SAMPANG, TEROPONG – Disinyalir Dinas Komunikasi dan informasi (Diskominfo) Kabupaten Sampang tahun 2023, membuat kebijakan diskriminatif terhadap kebijakan publikasi media cetak di Kabupaten Sampang.
Anggaran Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 Diskominfo Kabupaten Sampang sebesar Rp 247 juta.
Anggaran tersebut, untuk mendorong majunya pembangunan Kabupaten Sampang melalui publikasi, termasuk media cetak dan online. Namun selama ini yang terjadi, Diskominfo Sampang hanya memikirkan kebijakan sepihak, dan kebijakan untuk media online saja.
Sedangkan untuk media cetak selama ini, merasa di anak tirikan, bahkan media yang legal dan resmi terdaftar di Dewan Pers adalah media cetak, oleh sebab itu, dampak dari kebijakan yang sepihak itu, Diskominfo Sampang hanya mengakomodir media online.
Ach Bahri SH, kepada media mengatakan, media cetak itu media yg legal dan resmi mempunyai legalitas dari Dewan Pers, seharusnya Diskominfo Sampang tidak harus Diskriminatif terhadap media cetak.
“Kenapa yang legal malah di anak tirikan, mohon kebijakannya dari Diskominfo, kalau tidak ada kebijakan untuk media cetak maka kami akan laporkan hal ini ke Bupati Sampang,” ujar Bahri. Jum’at (20/10).
Menurutnya, ada dugaan dana APBD tahun 2023 sebesar R 250 juta. Diskominfo telah membuat kontrak dengan media Online dan Radio SS milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.
“Jangan-jangan Diskominfo ada main mata dengan media Online yang legalitasnya tidak jelas dan Radio SS milik Pemkab Sampang,” ungkap Bahri, wartawan senior di Kabupaten Sampang.
Sementara, Kepala Diskominfo Kabupaten Sampang Amrin Hidayat di hubungi melalui via telpon tidak di angkat. Di hubungi melalui pesan WhastApp tidak di jawab, di jawab dengan singkat. “Waalaikum salam,” pungkasnya.(pan)
