Sudarmanto
SAMPANG, TEROPONG – Dugaan adanya program Bantuan Keuangan (BK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Tahun 2024, menjadi beban terhadap Pemerintahan Desa (Pemdes) di wilayah Kabupaten Sampang.
Oleh sebab itu, menjadi hal yang biasa bagi kuli tinta (Media), ketika menggali informasi dan melakukan investigasi kebeberapa titik lokasi ke beberapa Desa yang kecipratan program BK dengan anggaran yang begitu fantastis.
Anehnya lagi, program BK tersebut, tidak jelas aspiratornya, atau koordinator yang bertanggungjawab dilapangan, sehingga teman-teman wartawan sedikit kesulitan untuk melakukan konfirmasi terkait program BK tahun 2024.
Menurut LSM dan beberapa tokoh muda di Kabupaten Sampang mengatakan, program BK tahun 2024 menjadi beban terhadap Kepala Desa (Kades) yang kecepratan program BK. Sehingga Desa harus bertanggung jawab ketika ada permasalahan dengan program Desa.
“Program BK ini pencairannya melalui rekening Desa. Namun pelaksananya dilapangan dikerjakan oleh orang-orang tertentu, yang ditunjuk langsung oleh aspirator Jawa Timur,” ungkap tokoh muda Sampang, inisial S.
Ia juga menambahkan, program BK itu sebelumnya tidak berbeda dengan program Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sempat terhenti akibat kasus suap, dan terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tingkat Jawa Timur.
“BK ini tidak ada bedanya dengan program Pokmas sebelumnya bersumber dari dana hibah Pemprov Jatim, bedanya kalau Pokmas melibatkan Kelompok Masyarakat, sedangkan BK pencairannya melalui rekening Desa,” tambahnya.
Sementara Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Sudarmanto saat di konfirmasi terkait program BK tahun 2024 mengaku, tidak pernah dilibatkan, sebab BK tersebut turun langsung dari Pemprov Jawa Timur melalui rekening Desa masing masing sebanyak 76 Desa dengan anggaran yang bervariasi.
“Kami tidak tau dan tidak pernah dilibatkan dengan program BK ini, sebab BK Pemprov Jatim ini turun langsung melalui rekening Desa, dan tidak ada koordinasi dengan DPMD Sampang, menurut informasi dari 76 titik yang tersebar di masing masing Desa hanya 74 yang bisa di cairkan,” terang Sudarmanto, Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sampang. (pan)
