Utama

SURABAYA, TEROPONG – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Pelaksana Tugas (Plt.) kepada 5 Plt. Bupati di Ruang Kerja Pj. Sekdaprov Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (23/8).

Dalam kesempatan ini, Bobby Soemiarsono menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 100.1.42/968/011.2/2024 yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Gresik kepada Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sumenep kepada Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah berdasarkan SPT Nomor 100.1.42/969/011.2/2024. Kemudian, Plt. Bupati Malang kepada Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto berdasarkan SPT Nomor 100.1.42/970/011.2/2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lamongan kepada Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf berdasarkan SPT Nomor 100.1.42/971/011.2/2024, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Banyuwangi kepada Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah berdasarkan SPT Nomor 100.1.42/972/011.2/2024.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penegasan Terkait Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Walikota.

Serta Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.1.4.2/34624/011.2/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Cuti diluar Tanggungan Negara. Maka penunjukan kelima Plt. Bupati ini menggantikan sementara Kepala Daerah yang mengajukan cuti diluar tanggungan negara untuk persiapan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kelima Plt. Bupati ini nantinya melaksanakan tugas dan wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selama Bupati menjalankan cuti diluar tanggungan negara. Oleh karena itu, Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut mulai berlaku pada masa pelaksanaan kampanye mulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024.

Pj. Sekdaprov Bobby menyampaikan bahwa penunjukan ini bertujuan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di lima wilayah tersebut. “Amanah ini diberikan kepada 5 Plt. Bupati sampai dengan selesai dari masa kampanye. Jadi meski dalam kurun waktu singkat, jangan sampai ada kekosongan jabatan Kepala Daerah,” ujar Bobby.

“Pesan Bapak Pj. Gubernur, meskipun periode menjabat cukup singkat yakni 2 bulan, diharapkan para Plt. Bupati bertanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan,” tegasnya.

Secara khusus Bobby juga berpesan agar melanjutkan program-program baik yang telah dijalankan dipemerintahan sebelumnya. Khususnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat harus terus dijaga.

Diakhir, Bobby juga menegaskan kepada Plt. Bupati untuk tetap menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahya masing-masing dalam menghadapi masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Bulan November mendatang. (hms/red)

JAKARTA, TEROPONG – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (23/9).

Bertemakan “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, Rakornas ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekdaprov yang akrab disapa Bobby itu mengatakan bahwa Jatim berkomitmen untuk melakukan digitalisasi di setiap sektor. Termasuk di dalamnya transaksi daerah.

Untuk itu, pada High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Wilayah Tim P2DD se-Jawa Timur yang dilakukan awal Mei lalu, dilakukan diskusi terkait urgensi penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Di mana hasilnya terangkum dalam “5M Komitmen ETPD untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju”.

“Jadi saat itu rapat dipimpin oleh Pak Pj. Gubernur. Komitmen yang pertama adalah meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau IETPD dalam kategori digital. Kedua, menggunakan Kartu Kredit Indonesia atau KKI Segmen Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Dan ketiga mengoptimalkan penggunaan kanal pembayaran non-tunai, khususnya QRIS untuk transaksi Pemda,” katanya.

Keempat adalah komitmen Jatim meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem Digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Jatim. Sedangkan kelima, memperkuat edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat Jawa Timur.

“Untuk sekarang ini, indeks ETPD seluruh Pemda di Jawa Timur telah masuk kategori Digital dengan rata-rata indeks 95,2%. Tapi sampai bulan Mei kemarin, sudah ada Pemda yang mencapai indeks ETPD 100% pada semester II-2023, yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur telah masuk ke kategori Digital dengan indeks ETPD di atas 80%.

Sementara itu, menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hasil asesmen pada semester 1 tahun 2024 menunjukkan bahwa 87,9% atau 480 Pemda di seluruh Indonesia berada dalam level Digital. Capaian tersebut sudah melebihi target digital Satgas P2DD 2024 sebesar 85%.

Meski begitu, Menko Perekonomian Airlangga menegaskan bahwa untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100% Pemda sudah harus berada dalam level Digital. Maka dari itu, ada beberapa poin dukungan penguatan kebijakan P2DD yang ia sampaikan.

“Yang pertama, realisasi APBD turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja pemerintah dalam APBD berperan serta dalam mendorong ekonomi daerah sekaligus tetap menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi atau pemerataan,” katanya.

Kedua, penguatan ekosistem transaksi digital pemerintah daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Ketiga, menyusun roadmap P2DD diikuti oleh penguatan roadmap TP2DD. Sedangkan keempat, sosialisasi dan branding kebijakan P2DS yang lebih intensif.

“Mudah-mudahan ini bisa mengakomodasi dan memperluas digitalisasi dan elektronifikasi transaksi pemerintah,” pungkas Airlangga. (hms/red)

GRESIK, TEROPONG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan produksi pabrik pengolahan hasil tambang (smelter) PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Kab. Gresik, Senin (23/09).

Peresmian ditandai dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi didampingi Pj. Gubernur Adhy.

Usai peresmian, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa adanya smelter Freeport di Gresik dapat menciptakan multiplier effect bagi masyarakat di Jatim khususnya warga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. “Keberadaan smelter ini akan menciptakan multiplier effect sehingga kita optimis akan mendongkrak perekonomian masyarakat, baik Gresik maupun Jawa Timur,” ujarnya.

Hal ini terjadi karena secara ekonomi nilai investasi kumulatif dari smelter yang dibangun di atas lahan seluas 104 hektar ini mencapai USD3,7 miliar atau setara dengan Rp58 triliun.

Selain itu pula, sektor industri merupakan penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 31,54 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 19,01 persen.

Khusus industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya, telah memberikan realisasi investasi terbesar ketiga di Jawa Timur dengan nilai investasi Rp14,3 triliun, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Tak hanya dari sisi investasi, Adhy menyebut dari segi lapangan pekerjaan pun ikut berdampak. Adapun tenaga kerja pembangunan smelter secara kumulatif telah menyerap sekitar 40 ribu orang.

Komposisi tenaga kerja pembangunan Smelter PTFI secara keseluruhan adalah 99 persen pekerja dari Indonesia dimana 70 persen di antaranya dari wilayah Jawa Timur. “Artinya ini membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Jatim khususnya warga di sekitar smelter,” umgkapnya.

Dampak multiplier effect berikutnya adalah pajak. Dari segi pajak, kata Adhy, setidaknya akan ada pertambahan dua jenis pajak akibat dari pembangunan smelter tersebut.

Pertama adalah pajak mineral bukan logam dan bantuan (MBLB) serta yang kedua adalah pajak air permukaan dan air tanah. Untuk pajak MBLB, ketika smelter beroperasi, sokongan bahan baku seperti batu gamping, dolomit dan pasir kuasa sangat diperlukan. Adapun bahan baku tersebut, diambil dari wilayah Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.

Sedangkan untuk pajak air permukaan dan air tanah berasal dari kebutuhan air untuk smelter PTFI akan di supply oleh SPAM Umbulan melalui PDAM Gresik sebanyak 150 lps (liter per second).

“Kapasitas bahan baku yang dibutuhkan 3 juta ton/tahun untuk smelter PTFI dan PT. Smelting. Tentunya kebutuhan MBLB per tahun bisa ratusan ribu ton bahkan jutaan ton. Sehingga akan meningkatkan pajak MBLB daerah kab/kota serta opsen pajak provinsi,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan, peresmian produksi smelter kali ini merupakan usaha negara untuk menyongsong Indonesia sebagai negara industri maju. Upaya tersebut juga akan meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp80 triliun. “Saya kalkulasi, penerimaan negara masuk kira-kira Rp80 triliun dari PT. Freeport Indonesia. Baik dari deviden, royalti, pajak untuk daerah,” katanya.

Melihat angka yang tinggi tersebut, ia mengajak agar seluruh perusahaan tambang yang belum memiliki smelter untuk segera membangun smelter. “Ini hanya 1 perusahaan, kalau 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan, penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibandingkan kita hanya mengekspor raw material,” katanya.

Menurut Jokowi, pembangunan smelter merupakan bagian dari proyek pembangunan hilirisasi yang tidak bertumpu pada konsumsi domestik. Karena selama ini, GDP growth Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) bertumpu pada konsumsi domestik. “Kita ingin beralih GDP Growth kita yang bertumpu pada produksi produktivitas dari perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta,” pungkasnya. (hms/red)

SIDOARJO, TEROPONG – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyerahkan penghargaan dan hadiah untuk para pemenang Sayembara Logo di acara Kickoff Rangkaian Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur di Stadion Jenggolo Kab. Sidoarjo, Sabtu (21/9) malam.

Pj. Gubernur Adhy memberikan hadiah kepada lima orang pemenang dari juara pertama, kedua, ketiga, harapan satu dan harapan dua. Hadiah utama Rp12,5 juta dimenangkan oleh Bagus Ferry Faizin dari Kab. Malang. Sekaligus logo tersebut yang dipakai secara resmi dalam Peringatan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jatim.

Sedangkan juara kedua Tri Wahyu Wardhana dari Kab. Situbondo mendapatkan Rp10 juta dan juara ketiga M. Khoirul Misbach dari Kab. Tegal mendapatkan Rp7,5 juta. Kemudian Juara Harapan 1 Etsha Magenta dari Kab. Pacitan mendapatkan Rp3,5 juta dan Juara Harapan II Eko Wibowo Yuliatmoko dari Kab. Cilacap mendapatkan Rp3 juta.

Selain 5 orang pemenang tersebut, masih ada 5 pemenang lain yang masuk kategori 10 besar masing-masing mendapatkan hadiah Rp2 juta.

Adhy mengatakan, logo dari Bagus Ferry Faizin sendiri dipilih bukan hanya karena desainnya yang menarik, namun juga filosofinya yang mendalam. Logo tersebut terinspirasi dari selendang tari remo yang merupakan tarian untuk perayaan dan menyambut tamu khas Jawa Timur. “Seperti filosofi yang tertera di logo itu, pemenang kita pilih karena maknanya menggambarkan persatuan Jatim. Itu ikatan yang kuat dan kebersamaan,” katanya.

“Jadi kita bersatu bersama, dengan riang gembira bisa membuat Jawa Timur tetap stabil dan melaksanakan semua pembangunan serta pelayanan publik,” lanjut Adhy.

Logo yang menggambarkan selendang yang saling terkait tersebut merepresentasikan persatuan dan kebersamaan masyarakat Jawa Timur serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Jatim. Selain membentuk angka 79, dalam logo juga terdapat inisial Jawa Timur yaitu huruf J dan T.

Kemudian, bentuk dinamis logo terinspirasi dari ombak yang merupakan simbol potensi kelautan sebagai sarana untuk memajukan Jawa Timur. Ornamen di setiap ujung selendang juga terinspirasi dari bulir padi simbol potensi pertanian sebagai sarana untuk memajukan Jawa Timur.

Lebih lanjut, para pemenang lomba logo ini tidak hanya berasal dari Jatim. Tapi dari beberapa provinsi lain di Indonesia. Termasuk ratusan karya yang masuk berasal dari banyak daerah lain di Indonesia termasuk luar Pulau Jawa.

“Jadi sayembara ini tidak kita buka hanya untuk Jawa Timur saja. Karena Jatim sudah harus go national dan go international,” pungkasnya. (hms/red)

SIDOARJO, TEROPONG – Rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur resmi dimulai, Sabtu (21/9) malam, diluncurkan langsung oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono di Stadion Jenggolo Kab. Sidoarjo, Kick off rangkaian Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur ini berlangsung meriah dengan pesta kembang api.

Acra Kick Off ini diisi dengan berbagai hiburan menarik dan fasilitas yang ramai dinikmati oleh masyarakat luas. Mulai dari penampilan DJ Eternal, booth es krim gratis, mini medical check-up, donor darah, pelayanan perpustakaan keliling dan dongeng untuk anak-anak, serta booth belajar bahasa isyarat bersama UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan.

Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa peringatan rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang akan mencapai puncaknya pada 12 Oktober 2024 ini seluruhnya diperuntukkan untuk masyarakat. Di mana, dirinya mengajak semua orang untuk ikut menikmati rangkaian yang dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Memang kami buat ini ringan-ringan saja sambil bergembira. Jadi acara ini memang harus terbuka karena semua kegiatan untuk masyarakat dan harus dirasakan dampaknya oleh mereka,” katanya.

“Semuanya ditujukan untuk masyarakat. Baik hiburan, kesehatan, pendidikan, maupun sosial, semuanya untuk bersama-sama dinikmati masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, Pj. Gubernur Adhy juga mengatakan bahwa rangkaian Hari Jadi ini merupakan momentum untuk merayakan capaian Jawa Timur. Pasalnya, Jawa Timur telah meraih prestasi di berbagai sektor selama beberapa tahun belakangan.

“Capaian Jawa Timur bagus. Kita unggul di 106 indikator kinerja pemerintah, semuanya tercapai. Pertumbuhan ekonomi kita 4,98 dan tertinggi di Pulau Jawa. Stabilitas harga terbaik, kemiskinan turun drastis, stunting juga demikian,” katanya.

“Ini tentu saja berkat semua elemen yang bersatu. Seluruh bupati, mitra, dinas, dan masyarakat Jawa timur. Jadi kami di sini ingin memberikan apresiasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Adhy mengatakan, tema Hari Jadi ke-79 Jatim yakni ‘Jatim Bersatu, Bersama Untuk Maju’ sangat relevan. Terutama dengan kondisi yang ada di Jawa Timur sekarang ini.

“Tahun ini kita akan melakukan Pesta Demokrasi. Maka perlu menggali kembali semangat persatuan dan kebersamaan kita. Bagaimana kita memperjuangkan untuk Jawa Timur bukan hanya selangkah lebih maju tapi dua langkah berikutnya,” katanya.

Guna menambah semangat dan semarak kegiatan kick off ini, diadakan pula pertandingan sepak bola persahabatan antara Tim Pemprov Jatim yang terdiri dari Pj. Gubernur Jatim dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jatim melawan Tim perwakilan bupati/walikota se-Jatim dan BUMD Pemprov Jatim.

Pertandingan yang berlangsung dengan guyub tersebut dimenangkan oleh Tim Pemprov Jatim 4-1. Bahkan Pj. Gubernur Adhy berhasil sekali membobol gawang lawan dan ikut menyumbang kemenangan bagi tim Pemprov Jatim. “Yang penting kebersamaannya, ini artinya kita semua guyub rukun, sekaligus kita olahraga dengan gembira, dan yang penting silaturahmi semakin erat,” pungkasnya. (hms/red)

SAMPANG, TEROPONG – Sesuai harapan dari ke 2 (dua) Pasangan Calon (Paslon). Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, secara terbuka pengundian nomor urut 1 (satu) pasangan Mandat dan nomor urut 2 (dua) Jimat Sakteh.

Pasangan nomor urut 1 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Cawabup) Sampang, tahun 2024, yakni, KH Muhammad bin Muafi Zaini dan H Abdullah Hidayat, sedangkan nomor urut 2 pasangan Cawabup H Slamet Junaidi dan KH Mahfud. Senin (23/09).

Rapat Pleno Terbuka kali ini, bertempat di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Jalan Trunojoyo Sampang. Dihadiri oleh Ketua dan Komisioner KPU Sampang, Ketua dan komisioner Bawaslu Sampang, ke 2 Paslon Pilkada Kabupaten Sampang, Pengurus Partai Politik, Tim Pemenangan, serta rombongan pengantar ke 2 Paslon Mandat dan Jimat Sakteh.

Dalam kesempatan sambutannya Paslon nomor urut 1, KH Muhammad Bin Muafi Zaini mengucapkan, selamat kepada seluruh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya KPU Sampang, yang telah melaksanakan tahapan dengan baik.

“Kami ucapkan terimakasih kepada penyelenggara Pilkada, khususnya KPU Sampang, yang telah melaksanakan tahapan dengan baik, aman dan kondusif,” ucap Ra Mamak, panggilan akrabnya.

Ia juga merasa bersyukur kepada Allah SWT, karena telah mendapatkan.nomor urut 1, sesuai dengan harapan sebelumnya. Sebab menurutnya, dalam pemilihan Bupati Sampang, dimenangkan oleh nomor urut 1.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan nomor urut satu, kenapa demikian, dalam pemilihan Bupati Sampang sebelumnya, dimenangkan oleh nomor urut satu,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Paslon nomor urut 2 H Slamet Junaidi dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terimakasih kepada penyelenggara Pilkada Sampang, dan para undangan yang hadir, beserta seluruh rombongan yang telah mengantarkannya hingga ke BPU Sampang.

“Terimakasih kepada rombongan yang telah mengantarkan kami untuk mengambil nomor urut. Alhamdulillah kami telah mendapatkan nomor urut dua, sesuai dengan harapan kami, nomor dua menandakan Bupati Sampang dua periode,” ujar mantan Bupati Sampang H Slamet Junaidi.

Menurut Aba Idi, panggilan akrabnya, bahwa pendukung Mandat itu, sebelumnya sempat menjadi pendukung Jimat Sakteh di Pilkada Sebelumnya. “Sebenarnya pendukung Mandat ini, sebelumnya pernah menjadi pendukung Jimat Sakteh di Pilkada Sebelumnya.” pungkasnya.(pan)

Oleh: Hartanto Boehori.    Hirarki kewenangan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA) diatur dalam beberapa undang-undang dan aturan hukum di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

• Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa peradilan dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung).

• Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam ruang lingkup aspek faktual dan hukum.

• Pengadilan Tinggi bertindak sebagai pengadilan banding yang memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri dalam hal terjadi keberatan terhadap putusan tersebut.

• Mahkamah Agung bertugas memeriksa penerapan hukum melalui kasasi.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009)

• Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa Mahkamah Agung hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat kasasi. Di tingkat kasasi, MA tidak lagi memeriksa fakta atau bukti baru, tetapi hanya memeriksa penerapan hukum pada putusan yang sudah diambil di pengadilan bawah (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi).

• Pasal 45A ayat (2) mempertegas bahwa kasasi di MA fokus pada penerapan hukum, bukan pada pemeriksaan ulang fakta-fakta dari perkara yang sudah disidangkan.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (Banding) di Jawa dan Madura

• Mengatur fungsi Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan banding yang memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan bukti yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri.
Secara umum, pengaturan hirarki dan kewenangan antara PN, PT, dan MA ini memastikan bahwa Pengadilan Negeri bertugas untuk memeriksa aspek faktual, Pengadilan Tinggi untuk meninjau kembali keputusan dari PN termasuk bukti dan fakta yang ada, dan Mahkamah Agung berperan dalam memeriksa penerapan hukum tanpa menyidangkan ulang fakta-fakta atau bukti-bukti.
Lebih detil tentang hirarki peran PN, PT dan MA;

1. Peran dan Fungsi Pengadilan Negeri (PN) dalam Memeriksa Fakta

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama tidak hanya memeriksa fakta-fakta dan bukti yang ada, tetapi juga menyusun argumentasi hukum yang menjadi dasar putusan mereka. Hal ini penting karena putusan di tingkat PN menjadi pijakan utama bagi pengadilan banding dan kasasi dalam menilai perkara.

2. Kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) sebagai Pengadilan Banding

Pengadilan Tinggi tidak hanya memeriksa kembali fakta dan bukti, tetapi juga memberikan ruang untuk memperbaiki atau menguatkan penerapan hukum dari Pengadilan Negeri. Dalam beberapa kasus, PT dapat memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang dibuat oleh PN, tetapi tetap berdasarkan fakta-fakta yang telah disidangkan di tingkat pertama.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung hanya berwenang dalam memeriksa penerapan hukum, yang berarti bahwa MA fokus pada aspek apakah hukum telah diterapkan secara benar di tingkat PN dan PT. Ini bisa menambah pemahaman publik mengenai keterbatasan MA dalam memeriksa ulang bukti-bukti atau fakta baru.

4. Prinsip Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak

Dalam sistem peradilan, terutama terkait dengan proses balik nama sertifikat di BPN. Jika BPN telah menyatakan keabsahan, maka ini menjadi aspek penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah.

5. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh MA

Putusan MA yang menyimpang dari fungsi dasarnya (yang harusnya hanya memeriksa penerapan hukum), berpotensi penyalahgunaan kewenangan yang akan menjadi ancaman bagi sistem hukum Indonesia. Penerapan hukum kasasi di MA harus direformasi. (Penulis Hartanto Boechori. Dari berbagai sumber)

SURABAYA, TEROPONG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, meluncurkan atau launching program penguatan modal bagi UMKM Baznas se-Jatim di Grand Swiss-belhotel Darmo Surabaya, Kamis (19/09).

Launching ditandai dengan penyerahan simbolis program Baznas Jatim oleh Pj. Gubernur Adhy didampingi Ketua Baznas Jatim KH. Ali Maschan Moesa kepada lima perwakilan penerima program yang dilanjutkan dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya, Adhy menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Baznas Jatim yang selama ini telah membantu pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Jawa Timur. Dimana, Baznas merupakan salah satu mitra strategis Pemprov Jatim utamanya dalam upaya pemberdayaan masyarakat terutama UMKM.

“Salah satu strategi atau kebijakan dalam upaya pengurangan kemiskinan adalah bagaimana kita mendorong peningkatan penghasilan atau pendapatan bagi masyarakat miskin. Namun, selain itu juga dengan pemberian bantuan yang sifatnya ekonomis produktif baik berupa akses permodalan maupun bantuan alat produksi,” kata Adhy.

“Untuk itu, program penguatan modal bagi UMKM yang dilakukan Baznas Jatim ini, sejalan dengan upaya Pemprov Jatim dalam peningkatan pendapatan masyarakat serta memperkuat akses permodalan terutama bagi UMKM. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan,” imbuhnya.

Terkait peningkatan pendapatan bagi warga miskin, Adhy menyebut bahwa salah satu pintu masuknya terletak pada penguatan permodalan. Disamping itu pula, pendampingan dan pelatihan juga patut diberikan terutama bagi sektor UMKM. Apalagi sektor koperasi dan UMKM Jatim berkontribusi sebesar 59,18% terhadap PDRB Jatim tahun 2023.

“Bantuan modal bagi warga miskin juga perlu ada pendampingan. Sehingga orang miskin memiliki pengalaman, keahlian terhadap apa yang dikerjakan,” katanya.

“Kami terus konsen pada peningkatan pendapatan bagi warga miskin. Dan itu sedang kita buat aturannya sehingga siapapun gubernurnya, fokusnya tetap pada program itu,” imbuhnya.

Selain bantuan modal usaha, perbaikan kebutuhan dasar seperti akses pangan, kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin juga dinilainya penting. Hal ini karena pendidikan yang memadai bagi warga miskin, juga akan berdampak pada masa depan mereka.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan lapangan kerja serta pembentukan jaring pengaman sosial untuk melindungi mereka yang rentan. “Strategi atau kebijakan penanganan kemiskinan di Jatim sudah on the track. Mulai dari kesehatan, pendidikan gratis ada program PKH plus. Semua sudah dilakukan. Dan ini berdampak signifikan terhadap menurunnya angka kemiskinan ekstrim kita,” terangnya.

Terkait angka kemiskinan ekstrem, berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tercatat, kemiskinan ekstrim di Jatim turun dari 4,40 persen di tahun 2020 menjadi 0,66 persen pada Maret 2024. “Kita targetkan akhir tahun 2024 bisa zero persen. Dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama,” kata Adhy.

Sementara itu, Ketua Baznas Jatim KH. Ali Maschan Moesa menyampaikan, bantuan modal usaha yang diberikan selain berupa uang tunai juga berupa peralatan usaha. Baznas Jatim juga memberikan beasiswa kepada siswa SMA dengan total penerima 1.000 siswa sebesar Rp1 miliar.

“Besarannya pun beragam, hari ini misalnya kita serahkan secara simbolik ke UMKM z-auto berupa seperangkat peralatan bengkel/otomotif senilai Rp20 juta dan ke UMKM z-chicken berupa gerobak dan perabotan daging senilai Rp9 juta. Untuk beasiswa, Per siswa diberikan uang tunai senilai Rp1 juta per tahun,” pungkasnya.

Program Baznas Jatim yang diserahkan dalam kesempatan ini antara lain Beasiswa SKSS dengan Total bantuan Rp2,6 Milyar. Kemudian Beasiswa SMA dengan total bantuan Rp1 Milyar, Z-Chicken total bantuan Rp. 2,25 milyar, Z-Auto total bantuan Rp600 juta, dan Z-Coffee berupa Stok Kopi Bubuk. (hms/red)

JAKARTA, TEROPONG – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganugerahkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan karena Pemprov Jatim dinilai berhasil dalam menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik.
Penghargaan berupa Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama  tersebut diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada Gelaran Hub Space 2024 dalam rangka rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/9).

Sebagaimana diketahui Piala Wahana Tata Negara Wiratama merupakan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Negara. “Penghargaan Wahana Tata Negara Wiratama yang kita terima ini merupakan sebuah pencapaian dari pengelolaan tahun tahun sebelumnya. Artinya, pengelolaan transportasi publik di Jatim sudah bagus. Ke depan, Transportasi Publik di Jatim harus dibangun secara masal dengan lebih efektif lagi,” kata Adhy.
Lebih lanjut, Pj Gubernur Adhy mengatakan, salah satu penilaian tinggi yang berhasil dikantongi Pemprov Jatim adalah adalah Bidang Lalu Lintas, Angkutan, Sarana, Prasarana dan Bidang Umum.

Dikatakannya, penghargaan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan transportasi umum di Jatim telah tertata  baik. Bahkan sebagian sudah terkoordinasi dengan kab/kota, dan ke depan tinggal mengoptimalkan dari sisi perencanaan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan semua aspek transportasi telah melebihi standart yang ditetapkan oleh Kemenhub.

“Penghargaan ini semakin meningkatkan semangat kita untuk lebih menata dan memaksimalkan fungsi dan layanan angkutan publik. Ke depan kita juga berharap segera akan merealisasikan transportasi massal baik MRT maupun LRT,” tegasnya.
Saat ini, dijelaskan Adhy, Master Plan terus disusun dimulai dari Surabaya Metropolitan yang terintegrasi, terkoneksi dengan moda transportasi berteknologi tinggi seperti MRT dan LRT. “Kita harus menghadirkan moda transportasi yang berteknologi tinggi seperti MRT sampai LRT,” jelasnya.

Di sisi lain, Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan terima kasih atas dedikasi pemerintah daerah atas komitmen bersama mewujudkan tata kelola transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat secara efektif. “Kami melihat banyak daerah melakukan pengembangan dalam memberikan layanan transportasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Menhub menambahkan, penghargaan yang diberikan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk semakin meningkatkan transportasi masal yang maju dan efektif.

“Terima kasih kepada kepala daerah yang berhasil meraih penghargaan WTN. Semoga melalui penghargaan ini menjadi motivasi bagi daerah lain untuk semakin maju meningkatkan transportasi masalnya,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Kadishub Jatim Nyono mengatakan, diperolehnya Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pengusulan Calon Peserta, Seleksi Administrasi, Survey Lokasi Penilaian dan Penilaian Hasil Survey.

Selanjutnya dilanjutkan dengan penetapan peraih Penghargaan WTN serta penyerahan penghargaan WTN. Ia bersyukur bahwa 20 kab/kota lolos verifikasi yang memenuhi klasifikasi Kota Kecil, Kota Sedang, Kota Besar dan Kota Raya.
“Allhamdulillah setelah dilakukan verifikasi terdapat 20 kab/kota yang memenuhi kriteria klasifikasi Kota Kecil dan klasifikasi Kota Sedang, Kota Besar dan Kota Raya,” tegasnya.

Kemenhub RI pun memberikan penghargaan kepada 20 kab/kota Jatim yakni Klasifikasi Kota Kecil diraih Kabupaten Tuban, Nganjuk, Gresik, Bojonegoro, Kediri, Blitar, Tulungagung, Mojokerto, Pacitan, Trenggalek dan Magetan.
Sementara Klasifikasi Kota Sedang, diberikan kepada Kota Madiun, Kediri, Blitar, Mojokerto, Kab. Banyuwangi, Malang dan Jember. Sedangkan, Kota Besar diberikan kepada Kota Malang serta Klasifikasi Kota Raya diberikan kepada Kota Surabaya.

Tak hanya itu, pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga menerima Piagam Penghargaan sebagai apresiasi telah mengikuti penilaian kinerja penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2024. (hms/red)