SURABAYA, TEROPONG-Momok Jalan Raya yang semakin menakutkan rawan kecelakaan oleh peran Odol belum di tertibkan, pada hal Menteri Perhubungan Budi Karya sudah pernah memberikan warning telah di target dalam Zero odol pada 1 Januari 2023. Namun, sampai saat ini penertiban dari Kementerian Direktorat Perhubungan Darat (Dithubdat) masih belum kelihatan alias molor sampai di penghujung tahun 2023.
Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 telah merelist, Salah satu contoh momok jalan raya yang kerap ditemukakan adalah keberadaan armada truk ODOL membawa ribuan galon air minum dari pabrik di Sukabumi yang didistribusikan ke agen/pelanggan di Jabodetabek yang menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan.
Armada truk ODOL tidak hanya dilakukan oleh industri air minum kemasan, tetapi mayoritas (lebih 90 persen) pengusaha jasa angkutan barang yang melayani berbagai industri berat memiliki armada truk ODOL. Jalan-jalan di lintas Jawa dan Sumatra juga kerap dilalui truk tambun dan kerapkali menjadi penyebab kerusakan jalan yang parah. Berungkali jalan diperbaiki, berulangkali jalanan hancur oleh truk dengan beban yang berlebihan.
Menurut rapat di kemenhub tahun 2022, Berdasarkan data Korlantas Polri dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS) tentang kecelakaan tahun 2018, Truk ODOL menjadi salah satu penyumbang terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas.
Kegiatan Truk Over Dimensi Over Load (ODOL) masih berlanjut membandel, hal itu di tengarai karena tidak ada tindakan dari instansi terkait. Bahkan imbas menyasar masuk di pelabuhan Tanjung perak. Hal itu terpantau jika Truk besar bermuatan odol gagal Naik keatas kapal roll on roll (Ro-Ro) ketika menanjak menaiki Ramp door, akibatnya truk merusut lagi mundur kedermaga, dan tak jarang terbalik.
Sasaran di Pelabuhan Tanjung Perak Masuk Dermaga Jamrud bukan lagi hal yang dianggap serius karena di dominasi truk odol hampir setiap hari berjejer dua lapis mengakibatkan penyempitan di pintu masuk Pelabuhan. Dan diduga salah satu penyebabnya adalah aktivitas Truk Over Dimensi Over Load (ODOL) yang semakin merajalela dan “bebas” masuk Pelabuhan Tanjung Perak dan terkesan tanpa pengawasan dari instansi terkait.
Over Dimensi Over Load (ODOL) adalah Suatu Kondisi Dimana Dimensi Pengangkut Kendaraan Tidak Sesuai Dengan Standar Produksi Pabrik (Modifkasi) Dan Kondisi Dimana Kendaraan Mengangkut Muatan Yang Melebihi Batas Beban Yang Ditetapkan. Over dimension dan overload (ODOL) dinilai sangat merugikan infrastruktur yang dibangun pemerintah dan juga merugikan Pelayaran pemilik Kapal Ro-Ro karena muatan melebihi standart yang ditentukan.
Selain itu, Truk odol sering parkir di badan jalan perak timur dan perak barat mengakibatkan kemacetan. Juga sering terjadi insiden jika truk kelebihan muatan atau ODOL yang terguling atau As patah dan ini kerap terjadi walau sampai saat ini belum makan korban hingga tewas. Namun ironisnya, sampai saat ini belum ada penertiban dari nistansi terkait di Pelabuhan Tanjung Perak.
Semakin menarik ditelusuri saat Truk besar ODOL jika naik menanjak keatas kapal Ro-Ro melalui pintu room door sering gagal bahkan terjadi mundur dan terguling. Hal inilah sampai sekarang belum ada tindakan tegas dari petugas yang berwenang.
Ucok Sutanto Humas Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jatim Ketika di konfirmasi 20 Oktober 2023 lalu mengatakan, masalahnya kan ini ada dua seksi yang menangani. Kalau dari DLLAJ terkait dengan penegakan Hukum juga dari sarana operasionalnya juga lagi kosong tidak di tempat.
Disinggung menyongsong penertiban zero odol yang molor, Ucok mengaku bahwa, betul karena adanya demo besar waktu itu di Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada penundaan.
“Sampai waktu kapan belum di tentukan Zero odol khususnya Jawa Timur”, jelas Ucok.
Sementara kalau di Pelabuhan yang ada petugas kita di pos Pemantauan ASDP, untuk melakukan penertiban penyeberangan Surabaya ujung ke Kamal Madura. “Kalau Penyeberangan jarak jauh Kapal Ro-Ro sampai sekarang memang belum ada petugas kita, dan itu akan segera di pikirkan jika sudah ada perintah dari Kementerian Direktorat Perhubungan Darat”, tandas Ucok. (B. Sitinjak)
