dari akar persoalannya, yakni di hulu.

“Komitmen kami adalah memperbaiki bangsa ini. Tentu perbaikan itu harus dilakukan di hulunya, karena di sanalah problematikanya. Hulunya itu adalah UUD 1945. Sudah waktunya UUD 1945 yang dikudeta pada tahun 1999-2002 harus dikembalikan sesuai aslinya,” tutur LaNyalla.

Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang turut mendampingi Ketua DPD RI menambahkan, apa yang dilakukan DPD RI merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi bangsa yang kian karut marut. Ichsanuddin menjabarkan, sistem pemilihan presiden secara langsung sangat jelas bertentangan dengan Pancasila, utamanya adalah Sila Keempat Pancasila.

“Amerika saja sebagai dedengkot demokrasi tidak menerapkan public vote, tetapi electoral vote. Lalu mengapa kita menelan mentah-mentah konsep yang jelas-jelas bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila itu,” tutur Ichsanuddin Noorsy.

Ia kemudian mengutip pidato mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam satu kesempatan di Universitas Al-Azhar Kairo. “Obama saat itu mengatakan ‘demokrasi yang disebarkan Amerika Serikat tidak kompatibel dengan negara-bangsa lainnya,” jabar Ichsanuddin Noorsy.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan bahwa, dalam konteks ajakan Ketua DPD RI untuk menyambangi MPR RI, maka secara kelembagaan pihaknya harus menggelar rapat demi membangun kesepakatan terlebih dahulu. “Dalam kesempatan ini kami tak memutuskan apakah setuju atau tidak setuju dengan gagasan kembali kepada UUD 1945 naskah asli,” kata Kiai Marsudi.

Menurut Kiai Marsudi, perubahan merupakan hal yang wajar. Ia mengilustrasikan, berbeda tempat dan waktu bisa saja berbeda pandangan. Yang terpenting, kata dia, ada tiga hal yang harus dipegang teguh agar bangsa ini tidak bubar.

“Pertama adalah integrasi wilayah, kedua integrasi pemimpin dan rakyat dan ketiga integrasi nilai,” jelas Kiai Marsudi.

Ia kemudian berpesan kepada Ketua DPD RI, agar memperhatikan empat hal dalam berpolitik kebangsaan. Pertama soal struktur berbangsa dan bernegara. Kedua persatuan, baik wilayah maupun ide. Ketiga yakni aturan mulai dari UUD 1945 hingga turunannya. Dan terakhir bisa dikontrol.

“Pemimpin harus bisa dikontrol dan mengontrol. Negara ini adalah negara kesepakatan. Untuk menuju sepakat maka musyawarah. Itulah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan,” demikian Kiai Marsudi.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. Turut mendampingi Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, serta Pegiat Konstitusi Zulkifli S Ekomei.

Sedangkan dari MUI hadir di antaranya Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud dan Buya Basri Bermanda, Sekretaris Jenderal MUI H Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Rofiqul Umam Ahmad dan sejumlah jajaran pengurus MUI lainnya.(lc/red)

Dr. Hendra Ahyadi ST., MT bersama Dr. Mia Amiati, SH, MH

SURABAYA, TEROPONG – Tepat pada akhir bulan Oktober 2023, yaitu pada hari Selasa, 31 Oktober 2023 kemarin, Dr. Hendra Ahyadi ST., MT, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang baru berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).

Kehadiran Dr. Hendra Ahyadi ST., MT selaku Kepala BBWS Brantas yang baru, yang menggantikan Dr. Ir. Haeruddin C. Maddi, ST., MSMT (Kepala BBWS sebelumnya,red) ke kantor Kejati jatim di jalan Ahmad Yani nomor 54 Kota Surabaya itu disambut dan diterima oleh Dr. Mia Amiati, SH, MH, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dan tampak Kepala BBWS Brantas, Dr. Hendra Ahyadi ST., MT, datang ke kantor Kejati jatim dengan didampingi oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) BBWS Brantas, Danny Riyadi Tama, ST., M. Tech.

Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati, SH, MH, menyambut baik kedatangan Kepala BBWS Brantas, Dr. Hendra Ahyadi ST., MT, dengan suasana yang penuh keakraban, menjalin silaturahmi untuk membangun sinergitas sehubungan telah adanya MoU antara Kejati Jatim dengan BBWS Brantas.

Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun Non Litigasi. Kegiatan Petimbangan Hukum, dimana Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) serta Legal Audit di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN) serta melakukan Kegiatan Tindakan Hukum Lain. Sedangkan melalui Bidang Intelijen, Kejaksaan dapat melaksanakan kegiatan Pengamanan Projek Strategis (PPS) dimana keduanya bisa berjalan berdampingan.

Melalui dukungan JPN dalam aspek yuridis di Bidang PTUN, serta melalui kegiatan PPS di Bidang Intelijen, diharapkan dapat meningkatkan kinerja BBWS Brantas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Brantas. (bas)

JAKARTA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Machmud Mattalitti mengingatkan Kementerian BUMN untuk berhati-hati dalam rencana melakukan merger beberapa anak perusahaan di bawah PT Perkebunan Nusantara (Holding Perkebunan) menjadi tiga entitas bisnis utama. Karena aksi tersebut berpotensi melanggar aturan perundangan.

Aksi tersebut dipastikan menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Saya ingatkan agar rencana itu tidak dipaksakan, karena pelanggaran aturan itu berakibat sanksi, sampai pada tingkat pencabutan ijin usaha,” tandas LaNyalla.

Seperti diberitakan, Kementerian BUMN lewat Holding Perkebunan berencana melakukan aksi korporasi berupa proses merger BUMN yang menjalankan usaha perkebunan. Aksi korporasi tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pembentukan Sub Holding Pabrik Gula bernama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) yang sudah berjalan selama dua tahun, Sub Holding Kelapa Sawit (Palm Co) dan Sub Holding Aneka Tanaman & Pengelolaan Aset (Supporting Co).

Namun pembentukan Palm Co dan Supporting Co yang mengelola onfarm (kebun HGU) melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 26/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Pertanian, khususnya pada Pasal 2 dan 3 yang mengatur tentang batas luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan.

Palm Co yang nantinya menggabungkan PTPN pengelola kebun kelapa sawit yaitu PTPN III, IV, V, VI dan XIII akan memiliki luas lahan sebesar 562.440 Ha pasca merger, berdasar data Annual Report Perusahaan PTPN holding tahun 2022.

Sementara di PP 26/2021 Pasal 3 Ayat (1) huruf a, menyatakan batasan luas perkebunan sawit maksimal seluas 100 ha. Sedangkan Palm Co memiliki luas 5 kali lipat lebih dari aturan tersebut.

Senada dengan Palm Co, Supporting CO yang merupakan gabungan dan PTPN I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV yang mengelola komoditas tebu, kopi, teh, karet, kakao dan tembakau akan memiliki luas lahan secara keseluruhan 339.574 Ha pasca merger. Sementara batasan aturannya maksimal 193.000 Ha.

“Komoditas karet misalnya, maksimal luas lahan sebuah perusahaan perkebunan hanya diperbolehkan 23 ribu Hektare, tapi dengan merger, Supporting Co akan memiliki 127.856 hektare. Kan jelas menabrak aturan,” ungkap LaNyalla di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Dengan jumlah lahan yang melampaui batas maksimal dari PP 26/2021 tersebut, lanjut LaNyalla, maka usaha perkebunan milik BUMN akan sarat dengan praktek kartelisasi. Selain itu akan berdampak buruk pada persaingan usaha yang sehat karena usaha perkebunan hanya akan dimonopoli oleh satu pihak.

“Saran saya jelas, jangan menabrak aturan dan perundangan. Pemerintah melalui BUMN harus memberi contoh yang baik, karena itu bagian dari good governance dan clean government. Justru sebaliknya, lebih baik kinerja PTPN yang kurang performa, diperbaiki,” tandasnya.

LaNyalla juga mendapat informasi terkait kinerja Sub Holding Pabrik Gula bernama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) yang sudah berjalan dua tahun ini. Dimana jadwal giling pabrik dalam beberapa kasus justru selesai di bulan Oktober. Padahal sebelumnya dulu, November baru tutup giling. Artinya kinerjanya tidak menjadi lebih baik. (lc/red)