Category:

Hukum & Kriminal

by Bakhtiar Sitorus 22 Oktober 2025

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Dua terdakwa pemeras pengusaha rokok berkedok pengakuan dari petugas Bea dan Cukai telah diadili, agenda sidang kali ini JPU Estik Dilla, SH menghadirkan saksi Johan penangkap dari Reserse Kepolisian Polres Tanjung Perak, Surabaya di Ruang Kartika, Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (20/10/25).

Saksi Johan dalam sidang mengatakan, mereka ditangkap akibat laporan korban Moh. Nazak pengusaha rolok ilegal tanpa cukai yang tinggal di Madura. Hingga Kami berdua dan Febri dari Polres Tanjung perak terjun kelapangan untuk menangkap terdakwa Septio Wahyudi Bin Muanam dan Mujiarto Bin Kasturi di sebuah Hotel, sementara Edi Handoyo buron.

“Kedua terdakwa berpura pura dari pihak Bea Cukai menangkap rokok dalam mobil box yang di sopiri Firdaus, dari situ terdakwa menelpon juragan pengusaha roko agar memberikan uang supaya rokok tidak ditahan”, ungkap Johan.

Kata Johan, sedangkan Moh. Nazak juragan rokok setelah di telpon ketakutan timbul niatnya untuk memberi uang permintaan terdakwa sehingga di transfer sebanyak 55 juta. Tetapi dua kali transfer ke rekening terdakwa, yang pertama 35 juta dan kedua 20 juta, terang saksi Johan kepada majelis Hakim.

Akibat perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kronologis sindikat kedua terdakwa dalam memeras korbannya Bermula pada hari Jum’at, tanggal 23 Mei 2025, sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa I SEPTIO WAHYUDI bersama-sama dengan Terdakwa II MUJIARTO dan Sdr. EDI HANDOYO yang sedang berada di Stasiun Semarang berencana untuk mencari target pemerasan dengan sasaran mobil yang memuat rokok dari arah Madura menuju Surabaya.

Saat tiba di Kota Surabaya pada sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa I SEPTIO WAHYUDI yang memiliki pengalaman sebagai supir travel dan pernah melakukan pengiriman barang berupa rokok kemudian mengetahui ciri-ciri mobil sasaran dengan ciri-ciri mobil gelap, dengan beban berat, dan melaju kencang. Selanjutnya Terdakwa I SEPTIO WAHYUDI bersama-sama dengan Terdakwa II MUJIARTO dan Sdr. EDI HANDOYO menunggu di Jembatan Suromadu untuk mencari mobil sasaran.

Hingga pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi FERDAUS BUNAWAN yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna Siver (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/26/VII/RES.1.8/2025/Satreskrim tanggal 07 Juli 2025) dengan memuat rokok kretek merek TAXIS dan rokok kretek merek VISIONER kemudian melaju melintasi jembatan Suromadu menuju Kota Surabaya;

Kemudian mobil yang dikendarai Saksi FERDAUS BUNAWAN berputar di daerah Pakuwon kemudian menuju ke arah Tol Juanda. Saat mobil yang dikendarai Saksi FERDAUS BUNAWAN berhenti di lampu merah, kemudian Sdr. EDI HANDOYO turun dari mobil yang dikendarainya dan mendatangi mobil yang dikendarai Saksi FERDAUS BUNAWAN kemudian mengetuk kaca mobil dan mengaku sebagai anggota Bea Cukai dengan menunjukkan tanda pengenal Bea Cukai palsu miliknya. Selanjutnya, Saksi FERDAUS BUNAWAN yang merasa ketakutan mengikuti perintah dari Sdr. EDI HANDOYO yang menyuruh Saksi FERDAUS BUNAWAN untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa I SEPTIO WAHYUDI dan Terdakwa II MUJIARTO, sedangkan mobil yang dikendarai Sdr. EDI HANDOYO dibawa oleh Sdr. EDI HANDOYO. Kemudian Terdakwa I SEPTIO WAHYUDI dan Terdakwa II MUJIARTO membawa Saksi FERDAUS BUNAWAN dan mengemudikan mobilnya menuju ke arah Mojokerto melalui Toll dan Sdr. EDI HANDOYO dengan mengendarai mobil Saksi FERDAUS BUNAWAN mengikuti dari belakang

kemudian Saksi FERDAUS BUNAWAN menelfon Saksi MOH. NAZAK. Selanjutnya Terdakwa II MUJIARTO dengan mengaku sebagai Anggota Bea Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur mengancam Saksi MOH. NAZAK jika tidak menyerahkan sejumlah uang akan membawa dan menahan rokok tersebut ke Kantor Bea Cukai. Selanjutnya Saksi MOH. NAZAK yang merasa ketakutan kemudian terpaksa menawarkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut, Terdakwa I SEPTIO WAHYUDI dan Terdakwa II MUJIARTO menolak dan meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun Saksi MOH. NAZAK merasa keberatan.

Selanjutnya Saksi MOH. NAZAK yang merasa ketakutan kemudian menawarkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan disepakati dengan Terdakwa I SEPTIO WAHYUDI, Terdakwa II MUJIARTO, dan Sdr. EDI HANDOYO. (B. SITINJAK)

22 Oktober 2025 0 comments

Hukum & Kriminal

AHLI UNAIR: PENEGAKAN HUKUM HARUS PROPORSIONAL, PIDANA BUKAN SOLUSI AWAL

by Bakhtiar Sitorus 17 Oktober 2025

written by Bakhtiar Sitorus

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. sebagai saksi ahli.

SURABAYA, TEROPONG-Sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran hukum perdagangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (15/10/2025), menghadirkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. sebagai saksi ahli.

Dalam keterangannya, Prof. Basuki menekankan pentingnya penegakan hukum yang proporsional antara sanksi administratif dan pidana.
“Hukum tidak boleh dijalankan dengan pendekatan yang terburu-buru. Harus berjenjang, mulai dari sanksi administratif terlebih dahulu,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa penerapan pidana secara langsung tanpa dasar administratif dapat mencederai asas keadilan. “Kalau setiap pelanggaran langsung dipidana, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana pembinaan dan perbaikan,” jelasnya.

Menurutnya, pidana adalah ultimum remedium yang digunakan ketika seluruh mekanisme administratif sudah ditempuh tetapi gagal mencapai tujuan hukum. “Pidana itu pamungkas. Kalau yang administratif tidak berjalan, barulah pidana digunakan,” tegasnya.

Keterangan ahli tersebut menyoroti perlunya kehati-hatian penegak hukum agar tidak menjadikan pidana sebagai instrumen utama, tetapi tetap menghormati hierarki sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Tim)

17 Oktober 2025 0 comments

Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi, Kejari Tanjung Perak Geledah Kantor PT. Pelindo Regional 3

by Bakhtiar Sitorus 10 Oktober 2025

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menggeledah kantor PT Pelindo Regional 3 Surabaya, terkait dugaan korupsi pemeliharaan kolam di pelabuhan, Kamis (9/10/25).

Ricky Setiawan Anas Kepala Kejari Tanjung Perak Surabaya mengatakan, selain melakukan penggeledahan di kantor Pelindo Sub Regional 3, penyidik pidana khusus (pidsus) Kejari Tanjung Perak juga melakukan penggeledahan di kantor PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

“Penggeledahan dua kantor ini kami lakukan berdasar penetapan PN Tipikor Surabaya, dengan didampingi oleh Tim AMC Asintel Kejati Jatim,” ujar Ricky dalam keterangannya.

Dalam penggeledahan itu, Ricky menerangkan, dugaan kasus korupsi pemeliharaan dan pengusahaan kolam pelabuhan Tanjung Perak oleh PT Pelindo Sub Reg 3 dengan PT APBS, telah dilakukan sejak tahun 2023 sampai 2024, dengan Nilai kegiatannya sebesar Rp196 miliar.

Dalam penggeledahan itu, penyidik juga menyita bukti-bukti yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan pengusahaan kolam pelabuhan Tanjung Perak Tahun 2023-2024 yakni, laptop dan dokumen kontrak kegiatan.

“Termasuk di antaranya beberapa laptop dan dokumen terkait kontrak kegiatan tersebut,” ujarnya. (BS)

10 Oktober 2025 0 comments

Hukum & Kriminal

Sidang Terdakwa Salim Produksi Obat Kuat Hajar Jahanam Menghadirkan Saksi BPOM

by Bakhtiar Sitorus 8 Oktober 2025

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Agenda sidang Terdakwa Salim Fahri Abubakar pemilik UD Asia didakwa dengan sengaja mengedarkan 19 jenis obat dan 4 jenis kosmetik tanpa ijin edar JPU menghadirkan saksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Hasil uji laboratorium forensik BPOM produk yang dijual mengandung sildenafil, sidang di laksanakan di ruang Kartika PN Surabaya, Rabu (8/10/25).

Menurut Saksi dari BPOM Pada Majelis Hakim menjelaskan, Kami periksa di laboratorium obat kosmetik mengandung mercuri, kami hanya membantu penyidik secara adminidtrasi karena tidak adanya ijin edar yang di produksi terdakwa.

“Saat Kami datang ke toko terdakwa dia mengedarkan obat cap kumis dan produksi Jamu Hajar jahanam, dilokasi bertemu bernama Abu Bakar karyawan terdakwa Salim”, ujar Pihak BPOM.

Sementara terhadap JPU Siska Christina. SH, MH. Dan Indra Koesuma Whardani, SH. Saksi mengatakan, kalau terdaftar di BPOM Seharusnya sudah ter Registrasi dan memiliki sertifikasi obat2an . Sedangkan produksi obat2 an terdakwa memang tidak memiliki ijin edar.

JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya mendakwa terdakwa Salim Fahri dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3),

Untuk diketahui toko terdakwa, Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 petugas Balai Besar POM di Surabaya bersama Korwas PPNS Polda Jatim melakukan pemeriksaan di UD.ASIA milik Terdakwa ditemukan barang berupa :
1. Obat Tradisional / Obat bahan Alam yaitu
1. Obat kuat Hajar Jahanam Mesir 5 ml (oles),
2. Jamu Kuat Lelaki Hajar Jahanam,
3. Ramuan Arab Helbeh Super Cap Onta,
4. Jamu Kuat Helbeh Kadal Mesir 700 gram,
5. Jamu Helbeh Kuda Larat 500 gram,
6. Helbeh Kadal Mesir 250 gram,
7. Stamina Pria Helbeh Kadal Mesir 100 ml,
8. Stamina Pria Helbeh Kadal Mesir kapsul,
9. Kapsul stamina Urat Kuda (1 box @ 10 Sachet),
10. Takbir,
11. PC Kapsul,
12. Empot-Empot Kembali Gadis,
13. Capsule Galian Rapet,
14. Pektay Resik V (kemasan baru),
15. Capsule Pektay (KEPUTIHAN),
16. Capsule Rapet Wangi,
17. Kuda Binal,
18. Pak Kumis,
19. Capsule Ganita,
1. Kosmetik yaitu:
1. Lipstick Made In China (warna-warni),
2. Pensil alis Kajal,
3. Vaseline moisturizing jelly 100 ml,
4. Vaseline healing jelly 50 ml

Sidang dilanjut minggu depan dengan menghadirkan saksi tambahan (B. Sitinjak)

8 Oktober 2025 0 comments

Hukum & Kriminal

Sidang KDRT di Surabaya Memanas, Tuduhan Balik dan Fakta CCTV Terungkap

by Bakhtiar Sitorus 4 Oktober 2025

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang perkara dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan terdakwa dr. Meiti Muljanti kembali memanas di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (25/9/2025).

Di hadapan majelis hakim, Meiti menuding suaminya, dr. Benyamin Kristanto, yang juga anggota DPRD Jawa Timur, sebagai pelaku KDRT sekaligus mendalangi berbagai laporan hukum yang kini menjerat dirinya. Namun, Benyamin hadir langsung untuk membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya justru korban kekerasan dalam perkara ini.

“Meiti dalam sidang menyebut saya meng-KDRT dan punya selingkuhan. Itu semua hanya bualan. Tuduhan itu sudah diuji lewat lie detector, digital forensik, serta tes psikologis di Polda Jatim, sehingga penyidik menerbitkan SP3 pada tahun 2021,” tegas Benyamin.

Ia juga menepis tuduhan perkara penelantaran rumah tangga yang sempat dilaporkan Meiti ke Polrestabes Surabaya. Menurutnya, laporan itu juga telah dihentikan penyidikannya. “Justru Meiti yang mengambil uang sekitar Rp200 juta. Selain itu, dia pernah melakukan kekerasan terhadap anak kandung dan berusaha menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV di rumah. Kalau memang benar dia korban KDRT, kenapa malah merusak CCTV? Apa yang sebenarnya mau disembunyikan?” ujarnya penuh tanya.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Riana Intaran Putra juga menghadirkan bukti rekaman CCTV terkait peristiwa cekcok di dapur rumah mereka di Perumahan Taman Pondok Indah Wiyung. Dari rekaman tersebut, Meiti terlihat melakukan perbuatan yang menyebabkan minyak panas terciprat mengenai wajah, lengan, dan tangan Benyamin. Meiti sendiri mengakui adanya percikan minyak tersebut, meski mengaku lupa berapa kali hal itu terjadi.

Keterangan tersebut sekaligus memperkuat dakwaan jaksa bahwa kekerasan fisik dilakukan Meiti terhadap Benyamin. Bahkan, majelis hakim sempat menegur Meiti karena terlalu melebar ke isu-isu pribadi yang tidak relevan dengan dakwaan. “Fokus saja pada dakwaan, jangan melebar. Kalau ada masalah lain, silakan laporkan,” ujar hakim ketua Ratna Dianing Wulansari.

Menanggapi tudingan adanya intervensi atau penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini, Benyamin membantah tegas. “Kalau saya benar mengintervensi, seharusnya sidang ini digelar tertutup. Faktanya, semua berlangsung terbuka dan bisa disaksikan publik. Jadi tuduhan itu hanya upaya menggiring opini,” katanya.

Benyamin juga mengungkapkan fakta lain bahwa Meiti sudah tiga kali menggugat cerai dirinya sejak 2021. Namun, semua gugatan tersebut selalu ditolaknya. “Saya curiga ada pihak ketiga atau pria idaman lain yang ikut bermain dalam keretakan rumah tangga ini,” ucapnya.

Sebagai wakil rakyat, Benyamin menegaskan bahwa dirinya tidak membawa persoalan pribadi ke ranah politik. Ia hanya menuntut keadilan sebagai korban KDRT, sesuai dengan hak setiap warga negara. “Saya hadir di DPRD untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan untuk mengutak-atik urusan pribadi. Semua saya serahkan kepada pengadilan agar hukum ditegakkan setransparan mungkin,” pungkasnya.

Kasus ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Publik kini menunggu apakah majelis hakim akan memutuskan Meiti bersalah sesuai dakwaan, atau justru sebaliknya. Namun yang jelas, pernyataan dan bukti-bukti di persidangan sejauh ini lebih menguatkan posisi Benyamin sebagai korban, yang melaporkan Meiti menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya. (TIM)

4 Oktober 2025 0 comments

Hukum & Kriminal

Kuasa Hukum Pertanyakan Validitas Visum Anak di Sidang Terdakwa KDRT Immanuel

by Bakhtiar Sitorus 3 Oktober 2025

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelanggaran hak anak dengan terdakwa Imanuel Wahyudi kembali digelar tertutup di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (2/10/2025). Agenda persidangan kali ini menghadirkan keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum terdakwa yang terdiri dari Dwi Oktorianto R, SH; Joenus Koerniawan, SH; Agus Sugianto, SH; Albert Berry Kurniawan, SH; dan Missil Balistiana, SH menyoroti keterangan ahli yang dinilai mengandung banyak keraguan, khususnya terkait visum atas anak korban.

Menurut penjelasan ahli, visum tersebut ternyata tidak ditulis langsung berdasarkan keterangan anak, melainkan dari pendamping korban saat proses pelaporan di Polda.

“Visum itu bukan berasal dari anak sendiri. Kronologinya ditulis oleh pendamping. Pertanyaan besarnya, siapa sebenarnya yang menulis visum tersebut? Kalau bukan anak, lalu bagaimana keabsahannya,” kata kuasa hukum terdakwa, Dwi Oktorianto R, SH, seusai sidang.

Ia juga menegaskan, fakta di persidangan justru menunjukkan adanya inkonsistensi. “Kronologi dibuat oleh pendamping, bukan korban. Jadi, visum yang dijadikan dasar dakwaan itu bisa dipertanyakan validitasnya,” tambahnya.

Selain itu, tim kuasa hukum juga mengkritisi kompetensi saksi ahli yang dihadirkan. Mereka menilai keterangan ahli tidak mampu memberi kepastian soal siapa subjek dalam visum tersebut. “Kami mempertanyakan keahlian ahli ini. Ahli di bidang apa sebenarnya? Karena keterangannya justru menambah keraguan,” tutup Oktorianto.

Majelis hakim menjadwalkan sidang berikutnya untuk mendengarkan saksi tambahan sesuai agenda. Perkara ini tetap digelar tertutup karena menyangkut kepentingan anak. (Tim)

3 Oktober 2025 0 comments

Hukum & Kriminal

Terdakwa Royce Didakwa Perusakan Bank Mandiri Duduk Menjadi Pesakitan di PN Surabaya

by Bakhtiar Sitorus 2 Oktober 2025

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang terdakwa Royce Mulyanto, anak pemilik showroom mobil Liek Motor, harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (1/10/2025), setelah didakwa merusak pintu kaca lobby Bank Mandiri CRC Diponegoro, Surabaya, Rabu (1/2/25).

Dengan ahanan berwarna merah kejari Surabaya dan dikawal ketat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Royce digiring ke ruang sidang Sari 3 untuk menjalani sidang perdana.

Dakwaan dibacakan langsung oleh JPU Jasa Damang Anubowo, SE., SH., MH. Dalam dakwaan , Royce dijerat dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang, dan/atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.
Peristiwa ini terjadi pada Kamis (29/8/2025) sekitar pukul 18.17 WIB. Royce mendatangi kantor Bank Mandiri CRC di Jalan Diponegoro No. 159 Surabaya, dengan maksud menemui Kepala Cabang, Ricko Toriq Maulana Syahlani.

“Kedatangan terdakwa untuk meminta kembali surat rumahnya di Perumahan Sakura Regency Blok F 14 Surabaya, yang telah dilelang oleh pihak bank,” ujar Jaksa Damang Anubowo di persidangan.
Rumah tersebut diketahui masuk daftar lelang karena Royce menunggak pembayaran pinjaman bank. Namun, emosi Royce diduga memuncak ketika mendapati pintu lobby bank sudah tertutup dan terkunci.

“Terdakwa lalu menendang pintu kaca sebanyak tiga kali hingga bagian kanan pintu terlepas,” lanjut Damang.

Setelah pintu rusak, Royce masuk ke dalam lobby melalui celah yang terbuka. Ia sempat mengisi buku tamu, namun situasi kemudian memanas saat enam karyawan bank datang menghampirinya.
“Dia langsung berteriak, ‘Mana Ricko? Suruh temui saya! Jangan jadi pengecut!’,” ungkap jaksa menirukan ucapan terdakwa.

Tak hanya itu, Royce kemudian keluar area lobby dan melakukan tindakan tak pantas di halaman bank.
“Dia mengencingi pohon di dekat pagar sambil berteriak, ‘Pokoknya kalau rumah saya diambil, ya kantor ini milik saya!’,” tambah jaksa.

Sidang dinlanjut prkan deoan dengan nenghadirkan saksi yang dihadirkan JPU oleh Kejari Surabaya. (B. Sitinjak)

2 Oktober 2025 0 comments

Hukum & Kriminal

Kuasa Hukum: Perkara Anthony Sengketa Perdata Bukan Pidana

by Bakhtiar Sitorus 1 Oktober 2025

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan proyek investasi yang menjerat Anthony Wisanto kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (30/9/2025), dengan agenda pembacaan pledoi oleh kuasa hukum terdakwa. Suasana ruang sidang terasa tegang saat Anthony Wisanto, 41 tahun, didampingi tim kuasa hukum, membacakan pembelaannya secara rinci.

“Sejak awal perkara ini berada dalam ranah perdata, bukan pidana. Ini lahir dari hubungan investasi yang didasarkan pada perjanjian bisnis antara pelapor dan klien kami,” tegas kuasa hukum Anthony di hadapan majelis hakim, suaranya terdengar jelas di ruang sidang yang hening.

Tim pembela menegaskan bahwa penyidikan terhadap Anthony sejak awal telah mengalami keliru. Menurut mereka, keterangan sepihak pelapor dijadikan dasar utama, sementara bukti-bukti yang menunjukkan adanya hubungan perdata dan itikad baik terdakwa diabaikan.

“Kritik kami bukan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kami menghargai profesionalisme mereka. Persoalannya ada pada penyidikan yang keliru sejak awal, memaksa perkara perdata ini masuk ranah pidana,” ujar penasihat hukum.

Anthony sebelumnya didakwa dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan jo Pasal 64 KUHP, serta Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan jo Pasal 64 KUHP, dan dituntut 1 tahun 10 bulan penjara. Kuasa hukum menilai dakwaan tersebut lemah sejak awal.

“Dakwaan alternatif yang diajukan JPU saling meniadakan. Jika salah satunya tidak terbukti, seluruhnya gugur demi hukum,” kata kuasa hukum.

Kesaksian Saksi: Proyek Nyata dan Transparan Dalam pledoi, kuasa hukum memaparkan keterangan sejumlah saksi yang mendukung fakta bahwa proyek investasi nyata dan berjalan:

Kelvin Winata (pelapor) sendiri mengakui bahwa investasi dilakukan berdasarkan kepercayaan pribadi, bukan kontrak kerja. Ia mentransfer Rp2,5 miliar untuk proyek pasar, perpustakaan, rumah sakit, dan pengadaan meubel sekolah. Kerugiannya muncul setelah dana proyek dari Pemkab Bombana belum cair.

Steven Njosaputera, penanggung jawab proyek, menegaskan proyek berjalan profesional. Donny Sinatra, pemasok material, menegaskan dana investasi digunakan sesuai proyek, bukan untuk kepentingan pribadi.

Ruslin Wungubelan, pemilik CV. Zilan Jaya, menegaskan proyek yang disebut dalam dakwaan tidak dikerjakan oleh CV Zilan Jaya dan proyek Anthony nyata.

Ir. Andi Muh. Kamal, pejabat Pemkab Bombana, mengonfirmasi proyek Rumah Sakit Gedung A dijalankan oleh Anthony, didukung bukti komunikasi resmi.

Anthony menjelaskan, bahwa sebagian dana investasi telah dikembalikan, termasuk melalui aset apartemen senilai Rp295 juta. Ia menegaskan tindakan ini menunjukkan kesungguhan memenuhi kewajiban dan meniadakan niat jahat.

“Ini bukan penipuan atau penggelapan. Ini dinamika investasi yang gagal, bukan tindak pidana,” ujar kuasa hukum, menegaskan sambil menatap majelis hakim.

Terdakwa memaparkan alur kerja sama dengan Kelvin Winata sejak 2020 hingga 2022. Ia menjanjikan keuntungan 8% per bulan, yang telah dibayarkan. Sisa pengembalian dana hanya Rp800 juta hingga Rp1 miliar, berbeda dengan klaim pelapor Rp.2,9 miliar. Keterlambatan pembayaran proyek Rumah Sakit Gedung A sepenuhnya disebabkan pencairan dana pemerintah yang terlambat.

Pledoi juga menyoroti keterbatasan alat bukti Jaksa Penuntut Umum, yang hanya mengandalkan keterangan sepihak pelapor. Bukti aliran dana dan pencocokan rekening ditolak penyidik. “Semua bukti dan keterangan saksi menegaskan proyek nyata, sah secara hukum, dan tidak ada niat menipu,” tegas kuasa hukum.

Pledoi ditutup dengan permohonan agar majelis hakim menilai perkara secara objektif, mengembalikannya ke ranah perdata, dan membebaskan Anthony Wisanto dari segala dakwaan.

“Apabila sejak awal penyidikan diarahkan keliru, maka seluruh dakwaan yang lahir darinya pun tidak dapat dipertahankan,” tutup tim kuasa hukum dengan tegas.

Majelis hakim menunda persidangan dan akan melanjutkan agenda berikutnya setelah pembacaan pledoi , jawaban dari jpu. (B. Sitinjak)

1 Oktober 2025 0 comments

Hukum & Kriminal

Dituntut 1 Tahun 10 Bulan, Anthony Wisanto Klaim Bayar Separuh Modal. PH: Kasus Seharusnya Perdata Bukan Pidana

by Bakhtiar Sitorus 23 September 2025

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Anthony Wisanto dituntut selama 1 tahun 10 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla dari Kejari Tanjung Perak lantaran diduga terbukti melakukan penipuan. Lesli Panda, pengacara terdakwa menyebut jaksa abaikan fakta persidangan dan pembayaran yang dilakukan Anthony.

Dikonfirmasi Lesli Panda, SH, MH. Kuasa Hukum Anthony menyatakan, bahwa jaksa penuntut umum tampaknya mengabaikan kesaksian yang mengonfirmasi keberadaan proyek pembangunan pasar. Pembelaan akan menekankan fakta ini sebagai inti argumen.

Terkait aliran dana, Lesli menyoroti adanya pembayaran yang dilakukan Anthony kepada pelapor hingga tahun 2023. Pembayaran ini tidak dimasukkan dalam tuntutan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan terhadap klien mereka.

“Kami menyesalkan pembayaran itu tidak dimasukkan dalam dakwaan,” ujar anggota tim pembela. “Pembelaan kami akan fokus pada bagaimana keadilan ditegakkan untuk klien kami,” kata Lesli usai sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (22/9/25).

Lebih lanjut, terkait pasal yang didakwakan yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan, mensyaratkan adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau keadaan palsu. Lesli berpendapat bahwa proyek tersebut nyata dan berjalan, berdasarkan kesaksian sejumlah saksi.

“Saksi Stephen, yang dipanggil oleh jaksa sendiri sebagai pengawas proyek, justru memberikan kesaksian yang meringankan. Saksi lain, Donnie, mengonfirmasi pengiriman barang-barang proyek dari tokonya. Saksi Hajar menyatakan adanya kerja sama dengan Anthony, sementara saksi CV Silan bahkan tidak mengetahui detail proyek,” ungkapnya.

Saksi Jalbiah, sambung Lesli, yang dihadirkan oleh tim pembela, disebut oleh saksi Stephen dan Hajar sebagai pihak yang mengurus seluruh proyek pasar dan proyek lainnya. Jalbiah mengaku sebagai orang kepercayaan pemegang tender dan membenarkan bahwa Anthony sangat dipercaya karena barang sudah sampai sebelum pembayaran lunas.

“Anthony disebut hanya mengerjakan bagian struktur baja proyek. Tim pembela akan menghitung secara rinci uang prestasi yang telah dibayarkan Anthony, yang diyakini lebih dari Rp1 miliar, termasuk penyerahan apartemen senilai Rp295 juta,” katanya.

Lesli juga menekankan bahwa Anthony telah membayar lebih dari setengah modal yang dikeluarkan pelapor, yaitu Rp1,9 miliar. Hakim juga menanyakan tentang pengalihan apartemen yang terjadi pada Januari, sebelum pelaporan pada Februari.

Pelapor mengakui menerima apartemen tersebut, tetapi fakta ini tidak tercantum dalam dakwaan jaksa. Tim pembela menghormati proses persidangan, namun tetap yakin bahwa Anthony dikriminalisasi dan kasus ini seharusnya hanya masalah wanprestasi atau kurang bayar.

“Kami yakin Anthony dikriminalisasi, ini bukan kasus pidana,” tegas anggota tim pembela. “Ini hanya pelanggaran terhadap tenggat waktu janji yang dia berikan kepada pelapor,” ungkapnya.

Tim pembela juga menyoroti hubungan keluarga antara pelapor dan istri Anthony, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam kasus ini. Kami yakin Anthony dikriminalisasi, ini bukan kasus pidana,” tegas anggota tim pembela. “Ini hanya pelanggaran terhadap tenggat waktu janji yang dia berikan kepada pelapor,” ungkapnya

Kata Lesli, kami yakin kasus ini dikriminilisasi sejak dilakukannya penahanan badan. karena pihak terdakwa tidak pernah diberikan kesempatan mengajukan bukti2 pembelaannya saat di BAP.

Sementara masalah perdamaian selalu kita upayakan baik melalui pengacara lawan, tetapi opening dari perdamaiam itu tidak masuk akal karena mereka buka sekitar Rp.2, 6 Miliar padahal laporan kita Cuma 1,9 miliar sehingga tidak ada ketemunya disebankan terlalu besar.

Tambah Lesli, Terkait gugatan, putusannya Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena perkara yang kami ajukan itu kurang pihak, karena lebih menjurus pada proyek. Tetapi dalam gugatan perdata kita sudah mengakui adanya kurang pembayaran, oleh karena itu Kevin juga harus mengakui adanya kewajiban yang harus di selesaikan.

Seharusnya, “ pelapor itu ketemu lah mereka berdua melakukan pemberesan hal ini dalam inti keperdataan. Kedua belah pihak berapa kurang atau selisihnya berapa itu yang dibayarkan baru keadilan, bukannya tidak ketemu lalu mereka minta besar hal itu dipandang berat sebelah”, tegas Lesli. (B. Sitinjak)

23 September 2025 0 comments

Hukum & Kriminal

Terdakwa Dedi Faizal Bobol Uang Perusahaan Rokok Miliaran Pakai DO Fiktif

by Bakhtiar Sitorus 23 September 2025

written by Bakhtiar Sitorus

SURABAYA, TEROPONG-Terdakwa Dedi Faisal Abdillah diadili di Pengadilan Negeri Surabaya, karena menggunakan DO fiktif untuk menguntungkan pribadi di Perusahaan rokok PT. Bintang Sayap Utama hingga merugikan Perusahaan tersebut hingga Rp.1,5 miliar. Sidang ini JPU Mohammad Rizky Pratama, SH menghadirkan saksi rekan terdakwa dari Perusahaan, Senin (22/9/25).

Menurut Saksi MUHAMMAD AFIFFUDIN akun miliknya tersebut terdakwa dapatkan pada waktu itu ketika terdakwa sedang berada di kantor pusat di PT. Bintang Sayap Utama di Malang, terdakwa merekam menggunakan telepon genggam milik terdakwa ketika saksi MUHAMMAD AFIFFUDIN login ke akun miliknya.

Bahwa, ada 10 nota yang di manipulasi untuk membobol uang perusahaan, “selanjutnya ketika terdakwa mendapatkan password tersebut, pada tanggal 03 Maret 2024 terdakwa berhasil masuk, dan selanjutnya terdakwa merubah password akun Admin10 tersebut”, ungkapnya didepan Hakim.

Kemudian, Terdakwa melakukan perubahan data penjualan selain itu terdakwa membuat Delivery Order (DO) tanpa izin perusahaan dan tidak sesuai dengan pemesanan atau penjualan yang sebenarnya. Berikut adalah Delivery Order (DO) Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut;
Depo Surabaya
• 4 Juni 2023 Nomor DO 025-DO-23-000071 konsumen Arifin-Wonoayu, senilai 13.710.000,-;
• 4 Juli 2023 Nomor DO 025-DO-23-001452 konsumen P. Sugik-Panjunan, senilai Rp. 1.237.500,-;
• 19 Agustus 2023 Nomor DO 025-DO-23-003875 konsumen Mahkota-Tambaksari, senilai Rp. 4.490.000,-;
• 28 Agustus 2023 Nomor DO 025-DO-23-004638 konsumen Oriental-Kapasan, senilai Rp. 88.320.000,-;
• 18 Maret 2024 Nomor DO 025-DO-24-081166 konsumen Merbabu, senilai Rp. 116.800.000,-;
• 18 Maret 2024 Nomor DO 025-DO-24-081167 konsumen Setia Kawan, senilai Rp. 331.122.000,-;
• 20 Maret 2024 Nomor DO 025-DO-24-081819 konsumen Anugerah, senilai Rp. 350.400.000,-;

• Depo Sidoarjo:
• Tanggal 8 Agustus 2023 Nomor DO 083-DO-23-000552 konsumen Sanggo, Tk, senilai Rp. 6.187.500,-;
• Tanggal 17 September 2023 Nomor DO 083-DO-23-002200 konsumen Sinar Terang Baru-Candi, senilai Rp. 22.080.000,-;
• Tanggal 20 September 2023 Nomor DO 083-DO-23-002357 konsumen Dwi Abadi-Gedangan, senilai Rp. 36.709.000,-;
• Tanggal 23 September 2023 Nomor DO 083-DO-23-002409 konsumen Toko 2 Putri-Perum Putri Juanda, senilai Rp. 60.630.500,-;
• Depo Gresik:
• Tanggal 22 Mei 2023 Nomor DO 029-DO-23-005047 konsumen Arifin-Wonoayu, senilai Rp. 14.865.000,-;
• 20 Juni 2023 Nomor DO 029-DO-23-006258 konsumen Syafala-Peganden, senilai Rp. 1.860.500,-;
• 3 Maret 2024 Nomor DO 029-DO-24-031996 konsumen Sari Tani, senilai Rp. 484.381.250,-
• 19 Maret 2024 Nomor DO 029-DO-24-031996 konsumen Bu Widya, senilai Rp. 12.892.500,-.
Dari DO Fiktif Dengan nilai total penjualan mencapai + Rp. 1.545.685.750,- (satu miliyar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Terdakwa Selanjutnya dari seluruh Delivery Order (DO) tersebut, kemudian Terdakwa mengatur melalui aplikasi Bosnet terhadap barang yang dipesan tersebut statusnya diretur atau dikembalikan. Selain itu Terdakwa mengatur aplikasi tersebut agar invoicenya tidak terbit. “Hal ini terungkap setelah perusahaan melakukan audit pada tahun 2023-2024”, jelas para saksi yang dihadirkan.

Kerugian perusahaan tersebut dari 1,5 Miliar yang memproduksi Rokok Gudang Baru, JPU mendakwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .(B. Sitinjak)

23 September 2025 0 comments

Newer Posts

Older Posts

Hukum & Kriminal

AHLI UNAIR: PENEGAKAN HUKUM HARUS PROPORSIONAL, PIDANA BUKAN SOLUSI AWAL

Dugaan Korupsi, Kejari Tanjung Perak Geledah Kantor PT. Pelindo Regional 3

Sidang Terdakwa Salim Produksi Obat Kuat Hajar Jahanam Menghadirkan Saksi BPOM

Sidang KDRT di Surabaya Memanas, Tuduhan Balik dan Fakta CCTV Terungkap

Kuasa Hukum Pertanyakan Validitas Visum Anak di Sidang Terdakwa KDRT Immanuel

Terdakwa Royce Didakwa Perusakan Bank Mandiri Duduk Menjadi Pesakitan di PN Surabaya

Kuasa Hukum: Perkara Anthony Sengketa Perdata Bukan Pidana

Dituntut 1 Tahun 10 Bulan, Anthony Wisanto Klaim Bayar Separuh Modal. PH: Kasus Seharusnya Perdata Bukan Pidana

Terdakwa Dedi Faizal Bobol Uang Perusahaan Rokok Miliaran Pakai DO Fiktif

Politics

Politics

Politics