JAKARTA, TEROPONG – Kinerja Kejaksaan Agung yang lagi semangat–semangatnya memberantas sejumlah Korupsi di Indonesia membuat masyarakat memberikan nilai plus. Hal ini dikatakan B. Sitanggang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SISIR DPW DKI Jakarta kepada TEROPONG belum lama ini.
Adapun juga terkait sejumlah anggaran/kegiatan tahun 2026 yang ada di Unit Pengelola Sistem Pengedalian Lalu Lintas (UP SPLL) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menurut B. Sitanggang, yang mana pengelolaannya diduga jadi bacaan. Oleh karen itu, dia meminta supaya Kejaksaan Agung yang di pimpin oleh ST. Burhanuddin untuk melakukan pengawasan maupun penyelidikan (lidik).
B. Sitanggang menambahkan, sejumlah kegiatan tahun anggaran 2026 yang menjadi perhatiaan dan diduga ajang KKN, dimana nyaris setiap tahunnya kegiatan ini berjalan bagaikan aliran air yang cukup besar serta diduga beberapa oknum Kejaksaan diduga ikut serta dilibatkan dalam pengawasan kegiatan yang ada di UP SPLL Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sehingga ada dugaan oknum yang diduga terlibat dalam permainan ini terkesan kebal hukum, imbuh B. Sitanggang.
Adapun kegiatan 2026 jadi perhatiaan, ujar B. Sitanggang, diantaranya: Penyediaan Jaringan Komunikasi ITS 90 Lokasi Rp.32.852.665.440,-; Penyediaan Jaringan Komunikasi Alat Pengendalian dan Pemantauan Lalu Lintas 170 Lokasi Rp.3.803.049.600,-; Penyediaan Jaringan Komunikasi Alat Pengendalian dan Pemantauan Lalu Lintas 100 Lokasi Rp.2.237.088.000,-; Pengembangan ITCS (Intelligent Traffic Control System) Rp.111.158.853.232,-; Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Rp.2.907.907.840,-; Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Lampu Penyeberangan Orang Rp.4.386.200.672,-; Penyediaan Jaringan Komunikasi ITCS 25 Lokasi Rp.9.125.740.400,-; dan Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) Rp.7894.341.600,-.
Terkait beberapa paket kegiatan di UP SPLL yang disorot oleh LSM SISIR tersebut, Watrtawan Media Cetak & Online TEROPONG mencoba melakukan konfirmasi kepada Edy Sufaat Kepala UP SPLL Dinas Perhubungan DKI Jakarta sayang belum berhasil alias belum bisa ditemui.
Sementara B. Sitanggang dari LSM SISIR DPW DKI Jakarta, berharap kepada Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). (benny)
