Bakhtiar Sitorus

Batu, Teropong – Dalam rangka pemilihan Pengurus Badan Perwakilan Daerah (BPD) 1 Jawa Timur, Gereja Sidang Sidang Jemaat Allah (GSJA) di Indonesia melakukan Rapat Daerah (RADAR) di Aula Hotel Purnama, Batu, Rabu (10/12/25) siang.
Pelaksanaan RADAR ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari, yaitu mulai dari tanggal 10 – 12 Desember 2025.

PI yang dilantik

Rabu (10/12) pelaksanaan RADAR hari I (pertama), yaitu dilakukan Pemilihan Presidium. Namun sebelum pemilihan Presidium dilakukan pelantikan, antara lain: dari Pendeta Muda (Pdm) ke Pendeta (Pdt) sebanyak 16 orang; dari Pendeta Pembantu (Pdp) ke Pendeta Muda (Pdm) sebanyak 4 orang; dari SK ke Pdp sebanyak 6 orang; sedangkan Pelayan Injil (PI) sebanyak 5 orang.
Pelaksanan RADAR hari pertama ini juga dilakukan ibadah dan nyanyian lagu-lagu pujian, dan juga Ibadah Pembukaan.
Dalam ibadah ini, adapun sebagai Pembicara adalah Pdt. Dr. Gatut Budiyono, M.Div, dengan menyampaikan Firman Tuhan “Hidup Sukses, Bermakna, dan Bahagia”, belajar dari hidup Rasul Paulus sebagaimana dalam 2 Timotius 4: 6 – 8.
Seusai Ibadah, lanjut dilakukan pemilihan Presidium untuk pemilihan pengurus BPD 1 Jatim. Presidium yangbterpilih sebagai Ketua adalah Pdt. Agustinus Dharmawan, S.Th., M.Div, Wakil Ketua Andi Winarko, dan Sekretaris Pdm. Yahya Afandi. Acara dilanjutkan besok Kamis (12/12/25). (bas)

R. Mohammad Ali Zaini

SURABAYA, TEROPONG – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia menyampaikan seruan moral kepada seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen bersama dalam melawan korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi tersebut diperingati pada Selasa, 9 Oktober 2025.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali Zaini, menegaskan bahwa peran LPKAN sangat strategis dalam mewujudkan masyarakat yang adil sekaligus mendukung terwujudnya cita-cita besar Indonesia Emas. Menurutnya, pengawasan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kunci utama dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

“Korupsi adalah ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan kinerja ASN sebagai upaya nyata dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi,” ujar R. Mohammad Ali Zaini.

Ia menambahkan, momentum Hari Anti Korupsi harus dimanfaatkan sebagai sarana refleksi bersama, khususnya bagi para ASN, agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan serta pengambilan keputusan. Dengan integritas yang kuat, pelayanan publik diharapkan semakin bersih dan profesional.

Lebih lanjut, Ketua LPKAN Indonesia menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan internal di tubuh pemerintahan. Sistem pengawasan yang efektif dinilai mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan serta praktik korupsi sejak dini.

“Selain itu, kami mendorong terbangunnya budaya anti korupsi di tengah masyarakat, dengan ASN sebagai teladan dan pelopor. Keteladanan ini sangat penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, LPKAN Indonesia juga berharap agar aparat penegak hukum (APH) lebih mengedepankan upaya pencegahan korupsi, bukan semata-mata penindakan setelah peristiwa terjadi. Menurut Ali Zaini, pencegahan yang sistematis akan jauh lebih efektif dalam meminimalkan kerugian negara.

“Jangan menunggu persoalan korupsi itu terjadi. APH memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencegahan, mulai dari sosialisasi hingga pendampingan,” katanya.

Ia mencontohkan, pendampingan manajemen keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tingkat kementerian/departemen hingga pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi penyelewengan, khususnya dalam pengelolaan dana publik seperti dana desa.

“Dengan pendampingan yang tepat terkait manajemen keuangan, kami berharap tidak ada lagi penyelewengan, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan anggaran lainnya,” tambahnya.

Sebagai lembaga yang konsisten mendorong tata kelola pemerintahan bersih, LPKAN Indonesia—yang pernah mendapat apresiasi dari Deputi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, pada kegiatan Focus Group Discussion Analisis dan Evaluasi Pencegahan Kejahatan Korupsi di Indonesia tahun 2023—berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi terkait lainnya.

Kerja sama tersebut difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. LPKAN juga mendukung penuh penerapan e-government serta digitalisasi layanan publik sebagai langkah strategis untuk mempersempit celah terjadinya korupsi. Selain itu, edukasi serta pelatihan etika dan integritas bagi ASN akan terus digencarkan secara berkelanjutan.

“Mari kita jadikan Hari Anti Korupsi ini sebagai langkah nyata untuk membangun masyarakat yang adil, bersih, dan sejahtera. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, Indonesia Emas yang bebas dari korupsi bukan sekadar harapan, tetapi dapat menjadi kenyataan,” pungkas Ketua LPKAN Indonesia.

Peringatan Hari Anti Korupsi ini diharapkan mampu memperkuat tekad seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. (*/bas)

Malang, Teropong – Pendidikan dan Latihan (Diklat) Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, dan Kepemimpinan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Jawa Timur resmi dibuka di Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Lawang, Malang, pada 6–7 Desember 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari pengurus FPK Jawa Timur sebanyak 40 orang, FPK kabupaten/kota 13 orang, Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) 15 orang, Mahasiswa Telkom Surabaya 2 orang, serta Pemuda Pancasila Kota Surabaya 30 orang.

Acara dibuka oleh Mayor Cba Agus Budi, S.Sos., Wakil Komandan Dodikjur Rindam V/Brawijaya, yang juga memberikan materi tentang wawasan kebangsaan. Selain itu, Kapten Inf Arik Hariyanto turut menyampaikan materi mengenai kepemimpinan lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, menyampaikan paparan penting mengenai kondisi terkini Jawa Timur yang menjadi salah satu wilayah perhatian pemerintah pusat terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.

“Jawa Timur termasuk dalam tiga provinsi yang mendapat perhatian khusus dari BNPT dan Densus 88, bersama Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Ada enam daerah yang menjadi fokus, yakni Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, Lamongan, Malang, dan Magetan. Kini penyebarannya juga mulai merambah ke Banyuwangi, Jember, dan Madura,” ujar Eddy.

Ia mengungkapkan bahwa hingga tahun ini terdapat 110 anak di Indonesia yang sudah terpapar paham radikal, di antaranya 10 anak berasal dari Jawa Timur. Anak-anak tersebut umumnya masih duduk di bangku SMP dan menjadi korban paparan konten radikal di media sosial.

“Kebanyakan orang tua tidak menyadari anaknya sudah terpapar. Anak-anak ini terpengaruh melalui media sosial, sementara orang tuanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih mengawasi penggunaan media digital di kalangan remaja,” tegasnya.

Selain isu radikalisme, Eddy juga menyoroti meningkatnya kasus kriminalitas remaja, seperti judi online, tawuran, dan penyalahgunaan narkotika yang kini melibatkan banyak pelajar SMP dan SMA.

“Data kami menunjukkan, dari 900 pelaku yang diamankan pada akhir Agustus lalu, hampir separuhnya adalah pelajar SMP dan SMA. Ini menunjukkan pentingnya peran bersama untuk membentengi generasi muda,” tambahnya.

Ketua Panitia Diklat, O.D.J. Halley, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat bela negara, menjaga keutuhan wilayah, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila.

“Peserta dibekali lima unsur dasar bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap ideologi Pancasila, kerelaan berkorban, serta kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik,” ujar Halley.

Sementara itu, Ketua FPK Jawa Timur, H.R. Mohammad Ali Zaini, menegaskan bahwa bela negara bukan hanya berarti kesiapan militer, tetapi juga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga yang dijiwai kecintaan kepada tanah air untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wujudnya bisa dalam bentuk sederhana, seperti taat aturan, menjaga budaya, hingga berkontribusi dalam pendidikan dan inovasi,” jelas Ali Zaini.

Melalui diklat ini, diharapkan para peserta dapat menjadi agen pemersatu bangsa dan pelopor nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya masing-masing. (*/red)

YOGYAKARTA, TEROPONG – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) kembali menggelar Ujian Profesi Advokat (UPA) Gelombang 2 Tahun 2025 yang digelar serentak se-Indonesia pada Sabtu, 6 Desember 2025. Ujian tersebut salah satunya di Kota Yogyakarta, yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hadir di Yogyakarta, mewakili Ketua Umum DPN PERADI, Wakil Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, dalam sambutannya mengingatkan kepada 143 peserta yang mengikuti Ujian Profesi Advokat bukan sekadar formalitas untuk memasuki dunia profesi saja, tetapi adalah pintu yang menuntut kehormatan, etika, dan tanggung jawab yang tinggi.

Dikatakan Harris, sejak berdiri, DPD PERADI berkomitmen melahirkan advokat-advokat berkualitas yang mampu menjadi penegak hukum sekaligus penjaga keadilan. “Mengingat besarnya kepercayaan para calon advokat kepada PERADI dengan bukti jumlah peserta Gelombang 2 yang total diikuti 3.891 peserta se-Indonesia, membuat kami semakin menjaga kualitas dan marwah organisasi kami,” ungkap Harris, Sabtu (6/12/2025).

Ditambahkan Harris, Ujian Profesi Advokat (UPA) itu sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur profesi advokat di Indonesia, termasuk syarat, hak, kewajiban, organisasi, kode etik, dan sanksi pidananya.

“Semua diatur di Undang-Undang tersebut. Itu menjadi salah satu dari materi Ujian. Seperti Definisi dan Tugas, Syarat Advokat, Sumpah Profesi, Organisasi Advokat, Kode Etik dan Sanksi Pidana. Sehingga mereka yang lulus ujian ini, memiliki pemahaman yang utuh sebagai Advokat,” tandasnya.

Selain materi lainnya, seperti Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata Agama, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Ujian Esai mengenai Hukum Acara Perdata.

“Karena bagi kami kualitas Advokat itu penting, maka dari itu Ketua Umum kami Pak Prof. Dr. Otto Hasibuan SH, MM, telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat,” imbuh Harris.

Dari pantauan di lapangan, sebanyak 143 peserta mengikuti UPA di Fakultas Hukum UGM, berasal dari berbagai latar Universitas. Pelaksanaan ujian berlangsung dalam suasana kondusif sejak pagi hingga siang hari. Peserta terlihat serius dan fokus mengerjakan soal-soal materi hukum yang diujikan. (*/red)

Jakarta, Teropong – Dua atlet Muaythai asal Jawa Timur resmi bersiap menuju SEA Games Thailand 2025. Mereka adalah Aldento Brilliant Bara Pratama yang tampil di nomor Waikru Male, serta Galih Bangkit Permadi yang turun di nomor fight kelas 48 kilogram.

Sebelum bertolak ke Thailand, keduanya melakukan kunjungan khusus untuk meminta restu kepada Ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, pada Kamis (5/11/2025) di Jakarta.

Aldento dan Galih menyampaikan rasa syukur dan tekad mereka untuk memberikan prestasi terbaik bagi Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur yang mereka wakili di tingkat nasional. Keduanya mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara intensif selama beberapa bulan terakhir, termasuk pemusatan latihan, penguatan fisik, hingga evaluasi teknik

Muaythai Indonesia di bawah pimpinan Ketua PB Muaythai Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti datang ke SEA Games 2025 dengan optimisme tinggi setelah mencatat hasil positif pada Asian Muaythai Championship 2025 di Vietnam.

Modal Prestasi Level Asia

Muaythai Indonesia di bawah pimpinan Ketua PB Muaythai Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti datang ke SEA Games 2025 dengan optimisme tinggi setelah mencatat hasil positif pada Asian Muaythai Championship 2025 di Vietnam.

Dalam ajang tersebut, Indonesia meraih tujuh medali: satu emas, tiga perak, dan tiga perunggu, sekaligus menempati peringkat kedelapan dari 20 negara peserta.

Aldento menjadi salah satu penyumbang medali penting. Ia meraih emas pada nomor Mai Muay Seni Beregu Putra bersama Dimas Wardhana serta meraih perak di nomor Wai Kru Putra dengan nilai 8,86.

Profil Dua Andalan Jatim,  Aldento Briliant Bara Pratama

Aldento dikenal sebagai spesialis nomor seni Muaythai, seperti Wai Kru dan Mai Muay. Atlet muda Jatim ini konsisten mencetak prestasi internasional, termasuk medali emas beregu di Kejuaraan Asia 2025.

Di SEA Games, ia menjadi salah satu tumpuan Indonesia di nomor seni yang menilai presisi dan estetika gerakan tradisional.

Galih Bangkit

Galih akan tampil di kelas fight 48 kilogram yang dikenal sangat kompetitif. Kecepatan striking, tempo tinggi, dan teknik eksplosif menjadi ciri khas kelas ini.

Kehadiran Galih memperkuat sektor tarung Indonesia yang diharapkan mampu menyumbang medali.

Peluang dan Tantangan Indonesia

SEA Games Thailand menjadi panggung besar bagi Muaythai Indonesia. Meski Thailand sebagai tuan rumah memiliki tradisi panjang dan dominasi kuat di cabang Muaythai, Indonesia dinilai memiliki peluang berkat modal tujuh medali di Kejuaraan Asia 2025. Selain itu, Muaythai Indonesia juga memiliki talenta muda pada Aldento dan Galih.

Namun, Indonesia tetap harus mewaspadai kekuatan Vietnam dan Filipina yang menjadi pesaing utama di kawasan Asia Tenggara, serta tekanan atmosfer pertandingan di Thailand yang akan menjadi nilai plus bagi tuan rumah.

Ketua PBMI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan dukungannya penuh terhadap kedua atlet tersebut. Ia menegaskan bahwa Muaythai Indonesia memiliki potensi besar untuk kembali menyumbang medali di ajang SEA Games.

“Saya bangga dengan semangat Aldento dan Galih. Mereka membawa nama Indonesia, dan tentu juga Jawa Timur. Saya berharap mereka tampil percaya diri, fokus, dan menunjukkan kemampuan terbaik. InsyaAllah, dengan kerja keras dan doa, mereka bisa membawa pulang medali untuk Merah Putih,” ujar LaNyalla.

Ia juga menambahkan bahwa PBMI akan terus memberikan dukungan penuh bagi seluruh atlet yang bertanding di ajang internasional.

“Tugas kami adalah memastikan atlet mendapat dukungan maksimal. Kami ingin mereka merasa didampingi, dihargai, dan siap bertarung di level tertinggi,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan, Ketua Pengprov Muaythai Indonesia (MI Jawa Timur), Baso Juherman. Ia menyatakan dukungan penuh kepada kedua atlet andalannya tersebut.

Baso pun meminta mereka untuk mengerahkan segala kemampuannya agar meraih hasil terbaik di SEA Games nanti. “Mereka sudah terbiasa tampil di berbagai ajang dan level kejuaraan. Mentalitas mereka sudah tertempa, begitu pula kemampuan fisiknya. Jika mereka fokus dan berkonsentrasi, saya optimistis mereka bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada mereka menunjukkan kuatnya pembinaan Muaythai di Jawa Timur.

Aldento dan Galih dijadwalkan berangkat menuju Thailand bersama kontingen Muaythai Indonesia dalam waktu dekat. Keduanya berharap dapat mempersembahkan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Indonesia di pentas olahraga Asia Tenggara. (*/red)

JAKARTA, TEROPONG – Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan terbaik pertama Implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Terbaik Tahun 2025 dalam ajang Implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Senin (1/12).

Penghargaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor 407 Tahun 2025 tentang Penerimaan Penghargaan Implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Terbaik Tahun 2025.

Jawa Timur dinobatkan sebagai Terbaik 1 Implementasi TP2DD Tingkat Provinsi Kawasan Jawa–Bali, unggul atas Provinsi Jawa Tengah sebagai Terbaik 2 dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Terbaik 3.

Selain itu, Jatim juga meraih penghargaan Kategori Program Unggulan Terbaik 1  Peningkatan Layanan Pajak Kendaraan Bermotor melalui inovasi Sambel Bajak (Sambil Belanja Online, Bayar Pajak).

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Bobby Soemiarsono, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur Khofifah menyampaikan apresasi mendalam atas prestasi tersebut. Menurutnya, pengakuan  ini menegaskan bahwa digitalisasi fiskal di Jawa Timur telah berjalan semakin matang, terukur, dan terintegrasi. “Alhamdulillah, Jawa Timur kembali memperoleh kepercayaan nasional melalui dua penghargaan pada ajang Implementasi TP2DD yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian RI,” ujarnya.

“Ini adalah hasil kerja kolektif dan penjalin sinergi yang terus kita bangun antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem pendukung digitalisasi,” kata Khofifah menambahkan.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi fiskal bukan sekadar modernisasi layanan, melainkan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Transformasi digital fiskal di Jatim kami bangun dari hulu ke hilir, mulai dari penguatan tata kelola pendapatan hingga inovasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat,” lanjut Khofifah.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan ialah Sambel Bajak, yang memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor sambil berbelanja online melalui integrasi platform e-commerce dengan sistem Bapenda Jatim.

“Sambel Bajak kami hadirkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Inovasi ini mengikuti perubahan perilaku masyarakat digital, sekaligus memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” terang Khofifah.

Program ini dinilai efektif meningkatkan kemudahan akses layanan, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta mempercepat digitalisasi pendapatan daerah.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan penting bagi Jawa Timur untuk terus memperluas cakupan digitalisasi fiskal serta meningkatkan kualitas layanan publik. “Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, TP2DD Jatim, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, fintech, dan seluruh mitra yang selama ini ikut menggerakkan percepatan transformasi digital di Jawa Timur,” pungkasnya. (hms/red)

JAKARTA, TEROPONG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih Penghargaan Pariwara Anti Korupsi 2025 untuk Kategori Media Konvensional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Puncak Apresiasi Pariwara Anti Korupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025 yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (28/11).

Ajang nasional ini merupakan bagian dari kampanye antikorupsi KPK yang mengajak seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pencegahan korupsi, khususnya dalam sektor pelayanan publik.

Penghargaan diberikan langsung oleh Pimpinan KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Capaian ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai daerah yang konsisten dalam mengarusutamakan nilai-nilai integritas melalui strategi kampanye yang terencana, luas, dan berdampak.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa apresiasi ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur berada pada jalur yang tepat. Ia menambahkan, penghargaan ini sekaligus menunjukkan bahwa komitmen integritas bukan hanya slogan, melainkan kerja kolektif yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran Pemprov bersama para pemangku kepentingan di daerah. “Alhamdulillah, Pemprov Jawa Timur menerima apresiasi Pariwara Antikorupsi 2025 media konvensional urutan pertama dari KPK RI. Urutan kedua Provinsi DKI Jakarta dan ketiga Kabupaten Demak Jawa Tengah,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, bahwa pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai ekosistem bersama dari hulu hingga hilir, melalui edukasi publik, penguatan tata kelola, dan pelibatan masyarakat.

KPK menilai Pemprov Jatim berhasil memperkuat kampanye antikorupsi dengan pendekatan multi-kanal yang mencakup media konvensional, media digital, dan aktivasi tatap muka. Pada kategori media konvensional, kampanye dilakukan melalui penayangan materi antikorupsi di lima videotron strategis di Bundaran Waru, Bundaran Aloha, dan Jalan Ahmad Yani, yang diperkuat oleh publikasi radio, baliho, poster, spanduk, serta berbagai media luar ruang lainnya.

Di ruang digital, Pemprov Jatim memaksimalkan kanal media sosial resmi, website, portal berita, serta video digital yang mendapatkan keterlibatan tinggi dari masyarakat. Sementara itu, pada tataran tatap muka, pemerintah daerah menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan, termasuk Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi bagi ASN, Pencanangan 400 Patriot Integritas Muda se-Jawa Timur, serta produksi film pendek bertema antikorupsi oleh Inspektorat Jatim.

Menurut Khofifah, kehadiran pesan integritas di ruang publik, ruang digital, dan ruang tatap muka secara simultan menjadikan gerakan antikorupsi bukan sekadar slogan, tetapi bagian dari komitmen bersama.

Evaluasi KPK menunjukkan bahwa kampanye konvensional melalui videotron di Jawa Timur memiliki jangkauan signifikan, yaitu sekitar 227.951 orang per hari selama periode Juli hingga September 2025. Publikasi digital juga mendapatkan respons positif dan tingkat interaksi yang tinggi, sementara kegiatan sosialisasi dan pelatihan tatap muka berhasil memperkuat jejaring agen perubahan integritas di berbagai sektor.

Berbagai capaian ini, kata Khofifah, menjadi bagian dari penguatan budaya integritas yang saat ini terus menjadi prioritas Pemprov Jatim. Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkolaborasi dalam mengarusutamakan gerakan antikorupsi ini.

“Terima kasih kepada KPK RI atas apresiasi ini. Terima kasih kepada seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, mitra media, dan para pelaku kreatif yang selama ini menjalin sinergi dalam mengarusutamakan gerakan antikorupsi,” ujarnya.

Khofifah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat agar budaya integritas semakin mengakar dan berkelanjutan di Jawa Timur. (hms/red)

Dirjen Gakkum Kehutanan, Dr. Dwi Januato Nugroho, S.Hut., MBA saat memberikan keterangan kepada media

GRESIK, TEROPONG – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) bersama Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) menetapkan Direktur Utama PT. BRN dengan inisial IM (29) — pelaku dan penanggung jawab operasional sebagai Tersangka dalam kasus Illegal Logging di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada tanggal 2 Oktober 2025, dan saat ini Jaksa dan Penyidik siap melimpahkan ke proses pengadilan.

Barang bukti yang diamankan berupa 17 alat berat, 9 mobil logging truk, dan 2287 batang yang terdiri dari 90 batang kayu dengan total volume 435,62 m3.

Kemudian Gakkum Kehutanan di Gresik pada tanggal 11 Oktober 2025 kembali mengamankan 1 unit Taughboat TB JENEBORA 1 beserta 1 unit Tongkang TK Kencana Sanjaya yang membawa kayu bulat sebanyak 1.199 batang dengan volume 5.342,45 M3.

Wartawan TEROPONG bersama Kajati Jatim Agus Sahat Sampe Tua, S.H., M.H

Penetapan tersangka berawal dari pengamanan barang bukti tersebut pada kegiatan operasi penindakan pelanggaran hukum kehutanan oleh Tim Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan bersama Tim Satgas Garuda PKH dengan dugaan melakukan kegiatan pemanfataan hasil hutan di luar PHAT dan di dalam kawasan hutan produksi di Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

Saat ini tersangka di tahan di Rutan Sumatera Barat, sedangkan barang bukti diamankan di Tempat Kejadian Perkara. Adapun total potensi kerugian negara (DR dan PSDH) sebesar Rp. 1.443.468.404.

Barang bukti kayu logs yang di polisline di pelabuhan Gresik

Ketentuan denda pelanggaran ini belum termasuk kerugian lingkungan karena rusaknya hutan yang berdampak terhadap meningkatnya potensi bencana hidrorologis, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan yang nominalnya sangat besar akibat penebangan pohon tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat oleh PT BRN. Berdasarkan hitungan sementara total potensi kerugian negara dapat mencapai Rp.447.094.757.281.

Direktur Tindak Pidana Kehutanan, Rudioanto Saragih Napitu menjelaskan, “PT. BRN diduga kuat menjalankan pembalakan liar secara terorganisir di Hutan Sipora sejak 2022 hingga 2025, khususnya pada wilayah Desa Tuapejat dan Desa Batumonga dengan modus menebang kayu di luar PHAT yaitu pada areal tanah yang belum di bebani atas hak, bahkan masuk kawasan hutan produksi lalu memanipulasi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) agar kayu ilegal terlihat seolah-olah legal’’.

Wartawan Teropong bersama Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.IP., M. Han

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menegaskan, “Bahwa tindakan di Mentawai sampai ke hilir di Gresik adalah kebijakan negara untuk menutup celah perusakan hutan dari hulu sampai ke hilir. Penegakan Pidana berjalan berdampingan dengan penertiban perizinan dan pengawasan pemegang PBPH, disertai sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi yang melanggar. Pada saat yang sama, kami mendorong verifikasi alas hak di seluruh skema pemanfaatan agar tidak ada celah pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan skema legal untuk memutihkan kayu ilegal,” ujar Dwi Januanto.

“Untuk menutup celah penyamaran kayu ilegal, Kementerian Kehutanan telah mengkoreksi kebijakan dengan membekukan sejumlah Persetujuan Pemanfataan Kayu pada areal Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang bermasalah dan mewajibkan verifikasi alas hak secara ketat oleh dinas kehutanan provinsi. Kedepan pengawasan terhadap pemegang PBPH dan pelaku usaha kehutanan kami perketat berbasis keterlacakan bahan baku (traceability) dan kepatuhan yang terukur. Pelanggaran akan di kenai sanksi berlapis; administratif, perdata, pencabutan izin, hingga pidana bila terpenuhi unsur-unsurnya. Langkah ini sekaligus melindungi dan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat, agar tata kelola berjalan adil, berkelanjutan, dan manfaat hutan kembali ke rakyat,” ujar Januanto. (*/bas)