Zainal Abidin
SAMPANG, TEROPONG – Kedatangan wartawan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Pamekasan di Sampang untuk konfirmasi terkait anggaran swaklola tahun 2025.
Kepala UPT UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan di Sampang Muhammad Zainal, terkesan tertutup ketika di konfirmasi terkait besaran anggaran swakelola. Bahkan wartawan diminta membuat surat.
Pemeliharaan jalan yang menghubungkan Sampang-Ketapang tidak jelas anggaranya. Bahkan ada dugaan tumpang tindih pekerjaan yang berpotensi kerugian Negara, akibat ulah dari pimpinan yang tidak terbuka dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Sampang.
Menurut Zainal Abidin, Ketua Aliansi Masyarakat dan Pemuda Sampang (AMPAS) menyayangkan, ketidak transparanan Kadis PU Bina Marga Propinsi di Sampang terkait anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di Sampang.
“Dan itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang No:14 Tahun 2008 “Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dan ini perlu dilaporkan atau disengketakan ke KIP,” ujar Zainal, aktivis senior Sampang.
Sementara Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan, di Sampang mengatakan, tidak boleh kami membuka terkait anggaran pengelolaan jalan dan jembatan.
“Untuk sementara kami tidak bisa membuka berapa besaran anggaran, kecuali ada surat permintaan dari kantor atau redaksi, baru kami bisa memberikan datanya,” ucap Kepala UPT sambil menyodorkan amplop diruang kerjanya.(pan)
