Bakhtiar Sitorus

SURABAYA – Libur Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) disebut oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai momen untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Sebab, dalam libur Nataru tahun ini pergerakan manusia diperkirakan mencapai 44,7 juta orang. Jumlah ini cukup signifikan untuk menggerakkan ekonomi.

“Tentu ini menjadi momentum yang harus dimaksimalkan dalam konteks pergerakan ekonomi, karena memiliki efek ekonomi meretas ke bawah,” kata LaNyalla di sela-sela reses di Jawa Timur, Sabtu (24/12/2022).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, puncak pergerakan manusia saat libur Nataru akan terjadi saat pergantian tahun pada minggu depan. Pergerakan manusia ini diperkirakan akan membuat perputaran uang mencapai Rp23,85 triliun.

“Artinya, terjadi pergerakan ekonomi di berbagai sektor. Perputaran uang pada akhir tahun diharapkan menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan dan menjadi pemulihan ekonomi yang optimal,” harap LaNyalla.

Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu juga berharap Libur Nataru menjadi momentum bagi pelaku usaha kecil dan menengah meraup keuntungan yang wajar.

Hanya saja, LaNyalla mengingatkan agar pasokan berbagai kebutuhan libur Nataru cukup dan terkendali. “Pasokan yang cukup juga untuk menekan meningkatnya inflasi dadakan yang terjadi,” tutur LaNyalla.

Data Kementerian Perhubungan menyebutkan, potensi pergerakan warga selama libur Nataru tahun ini sebesar 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 44,7 juta orang. Angka tersebut lebih banyak dari tahun 2021 sebanyak 19,9 juta.

Jumlah perputaran uang selama libur Natal dan tahun baru diperkirakan mencapai Rp 23,85 triliun dengan asumsi jumlah penduduk yang mudik sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.000 keluarga. Jika setiap keluarga membawa uang rata rata Rp 2 juta saja, maka perkiraan perputaran uang mencapai jumlah tersebut.(lc/red)

SURABAYA, TEROPONG – Jelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023, jajaran Forkopimda Jatim menggelar apel gelar pasukan operasi Lilin Semeru 2022 di Lapangan Mapolda Jatim pada Kamis, (22/12) pagi.

Dalam apel tersebut, Pembina Upacara dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto, dan Wakapolda Jatim Brigjen. Pol. Slamet Hadi Supraptoyo.

Disampaikan Gubernur Khofifah yang membacakan amanah Kapolri Jend. Listyo Sigit Prabowo, bahwa apel ini merupakan cek terakhir kesiapan personil dan sarana prasarana operasi Lilin Semeru. Dengan harapan pengamanan perayaan nataru bisa terselenggara secara optimal dan kondusif.

“Jadikan pengamanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis dan paham tugas maupun fungsinya masing-masing sesuai rencana operasi dengan mengedepankan langkah prediktif serta deteksi dini,” kata Gubernur Khofifah.

Menurutnya, momentum Nataru selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Di momen nataru masyarakat akan banyak melakukan kegiatan yang tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas.

Bahkan berdasarkan hasil survei dari Kementerian Perhubungan, diperkirakan akan ada sebanyak 44,17 juta orang yang melakukan pergerakan pada nataru tahun ini. “Oleh sebab itu TNI Polri, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, mitra Kamtibmas serta stakeholder menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi operasi lilin 2022 selama 11 hari. Mulai 23 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023 serta dilanjutkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan mulai 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2023,” tuturnya.

Selama proses pengamanan dan pelayanan nataru, Gubernur Khofifah mengatakan terdapat berbagai potensi gangguan yang harus diwaspadai. Dikatakannya, ancaman terorisme menjadi potensi gangguan yang serius.

Maka, Gubernur Khofifah berpesan agar seluruh personil mengedepankan deteksi dini dan langkah-langkah preventif guna mencegah aksi-aksi terorisme serta lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah yang berpotensi menjadi target serangan teror. “Pastikan setiap lokasi ibadah dilakukan sterilisasi melibatkan TNI, BNPT Brimob dan densus 88 serta melibatkan juga elemen masyarakat termasuk ormas keagamaan dalam pengamanan ibadah Natal sebagai wujud toleransi beragama,” jelasnya.

Selain kesiapan personel dan kewaspadaan selama pengamanan Nataru, Gubernur Khofifah menuturkan bahwa Pemprov Jatim turut menyoroti kesiapan armada angkutan umum.

Tercatat lebih siap sebanyak 5.444 unit bus, 130 rangkaian kereta, 214 penerbangan dan 101 unit kapal laut yang sengaja disiapkan sebagai mode angkutan umum masyarakat menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Petugas juga dipastikan melakukan antisipasi untuk kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas, baik di jalan, penyeberangan antar pulau maupun kepadatan pada bandara, terminal dan pelabuhan.

Penerapan kontra flow dan one way pada jalur tol maupun arteri harus dilakukan secara fleksibel. Menyesuaikan dengan situasi di lapangan dan mengacu data volume kendaraan dari traffic counting PT Jasa marga.

Selain jalur tol maupun arteri, rekayasa lalu lintas juga harus dilakukan pada pelabuhan penyeberangan pastikan tidak ada penumpukan kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dengan menambah jumlah kapal, memanfaatkan pelabuhan alternatif dan menyediakan kantong parkir yang memadai. “Selain itu lakukan sosialisasi secara masif sebelum rekayasa lalu lintas, sehingga masyarakat terinformasi dengan baik,” tuturnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi umum di bandara, terminal dan pelabuhan juga perlu dilakukan pengaturan jadwal keberangkatan.

Caranya, kata dia, mendorong masyarakat agar melalukan pembelian tiket secara online serta pengaturan arus keluar masuk bersama dengan stakeholder terkait guna mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang. “Selain itu intensifkan patroli jalan kaki dalam rangka sosialisasi prokes dan mencegah terjadinya kejahatan,” ujarnya.

Selanjutnya, terkait pengamanan objek wisata akses jalan menuju objek wisata jangan sampai terjadi kemacetan dengan menyediakan lokasi parkir dan pengaturan jalur keluar masuk yang baik serta himbau wisatawan agar mematuhi prokes. “Khusus objek wisata alam, siagakan tim tangkap bencana guna mengantisipasi terjadinya bencana alam,” ucapnya.

Persoalan yang tidak kalah penting terkait pengendalian ketahanan pangan dan BBM dengan melakukan monitoring di lapangan bersama satgas pangan dan stakeholder terkait guna memastikan ketersediaan pasokan pangan. “Untuk pengamanan stok BBM tolong koordinasi dengan Pertamina, pemerintah daerah dan terkait stakeholder guna memastikan ketersediaan,” urai Gubernur Khofifah.

Lebih lanjut, mendukung pengamanan operasi lilin tahun 2022, Gubernur Khofifah meminta agar mengoptimalkan peran command center yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan terintegrasi dengan kamera CCTV di lapangan sehingga pengawasan maupun pengambilan keputusan dapat diambil secara cepat serta tepat guna menghadapi perkembangan dinamika situasi di lapangan.

“Perkuat juga strategi komunikasi publik melalui berbagai saluran komunikasi. Pastikan setiap pemberian informasi tidak hanya send namun deliverd sehingga masyarakat betul-betul terbantu dengan informasi yang diberikan,” jelasnya.

Mengingat Tugas pengamanan operasi lilin 2022 merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dan diselesaikan, Gubernur Khofifah berharap kepada seluruh personel pengamanan agar senantiasa memperkuat sinergitas dan soliditas selama pelaksanaan tugas. “Saya yakin dengan sinergitas dan soliditas yang baik maka masyarakat dapat melaksanakan ibadah Natal dengan khidmat serta merayakan tahun baru dengan penuh sukacita,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto menambahkan, jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 18.855. Rinciannya, dari Polda 11.186, TNI sebanyak 1.825, Pemda sebanyak 3.797 dan elemen masyarakat yang kita ikutkan sebanyak 2.047. “Itu kekuatan personal yang kita libatkan dalam kegiatan ini,” katanya.

Terkait pengamanan dan pelayanan selama Nataru 2022, Jenderal Bintang Dua tersebut mengaku seluruh stakeholder dilibatkan. “Semuanya dipastikan akan bekerja sama dalam mengawal kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat selama jalannya Natal dan Tahun Baru 2023,” tandasnya. (hms/red)

SIDOARJO, TEROPONG – Pekerjaan Jaringan Perpipaan untuk percepatan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Umbulan Provinsi Jawa Timur, sumber dana APBN TA 2022 ini, sedang dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dilapangan (on-going,red).

Pekerjaan ini dibawah Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) Air Minum — Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelusuran Wartawan Media Cetak & Online TEROPONG di kabupaten Sidoarjo, Rabu siang (21/12/22), pekerjaan kontruksi jaringan perpipaan untuk percepatan SPAM Umbulan ini masih sedang tahap pekerjaan, pemasangan pipa HDPE. Tampak para pekerja, tepat di depan Museum Mpu Tantular sedang melakukan penyambungan pada pipa HDPE.

Adapun Kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan Konstruksi ini adalah PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan harga kontrak Rp.114.746.377.000,-.

Sebagaimana diketahui, kesepakatan kontrak kerja yang ditandatangani Senior Vice President Infrastructure III Division Dhetik Ariyanto, dan Antonius Lolon selaku Pejabat Pembuat Komitmen Air Minum, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur. Proyek ini rencananya membutuhkan waktu pekerjaan selama 450 hari kalender dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Sementara waktu pemeliharaan selama 365 hari kerja.

Pekerjaan jaringan perpipaan percepatan SPAM Umbulan ini bertujuan menyalurkan air bersih bagi penduduk pada wilayah penyerapan sesuai kesepakatan bersama (PKS) SPAM Regional Umbulan. Yakni khususnya Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

Adapun sumber air baku SPAM Regional Umbulan berasal dari mata air Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 kilometer dengan total 18 titik reservoir offtake di lima Kabupaten/Kota yaitu Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya.

Sementara, Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur, Denny Kumara, ST.,MT, ketika dikonfirmasi membenarkan pekerjaan Jaringan Perpipaan Percepatan SPAM Umbulan. (bas/kc)

SURABAYA, TEROPONG – Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Lilin Semeru 2022 di Gedung Mahameru Polda Jatim, Sabtu (21/12) sore.

Rakor ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Toni Harmanto, Kapoksahli Pangdam V/Brawijaya Brigjen TNI Totok Suharto, Kaskogartap III Surabaya Brigjen TNI Harry Indarto, Kepala Basarnas Jatim Hadi Adi P, Kepala BMKG Jatim Taufiq H serta jajaran OPD Pemprov Jatim terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menyatakan kesiapsiagaan Pemprov Jatim dalam mengawal keamanan dan keselamatan masyarakat pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. “Terima kasih atas seluruh antisipasi dan langkah mitigasi yang telah dilakukan oleh semua pihak. Saya rasa ini akan jadi bagian untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan terbaik pada momen Nataru kali ini,” ungkap Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah menjelaskan, berdasarkan data Polda Jatim, pada Operasi  Semeru 2022 kali ini akan diterjunkan total 18.855 orang personel gabungan dari berbagai elemen. Secara rinci, personel terdiri dari 3.797 personil dari Pemprov Jatim, 11.186 personel Polri, 1.825 personel TNI dan 2.047 orang dari berbagai elemen masyarakat. Semuanya dipastikan akan bekerja sama dalam mengawal kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat selama jalannya Nataru.

Selain kesiapan personel, kesiapan armada angkutan umum turut menjadi perhatian Pemprov Jatim. Tercatat 5.444 unit bis, 130 rangkaian kereta, 214 penerbangan dan 101 unit kapal laut disiapkan sebagai mode angkutan umum masyarakat menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Lebih lanjut, Khofifah juga menegaskan kepada seluruh pihak bahwa pelaksanaan Nataru 2022 kali ini jauh berbeda dengan  Nataru tahun 2020 dan 2021. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar semua pihak bisa melakukan antisipasi berbagai  layanan dibandingkan tahun sebelumnya.

Khofifah mencontohkan, seluruh Fasilitas di Rumah Sakit Daerah maupun Swasta hingga Puskesmas harus stand by 24 jam. Karenanya, ia meminta fasilitas di Rumah Sakit dan Puskesmas di seluruh titik-titik yang perlu dilakukan antisipasi, semuanya dalam posisi terkoneksi.

“Saya pastikan tahun ini tidak bisa dibanding-bandingke dengan tahun 2020 dan 2021 karena peningkatan mobilitas masyarakat sangat signifikan. Maka membangun suatu komitmen untuk menyambut Nataru 2022, ini tidak bisa disamakan pada tahun 2021 dan 2020,” tegasnya.

Selain kesiapan layanan kesehatan di titik-titik strategis, Gubernur Khofifah juga berpesan bahwa perlu adanya kesiapsiagaan oleh Pertamina dan PLN. Bukan tanpa alasan, dengan kondisi peningkatan mobilitas serta siaga bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, maka perlu dilakukan inovasi kesiapsiagaan. Salah satunya melalui penyediaan SPBU Bergerak dan Gardu Bergerak bagi masyarakat.

“Kita juga masih harus menghadapi kemungkinan angin puting beliung yang bisa berdampak pada pohon-pohon yang tumbang hingga pemadaman listrik. Maka dari itu pentingnya Gardu Bergerak adalah untuk menjaga kestabilan layanan listrik di tempat-tempat peribadatan,” pesan Khofifah.

“Jangan sampai ada tempat ibadah  yang listriknya padam. Jangan sampai ada tempat peribadatan yang terganggu kehidmatan dalam beribadah,” imbuhnya.

Di akhir, kembali dirinya mengajak keseriusan dan kerjasama seluruh stakeholder dan masyarakat. Ini penting, karena menurutnya keamanan, keselamatan  dan kenyamanan selama Nataru merupakan tanggung jawab dan tugas bersama, tanpa terkecuali.

“Hal-hal seperti ini saya mohon kita detailkan. Makronya kita siapkan, mikronya kita siapkan dan  Detail Plan nya, juga kita siapkan. Tidak kalah pentingnya distribusi sembako pastikan cukup dan merata, ” pungkas Khofifah.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Toni Harmanto menyatakan bahwa penyelenggaraan Rakor Persiapan Operasi Lilin Semeru 2022 Ini menjadi langkah antisipasi bagi aparat dalam mewujudkan Nataru 2022 yang aman bagi masyarakat. “Jadi jika ada isu-isu teknis yang kemungkinan nantinya muncul, sudah kita lakukan antisipasi berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang dipaparkan tadi,” tuturnya.

Dirinya menegaskan bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut sampai ranah teknis dan detail seperti adanya pemeriksaan urine bagi para sopir angkutan umum Nataru.

Untuk pengamanan Natal sendiri, Kapolda Jatim menyebut bahwa personel akan disebar untuk melakukan pengamanan dan sterilisasi berlapis di 2.820 gereja di seluruh Jatim. Sementara untuk perayaan Malam Tahun Baru, berdasarkan Hasil Rekapitulasi, terdapat 3.951 titik kegiatan yang akan menjadi konsentrasi operasi lilin guna antisipasi kerumunan massa.

Sedangkan, merujuk pada peningkatan mobilitas masyarakat, Toni Harmanto memastikan akan memantau dengan serius, utamanya tempat-tempat wisata yang ramai dikunjungi masyarakat saat libur Nataru. (hms/red)

SURABAYA, TEROPONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim secara resmi dibuka hari ini, Rabu (21/12).

Total terdapat sebanyak 442 formasi yang tersebar di 59 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penempatan di seluruh wilayah Jawa Timur. Jumlah formasi tersebut meliputi 60 nomenklatur jabatan fungsional di semua jenjang pendidikan, yaitu Sarjana, Diploma dan SMA/SMK.

Sementara rincian masing-masing pada jenjang pendidikan adalah 300 alokasi formasi Sarjana, 50 alokasi formasi Diploma dan 92 alokasi formasi SMA/SMK.

Pendaftaran Seleksi PPPK Tenaga Teknis ini dimulai pada 21 Desember 2022 dan berakhir pada 6 Januari 2023. Dan merupakan gelombang ketiga setelah sebelumnya untuk Formasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru pada November lalu.

Atas dibukanya Seleksi ini, Gubernur Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur yang memenuhi kriteria dan persyaratan agar segera mendaftar. Menurutnya, ini merupakan kesempatan emas untuk bisa bergabung dalam keluarga besar Pemprov Jatim.

“Catat tanggalnya dan pastikan tidak kelewatan, karena tersedia 442 formasi teknis PPPK untuk rekrutmen tahun 2022 ini. Saya tunggu untuk bergabung dan bekerja bersama membangun Jawa Timur,” ungkap Khofifah.

Lebih lanjut mantan Menteri Sosial ini juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi PPPK di Pemprov Jatim tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Dirinya menghimbau para calon pendaftar agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. “Semua prosesnya gratis tidak dipungut biaya. Jangan tergiur dengan tawaran yang mengatasnamakan Pemprov Jatim,” tegas Khofifah.

Sementara, bagi seluruh pelamar diharapkan bisa melakukan update informasi dan pendaftaran melalui link https://sscasn.bkn.go.id/ dan https://bkd.jatimprov.go.id/Rekrutmen-PPPK2022 atau juga bisa melalui helpdesk melalui WA Center BKD Jatim 0813-8225-9498.

Sementara itu, Seleksi Administrasi dilakukan pada 21 Desember 2022 hingga 11 Januari 2023, dan akan diumumkan pada 12-15 Januari 2023. Untuk kemudian melanjutkan proses seleksi kompetensi yang direncanakan pada tanggal 10 Maret hingga 3 April 2023.  (hms/red)

SURABAYA-Sejumlah data yang dirilis kementerian dan instansi mengenai jumlah desa dan penduduk yang tidak sinkron satu sama lain, mendapat sorotan tajam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Sebab, menurut LaNyalla basis data sangat penting bukan hanya untuk Pemilu, tetapi lebih dari itu adalah perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik juga ketahanan sosial serta pembangunan demokrasi.

“Tetapi dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antar kementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Senin (19/12/2022).

LaNyalla yang pernah mengungkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Fiktif pada saat Pilkada Jawa Timur tahun 2008 silam itu membeber sejumlah temuannya. Di antaranya ketidaksamaan data yang dirilis Kementerian Desa, Kemenkeu, KPK, Kemensos dan Kemenkes.

Dalam data yang disajikan dan telah terekam di sejumlah media massa tersebut memang terdapat perbedaan mencolok terkait jumlah desa dan penduduk. Seperti pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rakor dengan Kemensos.

Menurut KPK ada 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal data itu adalah basis untuk penyaluran bantuan sosial. Selain itu juga ada NIK Ganda sebanyak 1,06 juta orang. Juga ada 234 ribu orang yang meninggal, tapi masih ada di DTKS.

“Ini sudah diungkap KPK sejak tahun lalu. Tapi saya belum tahu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Apalagi Kemensos pernah mengajukan anggaran Rp 1,45 trilyun untuk program sentralisasi data,” ungkapnya.

LaNyalla juga mengungkap perbedaan pandangan antara Kemenkeu dengan Kemendes terkait adanya desa fiktif. Awalnya Kemenkeu menyitir ada 15 desa fiktif. Lalu saat saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Menkeu menyatakan terdapat juga permasalahan administratif pada penambahan desa baru di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Namun Menteri Desa Abdul Halim membantah. Dia mengatakan tidak ada desa fiktif. Semua desa yang ada ada penduduknya.

Yang ironis, lanjut LaNyalla, saat Indonesia gencar melakukan vaksinasi tahun lalu, Menteri Kesehatan mengaku kapok menggunakan data Kemenkes. Karena disinyalir tidak tepat sasaran. Pihaknya mengaku memilih menggunakan data KPU yang baru saja menggelar Pilkada serentak.

“Padahal Pilkada serentak di tahun 2020 tidak berlangsung di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Bagaimana mungkin data itu bisa menjadi acuan. Apalagi vaksin dilakukan tahun 2021. Data pemilih yang sudah meninggal diupdate dari mana?,” tanya LaNyalla.

Jadi, menurutnya, darurat data ini adalah persoalan serius. Terutama untuk mengambil kebijakan. Karena, imbuhnya, jika datanya salah, pasti kebijakan juga salah.

“Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di tahun 2024. Bisa runyam kalau faktanya kita masih seperti ini. Bisa saja ada DPT Fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu,” tandasnya. (lc/red)

GRESIK – Paradoksal di negeri ini semakin banyak terjadi sejak konstitusi diubah tahun 1999-2002. Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, seorang intelektual harusnya bisa merasakan keganjilan tersebut.

Saat mengisi kuliah umum bertema Wawasan Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Rabu (21/12/2022), LaNyalla menjelaskan salah satu paradoksal yang terjadi di sektor ekonomi.

Dijelaskannya, Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alam tetapi rakyatnya hidup dalam garis kemiskinan.

“Jika Anda yang berada di ruangan ini tidak merasakan keganjilan bahwa Indonesia yang kaya raya akan Sumber Daya Alam (SDA) tetapi rakyatnya miskin, maka Anda bukan intelektual,” tegas LaNyalla di hadapan ratusan mahasiswa.

Keganjilan juga terjadi pada SDA yang ada di Indonesia yang hanya dinikmati segelintir orang dan orang asing saja. Begitu juga dengan pembangunan yang ternyata tidak mengentaskan kemiskinan, tetapi hanya menggusur orang miskin saja.

“Bahkan yang terjadi saat ini juga bukan membangun Indonesia, tetapi pembangunan yang ada di Indonesia,” papar LaNyalla.

Dalam hal perkembangan digitalisasi, Senator asal Jawa Timur itu memaparkan keganjilan bahwa platform e-Commerce hanya dipenuhi produk impor, sementara anak negeri hanya menjadi penjual belaka.

LaNyalla menegaskan, Pancasila bukan lagi sebagai norma hukum tertinggi dan sebagai falsafah bangsa. Sebab, hal itu sudah kita tinggalkan sejak bangsa ini melakukan perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan itu telah mengganti 95 persen lebih isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli.

Sehingga perlahan tapi pasti, Indonesia menjadi negara yang menjabarkan nilai-nilai individualisme dan liberalisme, sehingga ekonominya menjadi kapitalistik.

“Sekali lagi saya katakan, jika Anda yang berada di ruangan ini tidak merasakan keganjilan-keganjilan yang saya sebutkan, maka Anda bukan seorang intelektual,” tegas LaNyalla.

Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu mengingatkan pentingnya pemahaman kebangsaan ditanamkan di kalangan generasi muda. LaNyalla lalu mengutip pernyataan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang diucapkan 31 Agustus 1928, yang mengatakan ‘Jika anak didik tidak kita ajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, maka mungkin mereka di masa depan akan menjadi lawan kita’.

“Sebab, penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode non perang militer. Caranya dengan memecah belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa, agar tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri serta gagal dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa tersebut,” tutur LaNyalla.

LaNyalla menjelaskan, cita-cita dan tujuan nasional bangsa tertulis dengan jelas dalam UUD 1945 naskah asli beserta penjabarannya, telah diubah secara brutal oleh mereka yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tak memiliki pandangan tentang nasib bangsa di masa mendatang.

Karena itu, lanjutnya, ia tak pernah berhenti berikhtiar untuk membangkitkan kesadaran anak bangsa akan kekeliruan tersebut. Bahwa bangsa ini harus kembali ke sistem yang telah dirumuskan para pendiri bangsa.

“Yaitu sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Di mana kedua sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa tersebut adalah sistem yang paling tepat dan sesuai dengan watak dan DNA asli bangsa Indonesia,” tegas LaNyalla.

LaNyalla menaruh harapan besar kepada para Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik agar berada di garis terdepan untuk memperjuangkan pemikiran para pendiri bangsa kita.

“Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, mari kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya kita sempurnakan kekurangannya dengan teknik adendum,” ajak LaNyalla.

Hadir pada kesempatan itu Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gresik Prof Dr Biyanto M.Ag, Sekretaris Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gresik Firman Susanto Noor, Spd dan anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gresik, Wawan Hermawan SE.

Hadir pula Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Nadhirotul Laily S.Psi., M.Psi., Psikolog, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemitraan Elly Ismiyah ST., MT, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Al-Islam Kemuhammadiyahan Suwarno, SE., Msi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Hariyanto, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, M In’am dan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik.(lc/red)

SURABAYA – Komisi Informasi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur memanfaatkan reses Ketua DPD RI untuk menyampaikan aspirasi mengenai perangkat monitoring siaran televisi digital yang berbeda dengan perangkat televisi analog.

Aspirasi tersebut disampaikan Ketua KPID Jawa Timur, Immanuel Yoshua Tjiptosoewarno, saat menerima kunjungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Jawa Timur, Senin (19/12/2022).

Pada pertemuan itu, hadir Plt Kadis Kominfo Jatim Hudiyono dan jajaran pengurus KPID Jatim yakni Dian Ika Riani (Wakil Ketua KPID Jatim), Royin Fauziana (Komisioner Korbid Kelembagaan KPID Jatim) dan Sundari (Komisioner Korbid Isi Siaran KPID Jatim).

Dalam penjelasannya, Yoshua berkomitmen membangun Jawa Timur dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun, dalam hal peralihan siaran televisi analog ke digital, pihaknya mendapat kendala berkaitan dengan peralatan monitoring.

“Alat pemantau kami yang kurang. Karena hal itu, maka kemudian tugas monitoring tak ter-cover dengan baik,” papar Yoshua. Menurut Yoshua, hal ini berkaitan erat dengan alokasi penganggaran.

“Model penganggaran ini yang menjadi kendala. Kalau dari Pemprov rasanya berat juga. Dibebankan dana hibah juga susah. Sebab, soal penganggaran ini pernah menjadi temuan BPK. Ini kendalanya,” tutur Yoshua.

Yoshua menjelaskan jika di Jawa Timur sudah 100 persen seluruh stasiun televisi beralih dari analog ke digital.

“Jumlah televisi ada 32 dan seluruhnya sudah beralih ke digital. Hanya apakah seluruh masyarakat sudah dapat menikmatinya, nah itu yang sampai hari ini kami masih terus memantau perkembangannya di lapangan,” papar Yoshua.

Yoshua juga menyampaikan aspirasi anggaran untuk lembaganya yang masih terbilang kecil. Dengan jangkauan wilayah yang cukup besar, tahun ini KPID Jatim mendapat alokasi anggaran hanya Rp1 miliar dari anggaran yang kami ajukan sebesar Rp5 miliar.

“Untuk tahun 2023 kami mendapat anggaran Rp1,5 dari Rp6 miliar anggaran yang kami ajukan. Tapi itu belum pasti, baru alokasi,” ujarnya.

Plt Kadis Kominfo Jatim, Hudiyono, terus mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana keinginan Gubernur Jatim yang berharap seluruh kinerja diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat.

“Kami tak mendapat alokasi dana dari kementerian. Tetapi kami bersama KPID terus melakukan sosialisasi dan pemantauan mengenai peralihan siaran dari analog ke digital ini,” terang Hudiyono.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperhatikan dengan baik keluhan yang disampaikan oleh KPID Jatim. Sebab, monitoring merupakan hal penting untuk memastikan siaran televisi berkualitas kepada masyarakat.

“Masyarakat harus mendapatkan haknya atas siaran yang berkualitas. Tentu perangkat monitoring menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Saya minta hal ini diperhatikan dengan baik,” ujar LaNyalla.

Peralihan siaran ini juga diharapkan LaNyalla dapat berlangsung dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sebagai pemirsa.

“Tentu segala perangkat harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai masyarakat sebagai penikmat siaran mengalami kerugian akibat kebijakan peralihan siaran ini,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur meminta peralihan siaran harus dibarengi dengan pemutakhiran seluruh perangkat yang berkaitan agar berlangsung tanpa kendala.

“Tentu temuan dan aspirasi yang disampaikan ini menjadi catatan penting bagi kami. Intinya adalah, peralihan harus dipersiapkan dengan baik dari seluruh aspek. Harus ada pemutakhiran secara komprehensif,” tegas LaNyalla.(lc/red)

GRESIK – Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Nadhirotul Laily menitipkan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk diperjuangkan. Aspirasi itu disampaikan saat Ketua DPD RI mengisi kuliah umum wawasan kebangsaan di UMG, Rabu (21/12/2022).

Ada tiga hal yang disampaikan Rektor UMG. Pertama, ia berharap kuota beasiswa mahasiswa yang ingin kuliah dan atau mereka yang sedang kuliah di UMG bisa ditingkatkan. “Kami berharap kuota beasiswa bagi mahasiswa baru dan mereka yang masih kuliah di UMG agar dapat ditingkatkan,” harapnya.

Kedua, Nadhirotul berharap mendapatkan pemenuhan tentang standar laboratorium. Sebab, dari 34 prodi yang dimiliki, masih banyak prodi baru dengan kebutuhan laboratorium yang masih minimal.

“Kami berharap bantuan atau hibah untuk pemenuhan standar laboratorium bagi program studi-program studi di UMG,” tutur Rektor.

Terakhir, Nadhirotul Laily juga berharap adanya bantuan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana bagi mahasiswa yang memiliki prestasi sebagai atlet. “Tiga aspirasi itu yang kami sampaikan dengan harapan dapat diperjuangkan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait,” ujar Nadhirotul Laily.

Ketua DPD RI siap memperjuangkan aspirasi tersebut. Dikatakannya, sudah menjadi tugas lembaganya untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh stakeholder di daerah, termasuk aspirasi jajaran Civitas Akademika UMG.

“Terima kasih atas kepercayaannya kepada DPD RI. Tentu kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri Pendidikan, Menteri Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait lainnya untuk dapat ditindaklanjuti,” tutur LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, perguruan tinggi memang memerlukan fasilitas memadai untuk mencetak generasi unggul dalam membangun nusa dan bangsa.

Dan hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita memiliki karakter dan jati diri yang kuat dalam menghadapi perubahan global.

“Maka, pendidikan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila pun penting untuk ditanamkan agar generasi kita memiliki jati diri dan daya saing unggul. Apalagi kita akan mendapatkan bonus demografi, yang tentu harus dipersiapkan dengan matang,” tutur LaNyalla.(lc/red)